REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai menjadi momentum untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Di tengah meningkatnya biaya transportasi dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), kendaraan listrik dianggap dapat menjadi alternatif untuk menekan beban pengeluaran masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setiyadi mengatakan kondisi saat ini membuka peluang bagi pemerintah untuk mempercepat transisi kendaraan listrik yang didukung oleh tingginya penerimaan masyarakat.

"Hasil survei ini menunjukkan masyarakat Indonesia sudah siap, memahami manfaatnya, dan menantikan percepatan transisi energi di bidang transportasi. Efek jangka panjangnya kita akan mengurangi subsidi BBM yang tinggi," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan survei Litbang Kompas pada April 2026 di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar, sebanyak 98 persen responden menyatakan mendukung penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu, 94,8 persen responden menilai pemerintah perlu mempercepat transisi kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan pendukung.

Survei tersebut juga menunjukkan 81,1 persen responden yang belum memiliki kendaraan listrik menyatakan bersedia beralih apabila kendaraan listrik mampu memberikan manfaat ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang lebih baik. Sementara itu, 96,8 persen pengguna kendaraan listrik mengaku bersedia merekomendasikan kendaraan listrik kepada orang lain.

AISMOLI menilai tingginya dukungan publik perlu direspons melalui kebijakan yang mampu menjaga keterjangkauan harga kendaraan listrik dan memperkuat ekosistem industri dalam negeri.

Sebanyak 89,2 persen responden berharap harga kendaraan listrik semakin terjangkau, sementara 95,8 persen mendukung peningkatan produksi kendaraan rendah emisi di dalam negeri. Survei yang sama juga mencatat 73,5 persen responden percaya aspirasi masyarakat dapat mendorong percepatan kebijakan kendaraan listrik.

Selain faktor lingkungan, pertimbangan ekonomi dinilai menjadi alasan utama masyarakat mulai melirik kendaraan listrik. Data Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menunjukkan biaya operasional sepeda motor listrik sekitar 74 persen hingga 83 persen lebih rendah dibandingkan sepeda motor berbahan bakar minyak.

Sekretaris Jenderal AISMOLI Hanggoro Ananta Khrisna mengatakan, kepastian kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional.

"Industri dan konsumen telah menunjukkan kesiapan yang sama. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian kebijakan yang konsisten sehingga investasi dapat tumbuh dan manfaat ekonomi kendaraan listrik bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat," ujar Hanggoro.

Menurut AISMOLI, dukungan kebijakan yang berkelanjutan tidak hanya akan mempercepat adopsi kendaraan listrik, tetapi juga memperkuat industri nasional, memperluas investasi, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dalam jangka panjang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai telah terjadi perubahan preferensi konsumen ke kendaraan hemat energi. Perubahan ini turut mendorong pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV) meningkat signifikan.

“Terjadi perubahan preferensi konsumen. Masyarakat mulai memilih kendaraan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Ini menjadi sinyal positif bagi transformasi industri otomotif nasional,” ungkap Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta dalam diskusi Lonjakan Harga Minyak Dunia, Momentum Genjot Adopsi EV di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan data Kemenperin, saat ini terdapat 14 perusahaan perakitan mobil listrik dengan kapasitas produksi 409.860 unit per tahun. Kemudian ada 68 perusahaan sepeda motor listrik berkapasitas 2,51 juta unit per tahun, serta sembilan perusahaan bus listrik berkapasitas 4.100 unit per tahun. Total investasi sektor ini mencapai Rp25,67 triliun.

Sementara itu, populasi kendaraan listrik di Indonesia hingga Maret 2026 mencapai 358.205 unit, terdiri atas 236.451 unit sepeda motor listrik, 119.638 unit mobil penumpang listrik, 798 unit bus listrik, serta 537 kendaraan komersial listrik.

Pada 2025, pangsa pasar kendaraan roda empat berbasis listrik mencapai 21,71 persen terdiri dari BEV sebesar 12,93 persen, hybrid electric vehicle (HEV) 8,13 persen, dan PHEV 0,65 persen.

Sementara itu, porsi produksi kendaraan berbasis listrik mencapai 11,1 persen dari total produksi kendaraan roda empat nasional.

Setia menegaskan program optimalisasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) menjadi fokus utama agar investasi kendaraan listrik memberi nilai tambah maksimal di dalam negeri. Batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 40 persen hingga 2026, meningkat menjadi 60 persen pada 2027–2029, dan 80 persen mulai 2030.

“Kami ingin investasi kendaraan listrik tidak berhenti pada perakitan, tetapi terus berkembang menuju pendalaman struktur industri, termasuk baterai, komponen utama, dan rantai pasok nasional,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menilai, telah terjadi perubahan struktural di industri otomotif nasional. Dari awalnya dominasi satu jenis powertrain menjadi multi-powertrain.

“Buktinya, penjualan mobil bermesin konvensional terus menurun. Sebaliknya, mobil elektrifikasi meningkat,” kata dia.

Dari sisi pelaku industri, Head of PR and Government BYD Indonesia Luther T Panjaitan menegaskan komitmen pihaknya dalam membangun ekosistem EV di Tanah Air. Mulai dari penyediaan produk, hingga pengembangan jaringan dan fasilitas produksi.

Sejalan dengan itu, CEO Degree Synergy International Andrea Suhendra menyampaikan, pemerintah daerah disarankan mengenakan tarif pajak progresif EV demi menjaga momentum penjualan dalam skema pajak mobil listrik yang baru.

Konkretnya, EV dengan harga di atas Rp500 juta bisa dikenakan tarif tinggi, sedangkan di bawah Rp300 juta seharusnya dikenakan tarif rendah.

Pemerintah juga dinilai perlu memberikan ruang lebih besar bagi PHEV sebagai jembatan transisi dari kendaraan ICE ke EV. Ini karena menurut dia, mode listrik murni PHEV dapat digunakan di dalam kota, sementara mesin pembakaran internal tetap menopang perjalanan jarak jauh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Reformasi sektor energi di China dan pesatnya pembangunan pusat data global mendorong lonjakan industri baterai, khususnya baterai kendaraan listrik. Perkembangan ini tak hanya memperkuat dominasi China di pasar global, tetapi juga membawa dampak langsung bagi pertumbuhan industri kendaraan listrik (EV) di Indonesia.

Perombakan pasar listrik domestik China membuat bisnis penyimpanan energi semakin kompetitif, beriringan dengan melonjaknya permintaan baterai untuk kendaraan listrik. Analis memperkirakan pengiriman global sel baterai lithium-ion untuk penyimpanan energi dari perusahaan China dapat meningkat hingga 75 persen sepanjang tahun ini.

Sepanjang 2025, China telah mengekspor baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi senilai lebih dari 65 miliar dolar AS (Rp1.090 triliun). Ekspor tersebut menjadi fondasi utama pertumbuhan industri EV global, termasuk bagi negara-negara berkembang yang tengah mempercepat adopsi kendaraan listrik, seperti Indonesia.

Dominasi China terlihat jelas dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Enam pemasok sel baterai terbesar global—CATL, HiTHIUM, EVE Energy, BYD, CALB, dan REPT BATTERO—seluruhnya berasal dari China. Dari 10 perusahaan teratas, hanya satu yang berasal dari luar China, yakni AESC dari Jepang.

Kondisi ini membuat industri otomotif global, termasuk Indonesia, sangat bergantung pada pasokan baterai dari negara tersebut.

Bagi Indonesia, lonjakan kapasitas dan efisiensi industri baterai China berpotensi menekan biaya produksi kendaraan listrik. Hal ini sejalan dengan tren masuknya merek-merek EV asal China ke pasar nasional, seperti BYD, Wuling, Chery, hingga MG, yang menawarkan harga lebih kompetitif dibandingkan produsen dari negara lain.

Selain harga, pasokan baterai yang stabil juga mendukung strategi pemerintah Indonesia dalam memperluas adopsi kendaraan listrik. Ketersediaan baterai menjadi faktor kunci bagi target percepatan ekosistem EV nasional, mulai dari produksi kendaraan, pengembangan industri komponen, hingga rencana lokalisasi baterai berbasis sumber daya nikel dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Barat mencatat terjadinya anomali ekonomi di provinsi ini. Pertumbuhan ekonomi justru diikuti kenaikan angka pengangguran akibat tekanan pada sektor tekstil dan produk tekstil.

Kepala BI Jawa Barat Muhammad Nur menjelaskan bahwa ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,20 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal III 2025.

Namun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat menjadi 6,77 persen atau sekitar 1,78 juta orang per Agustus 2025, dipicu oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil sepanjang tahun terakhir.

“Tekstil merupakan industri padat karya. Saat sektor ini tertekan dan terjadi PHK, dampaknya langsung terasa terhadap angka pengangguran,” ujar Nur di Gedung BI Jawa Barat, Bandung, Senin (10/11/2025).

Ia menilai situasi ini menunjukkan pentingnya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi agar tidak bergantung pada satu sektor padat karya.

BI Jawa Barat, katanya, mendorong pemerintah daerah memperkuat sektor lain yang berpotensi besar menyerap tenaga kerja, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, serta perkebunan.

“Banyak negara tertarik dengan produk UMKM Indonesia. Ini peluang besar untuk memperluas produksi sekaligus membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.

Selain itu, BI menilai penguatan pelatihan vokasi menjadi langkah strategis agar tenaga kerja siap menghadapi perubahan kebutuhan industri.

“Investasi kendaraan listrik sedang meningkat pesat. Karena itu, pelatihan di SMK dan lembaga vokasi perlu diarahkan agar lulusannya siap masuk ke industri tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengakui kenaikan pengangguran sejalan dengan perlambatan industri tekstil yang membuat banyak perusahaan merumahkan pekerja.

Namun, Herman optimistis tren tersebut akan membaik seiring kebijakan pemerintah pusat yang menyesuaikan tarif impor dan memperkuat perlindungan industri dalam negeri.

“Ini menjadi angin segar agar tidak terjadi lagi PHK besar-besaran,” katanya.

Pemprov Jabar kini fokus mendorong investasi di sektor baru seperti industri kendaraan listrik dan pengembangan kawasan pesisir, serta memperluas pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri.

“Kami targetkan tingkat pengangguran turun ke 6,75 persen pada akhir tahun ini,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Investasi global di sektor teknologi hijau dalam kurun tiga kuartal pertama 2025 telah melampaui total capaian sepanjang tahun 2024 setelah sempat mengalami perlambatan selama tiga tahun terakhir. Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan permintaan energi akibat ekspansi besar-besaran pusat data (data center) di berbagai belahan dunia.

Menurut laporan terbaru BloombergNEF (BNEF), nilai investasi yang digelontorkan investor publik maupun swasta ke infrastruktur energi bersih, penyimpanan energi, hingga kendaraan listrik selama Januari–September 2025 menembus US$56 miliar. Sebagai perbandingan, total investasi di sektor teknologi iklim hanya mencapai kurang dari US$51 miliar pada 2024.

Perbaikan minat terhadap sektor ini terutama didorong oleh transaksi energi bersih dan penyimpanan energi, meskipun kebijakan iklim global menghadapi ketidakpastian akibat langkah mundur pemerintahan Trump terhadap komitmen iklim.

Aliran dana jumbo ini beberapa di antaranya berasal dari Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), raksasa baterai asal China, yang berhasil meraih sekitar US$5 miliar melalui penawaran saham perdana di Hong Kong pada Mei lalu.

Kemudian produsen mobil listrik terbesar China, BYD Co., juga menghimpun US$5,2 miliar dari penjualan saham pada Maret, sementara perusahaan energi terbarukan asal Spanyol, Iberdrola SA, menjual saham senilai US$5,9 miliar pada Juli.

Energi nuklir juga menarik perhatian besar dan menyerap sekitar seperlima dari total pendanaan modal ventura iklim. Fenomena ini sebagian besar terdorong oleh fenomena hype kecerdasan buatan (AI hype), ujar analis BNEF, Musfika Mishi. Salah satu contohnya adalah Commonwealth Fusion, yang memperoleh US$863 juta dalam pendanaan yang sebagian berasal dari unit investasi ventura Nvidia Corp.

Investor institusional pun kembali menunjukkan minat terhadap sektor ini, khususnya pada teknologi iklim yang dapat meningkatkan kemandirian energi dan memperkuat keamanan nasional.

Pada awal Oktober, Brookfield Asset Management mengumumkan penggalangan dana sebesar US$20 miliar untuk mendukung transisi menuju energi bersih. Sementara itu, JPMorgan Chase & Co. pada minggu ini menyatakan akan menyalurkan hingga US$10 miliar dalam bentuk investasi ekuitas langsung dan modal ventura sebagai bagian dari inisiatif senilai US$1,5 triliun untuk mendukung industri strategis, termasuk baterai, nuklir, dan teknologi surya.

Aliran dana investasi ke sektor hijau mulai memperlihatkan taji ketika saham energi bersih mencatat kinerja yang melampaui indeks saham utama dunia.

Namun, masih belum pasti apakah tren peningkatan ini akan berlanjut hingga 2026. Musfika Mishi memperingatkan bahwa kebijakan anti-energi terbarukan pemerintahan Trump berpotensi menekan kepercayaan investor.

BNEF pun memperkirakan bahwa pendanaan modal ventura (VC) sebagai salah satu komponen pembiayaan iklim yang dipantau lembaga tersebut, akan mencapai sekitar US$25 miliar pada akhir 2025, turun dibandingkan US$31,7 miliar pada tahun sebelumnya.