REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai menjadi momentum untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Di tengah meningkatnya biaya transportasi dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), kendaraan listrik dianggap dapat menjadi alternatif untuk menekan beban pengeluaran masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setiyadi mengatakan kondisi saat ini membuka peluang bagi pemerintah untuk mempercepat transisi kendaraan listrik yang didukung oleh tingginya penerimaan masyarakat.

"Hasil survei ini menunjukkan masyarakat Indonesia sudah siap, memahami manfaatnya, dan menantikan percepatan transisi energi di bidang transportasi. Efek jangka panjangnya kita akan mengurangi subsidi BBM yang tinggi," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan survei Litbang Kompas pada April 2026 di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar, sebanyak 98 persen responden menyatakan mendukung penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu, 94,8 persen responden menilai pemerintah perlu mempercepat transisi kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan pendukung.

Survei tersebut juga menunjukkan 81,1 persen responden yang belum memiliki kendaraan listrik menyatakan bersedia beralih apabila kendaraan listrik mampu memberikan manfaat ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang lebih baik. Sementara itu, 96,8 persen pengguna kendaraan listrik mengaku bersedia merekomendasikan kendaraan listrik kepada orang lain.

AISMOLI menilai tingginya dukungan publik perlu direspons melalui kebijakan yang mampu menjaga keterjangkauan harga kendaraan listrik dan memperkuat ekosistem industri dalam negeri.

Sebanyak 89,2 persen responden berharap harga kendaraan listrik semakin terjangkau, sementara 95,8 persen mendukung peningkatan produksi kendaraan rendah emisi di dalam negeri. Survei yang sama juga mencatat 73,5 persen responden percaya aspirasi masyarakat dapat mendorong percepatan kebijakan kendaraan listrik.

Selain faktor lingkungan, pertimbangan ekonomi dinilai menjadi alasan utama masyarakat mulai melirik kendaraan listrik. Data Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menunjukkan biaya operasional sepeda motor listrik sekitar 74 persen hingga 83 persen lebih rendah dibandingkan sepeda motor berbahan bakar minyak.

Sekretaris Jenderal AISMOLI Hanggoro Ananta Khrisna mengatakan, kepastian kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional.

"Industri dan konsumen telah menunjukkan kesiapan yang sama. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian kebijakan yang konsisten sehingga investasi dapat tumbuh dan manfaat ekonomi kendaraan listrik bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat," ujar Hanggoro.

Menurut AISMOLI, dukungan kebijakan yang berkelanjutan tidak hanya akan mempercepat adopsi kendaraan listrik, tetapi juga memperkuat industri nasional, memperluas investasi, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dalam jangka panjang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Indonesia dinilai menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk pada kuartal II-2026 ini.

Hal tersebut tergambar dalam temuan Survei Litbang Kompas terkait Kondisi Ekonomi yang dilakukan pada April lalu.

Survei ini menunjukkan responden menilai ekonomi Indonesia saat ini berada di dalam kondisi buruk dengan persentase 47,3 persen pada April 2026.

SHUTTERSTOCK/TIPPAPATT Ilustrasi ekonomi, perekonomian.

Bahkan sebanyak 8,9 persen responden mengkategorikan kondisi ekonomi saat ini sangat buruk.

Sedangkan sebanyak 37,5 persen responden menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai baik.

Hal tersebut juga tergambar dalam tingkat pendapatan masyarakat yang urung mengalami peningkatan.

Sebanyak 39,7 persen responden mengaku tidak mengalami peningkatan pendapatan.

Di sisi lain, sebanyak 30,5 persen responden justru mengaku pendapatan turun karena iklim usaha yang melambat.

Sekurang-kurangnya, hanya terdapat 5,9 persen responden yang mengaku mengalami peningkatan gaji atau upah.

Sebanyak 6,4 persen responden mengaku mengalami peningkatan pendapatan karena pendapatan usahanya bertambah.

Kondisi ekonomi dinilai memburuk dari awal tahun

SHUTTERSTOCK Ilustrasi ekonomi Indonesia.

Peneliti Litbang Kompas Budiawan Sidik A. mengatakan, sekitar 56 persen responden menilai kondisi perekonomian bangsa saat ini sedang buruk.

"Bahkan, jika disandingkan dengan survei serupa pada awal tahun ini, kondisinya justru kian memburuk," kata dia.

Ia menjelaskan, pada survei serupa pada Januari 2026, responden yang menilai kondisi buruk itu masih di kisaran 46 persen.

Kendati demikian, tiga bulan berselang, jumlah responden yang merasakan situasi tersebut melonjak sekitar 10 persen.

Budiawan bilang, terdapat sejumlah indikator yang menggambarkan situasi saat ini memang tidak sebaik awal tahun.

Indikasinya terlihat dari pengakuan responden yang menyatakan adanya perubahan tingkat pendapatan yang mereka peroleh.

Pada survei Januari 2026, jumlah responden yang menyatakan penghasilannya menurun ada sekitar 25 persen.

Jumlah itu terdiri dari 2,4 persen penurunan pendapatan karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 23,2 persen lainnya karena usaha yang melambat.

Pada survei April lalu, jumlah masyarakat yang menyatakan penghasilannya susut melonjak menjadi 32,5 persen.

Secara perinci, hampir 2 persen karena terkena PHK dan 30-an persen lainnya karena usaha lesu.

"Hal ini mengindikasikan kondisi perekonomian relatif melambat sehingga turut berdampak pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat secara luas," ungkap dia.

Freepik/jcomp Ilustrasi BBM. Kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax memicu reaksi beragam dari masyarakat di tingkat daerah.

Kenaikan harga tiket pesawat dan BBM non subsidi

Seorang karyawan swasta bernama Jenny (25) menganggap situasi ekonomi Indonesia saat ini bisa disebut buruk.

Pasalnya, kenaikan harga bensin subsidi terutama Pertamax membuat sedikit panik.

"Kan berdampak ke pembelian BBM harian, terus harga-harga lainnya juga nanti takutnya naik," kata dia Kompas.com, Rabu (17/6/2026).

Padahal ia bercerita, awal mula berpindah menggunakan Pertamax karena merasa kondisi ekonomi pribadi mulai membaik dan ingin mengurangi beban negara.

Kendati demikian, kenaikan harga kali ini justru terasa membebani pengeluaran bulanannya.

Sebagai seorang perantau, kondisi ekonomi saat ini juga dirasa kian buruk dilihat dari harga tiket pesawat yang semakin tinggi.

"Harga tiket pesawat sampai dua kali lipat, jadi kalau mau pulang kampung berpikir 10 kali, kalau mau healing juga jadi ngerem karena (harga tiket) tidak masuk akal," ucap dia.

Sementara itu, seorang pegawai swasta bernama Amara (25) menceritakan, kondisi ekonomi memang terlihat lebih sulit dibandingkan dengan tahun lalu.

"Keliatannya lebih susah, tidak yang buruk banget dampaknya ke aku," ucap dia.

Kendati demikian, ia mengungkapkan, kondisi ekonomi saat ini memang terasa lebih memburuk dibandingkan awal tahun.

Tak punya tabungan dan dana darurat

Survei Litbang Kompas terkait Kondisi Ekonomi tersebut juga menunjukkan sebanyak 59,9 persen responden mengaku belum siap jika menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk di sisa 2026 ini.

SHUTTERSTOCK/BANGOLAND Ilustrasi dana darurat.

Jumlah tersebut tidak siap karena tidak memiliki tabungan atau dana darurat.

Hanya sejumlah 37,1 persen nasabah yang mengaku siap menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk karena memiliki tabungan dan dana darurat.

Secara lebih perinci, sebanyak 47,7 persen responden mengaku saat ini kondisi ekonomi keluarga berada di kondisi yang tidak menentu (unsettled).

Lalu, sebanyak 28,1 persen responden mengaku memiliki kondisi ekonomi keluarga yang terkendali (calm).

Dari jumlah responden tersebut hanya sebanyak 14,6 persen yang mengaku memiliki keluarga dengan kondisi ekonomi yang kokok terjaga (stable).

Faktor mentalitas jadi pertimbangan

Jenny bilang, potensi kondisi ekonomi yang memburuk di sisa 2026 ini adalah hal yang tidak bisa dihindari.

Untuk itu, bagaimana pun kondisinya, ia hanya bisa mempersiapkan diri.

"Tabungan memang ada, tetapi selain faktor finansial, faktor mental ketika baca berita dan perbicaraan antar rekan kerja buat jadi stress," imbuh dia.

Jenny bilang, untuk mengantisipasi situasi ekonomi yang memburuk, ada hal yang perlu dibatasi seperti memanjakan diri sendiri.

Ia juga mencari lebih banyak pekerjaan sampingan untuk dapat meningkatkan pemasukan meski itu menyita waktu lebih banyak.

"Ya bekerja lebih keras," ucap dia.

Jenny bilang, salah satu hal yang paling dikhawatirkan saat ini adalah kesulitan untuk mengembangkan karier di luar industri yang sedang ia tekuni hari ini.

Selain itu, kenaikan harga kebutuhan pokok juga menjadi hal yang paling diharapkan tidak terjadi.

KOMPAS.com/AZWA SAFRINA Para pedagang bahan-bahan pokok yang mengeluhkan kenaikan harga sejak Lebaran Idul Adha imbas rupiah melemah, Jumat (5/6/2026).

"Ya berarti kan pengeluaran sehari-hari jadi lebih banyak, sedangkan gaji tidak naik juga karena kondisi masih sulit sekarang, kantor juga enggak gampang naikin gaji," ucap dia.

Sementara itu, untuk menanggulangi kondisi ekonomi semakin memburuk, Amara mengaku mulai belajar untuk membuat tabungan berjangka dan deposito.

"Uang di bank memang kaya dikit tapi merasa punya simpanan," ucap dia.

Kenaikan bahan pokok buat masyarakat khawatir

Survei Litbang Kompas terkait Ekonomi melaporkan, sebanyak 39,1 persen responden mengaku kenaikan bahan pokok menjadi kekhawatiran utama hingga akhir tahun nanti.

Kemudian, sebanyak 12,9 persen responden juga khawatir terjadi penurunan pada pendapatan usaha dan gaji.

Sedangkan, 10 persen responden mengatakan khawatir kehilangan atau kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan akhir tahun nanti.

Pasalnya, sebanyak 61,8 persen responden mengaku saat ini menjadi periode yang sulit untuk mencari kerja di sekitar tempat tinggalnya.

Bahkan 16,1 persen responden mengaku sangat sulit mendapatkan pekerjaan di sekitar tempat tinggalnya saat ini.

Jenny memang tengah berupaya membuka peluang baru memang tengah mencari kantor baru.

Ia bilang, di tengah situasi seperti ini masih banyak pekerja yang berpindah kantor terutama setelah libur Lebaran kemarin.

KOMPAS.com/Omarali Dharmakrisna Soedirman Jakarta Job Fair kembali digelar pada 19-20 Mei di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Selasa (19/5/2026)

Di sisi lain, ia juga menyadari banyak calon pekerja yang masih kesulitan untuk menemukan pekerjaan, terlebih di situasi ekonomi seperti ini.

"Ya sulit dan tidak sih, karena masih lihat juga orang-orang punya kerjaan baru dan kariernya masih berkembang," ungkap dia.

Sementara itu, Amara mengamati, saat ini upaya orang untuk mencari kerja menjadi semakin berat.

"Lihat dari orang sekitar, kalau dilihat teman ada yang belum dapet (pekerjaan). Bahkan aku juga sempat menganggur lama sebelum dapat pekerjaan ini, waktu 2024-2025 itu menganggur," ucap dia.

Amara sendiri khawatir ketika ekonomi menjadi lebih buruk akan muncul Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Apalagi masih karyawan kontrak masih, belum tetap, ada was-was sendiri," ucap dia.

Generasi Z lebih optimistis terhadap pasar kerja

Pandangan berbeda disampaikan Adel Trisca (22) yang juga seorang mahasiswa mengaku tetap optimistis karena peluang kerja masih terbuka luas.

Namun, ia menilai generasi muda harus terus meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing.

"Saya cukup optimistis, tetapi tetap realistis. Peluang kerja memang banyak dan beragam, sehingga saya merasa perlu terus mengembangkan keterampilan," ujar Adel.

Adel menambahkan, selain mencari pekerjaan formal, anak muda saat ini juga perlu memiliki alternatif lain seperti berwirausaha atau membangun usaha sendiri.

Meskipun demikian, Adel juga mengaku terkadang melakukan pengeluaran untuk kebutuhan di luar rencana, tetapi tetap berusaha menjaga tabungan dan tujuan keuangan jangka panjang.

Sebagai informasi, metode penelitian ini dilakukan dengan survei melalui wawancara tatap muka yang dilakukan Litbang Kompas pada 16-22 April 2026.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Adapun tingkat kepercayaan 95 persen.

Margin of error penelitian kurang lebih 2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

KOMPAS.com – PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) mencatatkan volume penjualan sebesar 79,4 miliar batang sepanjang 2025 dan mempertahankan posisi sebagai pemimpin industri hasil tembakau nasional dengan pangsa pasar 30,7 persen.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (18/5/2026), perseroan juga melaporkan kinerja keuangan yang relatif solid. Laba bruto tercatat tumbuh 11,2 persen menjadi Rp 20,6 triliun, sementara laba bersih stabil di angka Rp 6,6 triliun.

Presiden Direktur Sampoerna Ivan Cahyadi mengatakan, capaian tersebut ditopang oleh strategi penetapan harga serta inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dewasa.

“Strategi kami berfokus pada inovasi dan penguatan portofolio produk untuk mempertahankan kepemimpinan di seluruh segmen, sekaligus menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan kontribusi terhadap rantai pasok industri,” ujar Ivan dalam rilis resmi yang diterima Kompas.com, Senin.

Di tengah capaian tersebut, industri hasil tembakau nasional masih menghadapi sejumlah tantangan pada 2025. Tekanan daya beli, tren downtrading ke produk dengan harga lebih terjangkau, serta meningkatnya peredaran rokok ilegal disebut turut menekan kinerja industri. Kondisi ini tecermin dari penurunan penjualan sekitar 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dampak paling besar terjadi pada segmen rokok Golongan I yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar sekaligus kontributor utama penerimaan cukai negara. Dalam enam tahun terakhir, pangsa pasar segmen ini tercatat turun sekitar 22 poin, dari 80 persen pada 2019 menjadi mendekati 50 persen pada kuartal I 2026.

Kondisi tersebut juga tecermin pada kinerja perseroan, dengan penurunan volume penjualan sebesar 8,7 persen pada kuartal I 2026, terutama pada kategori sigaret kretek tangan (SKT) yang merupakan segmen padat karya.

Ivan menilai, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai pada 2026 menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas industri.

“Kebijakan ini memberikan ruang bagi pelaku industri legal untuk tetap berkontribusi terhadap penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja. Namun, perlindungan terhadap segmen SKT yang padat karya tetap memerlukan perhatian,” kata Ivan.

Perkuat ekosistem industri dan segmen padat karya

Sampoerna menyebut terus memperkuat hilirisasi industri tembakau sebagai bagian dari strategi untuk menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus menciptakan nilai di seluruh rantai pasok.

Dalam operasionalnya, perusahaan menopang sekitar 70.000 tenaga pelinting yang sebagian besar perempuan. Mereka bekerja di enam fasilitas produksi milik perseroan serta 43 fasilitas produksi mitra yang tersebar di 35 kabupaten dan kota di Pulau Jawa.

Berdasarkan studi Universitas Airlangga, aktivitas ekonomi dari segmen SKT memiliki efek berganda hingga 3,8 kali lipat. Artinya, setiap Rp 1.000 aktivitas ekonomi berpotensi menciptakan perputaran hingga Rp 3.800 di masyarakat sekitar.

Selain itu, Sampoerna juga bermitra dengan lebih dari 22.500 petani tembakau dan cengkih serta bekerja sama dengan lebih dari 1,5 juta toko ritel di Indonesia. Secara keseluruhan, kegiatan usaha perseroan disebut menciptakan sekitar 90.000 lapangan kerja.

Riset Litbang Kompas pada 2025 mencatat, dampak ekonomi aktivitas usaha Sampoerna mencapai sekitar Rp 204,1 triliun per tahun atau setara dengan sekitar 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan rasio multiplier sebesar 1,7 kali.

Dorong UMKM melalui berbagai program

Dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, Sampoerna menjalankan sejumlah program pemberdayaan. Program Sampoerna Retail Community (SRC), misalnya, yang diluncurkan pada 2008, disebut telah membina sekitar 250.000 toko kelontong di seluruh Indonesia.

Program tersebut menghasilkan total omzet sekitar Rp 251 triliun per tahun atau setara dengan 9,46 persen PDB ritel nasional pada 2025.

Selain itu, Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) yang dimulai sejak 2007 telah menjangkau lebih dari 108.000 pelaku UMKM. Program lainnya, Sampoerna Karya Bangsa, juga mencakup berbagai pelatihan pengembangan kapasitas, termasuk program HOPE yang melibatkan lebih dari 9.000 peserta serta pelatihan vokasional dengan lebih dari 1.500 peserta.

Perusahaan menyebut, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan, seiring dengan upaya memperkuat peran dalam perekonomian nasional.

Dengan pengalaman lebih dari satu abad beroperasi di Indonesia, Sampoerna menyatakan terus mendorong inovasi dan penciptaan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan.

Bagikan dividen dan ubah susunan direksi

Dalam RUPST, Sampoerna juga menyetujui pembagian dividen dari laba tahun buku 2025 sebesar Rp 6,55 triliun. Nilai tersebut setara dengan 99,95 persen laba bersih atau Rp 56,3 per saham.

Selain itu, pemegang saham menyetujui perubahan susunan direksi. RUPST menerima pengunduran diri Elvira Lianita seiring penunjukannya pada posisi baru di Philip Morris Asia Limited.

Perseroan juga menyetujui pengangkatan Joy Kartika Widjaja dan Virawaty sebagai anggota direksi, serta Umer Jawaid sebagai direktur yang menggantikan Johan Bink, efektif sejak penutupan RUPST 2026.

“Perubahan dalam jajaran direksi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perseroan untuk memastikan kepemimpinan yang solid dan relevan dengan dinamika bisnis. Kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi Ibu Elvira Lianita dan Bapak Johan Bink serta mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada Ibu Joy Kartika Widjaja, Ibu Virawaty, dan Bapak Umer Jawaid,” ujar Ivan.

Philip Morris International (PMI) menegaskan komitmen jangka panjangnya untuk terus memperkuat posisi PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna). Perusahaan melihat perseroan sebagai pilar penting dalam strategi global untuk mendorong inovasi, pengembangan SDM serta kinerja bisnis PMI.

President East, South East Asia, Pacific, and Global Travel Retail PMI, Vassilis Gkatzelis, menyebut Sampoerna memperkuat rantai pasok regional. Investasi berkelanjutan perseroan dinilai secara konsisten menciptakan lapangan kerja serta mendukung hilirisasi produk tembakau.

Saat ini, Sampoerna berfungsi sebagai pusat ekspor PMI untuk lebih dari 30 negara di kawasan Asia Pasifik. Hal ini mencakup ekspor produk rokok konvensional maupun produk tembakau bebas asap.

"PMI memandang Sampoerna sebagai pilar penting dalam transformasi perusahaan dan bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Upaya ini memadukan skala bisnis, inovasi, dan kontribusi sosial untuk mewujudkan kemajuan usaha yang berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2).

Sejak 2008, PMI telah mengucurkan investasi sebesar US$6,4 miliar di Indonesia. Nilai tersebut mencakup pembangunan fasilitas produksi produk tembakau bebas asap di Karawang senilai Rp5,3 triliun.

Pabrik di Karawang merupakan fasilitas ketujuh di dunia dan yang pertama dibangun di wilayah Asia Tenggara. Lokasi ini juga dilengkapi dengan laboratorium pengujian dan analisis berstandar global yang canggih.

"Fasilitas ini merupakan satu-satunya laboratorium canggih PMI di seluruh Asia dan didukung oleh sekitar 200 tenaga ahli Indonesia yang berkualifikasi tinggi," kata pria yang sempat menjabat sebagai Presiden Direktur Sampoerna pada 2022-2024.

Vassilis menambahkan, Sampoerna yang kini berusia 113 tahun mengelola sembilan fasilitas produksi langsung dan 43 Mitra Produksi Sigaret. Perusahaan menyerap lebih dari 90.000 tenaga kerja serta bermitra dengan belasan ribu petani tembakau dan cengkih.

Untuk produk bebas asap, Sampoerna telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 600 UMKM di 20 kota dengan dukungan jaringan SRC. Langkah ini berhasil menciptakan lebih dari 1.300 lapangan kerja baru di sektor tersebut.

Riset Litbang Kompas tahun 2025 menunjukkan dampak ekonomi tahunan Sampoerna mencapai Rp204,1 triliun. Angka ini setara dengan sekitar 1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Setiap Rp1.000 yang dihasilkan dari aktivitas bisnis perusahaan mampu menggerakkan nilai ekonomi hingga Rp1.700. Hal ini mencerminkan rasio multiplier yang kuat dalam ekosistem bisnis mereka.

Sampoerna juga fokus mendukung kemandirian ekonomi rakyat melalui pengembangan sektor UMKM. Inisiatif ini dijalankan lewat Sampoerna Retail Community (SRC) dan Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) di bawah payung Program Keberlanjutan Sampoerna untuk Indonesia.

Jaringan SRC saat ini telah menaungi lebih dari 250.000 toko kelontong di seluruh penjuru Indonesia. Sementara itu, SETC telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 97.000 peserta sejak awal berdiri.

Dalam pengembangan talenta, Vassilis menilai Sampoerna berhasil mencetak tenaga profesional yang kini mendukung operasional PMI di 39 negara. Mereka tersebar di berbagai bidang seperti teknologi informasi, keuangan, dan rantai pasokan.

"Sampoerna menyediakan tenaga profesional berkualitas di bidang teknologi informasi, keuangan, sumber daya manusia, dan rantai pasokan. Hal ini memposisikan Indonesia sebagai pusat kapabilitas regional sekaligus mengangkat talenta lokal di panggung global," tuturnya.

Sekitar 70 karyawan Sampoerna saat ini bertugas di luar negeri dalam berbagai posisi kepemimpinan strategis. Perkembangan ini membuktikan komitmen perusahaan dalam menyiapkan pemimpin masa depan yang kompetitif.

Vassilis mengapresiasi dukungan Pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan industri. Penindakan tegas terhadap rokok ilegal dinilai sangat penting untuk menjamin persaingan usaha yang adil.

"Semua inisiatif Sampoerna berlandaskan pada Filosofi Tiga Tangan yang memastikan manfaat bagi konsumen dewasa; karyawan, mitra usaha, dan pemegang saham; serta masyarakat luas demi menciptakan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan," pungkas dia.

Industri hasil tembakau dinilai melibatkan ribuan pelaku dari hulu hingga hilir, menciptakan ekosistem ekonomi yang luas dan saling terhubung.

PT HM Sampoerna Tbk menyatakan salah satu peran perseroan adalah menghubungkan ribuan mitra dalam rantai pasok, termasuk petani tembakau dan cengkeh, tenaga kerja manufaktur, mitra distribusi, serta jaringan ritel tradisional.

"Saat ini, kegiatan operasional Sampoerna menyerap lebih dari 90.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui jaringan sembilan fasilitas produksi di Pulau Jawa dan 43 Mitra Produksi Sigaret (MPS) yang dimiliki dan dioperasikan oleh koperasi dan pengusaha daerah," demikian Sampoerna dalam keterangannya.

Berdasarkan studi Litbang Kompas pada 2025, aktivitas ekonomi Sampoerna tidak saja memberikan dampak langsung bagi karyawan, petani, dan mitra usahanya, melainkan juga menghasilkan dampak berganda senilai Rp204,1 triliun per tahun, setara dengan sekitar 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sampoerna menyatakan, mengutip studi tersebut, efek itu tecermin dalam rasio multiplier sebesar 1,7 kali lipat, di mana setiap Rp1.000 yang dihasilkan dari aktivitas bisnis Sampoerna mampu menggerakan nilai ekonomi hingga Rp1.700.

Di sektor hulu, Sampoerna menuturkan pihaknya bersama mitra pemasok melakukan program kemitraan dengan lebih dari 19.500 petani tembakau dan cengkih melalui pendampingan teknis.

"Bahkan, sebagian besar petani mitra tersebut juga menanam komoditas pangan dan turut mendukung swasembada pangan," demikian perusahaan.

Di sektor produksi, Sampoerna mengoperasikan sembilan fasilitas produksi dan bermitra dengan 43 Mitra Produksi Sigaret (MPS) yang dimiliki oleh koperasi dan pengusaha daerah yang tersebar di 31 kota/kabupaten di Pulau Jawa.

Di tengah dinamika industri hasil tembakau yang penuh tantangan, PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) terus membuktikan ketangguhannya melalui strategi portofolio multi-kategori yang komprehensif. Perusahaan afiliasi Philip Morris International ini menunjukkan bagaimana inovasi dan keberagaman produk menjadi kunci mempertahankan kepemimpinan pasar.

Hingga kuartal III 2025, Sampoerna mencatatkan pangsa pasar sebesar 30,9% dengan volume penjualan mencapai 59,4 miliar batang. Presiden Direktur HM Sampoerna, Ivan Cahyadi, menilai capaian ini menjadi bukti nyata bahwa strategi lintas segmen yang dijalankan perusahaan mampu menjawab kebutuhan preferensi konsumen dewasa yang terus berkembang.

"Transformasi yang kami jalankan berfokus pada penerapan strategi portofolio lintas segmen yang mengedepankan inovasi untuk menjawab preferensi konsumen dewasa," ujarnya dalam Paparan Publik HMSP yang digelar di Jakarta, Rabu (3/12).

Ia menegaskan bahwa dalam setiap langkah yang diambil, Sampoerna tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah membentuk perjalanan perusahaan selama 112 tahun.

Kekuatan portofolio Sampoerna terlihat jelas dari dominasinya di berbagai segmen. Brand-brand unggulan seperti A Mild, Magnum, dan Marlboro mengukuhkan posisi perusahaan sebagai pemimpin di segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Sementara itu, Dji Sam Soe dan Sampoerna Kretek menempatkan perusahaan pada posisi terdepan di segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Direktur HM Sampoerna, Sharmen Karthigasu, menambahkan di tengah tekanan industri pangsa pasar Sampoerna di segmen SKT justru mengalami peningkatan.

Ia menyebutkan, volume SKT mereka tumbuh 4% dengan pangsa pasar naik 1 poin persentase menjadi 14%. Lebih dari itu, pangsa pasar mereka dalam segmen SKT itu sendiri juga meningkat 1,1 poin persentase menjadi 41%.

"SKT adalah segmen di mana volume dan market share kami masih tumbuh. Secara historis, paruh kedua tahun memang menunjukkan hasil yang lebih baik, dan tren ini kembali terlihat tahun ini," papar dia.

Inovasi tidak berhenti pada produk konvensional. Sebagai bagian dari transformasi industri, Sampoerna juga agresif mengembangkan kategori produk bebas asap.

Portofolio produk inovatif seperti IQOS, VEEV, ZYN, dan BONDS by IQOS terus diperluas jangkauannya. Peluncuran produk tembakau yang dipanaskan dengan batang tembakau BLENDS dan varian baru TEREA Riviera Pearl menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap inovasi berkelanjutan.

BONDS, brand yang diluncurkan sekitar April 2025, kini telah menjadi nomor satu di kategori modern break di dunia digital modern. Ekspansi distribusi BONDS ke berbagai kota besar di Indonesia menandai keseriusan Sampoerna dalam menghadirkan pilihan yang lebih baik bagi konsumen dewasa.

Dari sisi kinerja keuangan, Sampoerna membukukan penjualan bersih sebesar Rp83,7 triliun untuk periode sembilan bulan yang berakhir September 2025, turun 5,3% dari Rp88,5 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

Laba bersih tercatat Rp4,5 triliun, menurun 13,7% dibandingkan 2024. Namun, penurunan laba bersih di kuartal III melambat menjadi 14% dari sebelumnya 22% di kuartal II, menunjukkan tren perbaikan yang konsisten.

Perbaikan kinerja ini tak lepas dari strategi harga yang terukur. Perusahaan mengambil langkah strategis dalam penetapan harga sambil menjaga volume bisnis, guna memaksimalkan kombinasi volume dan harga serta meningkatkan profitabilitas.

Pendekatan ini, dikombinasikan dengan peningkatan produktivitas, terbukti efektif dalam menghadapi kondisi pasar yang menantang.

Kebijakan pemerintah turut memberi ruang bagi perusahaan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan. Ivan menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan tidak menaikkan tarif cukai pada 2025.

"Dukungan pemerintah merupakan kunci menjaga keberlangsungan industri legal. Penegakan hukum terhadap rokok ilegal juga sangat membantu industri untuk tetap bertahan, menjaga penerimaan negara, dan mendukung perekonomian nasional," katanya.

Di sisi lain, kontribusi Sampoerna ke perekonomian nasional tetap signifikan. Perusahaan menyerap lebih dari 90.000 tenaga kerja, bermitra dengan 19.500 petani tembakau dan cengkih, serta bekerja sama dengan 43 Mitra Produksi Sigaret di berbagai daerah.

Studi Litbang Kompas 2025 menunjukkan aktivitas ekonomi Sampoerna menciptakan dampak berganda sebesar Rp204,1 triliun per tahun, setara 1% dari PDB nasional, dengan multiplier effect 1,7 kali.

Program pemberdayaan UMKM juga menjadi bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang. Sampoerna Retail Community (SRC) kini membina lebih dari 250.000 toko kelontong, dengan tingkat digitalisasi mencapai 90% melalui ekosistem AYO by SRC.

Riset KG Media mencatat total omzet SRC mencapai Rp263 triliun, setara 11,36% dari PDB retail nasional. Sementara itu, Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) telah melatih lebih dari 97.000 peserta, dengan 1.600 UMKM memperoleh pendampingan lanjutan dan 200 di antaranya berhasil menembus pasar ekspor.

Ivan menegaskan bahwa strategi pertumbuhan perusahaan bukan hanya tentang ekspansi bisnis, tetapi juga tentang nilai jangka panjang bagi bangsa.

"Transformasi yang kami jalankan berfokus pada inovasi dan portofolio lintas segmen. Pertumbuhan bisnis harus berjalan seiring dengan kontribusi nyata untuk masyarakat dan kemandirian ekonomi rakyat," pungkas dia.

Dengan fondasi kuat, portofolio multi-kategori inovatif, serta komitmen terhadap keberlanjutan, Sampoerna optimistis strategi komprehensif yang dijalankan akan terus mendorong pertumbuhan seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi nasional.

KOMPAS.com - Litbang Kompas melakukan studi mendalam mengenai kontribusi Industri Hasil Tembakau (IHT) dari hulu ke hilir terhadap perekonomian nasional, termasuk peran penting yang dijalankan oleh salah satu pelaku utama di sektor ini, yaitu PT HM Sampoerna Tbk (HMSP).

Studi tersebut mengungkapkan bahwa IHT memiliki posisi strategis dalam lanskap ekonomi Indonesia. Tidak hanya sebagai bagian dari sektor industri pengolahan, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas ekonomi lintas sektor.

Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa IHT merupakan salah satu sektor yang secara konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan riset Litbang Kompas, IHT menyumbang sekitar 4,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pengolahan. Angka ini menempatkan IHT di jajaran 10 sektor utama yang menjadi tulang punggung industri pengolahan di Indonesia.

Selain kontribusi terhadap PDB, IHT juga menunjukkan daya ungkit tinggi terhadap ketenagakerjaan.

Dalam klasifikasi sektor padat karya, IHT termasuk dalam tiga sektor penyumbang PDB industri pengolahan terbesar, dengan kapasitas menyerap jutaan pekerja.

Berdasarkan catatan Litbang Kompas, industri tersebut menciptakan sekitar 2,6 juta lapangan kerja. Jika memperhitungkan rantai nilai dan sektor terkait, jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai sekitar 6 juta orang, baik formal maupun informal.

Angka tersebut tidak hanya menunjukkan kapasitas daya serap tenaga kerja, tetapi juga memperkuat posisi IHT sebagai sistem ekonomi yang inklusif dan terintegrasi.

Peran korporasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

Salah satu aktor utama dalam ekosistem IHT adalah HMSP, yang memainkan peran sentral dalam rantai pasok industri, mulai dari pembelian bahan baku di sektor pertanian hingga distribusi produk ke sektor retail dan logistik.

Dengan skala operasi yang besar dan pangsa pasar mencapai 27,4 persen, HMSP berperan sebagai penghubung utama yang memastikan proses hilirisasi berjalan efisien dan berkelanjutan.

Riset Litbang Kompas mencatat bahwa aktivitas ekonomi HMSP menghasilkan dampak berganda senilai Rp 204,1 triliun per tahun, setara dengan sekitar 1 persen dari PDB nasional. Efek ini tecermin dalam rasio multiplier sebesar 1,7 kali lipat, di mana setiap Rp 1.000 yang dihasilkan dari aktivitas bisnis HMSP mampu menggerakkan nilai ekonomi hingga Rp 1.700.

Adapun nilai tambah yang dihasilkan HMSP bahkan setara dengan sekitar 50 persen dari total PDB sektor IHT, menjadikannya sebagai kontributor tunggal terbesar dalam industri ini.

Diolah Litbang Kompas/KRNHM Sampoerna

Dampak berganda: dari hulu ke hilir

Kontribusi HMSP tidak berhenti di sektor inti IHT, melainkan menjalar ke berbagai sektor lain dalam rantai pasok ekonomi nasional, di antaranya sebagai berikut.

Sektor pertanian, misalnya, nilai tambah yang dihasilkan mencapai Rp 27,8 triliun melalui pembelian bahan baku utama, seperti tembakau dan cengkih.

Sementara, sektor ritel modern turut berkontribusi sekitar Rp 6,9 triliun melalui distribusi produk di berbagai jaringan ritel nasional.

Adapun sektor logistik, aktivitas produk HMSP menghasilkan nilai ekonomi sekitar Rp 2,4 triliun.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa HMSP tidak hanya berperan sebagai pelaku industri, tetapi juga penggerak ekonomi lintas sektor yang memperkuat perputaran ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Dampak ekonomi yang dihasilkan HMSP menjangkau jutaan individu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam ekosistem IHT.

Kontribusinya mencerminkan komitmen perusahaan terhadap penciptaan nilai ekonomi yang signifikan, setara dengan kontribusi satu provinsi terhadap PDB nasional, dan menegaskan posisi HMSP sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan

Dampak ekonomi yang luas dari HMSP tidak hanya tecermin dalam angka, tetapi juga dalam komitmen nyata perusahaan terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui Payung Program Keberlanjutan “Sampoerna untuk Indonesia”, HMSP menjalankan berbagai inisiatif yang menyentuh kehidupan masyarakat di berbagai sektor.

Salah satu bentuk kontribusi tersebut Program Kemitraan Pertanian, yang mendukung petani tembakau dan cengkih melalui penyediaan prasarana produksi, pendampingan teknis, serta jaminan penyerapan hasil panen.

Pada 2024, melalui mitra pemasok, HMSP telah bermitra dengan lebih dari 19.500 petani tembakau dan cengkih di berbagai wilayah Indonesia.

Di sektor pemberdayaan ekonomi lokal, HMSP mengem­bangkan Sampoerna Retail Community (SRC), jaringan toko kelontong binaan yang kini mencakup lebih dari 250.000 toko di seluruh Indonesia.

Program tersebut memperkuat daya saing toko retail tradisional melalui digitalisasi dan peningkatan kapasitas usaha.

Berdasarkan Riset Kompas Gramedia (KG) Media, setelah bergabung dengan program SRC, toko-toko kelontong mengalami kenaikan omzet rata-rata hingga 42 persen.

Secara keseluruhan, kontribusi ekonomi dari toko SRC mencapai Rp 236 triliun per tahun, setara dengan 11,36 persen dari PDB sektor retail nasional tahun 2022.

Sejak 2007, HMSP juga menghadirkan Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC), pusat pelatihan kewirausahaan yang telah melatih lebih dari 97 ribu peserta.

Melalui SETC, lebih dari 200 UMKM binaan telah berhasil menembus pasar ekspor, dan lebih dari 80 persen telah terdigitalisasi.

Inisiatif-inisiatif tersebut menunjuk­kan bahwa strategi bisnis HMSP tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan internal, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi yang berkelanjutan dan tersebar luas.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, HMSP berperan aktif dalam mendukung ekonomi kerakyatan dan memperkuat ketahan­an ekonomi nasional melalui pengem­bangan ekosistem usaha yang inklusif.

Kajian berbasis data, menangkap dampak nyata

Untuk memberikan gam­baran menyeluruh mengenai kontribusi IHT dan HMSP terhadap perekonomian nasional, Litbang Kompas menggunakan pendekatan mixed methods yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif.

Kajian tersebut mengolah data sekunder dari HMSP, BPS, dan kementerian terkait menggunakan statistik deskriptif dan model input-output untuk mengukur efek berganda ekonomi.

Di sisi lain, analisis kualitatif dilakukan melalui content analysis terhadap dokumen strategis dan publikasi media untuk mengidentifikasi tema utama dan makna substantif.

Rentang waktu kajian mencakup 2015–2024, menangkap dinamika regulasi dan transformasi industri hasil tembakau selama satu dekade terakhir.

Pendekatan tersebut memperkuat pemahaman tentang peran HMSP dalam ekosistem IHT dan kontri­businya terhadap pembangunan eko­nomi nasional secara berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sentimen warganet terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalami perubahan drastis selama sebulan pertama masa jabatannya.

Data hasil riset Litbang Kompas melalui Kompas Monitoring yang mengamati aktivitas warganet di lima platform media sosial utama, yakni TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan X, mencatat dinamika sentimen yang menarik untuk dicermati.

Pada hari-hari awal pelantikan, 8 hingga 10 September 2025, sentimen negatif mendominasi dengan porsi mencapai 55 persen, bahkan memuncak hingga 74 persen pada 10 September 2025. Sentimen positif pada periode ini hanya sebesar 8 persen.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal pengawasan OJK terhadap saham gorengan.

Sentimen negatif yang tinggi ini terkait dengan kontroversi penggunaan frasa “rakyat kecil” saat jumpa pers pelantikan dan unggahan di media sosial oleh anak Menkeu Purbaya.

Ini memicu reaksi keras dari warganet dan sorotan dari Komisi XI DPR.

Namun, perubahan tren mulai terlihat setelah 11 September 2025. Purbaya yang sebelumnya mendapat sorotan tajam karena gaya komunikasi pribadinya, mulai mengalihkan fokus warganet ke kebijakan fiskal yang lebih esensial.

Rapat dengan Komisi XI DPR dan pernyataan tentang demo besar pada Agustus 2025 sebagai akibat dari kebijakan fiskal dan moneter yang kurang tepat mendapat perhatian.

Sentimen negatif menurun drastis ke angka 32 persen.

Momentum positif terus berlanjut saat pemerintah memperluas pembebasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja bergaji bruto di bawah Rp 10 juta, khususnya sektor industri tekstil, kulit, alas kaki, hotel, restoran, dan kafe.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Dalam dua hari, layanan ?Lapor Pak Purbaya? menerima lebih dari 15 ribu pesan. Sebagian besar aduan menyoroti perilaku pegawai Bea Cukai di lapangan.

Kebijakan ini secara langsung berdampak pada kesejahteraan pekerja bergaji rendah hingga menengah dan mendorong kenaikan sentimen positif di kisaran 47 sampai 58 persen pada pertengahan September persen.

Gaya kerja Purbaya yang awalnya dianggap “koboi” dan spontan ternyata berisi tindakan nyata yang diapresiasi publik.

Contohnya, pada 19 September 2025, Purbaya melakukan uji layanan dengan menelepon Kring Pajak, untuk menguji kualitas pelayanan dan kesiapan petugas.

Langkah ini mendapat perhatian positif, dengan puncak sentimen positif mencapai 76 persen sehari setelahnya.

Langkah tegas lainnya termasuk pengumuman akan mengejar sekitar 200 penunggak pajak dengan potensi penerimaan negara Rp 50 triliun hingga Rp 60 triliun dan pengungkapan dana pemerintah daerah yang mengendap sebesar Rp 233 triliun pada akhir September 2025.

Pernyataan ini membuahkan sentimen positif tertinggi sepanjang periode pemantauan, yaitu 85 persen pada 25 September 2025.

Warganet menilai langkah tersebut sebagai tanda disiplin anggaran dan upaya menutup kebocoran keuangan negara.

Meski demikian, sentimen negatif kembali muncul saat Purbaya mengumumkan rencana pemotongan transfer ke daerah (TKD) untuk 2026.

Protes kepala daerah dan kekhawatiran warganet terkait dampak kebijakan ini pada layanan publik membuat sentimen negatif naik kembali pada awal Oktober 2025.

Namun, tindakan tegas Purbaya dengan memecat 26 pegawai pajak yang melanggar disiplin menjadi penyeimbang, meredam gelombang protes dan menambah kepercayaan publik terhadap integritas institusi Kementerian Keuangan.

Selama bulan pertama masa jabatannya, data Litbang Kompas memperlihatkan bahwa sentimen publik sangat responsif terhadap setiap kebijakan dan gaya komunikasi Menkeu Purbaya.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menkeu Purbaya menegaskan, dividen jumbo yang diterima Danantara dari BUMN cukup untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tanpa perlu dana APBN.

Kebijakan yang menyasar penerima manfaat tepat sasaran dan langkah memperbaiki layanan perpajakan berhasil membangun citra positif.

Sebaliknya, ketidakpastian dan inkonsistensi narasi memicu sentimen negatif.

Pantauan terhadap warganet dilakukan Litbang Kompas menggunakan sistem Kompas Monitoring, yang menyaring dan menganalisis konten serta komentar yang menyebutkan nama “Purbaya Yudhi Sadewa” di lima platform media sosial.

Periode pemantauan berlangsung sejak pelantikan Purbaya pada 8 September hingga 13 Oktober 2025.

Dalam kurun waktu ini, Litbang Kompas berhasil mengumpulkan dan menganalisis sebanyak 25.511 data yang terdiri dari unggahan dan komentar warganet.

Melalui analisis sentimen, data tersebut dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu positif, netral, dan negatif, untuk menggambarkan persepsi publik secara kuantitatif.

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam dunia fiskal yang sering kali dianggap teknokratis dan jauh dari keseharian masyarakat, langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan bahwa disiplin anggaran dan reformasi perpajakan bisa menjadi narasi publik yang kuat.

Dalam pemantauan Litbang Kompas terhadap sentimen warganet, dua tema besar menonjol sebagai pengungkit sentimen positif, yaitu disiplin fiskal dan pembenahan institusi.

Survei ini dilakukan melalui Kompas Monitoring terhadap lima platform media sosial, yaitu TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan X sejak Purbaya dilantik pada 8 September hingga 13 Oktober 2025.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal pengawasan OJK terhadap saham gorengan.

Dalam periode ini, dikumpulkan 25.511 data berupa konten dan komentar publik dengan kata kunci “Purbaya Yudhi Sadewa.”

Hasilnya, sentimen positif terhadap Purbaya melonjak dari 23 persen menjadi 47 persen dalam sebulan. Kenaikan ini tak lepas dari dua arah kebijakan utama yang dibaca publik sebagai langkah berani dan konkret.

Disiplin fiskal: pengungkit sentimen positif tertinggi

Langkah Purbaya yang paling banyak menuai sentimen positif terjadi pada 25 September 2025.

Saat itu, ia mengumumkan dua hal penting sekaligus, yakni rencana mengerem utang baru tahun 2026 dan sorotan terhadap dana pemerintah daerah yang mengendap sebesar Rp 233 triliun.

Pernyataannya memicu respons luas di media sosial, dan sentimen positif langsung melesat hingga 85 persen, tertinggi sepanjang periode pemantauan.

Warganet menilai bahwa kebijakan tersebut mencerminkan upaya menjaga disiplin fiskal dan efisiensi anggaran. Ketegasan menunda utang baru disambut sebagai langkah berani di tengah tekanan pembangunan dan kebutuhan pembiayaan.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menkeu Purbaya menegaskan, dividen jumbo yang diterima Danantara dari BUMN cukup untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tanpa perlu dana APBN.

Pernyataan lanjutan soal pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) juga memperkuat persepsi ini.

Purbaya menyampaikan bahwa APBN tidak akan menanggung cicilan proyek tersebut. Sebaliknya, beban tahunan akan ditangani melalui dividen BUMN yang dikelola oleh holding Danantara.

Langkah ini mendapat dukungan karena dianggap memisahkan uang rakyat dari beban proyek bermasalah.

Reformasi pajak dan integritas aparatur

Langkah-langkah Purbaya dalam reformasi pajak juga menjadi sorotan yang berdampak positif. Pada 19 September 2025, ia secara mendadak menghubungi layanan Kring Pajak 1500200 untuk menguji kualitas pelayanan.

Aksi ini dinilai sebagai sinyal bahwa pembenahan dimulai dari hulu sistem.

Respon warganet atas tindakan tersebut sangat positif. Sentimen positif langsung naik ke 76 persen pada 20 September 2025.

Aksi simbolik yang sederhana tapi menyentuh sistem layanan ini memperlihatkan keberpihakan terhadap publik sebagai pengguna layanan fiskal.

Langkah lanjutan berupa pemecatan 26 pegawai pajak karena pelanggaran berat pada 7 Oktober 2025 juga dinilai memperkuat integritas institusi.

Meskipun hari itu dibayangi sentimen negatif akibat protes pemotongan transfer ke daerah (TKD) oleh 17 gubernur, gelombang negatif tidak meluas karena aksi pemecatan dinilai menunjukkan keseriusan membereskan internal birokrasi.

Respons cepat terhadap kritik dan protes

Meski beberapa kebijakan, seperti pemotongan TKD atau penjabaran subsidi LPG 3 kilogram, menuai reaksi beragam, respons Purbaya yang tetap konsisten dalam menyampaikan data dan mengambil tindakan konkret turut meredam sentimen negatif.

ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Sentimen negatif memang sempat meningkat pada 7 Oktober saat para kepala daerah melayangkan keberatan atas rencana pemangkasan anggaran daerah.

Namun, reaksi cepat melalui kebijakan korektif dan penjelasan publik membantu menjaga keseimbangan sentimen publik.

Gaya blak-blakan yang memperjelas narasi kebijakan

Purbaya juga kerap menyampaikan narasi fiskal dengan gaya komunikatif yang lugas dan apa adanya.

Pernyataannya dalam rapat dengan Komisi XI DPR maupun di forum publik seperti Investor Daily Summit tidak menghindari isu-isu sensitif seperti utang, subsidi, hingga perbandingan era pemerintahan.

Meskipun gaya ini memantik perdebatan dan tidak selalu diterima dengan sepenuhnya positif, gaya komunikasi ini memperkuat narasi bahwa otoritas fiskal sedang berbenah—bukan sekadar mempertahankan status quo.

Survei sentimen ini dilakukan oleh Litbang Kompas dengan Kompas Monitoring terhadap lima platform media sosial utama, yaitu TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan X.

Pemantauan dilakukan pada periode 8 September hingga 13 Oktober 2025 menggunakan kata kunci “Purbaya Yudhi Sadewa.”

Total data yang dianalisis mencapai 25.511 konten dan komentar publik.

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam dunia ekonomi yang biasanya formal dan teknokratis, gaya komunikasi seorang Menteri Keuangan bisa jadi bukan hal utama yang dibahas.

Namun, kasus Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan hal sebaliknya.

Sepanjang sebulan menjabat, gaya komunikasi Menkeu Purbaya menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi fluktuasi sentimen publik terhadapnya.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menkeu Purbaya menegaskan, dividen jumbo yang diterima Danantara dari BUMN cukup untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tanpa perlu dana APBN.

Litbang Kompas melalui Kompas Monitoring mencatat dinamika sentimen warganet terhadap Purbaya sejak pelantikannya pada 8 September hingga 13 Oktober 2025.

Pemantauan dilakukan terhadap 25.511 data berupa konten dan komentar yang tersebar di lima platform media sosial, yakni TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan X. Kata kunci yang digunakan adalah “Purbaya Yudhi Sadewa.”

Hasilnya menunjukkan bahwa sentimen positif mengalami kenaikan signifikan dari 23 persen menjadi 47 persen, meskipun sempat diawali dengan puncak sentimen negatif sebesar 74 persen pada 10 September 2025.

Dari tren tersebut, tampak bahwa gaya penyampaian pesan, narasi, dan aksi langsung Purbaya menjadi elemen krusial yang membentuk persepsi publik.

Awal yang kontroversial

Purbaya membuka masa jabatannya dengan langkah yang kurang mulus. Dalam jumpa pers pelantikannya, frasa “rakyat kecil” yang ia ucapkan menuai kritik karena dianggap merendahkan.

Ditambah unggahan anaknya soal “agen CIA,” sentimen negatif terhadap Purbaya langsung melambung, bahkan mencapai 74 persen pada 10 September 2025.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta pada Senin (13/10/2025).

Meskipun segera meminta maaf, gaya komunikasi di awal jabatan ini menimbulkan kesan spontan tanpa filter.

Reaksi warganet menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan pejabat publik tetap harus sensitif, meskipun disampaikan dalam konteks informal.

Berbalik lewat keberanian di DPR

Pergeseran sentimen dimulai usai rapat Purbaya dengan Komisi XI DPR pada 11 September 2025, saat ia menyampaikan pernyataan bahwa demo besar pada Agustus 2025 bisa jadi disebabkan oleh kebijakan fiskal yang salah arah.

Pernyataan ini dianggap berani, bahkan blak-blakan. Di titik ini, publik mulai menilai bahwa Purbaya bukan hanya berbicara, tetapi juga menantang status quo.

Gaya komunikasinya yang langsung dan tanpa basa-basi mulai diterjemahkan sebagai keberanian dan ketegasan. Sentimen negatif pun turun drastis ke angka 32 persen.

Uji Kring Pajak dan sentimen positif melejit

Pada 19 September 2025, gaya “koboi” Purbaya tampil dalam bentuk lain: ia menelepon langsung Kring Pajak 1500200 untuk menguji kualitas layanan.

Aksi ini tidak hanya mencuri perhatian, tapi juga menjadi bahan perbincangan luas di media sosial. Sehari setelahnya, sentimen positif terhadap Purbaya melejit ke 76 persen, lonjakan tertinggi selama periode pemantauan.

Warganet menilai tindakan spontan tersebut sebagai upaya nyata memperbaiki sistem, bukan sekadar pencitraan.

Aksi langsung yang komunikatif ternyata lebih kuat membangun citra dibanding pernyataan resmi semata.

Perbandingan antar-era dan kelakar cawapres

Pada 9 Oktober 2025, gaya komunikasinya kembali menjadi sorotan ketika Purbaya membandingkan era ekonomi Presiden SBY dan Presiden Jokowi.

KOMPAS.com/Rahel Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Meskipun substansinya berbasis data, gaya penyampaian yang menempatkan dua era secara kontras memicu perdebatan publik.

Namun, ketika ditanya tentang peluang menjadi cawapres pada 2029, ia menjawab dengan kelakar: “Baru juga sebulan kerja, gila lu!”

Respons ini justru memantik gelombang komentar positif. Banyak warganet menilai sikap santai dan jujur seperti ini sebagai penyegaran dalam komunikasi pejabat publik.

Kompas Monitoring melakukan pengumpulan data pada periode 8 September hingga 13 Oktober 2025 terhadap aktivitas media sosial di TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan X.

Total data yang dikumpulkan mencapai 25.511 konten dan komentar, menggunakan kata kunci “Purbaya Yudhi Sadewa.”

Data dianalisis untuk mengukur sentimen positif, negatif, dan netral yang berkembang di masyarakat digital selama bulan pertama Purbaya menjabat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sentimen publik terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengalami fluktuasi yang signifikan selama sebulan pertama masa jabatannya sejak dilantik pada 8 September 2025.

Litbang Kompas melalui Kompas Monitoring memantau aktivitas warganet di lima platform media sosial, yaitu TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan X, dengan mengumpulkan 25.511 data berupa konten dan komentar menggunakan kata kunci “Purbaya Yudhi Sadewa” dalam periode 8 September sampai 13 Oktober 2025.

Hasil pemantauan ini menunjukkan sentimen positif meningkat dari 23 persen pada awal masa jabatan menjadi 47 persen pada akhir periode.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal pengawasan OJK terhadap saham gorengan.

Namun, naik turunnya sentimen warganet ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang menjadi perhatian masyarakat digital.

Berikut empat hal yang memengaruhi sentimen warganet terhadap Menkeu Purbaya selama periode tersebut:

1. Kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat

Kebijakan fiskal yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, seperti pembebasan PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan gaji bruto kurang dari Rp 10 juta per bulan, mampu meningkatkan sentimen positif.

Kebijakan ini menyasar sektor industri tekstil, kulit, alas kaki, hotel, restoran, dan kafe.

Pada 13 sampai 16 September 2025, sentimen positif terhadap Purbaya berada di kisaran 47 hingga 58 persen, mencerminkan apresiasi warganet terhadap kebijakan yang bermanfaat secara langsung.

Kejelasan komunikasi dan tidak menimbulkan harapan berlebihan menjadi kunci keberhasilan respons ini.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Dalam dua hari, layanan ?Lapor Pak Purbaya? menerima lebih dari 15 ribu pesan. Sebagian besar aduan menyoroti perilaku pegawai Bea Cukai di lapangan.

2. Upaya perbaikan pelayanan dan integritas institusi

Gaya “koboi” Purbaya yang terkesan spontan di awal jabatan ternyata diisi dengan tindakan nyata yang diapresiasi warganet.

Contohnya, pada 19 September 2025, Purbaya secara mendadak menguji layanan Kring Pajak 1500200, yang menjadi perhatian positif karena menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki layanan pajak.

Selain itu, pada 7 Oktober 2025, langkah tegas pemecatan 26 pegawai pajak yang melanggar integritas mendapat dukungan luas, meskipun di saat bersamaan ada protes atas rencana pemotongan transfer ke daerah (TKD). Upaya ini dianggap menyentuh akar kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan.

3. Isu keadilan fiskal dan kebijakan anggaran daerah

Isu pemangkasan TKD dan rencana pembatasan utang pemerintah daerah memicu reaksi negatif dari warganet dan kepala daerah.

Pada 7 Oktober 2025, setelah 17 gubernur menyatakan keberatan, sentimen negatif meningkat karena kekhawatiran masyarakat bahwa pemotongan anggaran daerah akan memengaruhi kualitas layanan publik dan program sosial.

Meski demikian, pernyataan Purbaya yang menegaskan APBN tidak akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalui kas negara, melainkan melalui dividen BUMN, mendapat dukungan dan membantu memulihkan sentimen positif.

4. Perbandingan antar era kepemimpinan dan gaya komunikasi

Pernyataan Purbaya pada 9 Oktober 2025 yang membandingkan ekonomi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo memantik perdebatan di media sosial.

Pernyataan ini membagi warganet antara yang setuju dan yang merasa kurang tepat untuk membandingkan dua era secara langsung.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menkeu Purbaya menegaskan, dividen jumbo yang diterima Danantara dari BUMN cukup untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tanpa perlu dana APBN.

Sentimen positif tetap dominan di angka 57 persen, namun komentar tersebut menunjukkan bahwa perbandingan rezim menjadi pisau bermata dua yang efektif memicu diskusi, sekaligus berpotensi membelah audiens bila tidak dibingkai dengan solusi yang jelas.

Di sisi lain, kelakar Purbaya terkait peluangnya menjadi calon wakil presiden 2029 pada 11 Oktober 2025 juga mendapat respons hangat dari warganet, memperlihatkan bahwa gaya komunikasi santai dan lugas dapat membangun kedekatan dengan publik.

Litbang Kompas melakukan pemantauan sentimen warganet dengan menggunakan Kompas Monitoring, yang mengumpulkan data dari lima platform media sosial utama.

Data yang dianalisis terdiri dari 25.511 konten dan komentar yang muncul sejak pelantikan Purbaya pada 8 September hingga 13 Oktober 2025 dengan kata kunci “Purbaya Yudhi Sadewa.”

Survei ini menggambarkan respons publik yang dinamis terhadap kebijakan dan komunikasi Menkeu selama periode tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Litbang Kompas melaporkan peningkatan sentimen positif warganet terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa selama sebulan menjabat.

Data yang dihimpun menunjukkan sentimen positif terhadap Menkeu Purbaya naik dari 23 persen menjadi 47 persen dalam periode 8 September hingga 13 Oktober 2025.

Pantauan sentimen ini dilakukan Litbang Kompas melalui Kompas Monitoring, yang mengamati aktivitas warganet di lima platform media sosial, yaitu TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan X.

KOMPAS.com/DIAN ERIKA Sebulan menjabat, sentimen positif terhadap Purbaya naik dari 23 persen jadi 47 persen. Aksi cepat dan kebijakan fiskal dinilai ubah persepsi publik.

Periode pengumpulan data berlangsung sejak Purbaya dilantik pada 8 September hingga 13 Oktober 2025.

Dalam kurun waktu tersebut, diperoleh sebanyak 25.511 data berupa konten dan komentar yang menggunakan kata kunci “Purbaya Yudhi Sadewa.”

Perjalanan awal sentimen warganet

Pada masa awal menjabat, yakni 8 sampai 10 September 2025, Purbaya mendapat sorotan negatif terutama setelah pernyataan kontroversial tentang frasa “rakyat kecil” dan unggahan anaknya yang menyebut “agen CIA.”

Meskipun Purbaya meminta maaf, keriuhan komentar negatif terus berlangsung, bahkan mendapat sindiran dari Komisi XI DPR.

Sentimen negatif mencapai puncaknya pada 10 September dengan angka 74 persen, sementara sentimen positif hanya 8 persen.

Setelah rapat dengan Komisi XI DPR pada 11 September 2025, fokus warganet bergeser ke kebijakan Purbaya, terutama setelah pernyataan terkait demo besar pada Agustus 2025 yang disebabkan oleh kebijakan fiskal dan moneter yang salah arah.

Pernyataan ini dianggap sebagai tanda keseriusan Purbaya bekerja, sehingga sentimen negatif turun menjadi 32 persen.

Kompas.com/Dian Erika Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan saat menghadiri serah terima jabatan jajaran Dewan Komisioner LPS di Kantor LPS, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Kebijakan dan respons positif

Sentimen positif meningkat signifikan ketika pemerintah memperluas pembebasan PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja bergaji bruto di bawah Rp 10 juta per bulan, khususnya di sektor tekstil, kulit, alas kaki, hotel, restoran, dan kafe.

Pada periode 13-16 September 2025, sentimen positif berada di kisaran 47 sampai 58 persen.

Gaya komunikasi Purbaya yang terkesan “koboi” mulai berisi dengan tindakan nyata, seperti pada 19 September 2025 ketika ia melakukan uji langsung layanan Kring Pajak 1500200.

Respons warganet pun positif, dengan sentimen positif mencapai 76 persen pada 20 September, puncak tertinggi selama sebulan masa jabatannya.

Selanjutnya, pernyataan Purbaya soal penagihan sekitar 200 penunggak pajak dengan potensi penerimaan Rp 50 triliun sampai Rp 60 triliun pada 22 September 2025 juga mendapat respon positif konsisten di atas 50 persen hingga 24 September.

Puncak tertinggi sentimen positif dicapai pada 25 September 2025 sebesar 85 persen, setelah Purbaya mengungkap adanya dana pemerintah daerah mengendap Rp 233 triliun serta rencana mengerem utang baru pada 2026.

Warganet menilai ini sebagai tanda disiplin anggaran dan upaya menutup kebocoran.

Isu subsidi dan pemangkasan anggaran daerah

Pada akhir September, pernyataan Purbaya soal harga asli LPG 3 kilogram dan beban subsidi APBN memicu silang pendapat antarpejabat ekonomi serta reaksi beragam warganet.

Meskipun keterbukaan angka subsidi diapresiasi, inkonsistensi narasi antar lembaga menaikkan sentimen negatif.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya akan mengalokasikan hingga Rp150 miliar untuk membangun jembatan di daerah perbatasan Kaltara yang minim infrastruktur.

Rencana pemotongan transfer ke daerah (TKD) untuk tahun 2026 yang diumumkan Purbaya pada awal Oktober 2025 memicu keberatan dari 17 gubernur dan meningkatkan sentimen negatif warganet. Mereka khawatir kebijakan ini akan berdampak pada kualitas layanan publik dan program sosial di daerah.

Namun, pada hari yang sama Purbaya mengumumkan pemecatan 26 pegawai pajak yang melanggar integritas, yang mendapat respons positif dari warganet.

Aksi ini dianggap sebagai tanda pembenahan institusi yang nyata sehingga gelombang negatif akibat isu TKD tidak melebar.

Pernyataan kontroversial dan kelakar Cawapres

Pada 9 Oktober 2025, Purbaya membandingkan kondisi ekonomi era Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dengan era Joko Widodo (2014-2024), menyatakan ekonomi era SBY lebih sehat karena pertumbuhan yang kuat dan dominasi swasta, berbeda dengan era Jokowi yang lebih banyak distimulasi oleh belanja pemerintah.

Pernyataan ini memicu reaksi terbelah di media sosial. Sebagian mendukung, sebagian menolak, dan sebagian lain menilai pernyataan itu kurang bijak.

Namun, sentimen positif tetap dominan dengan 57 persen, dan negatif 20 persen.

Citra positif juga meningkat saat Purbaya menyatakan negara tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), melainkan melalui dividen BUMN. Pernyataan ini mendapat dukungan luas karena dianggap menjaga disiplin fiskal.

Pada 11 Oktober 2025, Purbaya juga menepis pertanyaan media soal peluangnya menjadi calon wakil presiden 2029 dengan kelakar, “baru juga sebulan kerja, gila lu!”, yang mendapat beragam respons positif dari warganet.

Tren sentimen akhir periode

Pada 12-13 Oktober 2025, sentimen publik cenderung netral dengan keseimbangan antara positif dan negatif, karena belum ada isu atau kebijakan baru yang mengemuka.

Data Litbang Kompas menunjukkan sentimen publik sangat responsif terhadap setiap kebijakan dan gaya komunikasi Purbaya.

Kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat dan upaya perbaikan institusi perpajakan cenderung mendorong sentimen positif, sementara isu pemangkasan anggaran daerah dan inkonsistensi komunikasi meningkatkan sentimen negatif.

Dengan sentimen positif yang tercatat mencapai 47 persen di akhir periode, Litbang Kompas mencatat ada potensi peningkatan jika kualitas komunikasi dan konsistensi kebijakan dapat dijaga.