Bisnis.com, PADANG ARO - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, mencatat tingkat pengangguran terbuka di daerah itu terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, Syamsurizaldi mengatakan melihat data BPS, selama tiga tahun terakhir terus turun dari posisi 2,57% di 2023, kemudian menjadi 2,30% di tahun 2024, dan angka terakhir pada tahun lalu sebesar 2,13%.

"Penurunan ini terjadi secara kontinu sebab terus membaiknya iklim investasi di Solok Selatan di berbagai sektor," katanya, dalam keterangan resmi, Senin (13/4/2026)

Dia menyampaikan Kabupaten Solok Selatan menjadi yang terendah angka tingkat penganggurannya di Sumbar dibandingkan untuk kabupaten lainnya. Angka pengangguran yang terus menurun itu ada beberapa faktor, salah satunya iklim investasi.

Menurutnya iklim investasi di Solok Selatan kian membaik, terutama investasi di bidang energi. Dengan dilakukannya investasi oleh PT Supreme Energi tahap dua yang dimulai tahun lalu, diakuinya sangat berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Tak hanya itu, investasi di bidang perkebunan dan pertanian juga kian meningkat. Perkebunan kelapa sawit, jagung, dan kopi kini juga terus meluas dan digandrungi oleh generasi muda.

Kemudian juga intervensi pemerintah untuk mendorong berkembangnya UMKM juga menjadi salah satu faktor. Apalagi sekarang UMKM sudah butuh digitalisasi yang semakin membuka lapangan kerja.

"Jadi ini membuktikan bahwa dahulu pemerintah kabupaten dianggap ekstrem tentang persoalan honorer. Ternyata setelah kita evaluasi juga melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu mereka banyak masuk ke sektor informal. Jadi petani bawang, kopi, sawit, termasuk juga merambah ke UMKM," ujar dia.

Ke depan, Pemkab Solok Selatan optimis penurunan angka pengangguran akan terus turun. Tak hanya karena investasi dari perusahaan energi yang akan berlanjut sampai ke 2030, tapi juga karena pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan.

Menurutnya pada pembukaan jalan tembus Solok Selatan-Dharmasraya yang disebut-sebut akan mengundang lebih banyak kunjungan ke sektor pariwisata di Kabupaten Solok Selatan yang otomatis juga akan membuka lapangan kerja, dan terus turunnya angka pengangguran inipun juga menarik perhatian pemerintah pusat.

"Kabupaten Solok Selatan kini menjadi salah satu nominator mewakili regional I Sumatra dalam Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri," tutupnya.

Bisnis.com, PADANG ARO - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, menghadapi kondisi galau untuk melihat 2026 seiring adanya kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dan diperparah adanya perampingan APBD.

Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi mengatakan berkurangnya dana transfer ke daerah ini berdampak pada kelanjutan pembangunan dan program prioritas daerah yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

“Kondisi APBD untuk tahun 2026 kian ramping lantaran adanya kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah dari pusat. Kondisi yang telah dimulai sejak 2025 ini masih berlanjut hingga tahun depan dengan besaran penurunan yang lebih tajam,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (31/10/2025).

Dia menjelaskan di tengah-tengah adanya kebijakan efisiensi itu, kondisi di Solok Selatan bila dilihat dari rasio ketimpangan fiskal semakin tinggi, serta di Pemkab juga belum bisa memenuhi amanat peraturan perundang-undangan pengalokasian belanja Mandatory dan Earmark seperti belanja SPM, belanja infrastruktur minimal 40% dan belanja lainnya.

“Jumlah dana transfer yang berkurang tersebut berdampak pada turunnya nilai APBD tahun depan senilai Rp193,89 miliar dari nilai APBD 2025,” jelasnya.

Menurutnya, penurunan tersebut terdiri dari nilai pendapatan menjadi senilai Rp 729,45 miliar atau turun 16,78% dari Rp 885,32 miliar di tahun ini. Kemudian untuk belanja turun menjadi Rp 726,55 miliar atau berkurang 20,26% dari Rp 956,26 miliar di tahun ini.

Kemudian nilai pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran berjalan pun ikut terseret turun 53,32% dari Rp 70,92 miliar ke angka Rp 37,82 miliar saja.

Ketua DPRD Solok Selatan Martius mengatakan dengan kondisi keuangan saat ini diharapkan dapat menjadi momentum agar daerah tak lagi terlalu bergantung pada dana transfer dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami bersama-sama harus menjadikan PAD sebagai modal utama untuk pembangunan daerah,” sebutnya.

Oleh karena itu, DPRD mengharapkan kepada OPD-OPD terkait untuk mengubah mindset dan paradigma untuk dapat meningkatkan penerimaan PAD, baik melalui inovasi, digitalisasi, ekstensifikasi dan intensifikasi.

Dikatakannya aturan baru ini diterbitkan salah satunya untuk meningkatkan daya saing daerah dan menarik minat investasi yang lebih besar di Kabupaten Solok Selatan.

Poin penting dari rancangan aturan baru ini adalah berubahnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ini juga merupakan amanat dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peralihan dari IMB ke PBG ini menitikberatkan pada kemudahan dalam pengurusan dalam pendirian bangunan gedung di daerah. Kini persetujuan untuk pendirian bangunan bisa dilakukan saat bangunan dibangun atau bahkan setelah bangunan didirikan dan beberapa penyederhanaan prosedur lainnya.

“Meski begitu, menurut aturan ini bangunan tersebut harus meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan fungsi bangunan. Rancangan ini baru akan dibahas oleh pemerintah bersama dengan DPRD sebelum nantinya ditetapkan menjadi aturan,” tutupnya

Bisnis.com, PADANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatra Barat mencatat realisasi investasi di daerah ini hingga kuartal III/2025 telah mencapai 80,4% atau Rp8,6 triliun dari target yang diberikan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025 ini sebesar Rp10,7 triliun.

Sekretaris Dinas DPMPTSP Sumbar Yudhi Ichsan menjelaskan kinerja hingga kuartal III/2025 itu merupakan data-data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Selanjutnya DPMPTSP akan melakukan validasi capaian realisasi tersebut. Namun, biasanya angka dari pemerintah pusat tersebut tidak akan jauh berbeda setelah dilakukan validasi.

“Melihat capaian kinerja ini, kami optimis target investasi Rp10,7 triliun bisa tercapai. Karena pergerakan investasi yang ada selama ini di Sumbar terus dilakukan penambahan, seperti pada kegiatan eksplorasi energi baru terbarukan (EBT),” katanya, Selasa (28/10/2025).

Dia menjelaskan saat ini proyek eksplorasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Unit 2 PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) di Kabupaten Solok Selatan dan juga ada kegiatan PLTP di Bonjol, Kabupaten Pasaman, telah dimulai. Jadi, realisasi dari kinerja ini akan tercatat pada triwulan IV/2025 nanti.

Adanya kegiatan investasi EBT ini, lanjut Yudhi, dari data realisasi investasi Sumbar, dibuktikan bahkan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang jadi penggerak adanya capaian kinerja pada kuartal III/2025 ini, di mana nilai realisasinya sebesar Rp4,6 triliun, dan untuk penanaman modal asing (PMA) senilai Rp1,7 triliun.

“Kalau untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) ini baru bisa dilihat hingga semester I/2025 dan nilainya cukup besar,” ujarnya.

Dia mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa PMDN menjadi penggerak tumbuh positifnya kinerja realisasi investasi Sumbar hingga triwulan III/2025 ini, karena memang untuk investasi baru, belum ada yang masuk hingga penutupan tahun 2025.

Artinya data-data pertumbuhan investasi itu, merupakan perusahaan yang telah ada, dan kemudian melakukan pengembangan usaha, seperti perusahaan energi yang ada di Solok Selatan itu yaitu PT SEML.

“Kami dari Pemprov Sumbar tentu terus berupaya agar investasi-investasi terus berdatangan. Karena sampai saat ini berbagai upaya promosi potensi investasi terus kami lakukan melalui kolaborasi berbagai pihak,” sebutnya.

Selain itu, positifnya pertumbuhan kinerja investasi di Sumbar hingga triwulan III/2025 ini, bila dibandingkan tahun 2024 lalu, bahkan kinerja di tahun ini terbilang lebih baik. Melihat pada target kinerja tahun 2024 lalu itu sebesar Rp9,4 triliun telah terlaksana dengan baik, dan kemudian di tahun 2025 target naik sekitar 13% menjadi Rp10,7 triliun.

“Capaian realisasi investasi Rp8,6 triliun hingga triwulan III/2025 ini terbilang bagus, artinya pada penutupan tahun atau triwulan IV/2025 nanti target Rp10,7 triliun itu bisa tercapai 100%,” tutupnya.