Bisnis.com, JAKARTA — Saham yang memiliki fundamendal kuat, termasuk PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dinilai menjadi peluang menarik di tengah laju IHSG yang masih tertekan.

Laporan DBS Group Research, dikutip Selasa (23/6/2026), menyebut kekhawatiran pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia cenderung berlebihan dan sudah banyak tecermin pada valuasi saham saat ini.

Dalam kondisi pasar yang penuh ketidakpastian, investor dinilai makin selektif dan cenderung mencari emiten dengan visibilitas laba yang tinggi, kualitas aset yang kuat, serta model bisnis yang defensif.

“BBCA tetap menjadi pilihan utama kami di sektor perbankan berkat posisi likuiditas yang kuat, pertumbuhan kredit yang konservatif, serta kualitas aset yang unggul," tulis DBS dalam risetnya.

Dalam laporan risetnya per 17 Juni 2026, BBCA dinilai memiliki struktur pendanaan yang lebih kuat berkat rasio dana murah atau current account saving account (CASA) yang tertinggi di industri. Kondisi tersebut membuat biaya dana relatif lebih terjaga ketika suku bunga masih tinggi.

DBS juga memperkirakan pertumbuhan kredit BBCA yang berada di kisaran 4% hingga 5% membuat perseroan tidak perlu bersaing agresif dalam penyaluran kredit. Strategi tersebut dinilai membantu menjaga margin bunga bersih lebih baik dibandingkan bank-bank besar lain.

Selain itu, kualitas aset yang terjaga serta disiplin dalam pengelolaan modal membuat BBCA dinilai lebih siap menghadapi kondisi likuiditas yang semakin ketat dibandingkan bank-bank besar lainnya. DBS mempertahankan rekomendasi beli dengan target harga Rp8.000 per saham.

DBS menilai valuasi BBCA saat ini sudah mencerminkan skenario ekonomi yang jauh lebih buruk dibandingkan kondisi fundamental yang sebenarnya. Pada awal Juni 2026, valuasi price to book value (PBV) BBCA sempat turun hingga 1,9 kali, level yang terakhir terlihat saat krisis keuangan global 2008, sebelum kembali bergerak ke sekitar 2,3 kali.

Valuasi tersebut mengindikasikan pasar telah memperhitungkan perlambatan ekonomi yang lebih dalam dibandingkan masa pandemi. Padahal, proyeksi pertumbuhan laba korporasi Indonesia pada 2026 hanya direvisi tipis menjadi 7,5% dari sebelumnya 7,8%.

Analis DBS juga menilai musim laporan keuangan kuartal kedua akan menjadi ujian penting bagi pasar. Apabila kinerja emiten-emiten besar, khususnya sektor perbankan, tetap menunjukkan ketahanan di tengah tekanan makroekonomi, maka ruang pemulihan valuasi pasar akan makin terbuka.

DBS memperkirakan stabilisasi nilai tukar rupiah akan menjadi faktor utama yang dapat mendorong pemulihan valuasi saham-saham Indonesia, termasuk BBCA. Penurunan harga minyak, meredanya ketegangan geopolitik, serta dukungan kebijakan Bank Indonesia dipandang berpotensi memperbaiki sentimen investor terhadap pasar domestik.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, eskalasi konflik di Timur Tengah membuat investor bersikap lebih hati-hati dalam menempatkan modal di sektor industri.

Ketidakpastian global yang meningkat, termasuk tekanan dari kenaikan harga energi, volatilitas nilai tukar, serta moderasi permintaan dunia, membuat realisasi investasi berpotensi mengalami penyesuaian.

Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar mengatakan minat investasi ke Indonesia sejatinya masih terjaga, namun pelaksanaannya cenderung lebih selektif.

"Pada realisasinya cenderung mengalami penyesuaian, baik dari sisi waktu pelaksanaan, skala proyek, maupun prioritas sektor, seiring dengan upaya dunia usaha untuk menjaga keseimbangan antara ekspansi dan stabilitas usaha," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, kondisi geopolitik turut mendorong pergeseran preferensi investor ke sektor yang lebih defensif dan memiliki kepastian permintaan. Sektor berbasis pasar domestik dinilai lebih menarik dalam situasi saat ini.

Di sisi lain, faktor kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, dan stabilitas makroekonomi menjadi pertimbangan utama investor untuk meminimalkan risiko tambahan dari dalam negeri.

"Mengingat dalam situasi global yang tidak pasti, investor cenderung menghindari eksposur terhadap risiko tambahan yang bersumber dari faktor domestik," sebutnya.

Di tengah tekanan tersebut, Sanny menilai dinamika global juga membuka peluang bagi Indonesia sebagai alternatif tujuan relokasi industri. Sektor manufaktur, makanan dan minuman, serta industri berbasis sumber daya dinilai memiliki prospek untuk berkembang.

Kendati demikian, realisasi peluang itu bergantung pada kesiapan ekosistem domestik, termasuk kemudahan berusaha, infrastruktur, dan penyederhanaan regulasi.

Dia menambahkan, tantangan dalam menarik investasi saat ini bersifat multidimensi. Dari sisi global, kenaikan harga energi, biaya logistik, serta ketidakpastian ekonomi memengaruhi persepsi risiko investasi. Sementara itu, dari dalam negeri, penguatan daya saing melalui efisiensi biaya usaha, deregulasi, serta penguatan industri hulu masih menjadi pekerjaan rumah.

"Dalam situasi seperti ini, keputusan investasi umumnya tidak hanya mempertimbangkan potensi pasar, tetapi juga tingkat kesiapan dan stabilitas lingkungan usaha secara keseluruhan," tutur Sanny.

Untuk menjaga daya tarik investasi, Apindo mendorong pemerintah fokus pada stabilitas makroekonomi dalam jangka pendek, terutama melalui pengendalian harga energi, stabilitas nilai tukar, dan kelancaran logistik. Selain itu, kebijakan yang adaptif dan komunikasi yang jelas kepada pelaku usaha dinilai penting guna menjaga kepercayaan investor.

"Dukungan likuiditas dan stimulus terarah, terutama bagi sektor padat karya, perlu diperkuat agar aktivitas industri tetap berjalan," sarannya.

Adapun dalam jangka menengah hingga panjang, reformasi struktural perlu dipercepat, termasuk penguatan industri hulu, ketahanan energi, serta penurunan biaya berusaha. Langkah tersebut dinilai krusial agar Indonesia tidak hanya mampu bertahan di tengah tekanan global, tetapi juga meningkatkan daya saing dalam menarik investasi.

Sanny memperkirakan, apabila konflik berlanjut, arus investasi industri dalam satu hingga dua tahun ke depan akan berada dalam fase moderasi dengan kecenderungan wait and see.

"Investor akan semakin selektif dan cenderung menempatkan modal pada sektor dan negara dengan profil risiko yang lebih terkendali," prediksi Sani.

Akan tetapi, Sanny kembali menyebut bahwa peluang tetap terbuka selama Indonesia mampu menjaga stabilitas dan mempercepat reformasi, dengan investasi berpotensi terkonsentrasi pada sektor yang memiliki daya tahan tinggi serta prospek pasar yang kuat.

Bisnis.com, JAKARTA — Ciptadana Sekuritas Asia mempertahankan proyeksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 2026 usai mengalami guncangan hebat pada awal tahun akibat pengumumanMorgan Stanley Capital International(MSCI).

“Kami mempertahankan target JCI [IHSG] kami di 8.960 untuk skenario dasar kami dan 9.600 untuk skenariobullishkami,” tulis Erni Marsella Siahaan, analis Ciptadana Sekuritas Asia, dalam laporannya, Selasa (3/2/2026).

Secara keseluruhan, sekuritas ini merekomendasikan investor untuk tetap selektif, mempertahankan eksposur pada saham-saham defensif, dan secara bertahap mengakumulasi saham-saham yang memiliki keyakinan tinggi saat harga turun.

“[untuk]... memposisikan diri untuk normalisasi setelah tekanan terkait MSCI mereda,” jelasnya.

Erni menjelaskan bahwa, pihaknya tetap optimistis terhadap saham-saham yang berorientasi domestik dengan eksposur kepemilikan asing yang terbatas, terutama bank, barang konsumsi, dan telekomunikasi.

“[Saham-saham] yang seharusnya menawarkan perlindungan relatif di tengah ketidakpastian yang sedang berlangsung,” pungkasnya.

Seperti diketahui, data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan IHSG mengalami anjlok 6,84% menjadi 8.329 pekan lalu pada periode 23–30 Januari 2026. Terpantau aksi jual asing di lantai bursa mencapai Rp13,92 triliun dalam sepekan.

Kejatuhan pasar saham di Indonesia pada awal tahun ini dipicu oleh pengumuman dari indeks globalMSCIpekan lalu. MSCI mengumumkan kebijakan interim berupa pembekuan ataufreeze rebalancingindeks untuk saham asal Indonesia pada periode Februari 2026.

Merespons hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Delapan poin itu terdiri dari kebijakan barufree float, transparansi dataultimate beneficial owner(UBO), penguatan data kepemilikan saham, demutualisasi BEI, penegakan peraturan dan sanksi, tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta kolaborasi dan sinergi denganstakeholders.

Bisnis.com, JAKARTA — Investor disarankan untuk tetap berhati-hati dengan menyiapkan strategi yang lebih terukur dan selektif dalam menikmati periodeJanuary Effectdi pasar saham awal tahun ini.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama menilai momen January Effect sebaiknya dipandang sebagai peluang tambahan, bukan jaminan reli pasar. Menurutnya, pola musiman ini tidak selalu muncul setiap tahun dan sangat bergantung pada kondisi makro serta sentimen global.

“Kendati fenomena January Effect tidak dapat dijamin kepastiannya, investor perlu memandang tren ini sebagai peluang potensial pada awal 2026, alih-alih menjadikannya sebagai satu-satunya strategi andalan dalam portofolio,” ujar Nafan saat dihubungi Bisnis pada Jumat (2/1/2025).

Nafan menjelaskan bahwa secara historis, fenomena January Effect kerap ditopang oleh aksi beli ulang investor setelah tax-loss selling pada Desember, bonus akhir tahun, serta rebalancing portofolio awal tahun. Kondisi ini umum akan memberikan dorongan pada saham berkapitalisasi kecil dan menengah.

Namun, peluang tersebut lebih relevan dibaca dalam konteks fundamental. Inflasi domestik yang masih dalam kisaran target Bank Indonesia (BI) disebut memberikan ruang bagi kebijakan moneter yang lebih akomodatif.

Selain itu, stimulus fiskal pemerintah dan momentum konsumsi awal tahun, termasuk Imlek dan Ramadan, berpotensi menjadi penopang aktivitas ekonomi kuartal I/2026. Faktor ini dapat memperbaiki sentimen pasar secara bertahap.

Dari sisi global, Nafan melihat meredanya tensi perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China serta meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga The Fed turut menjadi katalis pendukung. Namun, risiko volatilitas global dan pergerakan nilai tukar tetap perlu diantisipasi.

Dalam situasi ini, investor disarankan untuk tidak mengejar reli secara agresif. Strategi buy on dippada saham-saham tertentu dinilai lebih relevan dibandingkan spekulasi jangka pendek berbasis sentimen musiman.

“Akumulasi saham-saham pilihan dengan prospek yang solid dan gunakan strategi buy on dip. Selain itu, lakukan aksi ambil untung jika diperlukan dan terapkan manejemen risiko secara efektif,” pungkas Nafan.

Selain faktor fundamental, dia menyatakan bahwa konfirmasi teknikal tetap dibutuhkan untuk menangkap peluang secara lebih presisi. Area support dan resistance, serta indikator momentum, dinilai dapat membantu investor dalam meminimalkan risiko false signal di tengah volatilitas pasar.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten yang merancang rights issue pada akhir 2025 diperkirakan akan berlanjut pada 2026. Aksi serupa juga tengah dirancang sejumlah perusahaan dengan investor yang lebih selektif.

Customer Engagement & Market Analyst Department Head BRI Danareksa Sekuritas Chory Agung Ramdhani menjelaskan, aktivitas penghimpunan dana melalui skema rights issue masih akan berlanjut, namun dengan pendekatan yang lebih selektif dan berorientasi pada kualitas.

“Jika pada 2024-2025 cukup banyak rights issue berukuran jumbo, ke depan pasar akan semakin menekankan pada tujuan penggunaan dana, fundamental emiten, serta kredibilitas eksekusi bisnis pasca-rights issue,” kata Chory, Selasa (23/12/2025).

Menurut Chory, pada 2026 rights issue akan lebih menarik bagi emiten yang memiliki proyek ekspansi yang jelas dan terukur, menunjukkan rekam jejak kinerja dan tata kelola yang baik, serta mampu menjaga dilusi earnings per share (EPS) dan return on equity (ROE) dalam batas yang dapat diterima investor.

Ia menambahkan, di tengah era suku bunga yang cenderung lebih rendah, rights issue masih menjadi alternatif pendanaan yang relevan. Meski suku bunga rendah biasanya membuat pinjaman bank atau penerbitan obligasi menjadi lebih murah, rights issue tetap memiliki daya tarik tersendiri.

Salah satunya karena rights issue dapat memperbaiki struktur permodalan. Emiten dengan rasio utang yang relatif tinggi cenderung memilih rights issue untuk memperkuat ekuitas tanpa menambah beban bunga, meskipun tingkat suku bunga sedang rendah. Selain itu, dana hasil rights issue bersifat lebih fleksibel karena tidak memiliki kewajiban jatuh tempo maupun biaya bunga tetap, sehingga menjadi modal permanen.

“Ini sangat krusial bagi perusahaan yang fokus pada ekspansi jangka panjang atau restrukturisasi,” ucap Chory.

Ia juga menyoroti skema injeksi aset atau inbreng yang dapat dilakukan dalam rights issue. Menurutnya, rights issue tidak selalu berupa dana tunai, tetapi dapat dilakukan melalui penyertaan aset, seperti yang dilakukan oleh GMFI. Skema tersebut dinilai masih akan menarik pada 2026 karena dapat memperkuat neraca perusahaan secara instan.

Dari sisi investor, kondisi ini mendorong pergeseran alokasi dana ke aset berisiko seperti saham. Namun, minat investor tidak bersifat otomatis karena valuasi, prospek pertumbuhan, serta komunikasi manajemen tetap menjadi faktor penentu.

“Ke depan, kami menilai pasar akan memberikan apresiasi lebih besar kepada rights issue yang bersifat value-accretive, bukan sekadar penambahan modal. Dengan kata lain, kualitas story dan eksekusi akan jauh lebih menentukan dibandingkan sekadar besaran dana yang dihimpun,” tutur Chory.

Adapun berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah emiten yang melakukan rights issue pada 2025 merancang aksi dengan nilai emisi jumbo. Salah satunya PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) yang menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp5,9 triliun.

Sementara itu, rencana rights issue terbaru diumumkan oleh PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE) yang akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 48 miliar saham baru. Juga terdapat INET yang mengincar Rp3,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – BRI Danareksa Sekuritas memprediksi tren penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) akan lebih semarak pada 2026 dibandingkan realisasi 2025. Meskipun begitu, sejumlah prasyarat mesti dipenuhi untuk memberikan ekosistem yang menarik bagi calon emiten tercatat.

Proyeksi Analis BRI Danareksa Sekuritas Chory Agung ihwal kondisi pasar perdana saham pada 2026 salah satunya didasarkan pada proyeksi IPO global yang cenderung menguat di tengah volatilitas pasar.

Laporan EY Global IPO Trends 2025 menunjukkan bahwa tren IPO pada 2026 cenderung optimis di seluruh pasar global.

Meskipun begitu, pada saat bersamaan, investor akan kian selektif dalam memilih saham baru ke depannya dengan fokus pada profitabilitas, tata kelola, dan monetisasi teknologi seperti AI.

“IPO Indonesia diperkirakan akan lebih aktif di 2026 dibandingkan 2025, tetapi akan tetap bergantung pada kualitas emiten dan kondisi pasar secara luas,” katanya kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/12/2025).

Adapun sepanjang 2025, terdapat 26 perusahaan anyar yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Realisasi itu masih berada di bawah target BEI sebanyak 45 perusahaan tercatat baru. Bahkan, realisasi pada 2025 jauh di bawah realisasi IPO BEI sejak 2017.

Lesunya tren IPO sepanjang 2025 ditengarai beberapa faktor, salah satunya sentimen global yang kian tidak menentu. Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global telah mendorong investor dan banyak emiten menunggu waktu yang lebih kondusif untuk melantai di Bursa.

“Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di pasar global yang mengakibatkan banyak perusahaan mengurangi mendaftar IPO atau menundanya,” kata Chory.

Dari dalam negeri, fokus BEI pada kualitas dan ukuran emiten dinilai menjadi salah satu alasan lesunya IPO Tanah Air belakangan. Menurutnya, terjadi pergeseran tren IPO ke kualitas emiten yang memiliki fundamental kuat dan prospek jangka panjang.

Terakhir, sentimen investor terhadap kondisi pasar saham Tanah Air turut mengambil peran terhadap lesunya minat IPO di Indonesia. Menurutnya, kinerja IHSG yang volatil serta kekhawatiran investor terhadap pasar modal telah mendorong perusahaan lebih jauh dari BEI.

“Lesunya pencatatan saham selama 2025 akibat kombinasi antara sentimen makro yang lemah, ketidakpastian pasar, fokus padaquality over quantity, serta kondisi valuasi yang tidak ideal bagi emiten yang ingingo public,” katanya.

Memasuki 2026, Chory menilai peluang pencatatan saham di BEI akan lebih besar. Namun, sejumlah kondisi makroekonomi dinilai bakal menentukan realisasinya ke depan. Namun, dia tidak menerangkan proyeksi jumlah IPO pada tahun mendatang.

Kendati stabilitas ekonomi, penurunan volatilitas, serta suku bunga yang lebih rendah bisa mendorong minat IPO, tetapi Chory menilai persepsi investor terhadap pasar modal Tanah Air juga menjadi sentimen kunci lainnya.

“Momentum pencatatan di 2026 belum bisa dipastikan sepenuhnya hidup tanpa perbaikan dalam sentimen investor, fundamental perusahaan, dan kondisi makro global, termasuk likuiditas pasar dan persepsi risiko,” tegas Chory.

Bisnis.com, JAKARTA – Kondisi ekonomi yang membaik dan era pelonggaran moneter memberikan ruang bagi emiten-emiten untuk menggalang pendanaan melalui aksi rights issue. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendanai ekspansi perusahaan.

Salah satunya, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) yang mengumumkan rencana rights issue jumbo senilai maksimal Rp3,2 triliun dan PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE) berencana menerbitkan 1,33 miliar saham baru.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus berbicara ihwal probabilitas semua saham baru akan terserap pasar. Menurutnya, hal itu akan tergantung pada fundamental perusahaan, valuasi, sektor bisnis, dan tujuan dari rights issue tersebut.

"Karena pelaku pasar dan investor pun cenderung akan selektif dalam menyerap rights issue tersebut, terutama dampak dari right issue kepada kinerja keuangan. Apabila tujuannya right issue untuk ekspansi, seberapa cepat perusahaan meng-generate revenue dari ekspansi tersebut, dan memberikan dampak positif terhadap perusahaannya," ujar Nico kepada Bisnis, Selasa (25/11/2025).

Sementara itu, kondisi pemulihan ekonomi dan global yang mulai stabil memang menjadi katalis positif bagi emiten yang melakukan ekspansi. Namun, Nico melihat ketidakpastian global menjadi suatu hal yang lazim terjadi setiap tahunnya.

Menurutnya, hal pasti yang membedakan pada 2026 nanti adalah rencana pemerintah yang tertuang dalam RAPBN 2026 cenderung lebih ekspansif, sehingga ada kemungkinan yang jauh lebih besar bagi ekonomi untuk bisa pulih meskipun tidak berjalan mulus.

Dalam kaitannya dengan penyerapan saham baru right issue, situasi ekonomi tahun depan menurut Nico turut membuat pelaku pasar dan investor cenderung berhati-hati, sekaligus mempersiapkan diri untuk menatap tahun depan di masa pemulihan ekonomi.

"Terutama setiap sektor akan memiliki dampak pemulihan yang berbeda tahun depan. Sektor yang sejalan dengan rencana pemerintah tahun depan tentu akan lebih diuntungkan. Selain itu, regulasi dari pemerintah juga menentukan kebijakan perusahaan dalam melakukan ekspansi," tandasnya.

Sementara itu, Community and Retail Equity Analyst Lead PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Angga Septianus menilai peluang right issue yang dilakukan sejumlah emiten pada akhir 2025 ini punya peluang cukup baik, selama ada kejelasan penggunaan dana dan dukungan dari pemegang saham utama.

"Faktor ini biasanya jadi penentu utama keberhasilan. Pulihnya IHSG memang membantu minat investor, tetapi pasar tetap selektif pada emiten dengan fundamental dan rencana bisnis yang jelas," ujar Angga.

Menurutnya, indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menembus rekor all time high (ATH) baru dan derasnya arus dana asing ke pasar saham membuat risk appetite investor meningkat, setelah sepanjang awal tahun pasar cenderung berhati-hati.

Rencana Penggunaan Dana Rights Issue

Adapun, INET berencana menggunakan dana rights issue untuk mempercepat ekspansi jaringan fiber to the home (FTTH) berkecepatan tinggi dengan teknologi Wi-Fi 7. Sebanyak Rp2,8 triliun akan dikucurkan ke anak usaha, PT Garuda Prima Internetindo (GPI) untuk menggaet dua juta pelanggan baru di Bali dan Lombok.

Selanjutnya, dana rights issue juga akan dialokasikan untuk anak usaha PT Pusat Fiber Indonesia (PFI) sebesar Rp213,44 miliar untuk melunasi biaya sewa jaringan kabel bawah laut (IRU) ke PT Jejaring Mitra Persada (JMP). Kemudian, sebesar Rp135 miliar akan dialokasikan ke PT Internet Anak Bangsa (IAB) untuk modal kerja pembangunan FTTH di Pulau Jawa.

Lalu, sisa dana hasil rights issue akan digunakan untuk pengembangan layanan, pembelian perangkat, pemasaran, pelatihan, dan biaya overhead lainnya.

Sementara bagi Jaya Sukses Makmur Sentosa, dana hasil rights issue seluruhnya akan digunakan untuk pengembangan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak dan/atau perusahaan asosiasi.

Perinciannya, pengembangan usaha tersebut antara lain adalah proyek Tanrise City Bandung, Tanrise City Sidoarjo, Kawasan Industri di Banjarbaru Kalimantan, dan Kawasan Resor Taman Dayu. Selain itu, sebagian dana right issue juga akan dialokasikan sebagai modal kerja dan melunasi pinjaman perusahaan.