JAKARTA, KOMPAS.com - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor manufaktur dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang melemah belakangan membuat masyarakat khawatir dengan kondisi ekonomi Indonesia

Padahal, pemerintah dan DPR RI berulang kali menyebut kondisi fundamental Indonesia saat ini baik-baik saja.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 memang mencapai 5,61 persen.

Itu capaian yang baik dan pemerintah tidak keliru menyampaikannya sebagai kabar positif.

"Kalau ditanya apakah fundamental ekonomi kita benar-benar kuat, saya akan bilang kuat di angka, tetapi belum kuat secara struktur," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (30/6/2026).

Namun, bagi dia, pertanyaannya bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhannya, tetapi apa yang mendorong pertumbuhan itu.

Kalau dilihat lebih dalam, pertumbuhan masih ditopang konsumsi rumah tangga yang terdorong momentum Idul Fitri, THR, dan berbagai stimulus pemerintah.

Kemudian, belanja pemerintah juga meningkat sangat tinggi.

Sementara investasi swasta dan ekspor belum menjadi penggerak utama.

"Artinya, pertumbuhan ini masih bergantung pada faktor yang sifatnya sementara, bukan pada fondasi ekonomi yang benar-benar kuat," imbuh dia.

Yusuf bilang, hal tersebut juga menjelaskan mengapa pertumbuhan tinggi bisa terjadi bersamaan dengan rupiah yang melemah dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat.

"Ini bukan kontradiksi, tetapi cerminan masalah yang sama," ungkap dia.

Ia menjelaskan, struktur ekonomi masih bergantung pada impor bahan baku.

Ketika rupiah melemah, biaya produksi naik, industri kehilangan daya saing, lalu perusahaan melakukan efisiensi.

"Dampaknya paling terasa di sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki yang belakangan mencatat PHK cukup besar," tutup dia.

Pertumbuhan ekonomi bersifat temporer

Ekonom sekaligus Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan, prospek ekonomi Indonesia sebenarnya cukup baik.

Indonesia mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) melimpah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang banyak dan murah, serta pasar domestik yang menjanjikan.

"Namun memang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi konsumsi, yang sifatnya temporer," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (30/6/2026).

Ia menambahkan, untuk menguatkan fundamental ekonomi maka tidak hanya butuh stabilitas nilai tukar tetapi juga stabilitas harga.

"Agar stabilitas nilai tukar terjaga maka butuh aliran modal yang besar dari investasi dan devisa negara dari ekspor dan pariwisata serta pekerja migran," ungkap dia.

Sementara itu untuk menciptakan stabilitas harga dibutuhkan pasokan bahan pangan dan produk domestik yang lebih besar daripada impor.

Dengan demikian, devisa negara juga tidak tergerus oleh impor.

Dominasi fiskal akan berdampak pada pelemahan nilai tukar, jika alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak berorientasi mendorong investasi dan ekspor.

"Oleh karena itu, independensi bank sentral dan disiplin fiskal menjadi salah satu solusi bagi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan indikator makroekonomi lainnya," pungkas dia.

Momentum pertumbuhan tertekan

Sementara itu, Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan ekonomi Indonesia sedang berada dalam fase perlambatan yang serius.

"Dengan kata lain, fondasi ekonomi mungkin belum mengalami krisis, tetapi momentum pertumbuhannya sedang menghadapi tekanan," kata dia kepada Kompas.com, Senin (29/6/2026).

Oleh karena itu, ia bilang, tantangan utama pemerintah adalah mengembalikan kepercayaan investor, memperkuat investasi, dan mendorong penciptaan lapangan kerja.

Hal ini bertujuan agar klaim pemerintah yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia kuat itu dapat benar-benar dirasakan oleh dunia usaha dan masyarakat.

"Tidak seperti kondisi yang kita hadapi dan saksikan saat ini," imbuh dia.

Freepik Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, ia berujar, dari sisi inflasi, pertumbuhan ekonomi, kesehatan perbankan, dan fundamental Indonesia memang masih relatif terjaga.

Namun begitu, pasar keuangan juga menilai faktor lain seperti nilai tukar, arus modal asing, kredibilitas kebijakan, prospek industri, tren suku bunga, dan kesempatan kerja baru.

"Yang terjadi justru semakin banyak PHK dan sulit mencari kerja untuk para lulusan kita. Di sinilah tantangan Indonesia saat ini masih cukup besar," ucap dia.

Ia menambahkan, pelemahan nilai tukar rupiah lebih banyak dipengaruhi kombinasi penguatan dollar AS, arus keluar modal, dan meningkatnya persepsi risiko investor.

Sementara itu, gelombang PHK mencerminkan tekanan di sektor atau industri tertentu akibat melemahnya permintaan, kenaikan biaya, serta proses restrukturisasi perusahaan.

"Jadi, keduanya tidak otomatis bertentangan dengan indikator makro yang diklaim pemerintah masih relatif baik," tutup dia.

Sebagai informasi, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah dan DPR sepakat bahwa fundamental ekonomi Indonesia baik-baik saja, setelah mereka melakukan rapat koordinasi mengenai pertumbuhan ekonomi.

Hanya saja, Mari mengakui bahwa saat ini sedang terjadi pelemahan mata uang rupiah.

"Mungkin juga yang disepakati, keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik. Namun, kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita," ujar Mari, dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Atas kondisi ini, Mari menyebut pemerintah harus mewaspadai, serta menjaga isu confidence dan trust dari pasar.

Kepercayaan pasar tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

Mari mengatakan, pemerintah sepakat semua negara sedang menghadapi keadaan global yang tidak pasti.

"Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu, dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor manufaktur dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang melemah belakangan membuat masyarakat khawatir dengan kondisi ekonomi Indonesia

Padahal, pemerintah dan DPR RI berulang kali menyebut kondisi fundamental Indonesia saat ini baik-baik saja.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 memang mencapai 5,61 persen.

Itu capaian yang baik dan pemerintah tidak keliru menyampaikannya sebagai kabar positif.

"Kalau ditanya apakah fundamental ekonomi kita benar-benar kuat, saya akan bilang kuat di angka, tetapi belum kuat secara struktur," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (30/6/2026).

Namun, bagi dia, pertanyaannya bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhannya, tetapi apa yang mendorong pertumbuhan itu.

Kalau dilihat lebih dalam, pertumbuhan masih ditopang konsumsi rumah tangga yang terdorong momentum Idul Fitri, THR, dan berbagai stimulus pemerintah.

Kemudian, belanja pemerintah juga meningkat sangat tinggi.

Sementara investasi swasta dan ekspor belum menjadi penggerak utama.

"Artinya, pertumbuhan ini masih bergantung pada faktor yang sifatnya sementara, bukan pada fondasi ekonomi yang benar-benar kuat," imbuh dia.

Yusuf bilang, hal tersebut juga menjelaskan mengapa pertumbuhan tinggi bisa terjadi bersamaan dengan rupiah yang melemah dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat.

"Ini bukan kontradiksi, tetapi cerminan masalah yang sama," ungkap dia.

Ia menjelaskan, struktur ekonomi masih bergantung pada impor bahan baku.

Ketika rupiah melemah, biaya produksi naik, industri kehilangan daya saing, lalu perusahaan melakukan efisiensi.

"Dampaknya paling terasa di sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki yang belakangan mencatat PHK cukup besar," tutup dia.

Pertumbuhan ekonomi bersifat temporer

Ekonom sekaligus Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan, prospek ekonomi Indonesia sebenarnya cukup baik.

Indonesia mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) melimpah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang banyak dan murah, serta pasar domestik yang menjanjikan.

"Namun memang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi konsumsi, yang sifatnya temporer," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (30/6/2026).

Ia menambahkan, untuk menguatkan fundamental ekonomi maka tidak hanya butuh stabilitas nilai tukar tetapi juga stabilitas harga.

"Agar stabilitas nilai tukar terjaga maka butuh aliran modal yang besar dari investasi dan devisa negara dari ekspor dan pariwisata serta pekerja migran," ungkap dia.

Sementara itu untuk menciptakan stabilitas harga dibutuhkan pasokan bahan pangan dan produk domestik yang lebih besar daripada impor.

Dengan demikian, devisa negara juga tidak tergerus oleh impor.

Dominasi fiskal akan berdampak pada pelemahan nilai tukar, jika alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak berorientasi mendorong investasi dan ekspor.

"Oleh karena itu, independensi bank sentral dan disiplin fiskal menjadi salah satu solusi bagi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan indikator makroekonomi lainnya," pungkas dia.

Momentum pertumbuhan tertekan

Sementara itu, Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan ekonomi Indonesia sedang berada dalam fase perlambatan yang serius.

"Dengan kata lain, fondasi ekonomi mungkin belum mengalami krisis, tetapi momentum pertumbuhannya sedang menghadapi tekanan," kata dia kepada Kompas.com, Senin (29/6/2026).

Oleh karena itu, ia bilang, tantangan utama pemerintah adalah mengembalikan kepercayaan investor, memperkuat investasi, dan mendorong penciptaan lapangan kerja.

Hal ini bertujuan agar klaim pemerintah yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia kuat itu dapat benar-benar dirasakan oleh dunia usaha dan masyarakat.

"Tidak seperti kondisi yang kita hadapi dan saksikan saat ini," imbuh dia.

Freepik Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, ia berujar, dari sisi inflasi, pertumbuhan ekonomi, kesehatan perbankan, dan fundamental Indonesia memang masih relatif terjaga.

Namun begitu, pasar keuangan juga menilai faktor lain seperti nilai tukar, arus modal asing, kredibilitas kebijakan, prospek industri, tren suku bunga, dan kesempatan kerja baru.

"Yang terjadi justru semakin banyak PHK dan sulit mencari kerja untuk para lulusan kita. Di sinilah tantangan Indonesia saat ini masih cukup besar," ucap dia.

Ia menambahkan, pelemahan nilai tukar rupiah lebih banyak dipengaruhi kombinasi penguatan dollar AS, arus keluar modal, dan meningkatnya persepsi risiko investor.

Sementara itu, gelombang PHK mencerminkan tekanan di sektor atau industri tertentu akibat melemahnya permintaan, kenaikan biaya, serta proses restrukturisasi perusahaan.

"Jadi, keduanya tidak otomatis bertentangan dengan indikator makro yang diklaim pemerintah masih relatif baik," tutup dia.

Sebagai informasi, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah dan DPR sepakat bahwa fundamental ekonomi Indonesia baik-baik saja, setelah mereka melakukan rapat koordinasi mengenai pertumbuhan ekonomi.

Hanya saja, Mari mengakui bahwa saat ini sedang terjadi pelemahan mata uang rupiah.

"Mungkin juga yang disepakati, keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik. Namun, kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita," ujar Mari, dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Atas kondisi ini, Mari menyebut pemerintah harus mewaspadai, serta menjaga isu confidence dan trust dari pasar.

Kepercayaan pasar tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

Mari mengatakan, pemerintah sepakat semua negara sedang menghadapi keadaan global yang tidak pasti.

"Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu, dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek," tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengingatkan kenaikan harga minyak dunia mulai memberi tekanan terhadap perekonomian domestik melalui peningkatan inflasi dan pelemahan daya beli masyarakat.

Adapun, kondisi tersebut dinilai perlu direspons dengan penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas makroekonomi.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan seluruh negara saat ini menghadapi ketidakpastian global.

Menurutnya, yang menjadi pembeda adalah kemampuan masing-masing negara dalam merespons berbagai tekanan eksternal tersebut. Salah satu dampak yang mulai dirasakan Indonesia adalah kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi memicu inflasi.

"Kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah memengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat. Sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro," ujarnya di DPR, Senin (29/6/2026).

Menurut Mari, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara dan dalam merumuskan bauran kebijakan fiskal dan moneter agar dampak gejolak global terhadap perekonomian domestik dapat diredam.

Di sisi lain, dia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Meski demikian, pemerintah juga perlu mewaspadai pelemahan rupiah yang lebih dalam dibandingkan sejumlah negara selevel serta menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada dalam kondisi yang relatif aman di tengah gejolak harga minyak dunia akibat kembali meningkatnya tensi geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

Airlangga mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia secara intensif karena pergerakannya sangat dipengaruhi oleh eskalasi konflik geopolitik.

“Ya kami monitor harian, mingguan, bulanan, karena ini tergantung selalu pada suhu dari tensi,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, pemerintah akan terus mencermati perkembangan situasi global sebagai dasar dalam mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian nasional, khususnya yang berasal dari fluktuasi harga energi.

Meski demikian, Airlangga menilai tekanan terhadap APBN masih dapat dikelola sepanjang konflik tidak berlangsung berkepanjangan dan rata-rata harga minyak dunia tetap berada di bawah level US$100 per barel.

"Ya seperti yang kami sampaikan kalau perangnya 5, 6, 10 bulan, dan harga minyak rata-rata di bawah US$100 [per barel], Republik [Indonesia] anggarannya relatif aman,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, AS melayangkan serangan balasan kepada Iran sejak Sabtu (27/6/2026), setelah sejumlah drone menyerang kapal minyak di Selat Hormuz.

Presiden AS Donald Trump menegaskan pihaknya akan terus menggempur Teheran jika nota kesepahaman perdamaian diabaikan. Menurut keterangan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM), serangan tersebut dilakukan dengan mengacu pada arahan panglima tertinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa menjaga stabilitas makroekonomi menjadi prioritas utama dalam jangka pendek di tengah ketidakpastian global. Di saat yang sama, pemerintah juga perlu menjaga confidence dan trust agar ekonomi nasional tetap resilien.

Dia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih membaik. Namun, pelemahan rupiah tercatat lebih dalam dibandingkan dengan mata uang negara-negara selevel (peers). Menurutnya, menjaga kepercayaan pasar tidak terlepas dari kebijakan yang diambil oleh setiap lembaga yang berwenang.

"Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust, dan itu tidak tentu terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu," katanya saat konferensi pers di Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (29/6/2026).

Mari menjelaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga menghadapi tantangan masing-masing di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak merespons dinamika tersebut secara tepat dan terkoordinasi.

Dia menambahkan, terdapat kesepahaman bahwa prioritas utama dalam jangka pendek adalah menjaga stabilitas makroekonomi. Hal ini dinilai penting mengingat dampak ketidakpastian global, seperti kenaikan harga minyak, telah memicu tekanan inflasi yang pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat.

"Kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah memengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat, sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pembahasan difokuskan pada langkah-langkah yang perlu ditempuh melalui kebijakan fiskal maupun moneter, termasuk memperkuat koordinasi antara kedua instrumen tersebut guna menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Senada dengan itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan BI akan menyiapkan kebijakan jangka pendek untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.

Menurut dia, fokus kebijakan tersebut adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas. Untuk itu, BI telah menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin.

"Sehingga sekarang berada di posisi 5,75%. Dan yang terjadi kemudian adalah repricing atau penyesuaian harga, baik itu untuk instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun oleh pemerintah, yaitu SRBI dan SBN," jelasnya.

Dia menyebut sepanjang Juni terjadi inflow yang cukup signifikan. Secara year to date (YtD), dari Januari hingga akhir Juni, arus masuk dana ke portofolio SBN dan SRBI telah mencapai sekitar US$9 miliar.

Selain itu, Destry menegaskan BI terus menjaga likuiditas di pasar melalui berbagai instrumen yang dimiliki. Hingga akhir Mei, BI telah melakukan ekspansi likuiditas moneter sekitar Rp600 triliun.

"Maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp1.000 triliun, khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi.

Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk meredam tekanan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan seluruh pihak sepakat bahwa kondisi ekonomi global yang tidak menentu harus direspons dengan menjaga stabilitas makro dalam jangka pendek.

"Yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun moneter, dan koordinasi antara fiskal dan moneter itulah yang kita bahas," ujar Mari di Kompleks Parlemen, Senin (29/6/2026).

Mari menjelaskan, gejolak global mulai berdampak terhadap perekonomian domestik, salah satunya melalui kenaikan harga minyak yang berpotensi mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, koordinasi kebijakan menjadi prioritas agar dampak eksternal tersebut tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Di sisi lain, DEN menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Namun, pemerintah tetap perlu mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai lebih dalam dibandingkan sejumlah negara selevel.

Kondisi tersebut, menurut Mari, menuntut pemerintah dan otoritas untuk menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan yang kredibel dan konsisten.

"Fundamental ekonomi Indonesia sebetulnya cukup baik. Namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust," katanya.

Menurutnya, forum diskusi antara DEN, DPR, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan menjadi momentum untuk menyelaraskan respons kebijakan dalam menghadapi dinamika ekonomi global, dengan tujuan menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Bank Indonesia guna membahas langkah menjaga pertumbuhan ekonomi nasional serta mengantisipasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik.

Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (29/6/2026), dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Turut hadir Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan prospek pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mitigasi terhadap berbagai risiko yang muncul akibat dinamika geopolitik global.

"Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini," ujar Dasco dalam konferensi pers usai rapat.

Menurut Dasco, Dewan Ekonomi Nasional memaparkan perkembangan terkini kondisi perekonomian Indonesia, termasuk berbagai tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah dan otoritas terkait.

Sementara itu, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan peserta rapat menyepakati perlunya menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka pendek melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter.

Ia menjelaskan ketidakpastian global telah memberikan tekanan terhadap perekonomian, termasuk melalui kenaikan harga minyak yang berpotensi mendorong inflasi dan memengaruhi daya beli masyarakat.

"Karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat, sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro," kata Mari Elka.

Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih tergolong kuat. Namun, nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan yang relatif lebih besar dibandingkan sejumlah negara sekelompok (peers). Karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga kepercayaan pelaku ekonomi agar berbagai tantangan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan koordinasi lintas lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui sinkronisasi kebijakan.

"Semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor riil yang kita hadapi di lapangan," ujar Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai meningkatnya ketidakpastian ekonomi, baik akibat tekanan global maupun tantangan domestik, mendorong pelaku usaha memilih menahan ekspansi bisnis. Kondisi tersebut berpotensi menekan penciptaan lapangan kerja dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan dunia usaha saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang lebih berat dibandingkan kuartal I/2026. Menurutnya, eskalasi ketegangan geopolitik telah memberikan dampak nyata terhadap pasar keuangan maupun kinerja sektor riil di Indonesia.

“Pelaku usaha prihatin dengan tekanan dan tantangan ekonomi yang ada saat ini, baik di tingkat nasional maupun internasional,” kata Shinta kepada Bisnis, Minggu (28/6/2026).

Selain itu, Shinta menilai pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas makroekonomi, khususnya nilai tukar yang berdampak terhadap meningkatnya beban usaha.

Di sisi lain, proyeksi inflasi biaya hidup yang masih berada di kisaran batas atas target pemerintah turut membebani daya beli masyarakat.

Apindo juga menyoroti masih terbatasnya kepastian dan prediktabilitas kebijakan pemerintah, mulai dari tata kelola fiskal hingga berbagai kebijakan yang memengaruhi iklim usaha dan investasi. Alhasil, kondisi ini turut meningkatkan tekanan di pasar keuangan dan menambah beban dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Dunia Usaha Defensif

Menurutnya, secara keseluruhan kondisi saat ini belum mencerminkan iklim usaha dan investasi yang ideal bagi pelaku usaha maupun calon investor untuk melakukan ekspansi secara agresif, setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah.

Shinta menilai dengan prospek pertumbuhan ekonomi sektor riil yang cenderung melambat, dunia usaha akan semakin bergantung pada efektivitas intervensi pemerintah, baik melalui stimulus pasar maupun kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas usaha, ekspor, dan investasi.

Akibatnya, pelaku usaha cenderung bersikap defensif dengan memprioritaskan keberlangsungan usaha dibandingkan memperluas bisnis.

“Karena outlook tersebut, pelaku usaha cenderung defensif atau lebih memilih berfokus pada mempertahankan kinerja usaha yang ada saat ini, bukan pada ekspansi,” ujarnya.

Kondisi tersebut juga berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja karena perusahaan enggan mengambil risiko untuk menambah tenaga kerja. Dampaknya, pertumbuhan lapangan kerja diperkirakan stagnan bahkan cenderung menyusut sehingga pada akhirnya turut membebani kinerja pasar domestik dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, Apindo meminta pemerintah memperkuat pengendalian risiko makroekonomi, terutama menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, sekaligus meningkatkan kepastian dan prediktabilitas kebijakan yang memengaruhi iklim usaha.

Selain itu, pemerintah juga didorong memprioritaskan kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas usaha, ekspor, dan investasi tanpa mengorbankan daya beli masyarakat.

Kendati demikian, sambung dia, dunia usaha memahami tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah tidak mudah. Meski begitu, dia menilai pemerintah perlu tetap responsif, lincah, dan tepat waktu dalam merumuskan kebijakan untuk meredam tekanan eksternal sekaligus memulihkan kepercayaan pelaku usaha dan investor.

Shinta memperkirakan tekanan eksternal masih akan berlanjut dalam 2–3 bulan ke depan. Menurutnya, transparansi pemerintah, keterbukaan dialog dengan para pemangku kepentingan ekonomi, serta fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan peningkatan produktivitas dan penguatan pasar domestik menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.

“Transparansi, keterbukaan dialog, dan fleksibilitas ini akan jauh lebih berarti bagi pelaku usaha atau investor dalam menciptakan trust & confidence pelaku usaha untuk melakukan ekspansi usaha di Indonesia dlm jangka pendek-menengah meskipun tekanan-tekanan eksternal masih persisten,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah terus berupaya memperkuat kepastian berusaha melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking.

Satgas ini menjadi instrumen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi investor, sehingga proses realisasi investasi dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Dalam dialog bersama pelaku usaha, termasuk para investor dan perusahaan asal Korea Selatan yang tergabung dalam KOCHAM Indonesia (Korean Chamber of Commerce and Industry in Indonesia), Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah secara aktif meningkatkan sinergi antarkementerian dan lembaga.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kantor Bappenas, Senin (8/6/2026).

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai hambatan, baik yang bersifat regulatif maupun teknis di lapangan, dapat diselesaikan secara terpadu sehingga tercipta iklim investasi yang semakin kondusif dan kompetitif.

"Kami memperkuat koordinasi lintas instansi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan regulasi dan operasional yang dapat memengaruhi pelaksanaan proyek investasi," ujar Menkeu dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Menkeu menjelaskan bahwa seluruh pelaku usaha memiliki akses yang sama untuk menyampaikan kendala yang dihadapi kepada Satgas Debottlenecking.

Mekanisme tersebut terbuka bagi seluruh investor yang membutuhkan dukungan pemerintah dalam menyelesaikan hambatan investasi.

"Pada dasarnya setiap pelaku usaha dapat melaporkan masalahnya kepada Satgas Debottlenecking. Mekanisme ini terbuka untuk semua pihak,” ujar Purbaya.

“Jika masih ada hambatan dan belum dilaporkan kepada satgas, maka kesempatan penyelesaiannya belum dimanfaatkan secara optimal," lanjutnya.

Dok. Shutterstock.com Ilustrasi investasi.

Menkeu memastikan pemerintah akan segera menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

Untuk menjamin efektivitas penyelesaian masalah, Satgas Debottlenecking menggelar rapat penanganan secara rutin setiap minggu.

"Setiap pekan kami melakukan pembahasan dan penanganan berbagai persoalan yang dilaporkan investor. Permasalahan yang masuk akan kami selesaikan secepat mungkin," jelas Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto turut memantau secara langsung proses penanganan berbagai hambatan investasi yang dibahas dalam Satgas Debottlenecking.

Dengan pengawasan tersebut, seluruh keputusan yang dihasilkan satgas harus dijalankan oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah terkait.

"Proses ini dipantau langsung oleh Presiden sehingga setiap keputusan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan," tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga kepastian investasi, Menkeu menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap instansi yang tidak menjalankan keputusan Satgas Debottlenecking.

"Saya sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jika ada pemerintah daerah atau kementerian yang menyimpang dari keputusan Satgas Debottlenecking, saya akan memangkas anggaran mereka," tegas Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu turut mendorong para investor untuk terus memperluas investasinya di Indonesia.

Ia menilai, perekonomian nasional berada pada jalur yang kuat dengan fondasi makroekonomi yang kokoh, didukung stabilitas sektor keuangan serta pertumbuhan ekonomi yang tetap resilien di tengah ketidakpastian ekonomi global.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen pada Rabu (3/6/2026).

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan Indonesia memiliki daya saing tinggi sebagai tujuan investasi.

Menurutnya, terjaganya stabilitas makroekonomi, kuatnya ketahanan sistem keuangan, serta berbagai reformasi struktural dan penyederhanaan kebijakan yang terus dijalankan pemerintah menjadi modal utama dalam meningkatkan kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

"Untuk itu, Indonesia adalah negara yang tepat untuk berinvestasi. Anda jangan ragu untuk menempatkan investasi di Indonesia karena fundamental ekonomi Indonesia sangat baik, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik di level 5,61 persen," kata Menkeu.

Purbaya memastikan, pihaknya akan terus menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat iklim investasi melalui berbagai kebijakan yang mendukung dunia usaha.

Selain itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga terus diperkuat guna mempercepat realisasi investasi dan mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi investor.

“Kami optimis Indonesia akan tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan sekaligus mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang,” tegas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tahun 2026 dibuka dengan tantangan yang tidak ringan bagi perekonomian Indonesia. Ketegangan geopolitik, lonjakan harga energi, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah menciptakan ketidakpastian yang menguji daya tahan ekonomi nasional di tengah perlambatan global.

Di dalam negeri, tantangan tersebut berkelindan dengan tekanan terhadap stabilitas makroekonomi. Ruang fiskal menghadapi ujian dari kebutuhan belanja yang meningkat, sementara pasar keuangan dibayangi sentimen negatif yang memengaruhi arus modal dan kepercayaan investor terhadap aset domestik.

Di sisi lain, momentum pertumbuhan ekonomi juga membutuhkan mesin baru. Ketergantungan pada konsumsi dinilai tidak lagi cukup sehingga diperlukan dorongan investasi, industrialisasi, hilirisasi, serta peningkatan produktivitas agar ekonomi mampu tumbuh lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Laporan Indonesia Strategic Economic Report 2026 yang disusun Indonesia Strategic Economic (ISE) bersama Bisnis Indonesia memetakan tiga risiko utama yang perlu diantisipasi, yakni stabilitas makroekonomi, perlambatan pertumbuhan, serta kredibilitas kebijakan dan kepercayaan pasar. Ketiga faktor tersebut dinilai akan sangat menentukan arah ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Laporan tersebut merangkum sejumlah rekomendasi strategis untuk membantu pemerintah memperkuat fondasi ekonomi, mulai dari reformasi pasar modal, transisi energi dan infrastruktur digital, stimulus sektor manufaktur, penguatan disiplin fiskal, hingga tata kelola BPI Danantara. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus mengembalikan optimisme pelaku usaha dan investor.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas fiskal semakin semangat membantu likuiditas perbankan, yang notabenenya tugas utama otoritas moneter.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan akan menambah kembali penempatan dana pemerintah di lima bank-bank pelat merah alias Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi total sekitar Rp400 triliun.

Padahal beberapa waktu sebelumnya, Purbaya sempat menarik sebagian dana simpanannya di Himbara sekitar Rp100 triliun untuk kembali diparkirkan di Bank Indonesia. Kendati demikian, keputusan tersebut berdampak negatif.

Dia mengaku para direktur utama (dirut) bank-bank Himbara berkeluh-kesah karena likuiditas di perbankan semakin kering. Keluhan tersebut disampaikan ketika mereka bertemu Purbaya dan jajarannya pada Jumat (26/6/2026) pagi.

Bendahara negara menjelaskan kini sisa dana pemerintah di bank-bank Himbara sekitar Rp170 triliun. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah Rp30 triliun pada tahap awal.

Selanjutnya, akan ada tambahan penempatan dana lagi sebesar Rp100 triliun untuk tenor 3—4 bulan dan Rp70 triliun hingga Rp100 triliun untuk tenor fleksibel (bisa ditarik atau dimasukan kapan pun).

"Jadi Rp400 triliun. Rp200 triliun [jangka panjang] tambah Rp100 triliun [jangka menengah], tambah Rp100 triliun [fleksibel]. Itu yang sampai akhir tahun,fix," urai Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, pemerintah memiliki keleluasaan yang sangat cukup untuk melakukan ekspansi likuiditas tersebut karena memiliki kas tak terpakai mencapai Rp590 triliun.

Purbaya pun memaparkan, penambahan likuiditas ini diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, terutama di tengah tekanan nilai tukar.

Dia menilai, mengeringnya likuiditas di perbankan dan pelaku usaha telah memicu kekhawatiran pelambatan ekonomi yang berisiko mendorong keluarnya arus modal asing (capital outflow) yang turut membuat kurs rupiah terdepresiasi.

Dengan membanjiri kembali sistem perbankan dengan likuiditas, pemerintah berharap suku bunga perbankan akan turun sehingga kredit kembali melaju. Pada akhirnya, prospek ekonomi kembali menjanjikan di mata investor.

"Kalau kita balik, kan prospek ekonomi balik lagi. Orang cenderung investasi di negara yang ekonominya akan lari. Akibatnya rupiah akan menguat lagi. Ini juga atas petunjuk Bapak Presiden, beliau ingin ekonomi jalan dan semua gangguan dihilangkan," jelas Purbaya.

Menurutnya, kabar penambahan dana ini pun langsung disambut positif oleh jajaran direksi lima bank Himbara, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Purbaya belum bisa merincikan detail penempatan ke masing-masing bank tersebut. Hanya saja dia menjelaskan Bank Mandiri, BRI, dan BNI akan menerima jumlah yang sama, sementara BSI dan BTN akan menerima dana yang lebih kecil.

Tumpang Tindih Fiskal-Moneter

Adapun penempatan dana pemerintah ke perbankan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Notabenenya, selama ini SAL digunakan sebagai bantalan fiskal untuk antisipasi keadaan yang tak diinginkan.

Contohnya, dana SAL berguna ketika pemerintah memerlukan dana darurat ketika terjadi bencana alam hingga realisasi penerimaan pajak lebih rendah dari target.

Kendati demikian, kini bendahara negara merasa dana SAL akan lebih berguna apabila turut digunakan sebagai penggerak perekonomian. Caranya yaitu dengan ditempatkan di perbankan.

Purbaya meyakini dana jumbo pemerintah di perbankan akan mendorong perbankan berlomba menyalurkannya ke sektor riil lewat kredit. Alasannya, bank tidak ingin merugi akibat biaya bunga yang mereka bayar ke pemerintah.

Dengan demikian, jika penyaluran kredit tumbuh tinggi maka pelaku usaha memiliki dana untuk melakukan ekspansi usaha; jika pengusaha melakukan ekspansi maka berpotensi menyerap tenaga kerja. Singkatnya, perekonomian pun semakin bergeliat.

“Jadi kita memaksa sistem finansial kita hidup melaluiinvisible handyang kita kendalikan,” ungkap Purbaya.

Tak bisa dimungkiri, usai sembilan bulan sejak pertama kali pemerintah menempatkan dana ke perbankan pada September 2025, rata-rata pertumbuhan kredit mencapai 9,2% (September 2025–Mei 2026); lebih tinggi dibandingkan periode sembilan bulan sebelumnya di level 8,8% (Desember 2024–Agustus 2025).

Masalahnya, otoritas fiskal seakan tidak konsisten dengan langkah tersebut: pada suatu waktu melakukan penempatan dana, kemudian menariknya, dan tak lama kemudian ditambah kembali. Ketidakpastian kebijakan itu berpotensi memberi sinyal negatif ke pelaku pasar.

Apalagi, penambahan likuiditas dilakukan usai keluhan dari para bankir. Akibatnya, muncul kekhawatiran perbankan akan semakin bergantung kepada ‘bantuan’ otoritas fiskal.

Kendati demikian, Purbaya tidak setuju langkahnya diartikan sebagai ‘bantuan’ atau ‘suntikan dana’ untuk perbankan. Menurutnya, penempatan dana pemerintah di perbankan murni merupakan manajemen kas pemerintah (cash management), bukan penyertaan modal atau suntikan subsidi.

Alasannya, dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara sejatinya berasal dari penerimaan negara, seperti pajak dan penerbitan obligasi, yang sebelumnya diserap dari kantong masyarakat dan sistem perbankan.

Dengan kata lain, pengembalian dana ini bertujuan agar perputaran uang di sistem keuangan tidak mandek. Purbaya bahkan menyebut langkahcash managementtersebut memberikan dampak yang menyerupai pelonggaran moneter.

"Itu bukan kebijakan fiskal, sebetulnya kebijakan moneter, tapi kita cuma membantu," ucap Purbaya.

Meski cuma membantu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menilai sebaiknya memang tidak ada tumpang tindih kebijakan antar otoritas moneter dengan fiskal. Menurutnya, tugas menjaga likuiditas perbankan sebaiknya diserahkan seluruhnya ke Bank Indonesia (BI).

David mengakui bahwa langkah Purbaya bisa mengantisipasi pengetatan likuiditas perbankan ke depan. Kendati demikian, dia menggarisbawahi bahwa sebenarnya BI sudah punya alat yang lengkap untuk mendeteksi kondisi likuiditas perbankan.

“Bank Indonesia bisa lakukanadjustment[penyesuaian-penyesuaian] sesuai dengan kondisi pasar atau kondisi yang dia lihat ke depannya,” jelas David kepadaBisnis, Jumat (26/6/2026).

Pada pengumuman rapat dewan gubernur BI edisi Juni 2026 pekan lalu, otoritas memang sudah mengeluarkan kebijakan untuk antisipasi pengetatan likuiditas di perbankan: bank sentral membuka kembali jendela lelang instrumenrepurchase agreement(repo) untuk tenor 3, 6, 9, hingga 12 bulan.

Melalui fasilitas transaksi ini, perbankan dapat memperoleh suntikan likuiditas tunai dari BI dengan menjaminkan surat berharga berkualitas tinggi yang mereka miliki sebagai agunan. Jendela lelang repo ini ditetapkan sebagai instrumen utama ekspansi likuiditas moneter BI bagi perbankan.

“Jadi kami pastikan, likuiditas akan kami pastikan lebih dari cukup. Silakan datang ke Bank Indonesia, itu kami adaregular auction[lelang rutin],” jelas Gubernur BI Perry Warjiyo, Kamis (18/6/2026).

Oleh sebab itu, David menekankan sebaiknya baik otoritas fiskal dan fokus ke tugas dan fungsi utamanya masing-masing. “Yang jelas ini kita perlu kembali ke kita kekhittah,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan kembali menempatkan sekaligus menambah dana pemerintah di bank pelat merah atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi total Rp400 triliun.

Purbaya nenjelaskan langkah tersebut diambil usai melakukan pertemuan dengan para direktur utama (dirut) bank-bank Himbara pada Jumat (26/6/2026) pagi. Menurutnya, para dirut berkeluh-kesah karena likuiditas di perbankan semakin kering.

Bendahara negara mengakui bahwa beberapa pekan sebelumnya pemerintah memang sempat menarik dana simpanannya di Himbara sekitar Rp100 triliun atas permintaan 'sejumlah pihak'. Dia tidak menyebutkan pihak yang dimaksud.

"Rupanya jadi kering dan tidak ada sumber uang lagi [di perbankan]. Jadi saya kembalikan lagi," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Jumat (26/6/2026).

Dia menjelaskan kini sisanya dana pemerintah di bank-bank Himbara sekitar Rp170 triliun. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah Rp30 triliun pada tahap awal.

Selanjutnya, akan ada tambahan penempatan dana lagi sebesar Rp100 triliun untuk tenor 3—4 bulan dan Rp70 triliun hingga Rp100 triliun untuk tenor fleksibel (bisa ditarik atau dimasukan kapanpun).

"Jadi Rp400 triliun. Rp200 triliun [jangka panjang] tambah Rp100 triliun [jangka menengah], tambah Rp100 triliun [fleksibel]. Itu yang sampai akhir tahun, fix," tegas Purbaya.

Menurutnya, pemerintah memiliki keleluasaan kas yang sangat cukup untuk melakukan ekspansi likuiditas tersebut. Saat ini, posisi dana kas pemerintah yang terparkir di Bank Indonesia (BI) mencapai Rp590 triliun.

Purbaya memaparkan, penambahan likuiditas ini merupakan instrumen utama untuk menjaga stabilitas makroekonomi, terutama di tengah tekanan nilai tukar. Dia menilai, mengeringnya likuiditas di perbankan dan pelaku usaha telah memicu kekhawatiran pelambatan ekonomi yang berisiko mendorong keluarnya arus modal asing (capital outflow) yang turut membuat kurs rupiah terdepresiasi.

Dengan membanjiri kembali sistem perbankan dengan likuiditas, pemerintah berharap suku bunga pasar akan turun, kredit kembali melaju, dan prospek ekonomi kembali menjanjikan di mata investor.

"Kalau kita balik, kan prospek ekonomi balik lagi. Orang cenderung investasi di negara yang ekonominya akan lari. Akibatnya rupiah akan menguat lagi. Ini juga atas petunjuk Bapak Presiden, beliau ingin ekonomi jalan dan semua gangguan dihilangkan," jelas Purbaya.

Menurutnya, kabar penambahan dana ini pun langsung disambut positif oleh jajaran direksi lima bank Himbara, yaitu (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Purbaya belum bisa merincikan detail penempatan ke masing-masing bank tersebut. Hanya saja dia menjelaskan Bank Mandiri, BRI, dan BNI akan menerima jumlah yang sama, sementara BSI dan BTN akan menerima dana yang lebih kecil.

IDXChannel - Chief Economist PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Myrdal Gunarto, menilai keputusan Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) hingga menyentuh level 5,75 persen sebagai langkah yang berorientasi pada perlindungan stabilitas makroekonomi nasional.

Dia menilai kebijakan pengetatan itu diambil guna membentengi nilai tukar rupiah dari tekanan eksternal serta meredam efek rambatan inflasi dari luar negeri (imported inflation).

Menurut Myrdal, BI-Rate tercatat telah naik akumulatif sebesar 100 bps sepanjang 2026. Kenaikan ini juga diikuti oleh penguatan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,75 persen dan Lending Facility ke posisi 6,50 persen.

“Kami memandang keputusan ini mencerminkan fokus Bank Indonesia yang tetap mengutamakan stabilitas makroekonomi, khususnya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global,” kata Myrdal dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Lebih lanjut, dia mengatakan kenaikan BI-Rate juga menunjukkan kehati-hatian Bank Indonesia terhadap risiko tekanan pada nilai tukar rupiah serta potensi dampak lanjutan imported inflation terhadap perekonomian domestik, terutama melalui kenaikan biaya produksi yang tercermin pada inflasi produsen.

Menurut analisis BTN, kebijakan moneter ketat ini merupakan respons terukur BI dalam membaca dinamika likuiditas domestik maupun eksternal. Otoritas moneter mendeteksi adanya risiko pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit), dipicu oleh membengkaknya kebutuhan devisa untuk impor pasokan energi serta siklus tahunan pembayaran dividen korporasi ke luar negeri.

Di sisi lain, Myrdal menilai langkah preventif ini sangat krusial untuk menjaga daya pikat aset keuangan domestik agar tetap kompetitif di mata para pengelola dana global.

Meskipun arus modal asing mulai merangkak masuk ke pasar surat utang dan saham Tanah Air, BI memilih tidak berspekulasi dan tetap mempertebal kepercayaan pasar. Salah satu bukti efektivitas instrumen BI tecermin dari tingginya animo investor pada lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang sukses menyerap dana sekitar Rp43 triliun dengan imbal hasil (yield) di atas 7 persen.

Untuk pergerakan instrumen jangka pendek, BTN memproyeksikan yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor pendek masih akan bertahan di atas 7 persen, sedangkan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun diperkirakan bergerak dinamis di kisaran 6,87 persen hingga 7,41 persen.

Melihat prospek ke depan, BTN memprediksi ruang bagi bank sentral untuk kembali menaikkan suku bunga acuan sudah semakin sempit. Jika harga minyak mentah dunia merosot stabil dan tekanan pasar global mereda, BI diperkirakan bakal mempertahankan posisi suku bunga di level 5,75 persen hingga penutupan 2026.

“Ruang penyesuaian BI-Rate diperkirakan semakin terbatas dan akan sangat bergantung pada perkembangan nilai tukar rupiah, inflasi domestik, harga energi global, serta dinamika arus modal internasional. Selama tekanan eksternal mulai mereda dan harga minyak dunia tetap terkendali, kami memperkirakan BI-Rate berpotensi dipertahankan pada level 5,75 persen hingga akhir tahun,” ujar Myrdal.

Menggunakan basis asumsi kebijakan moneter tersebut, Myrdal memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berada di zona kuat pada angka 5,17 persen dengan tingkat inflasi yang terkendali di level 3,09 persen.

Kendati demikian, pengetatan moneter ini diprediksi akan berdampak pada fungsi intermediasi perbankan. Pertumbuhan kredit nasional diperkirakan berjalan lebih moderat dengan laju di bawah 9 persen.

Meski melambat, sejumlah sektor strategis diproyeksikan tetap bergerak ekspansif menjadi motor penggerak pembiayaan, antara lain sektor ketahanan pangan, transportasi, konstruksi, industri makanan dan minuman, energi, industri besi dan baja, kelapa sawit, serta sektor properti residensial.

(Febrina Ratna Iskana)