JAKARTA - Polda Metro Jaya merespons permintaan Roy Suryo Cs yang meminta status tersangkanya dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dihentikan. Menanggapi hal itu, Polda Metro Jaya menyebut ada beberapa cara kasus disetop.

“(Permohonan Roy Suryo Cs) itu menjadi suatu hak bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum, apalagi menjadi status tersangka. Ada beberapa cara, celah untuk yang bersangkutan mencapai suatu keadilan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta, dikutip Minggu (15/2/2026).

Budi menerangkan, ada beberapa cara untuk menghentikan perkara. Di antaranya dengan cara restorative justice.

“Bagaimana proses perkara itu P21 di Kejaksaan ataupun SP3 melalui tahapan restorative justice. Nah, ini kesepakatan, dikaji dari kedua belah pihak,” ujar dia.

Dia menuturkan, melalui mekanisme restorative justice, tersangka bersama pelapor bisa bertemu untuk sepakat menghentikan perkara hukum. Proses tersebut tetap akan melalui pengecekan penyidik.

“Ada indikator-indikator terhadap pengajuan tersebut. Jadi ini kami kembalikan kepada pihak pelapor dan terlapor. Hasilnya akan diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi keputusan untuk melaksanakan restorative justice perdamaian itu antara kedua belah pihak pelapor dan terlapor,” ungkapnya.

Sebelumnya, tersangka kasus tudingan atau fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berharap permintaan tim kuasa hukumnya kepada Irwasum Polri untuk menghentikan kasus yang menyeretnya dapat dikabulkan dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), seperti yang diterima Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

Menurutnya, langkah yang dilakukan tim kuasa hukumnya merupakan bagian penting dalam proses hukum di Tanah Air. Pasalnya, hal itu dapat menjadi bahan koreksi bagi aparat penegak hukum.

"SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya atau surat penghentian penyidikan itu, itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut," kata Roy Suryo dalam konferensi pers di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (13/2/2026).

Ia menyoroti hanya Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis yang mendapatkan SP3 dalam kasus ini. Padahal, kata Roy, mereka juga turut menjadi satu dalam laporan yang sama oleh Jokowi.

"Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya dua tuyul di sini, tapi delapan tuyulnya. Ya kan gitu? Tapi karena hanya ada dua ini yang lucu," ujarnya.

"Jadi artinya nggak boleh berarti suratnya salah gitu ya. Jadi artinya itu yang harus dilakukan," tegasnya.

JAKARTA - Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Wahyu Widada. Surat tersebut berisikan permintaan penghentian penyidikan terhadap kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi).

Terkait hal itu, Pakar Hukum Kepolisisn Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menyebut Irwasum Polri tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara atau mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

"Ini membingungkan, kok bikin surat permohonan ditujukan kepada Irwasum Polri. Irwasum Polri tak punya kewenangan menghentikan perkara atau memerintahkan untuk SP3. Irwasum jika mencampuri penyidikan. Itu namanya intervensi. Penghentikan perkara itu sepenuhnya kewenangan penyidik,” katanya, Sabtu (14/2/2026).

Edi memahami membuat surat permohonan untuk SP3 kepada Irwasum Polri memang tidak salah dan itu adalah hak Roy Suryo Cs. “Upaya itu sia-sia dan tanggung. Kalau mau bikin surat ke Irwasum Polri, kenapa tidak ke Kapolri saja sekaliian," ucapnya.

Sesuai aturan yang ada, kata Edi, penghentian perkara itu memiliki syarat-syarat antara lain perkara itu tidak didukung dengan bukti yang cukup, bukan merupakan tindak pidana, dan perkara dihentikan demi hukum misalnya karena tersangka meninggal dunia, atau perkara sudah kedaluarsa.

Lihat video: Roy Suryo CS Minta Kasusnya Dihentikan, Minta Polisi Terbitkan SP3



“Penghentilan perkara semua itu kewenangan penyidik dan bukan Irwasum Polri. Saya berpendapat Irwasum Polri tak berhak menghentikan perkara," kata mantan anggota Kompolnas ini.

Edi menyebut , perkara ini sudah berjalan dan Roy Cs sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Saran saya sebaiknya Roy Suryo dkk mempersiapkan diri untuk bertarung di pengadilsn,” katanya.

JAKARTA - Roy Suryo , Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Wahyu Widada. Surat tersebut berisikan permintaan penghentian penyidikan terhadap kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo ( Jokowi ).

Surat tersebut dikirimkan oleh tim kuasa hukumnya pada hari Kamis (12/2/2026). Permintaan ini dilayangkan menyusul dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada dua tersangka lainnya, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

"Kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan," kata Refly Harun mewakili tim kuasa hukum dalam konferensi persnya di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (13/2/2026).

Refly mengungkap alasan dilayangkannya surat permintaan ini karena mendapat ilham dari dua ahlinya yakni Din Syamsuddin dan mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno .

Refly pun membacakan salah satu materi dalam surat permintaannya tersebut termuat terkait konsekuensi dicabutnya laporan polisi terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis adalah gugurnya laporan polisi secara keseluruhan terhadap para terlapor.

"Jadi yang ingin kami katakan adalah dengan dicabutnya, jadi pengeluaran SP3 ya terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis itu kan harus dimulai dengan pencabutan laporan LP terhadap beliau berdua. Padahal LP-nya itu satu bundle. Jadi kalau satu nomor perkara, kalau LP-nya dicabut maka otomatis semua gugur, kecuali kata Komjen Pol Oegroseno mantan Wakapolri kalau pencabutan itu karena meninggal dunia," jelas Refly.

Menurutnya, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis tidak meninggal dunia. "Sehingga, ketika LP terhadap dia dicabut maka enam lainnya harusnya gugur juga. Nah, ini yang kita katakan melanggar prosedur," tuturnya.

JAKARTA - Terdapat 11 Kapolda lulusan Akpol 1991 teman satu angkatan Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada. Diketahui, sebanyak 36 Kapolda Se-Indonesia setelah mutasi Polri Januari 2026.

Wahyu Widada yang sebelumnya menjabat Kabareskrim menggantikan Komjen Pol Dedi Prasetyo yang resmi diangkat menjadi Wakapolri. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025 per tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani As SDM Polri Irjen Pol Anwar atas nama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Wahyu Widada juga dikenal sebagai peraih Adhi Makayasa Tahun 1991. Adapun 11 Kapolda jebolan Akpol 1991 rekan satu angkatan Komjen Wahyu Widada di antaranya Irjen Pol Marzuki Ali Basya, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, hingga Brigjen Pol Gatot Haribowo

Diketahui, Polda merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Polri pada wilayah tingkat daerah I yakni provinsi. Masing-masing di antaranya dipimpin seorang Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda.

11 Kapolda Lulusan Akpol 1991 Teman Satu Angkatan Irwasum Polri

1. Irjen Pol Marzuki Ali Basya

Jabatan : Kapolda Aceh

Alumni : Akpol 1991

2. Irjen Pol Gatot Tri Suryanta

Jabatan : Kapolda Sumatera Barat

Alumni : Akpol 1991

3. Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar

Jabatan : Kapolda Jambi

Alumni : Akpol 1991

4. Irjen Pol Mardiyono

Jabatan : Kapolda Bengkulu

Alumni : Akpol 1991

5. Irjen Pol Daniel Adityajaya

Jabatan : Kapolda Bali

Alumni : Akpol 1991

6. Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy

Jabatan: Kapolda Kalimantan Utara

Alumni : Akpol 1991

7. Irjen Pol Endi Sutendi

Jabatan: Kapolda Sulawesi Tengah

Alumni : Akpol 1991

8. Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro

Jabatan: Kapolda Sulawesi Selatan

Alumni : Akpol 1991

9. Irjen Pol Didik Agung Widjanarko

Jabatan: Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra)

Alumni : Akpol 1991

10. Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin

Jabatan : Kapolda Papua

Alumni : Akpol 1991

11. Brigjen Pol Gatot Haribowo

Jabatan: Kapolda Papua Barat Daya

Alumni: Akpol 1991.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada dan Danko Brimob Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat mengikuti renungan nilai-nilai Ksatria Bhayangkara. Kegiatan itu merupakan prosesi sakral dalam Apel Kasatwil 2025.

Sigit memimpin pembacaan Ikrar Ksatria Bhayangkara, sebuah komitmen moral untuk memperkuat arah transformasi Polri. “Dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Esa, di bawah panji Merah Putih, di hadapan api perjuangan rakyat Indonesia, Kami, Ksatria Bhayangkara, berikrar... Membangun Polri yang melindungi, Polri yang melayani, Polri yang mengayomi, Polri yang dicintai dan dipercaya masyarakat," kata Sigit, dikutip Rabu (26/11/2025).

Ikrar tersebut diikuti serempak oleh seluruh Kapolda, Karo Ops, dan Kapolres, menciptakan gema komitmen bersama yang memenuhi area renungan. Sigit menegaskan ikrar ini merupakan kompas moral Polri untuk memperkuat integritas dan pelayanan publik.

Dalam penutup ikrarnya, Sigit kembali menekankan tekad kolektif Polri. "Demi seluruh rakyat Indonesia, demi kehormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kami berjanji untuk setia pada ikrar kami. Kami tegak, kami siap, kami setia.”

Renungan Nilai-Nilai Ksatria Bhayangkara ini dirancang sebagai momen refleksi mendalam, diiringi visual sejarah perjuangan Komjen Pol (P) M. Jasin yang ditampilkan pada layar LED sebagai simbol keberanian moral dan keteguhan prinsip.

Seluruh rangkaian menegaskan Polri memasuki babak baru perubahan yang menempatkan integritas, keberanian moral, dan pelayanan masyarakat sebagai fondasi utama.

Sementara, Irwasum Komjen Pol Wahyu Widada membacakan naskah renungan ksatria Bhayangkara yang berbunyi:

Jika Komjen Pol (P) Moeh. Jasin hidup hari ini, jika ia melihat kita malam ini, apa ia akan tersenyum? Atau ia akan mengingatkan kita, bahwa kehormatan Polri bukan diukur dari pangkat, tapi dari ketulusan dalam melayani rakyat?

Saudaraku...

Malam ini, kita dipanggil oleh sejarah. Dipanggil oleh nurani. Dipanggil oleh api kecil yang dulu dijaga Komjen Pol (P) Moeh. Jasin, dan kini kita warisi.

Mari kita bertanya jujur pada diri masing-masing:

Apakah tindakan kita sudah bersih?

Apakah keputusan kita berani?

Apakah rakyat merasakan kita melayani?

Apakah masyarakat mencintai dan mempercayai kita?

Ataukah api itu mulai redup dalam diri kita?

Tidak ada yang sempurna di dunia ini- tapi ada satu hal yang tidak boleh padam: Keinginan untuk memperbaiki diri.

Sementara itu, Dankor Brimob Polri juga membacakan naskah renungan ksatria Bhayangkara, yaitu;

Saudara-saudaraku... Para penjaga negeri...

Dalam hening malam ini, mari kita bertanya pada diri sendiri: Apa yang membuat kita berdiri di sini? Apa yang membuat kita tetap mengenakan seragam ini, meski tekanan datang, kritik menghantam, dan tugas semakin berat?

Jawabannya bukan pangkat. Bukan fasilitas. Bukan penghargaan.

Jawabannya adalah kepercayaan. Kepercayaan rakyat. Kepercayaan bangsa. Kepercayaan sejarah.

Malam ini, mari kita ingat kembali seorang Polisi yang memilih jalan terberat... Polisi yang tidak mencari aman... Tidak mencari selamat... Tapi mencari kebenaran.

Komjen Pol (P) Moeh. Jasin Ketika Jepang menawarkan kekuasaan, ia berkata, "Polisi bukan alat penjajah." Kalimat itu sederhana... Tapi di baliknya ada keberanian yang hanya dimiliki seorang ksatria.