Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak dapat menyelesaikan perang Israel vs Palestina di Gaza.

Macro awalnya menyampaikan bahwa PBB memiliki kekuatan untuk memberikan perdamaian bagi negara yang sedang berkonflik. Namun, menurutnya, PBB justru mengabaikan tugas tersebut.

Bahkan, dia menyampaikan bahwa PBB tidak memiliki solusi agar negara yang berkonflik dapat segera melaksanakan gencatan senjata secara permanen sehingga konflik tidak lagi terjadi.

"Perserikatan Bangsa-Bangsa masih memiliki potensi luar biasa untuk menjadi alat kebaikan di dunia. Tetapi kita tidak dapat mengabaikan bahwa saat ini, dalam masalah-masalah paling mendesak yang ada di hadapan kita, PBB tidak memiliki jawaban dan praktis tidak memainkan peran apa pun," katanya, dikutip dari laman resmi Pemerintah Amerika Serikat, Minggu (15/2/2026).

Dia mencontohkan salah satunya adalah tidak mampu menyelesaikan perang di Gaza, Palestina.

"PBB tidak dapat menyelesaikan perang di Gaza," ujarnya.

Baginya, Amerika Serikat berkontribusi dalam hal yang pernah tersebut seperti membebaskan tawanan dari pihak yang disebut kaum barbar. Selain itu, dia menilai AS berperan mewujudkan gencatan senjata.

Tak hanya di Gaza, dia juga menyoroti ketidakmampuan PBB menyelesaikan perang antara Rusia dan Ukraina yang sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

"PBB juga tidak menyelesaikan perang di Ukraina. Dibutuhkan kepemimpinan Amerika dan kemitraan dengan banyak negara yang hadir di sini hari ini hanya untuk membawa kedua pihak ke meja perundingan dalam upaya mencari perdamaian yang masih sulit dicapai," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah untuk mundur dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian karena dinilai tidak berpihak kepada Palestina.

Wakil Ketua Umum MU Cholil Nafis menilai bergabungnya Indonesia di Dewan Perdamaian adalah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan sehingga dirinya meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera menarik Indonesia dari keanggotaan itu.

"Indonesia bergabung dengan Board of Peace [Dewan Perdamaian] itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," tulis Cholil dalam akun X pribadinya, dikutip pada Kamis (29/1/2026).

Terlebih, katanya, dalam salah satu anggotanya adalah Israel, negara yang melakukan penjajahan di tanah Palestina. Dia juga menyoroti kemauan Indonesia membayar iuran.

"Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja," sambungnya.

Sorotan yang sama juga disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnto Abdul Hakim. Baginya Board of Peace adalah bentuk nyata neokolonialisme.

Dia menjelaskan isu Palestina bukan hanya konflik semata, tetapi terkait penjajahan hingga perampasan hak kehidupan warga Palestina.

"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," ucapnya, dilansir mui.or.id.

Menurutnya, Board of Peace tidak berbasis pada keadilan dan Palestina akan tetap dijajah oleh Israel.

Sudarnoto mengkhawatirkan langkah ini justru menggeser isu keadilan dan kemerdekaan yang sebatas menjadi manajemen konflik dan stabilitas kawasan. Dia menegaskan bahwa penjajahan dalam bentuk apapun harus segera diakhiri.

"Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai peluang perdamaian di Timur Tengah serta posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas global.

Hal itu ia ungkapkan saat berdialog dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, dalam agenda “Pertemuan Pikiran” pada rangkaian Forbes Global CEO Conference bertajuk “The World Pivot” yang digelar di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

Dalam sesi penutup dialog yang berlangsung santai namun mendalam itu, Steve Forbes menyinggung berbagai isu global mulai dari upaya pemberantasan korupsi hingga dinamika geopolitik.

Dia kemudian menanyakan kesan Prabowo atas lawatannya ke Republik Arab Mesir, di mana Prabowo menghadiri pertemuan penting yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait kesepakatan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa momentum yang ia saksikan di Mesir memberikan harapan baru bagi perdamaian dunia, terutama di kawasan yang selama puluhan tahun dilanda konflik.

“Itu sangat menarik. Saya merasa ada kesadaran bahwa kita berada di momen bersejarah. Masih banyak yang harus dilakukan, jalan masih panjang, dan apa pun bisa terjadi. Tapi kami semua merasa kali ini ada harapan,” ujar Prabowo.

Dia menjelaskan bahwa saat Sidang Majelis Umum PBB di New York, Presiden Trump mengundang delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, untuk mendiskusikan rancangan rencana perdamaian tersebut.

“Presiden Trump memanggil delapan negara, termasuk Indonesia. Kami melihat rencananya, kami berdiskusi, dan itu memberi kami harapan. Beberapa pemimpin Arab bahkan mengatakan, ‘Kami bisa menerima rencana ini. Kami suka, karena memberi harapan,’” tutur Prabowo.

Menurutnya, Amerika Serikat (AS) telah berhasil meyakinkan pihak Israel untuk menyetujui langkah gencatan senjata.

“Sekarang sudah ada gencatan senjata. Bantuan kemanusiaan mulai masuk. Beberapa sandera sudah dibebaskan. Ada juga jenazah yang akan dipulangkan. Jadi, saya melihat masih ada harapan bahwa proses ini bisa berhasil,” jelas Prabowo.

Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap berkontribusi secara aktif dalam upaya menjaga perdamaian, termasuk dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian jika diperlukan.

“Indonesia tetap bersedia menjadi bagian dari proses itu. Jika mereka membutuhkan pasukan penjaga perdamaian, kami siap mengirimkan,” ucapnya.

Prabowo menutup dengan menyatakan optimismenya terhadap masa depan proses perdamaian ini, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang menitikberatkan pada kerja sama dan kemanusiaan.

“Saya pribadi optimistis. Saya berharap ini bisa berjalan baik. Indonesia akan terus mendukung segala upaya yang membawa perdamaian,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa dalam bidang diplomasi, Presiden Prabowo secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan dan perdamaian Palestina di berbagai forum internasional.

Sikap tegas ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan.

“Yang pertama adalah diplomasi. Beliau selalu memberikan pidato dalam forum-forum besar internasional, yang kedua lewat aksi nyata, sejak beliau Menhan hingga sekarang," ujar Teddy

Menurutnya, kehadiran Indonesia dalam forum tersebut mencerminkan semakin besarnya penghormatan dan pengakuan dunia terhadap posisi Indonesia di tingkat global.

“Ini adalah momentum yang sangat besar, hari yang istimewa. Jadi Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo tidak hanya menjadi penonton, tapi kita di sini turut serta menjadi salah satu penentu dan salah satu pencetak sejarah dalam perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina,” imbuhnya.