Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesamaan pandangan antara Indonesia dan Jerman mengenai pentingnya penyelesaian berbagai konflik internasional melalui jalur dialog dan diplomasi.

Komitmen tersebut menjadi salah satu hasil pembahasan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Dalam keterangan pers bersama usai pertemuan, Prabowo mengatakan kedua negara memiliki pandangan yang sejalan terkait upaya menjaga stabilitas dan perdamaian dunia di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di berbagai kawasan.

"Presiden Steinmeier dan saya juga sependapat bahwa semua konflik harus diselesaikan melalui perundingan dan kita bekerja sama di bidang diplomasi untuk meningkatkan dan memastikan perdamaian dan stabilitas global," kata Prabowo.

Menurut Presiden, kerja sama Indonesia dan Jerman tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi, investasi, dan pembangunan, tetapi juga mencakup upaya bersama dalam memperkuat tatanan internasional yang damai dan stabil.

Prabowo menilai Jerman memiliki posisi strategis dalam percaturan global dan diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menjawab berbagai tantangan dunia, termasuk konflik internasional, ketidakpastian ekonomi, serta penguatan kerja sama multilateral.

"Saudara-saudara sekalian, saya sangat berkeyakinan bahwa Jerman harus memainkan peran yang lebih aktif dan lebih penting karena kami butuh kemitraan yang baik dengan Jerman dan dengan Eropa," ujarnya.

Presiden menegaskan bahwa Indonesia memandang hubungan dengan Jerman dan negara-negara Eropa sebagai salah satu kemitraan penting dalam mendukung stabilitas global sekaligus memperkuat kerja sama lintas sektor yang saling menguntungkan.

Menurut Prabowo, kunjungan kenegaraan Steinmeier ke Indonesia menjadi simbol kuat eratnya hubungan kedua negara yang telah terjalin selama puluhan tahun dan terus berkembang ke arah yang lebih strategis.

"Kunjungan Presiden Jerman kali ini adalah tanda bahwa hubungan itu sangat penting," tutur Prabowo.

Kunjungan Steinmeier ke Indonesia sendiri menjadi lawatan pertama Presiden Jerman tersebut sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Selain membahas isu ekonomi, investasi, energi, pendidikan, dan ketenagakerjaan, kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi global serta pentingnya memperkuat kerja sama internasional dalam menjaga perdamaian dunia.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman yang akan diperingati pada 2027 mendatang, menandai komitmen kedua negara untuk terus mempererat kemitraan di berbagai bidang strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia siap memainkan peran sebagai mediator dalam berbagai konflik internasional, termasuk ketegangan yang melibatkan Iran, dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan nonblok.

Dalam wawancara eksklusif dengan media Prancis, Atlantico, saat kunjungannya ke Paris pada 26–28 Mei 2026 yang dipublikasikan pada Senin (8/6/2026), Prabowo mengatakan Indonesia tidak memiliki kepentingan lain selain mendorong perdamaian dan stabilitas global.

Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan peran Indonesia dalam konflik yang melibatkan Iran, Prabowo menyatakan bahwa posisi nonblok justru memungkinkan Indonesia diterima oleh berbagai pihak yang bertikai.

“Sebagai negara nonblok, Indonesia menawarkan kepada semua negara yang terlibat konflik seorang mediator yang tidak memiliki kepentingan selain perdamaian dan stabilitas,” ujar Prabowo dalam wawancara tersebut.

Menurutnya, tawaran mediasi itu tidak hanya diberikan untuk konflik Iran, tetapi juga sebelumnya untuk perang Rusia-Ukraina.

Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia bahkan telah berkoordinasi dengan Pakistan terkait upaya meredakan konflik yang melibatkan Teheran.

“Terkait konflik dengan Iran secara khusus, kami bertindak bersama pemerintah Pakistan yang lebih dekat dengan situasi di lapangan. Perdana Menteri Pakistan bahkan menawarkan untuk pergi ke Teheran bersama saya jika diperlukan,” katanya.

Dalam wawancara tersebut, Prabowo juga menyoroti kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis. Dia menilai kedua negara memiliki kesamaan pandangan dalam menjunjung kebebasan dan perdamaian dunia.

Menurut Prabowo, kesamaan nilai tersebut menjadi dasar dukungan Indonesia terhadap berbagai inisiatif diplomatik yang didorong Prancis, termasuk pengakuan negara Palestina.

“Politik luar negeri Indonesia dipandu oleh konstitusi kami yang mewajibkan kami membela kebebasan dan perdamaian. Prancis berbagi nilai yang sama,” ujarnya.

Selain membahas konflik Timur Tengah, Prabowo menanggapi isu kebebasan navigasi internasional yang mencuat setelah gangguan pelayaran di Selat Hormuz akibat eskalasi konflik kawasan.

Dia menegaskan Indonesia tetap berpegang pada hukum internasional, termasuk ketentuan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

“Indonesia memperoleh status negara kepulauan melalui Konvensi Hukum Laut PBB. Kebebasan navigasi adalah hak yang sakral yang harus dihormati dalam segala keadaan,” kata Prabowo.

Meski begitu, dia menekankan bahwa penegakan aturan internasional memerlukan kapasitas pertahanan yang memadai. Karena itu, pemerintah saat ini terus memperkuat kemampuan TNI, baik Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun Angkatan Darat.

“Indonesia sedang memperkuat kemampuan angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat, bukan untuk mengancam siapa pun, tetapi agar memiliki kemampuan menjaga tatanan yang berbasis aturan. Kekuatan tidak boleh menggantikan hukum,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyambut baik berbagai upaya gencatan senjata dan penurunan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Pernyataan itu disampaikan menjelang taklimat Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Kalau kami berpendapat, kita menyambut baik semua upaya untuk terjadinya penurunan eskalasi ketegangan,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menegaskan bahwa pernyataannya merupakan pandangan pribadi dan bukan sikap resmi pemerintah. Meski begitu, dia menilai langkah menuju perdamaian tetap menjadi hal yang penting untuk didukung.

Menurutnya, setiap upaya meredakan konflik global patut diapresiasi karena berdampak luas, termasuk bagi Indonesia.

Apalagi, dia menjelaskan, dinamika geopolitik di kawasan lain terbukti memiliki efek langsung terhadap berbagai aspek kehidupan di dalam negeri, mulai dari ekonomi hingga stabilitas energi.

Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo Subianto pun terus mendorong berbagai upaya diplomasi untuk menurunkan eskalasi konflik internasional.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas global dan menciptakan perdamaian dunia.

“Pak Presiden terus melakukan upaya-upaya untuk meyakinkan pihak-pihak agar menurunkan eskalasi ketegangan,” tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon dalam rentang waktu berdekatan memicu tekanan politik terhadap pemerintah, di tengah meningkatnya risiko keamanan yang mulai dipertanyakan bagi keterlibatan Indonesia dalam operasi penjaga perdamaian dunia.

Insiden yang terjadi pada 29-30 Maret 2026 itu menewaskan tiga personel TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Dalam dua kejadian berbeda, satu prajurit tewas akibat ledakan proyektil di dekat pos pasukan yakni Praka Farizal Rhomadhon.

Disusul dua prajurit lain yang gugur setelah konvoi logistik UNIFIL dihantam ledakan di wilayah Lebanon Selatan. Keduanya yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan pun gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.

Tekanan politik untuk menarik pasukan pun langsung menguat. Salah satunya dari Ketua MPR Ahmad Muzani. Dia secara terbuka meminta pemerintah mempertimbangkan penarikan seluruh pasukan TNI dari Lebanon jika tidak ada jaminan keamanan yang memadai.

"Kalau tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan misi perdamaian kita yang merupakan pasukan penjaga perdamaian, maka MPR meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk menarik seluruh pasukan yang ada di Lebanon Selatan. Sesuai dengan konstitusi, yakni menjaga keselamatan bagi warga negaranya," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).

Pemerintah Didesak Evaluasi

Peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi terkait dengan penempatan pasukan di daerah konflik.

Menurutnya, selama dewan keamanan PBB belum memutuskan untuk mengakhiri misi perdamaian di Lebanon, Indonesia pun sudah harus mulai mempertimbangkan untuk menarik pasukan di daerah konflik. Terlebih, keputusan itu dilakukan apabila situasi di lapangan semakin memburuk.

"Dilihat situasi di lapangan jika terus memburuk bisa dilakukan penarikan," ujar Beni saat dihubungi Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Beni menambahkan, jika nantinya Indonesia lebih memilih untuk mengambil bagian dalam operasi perdamaian, maka pemerintah harus mempersiapkan skenario terburuk dalam peningkatan eskalasi konflik, khususnya di Asia Barat.

Senada, Pengamat militer Universitas Kristen Indonesia (UKI), Sidratahta Mukhtar menyatakan bahwa pemerintah harus mulai mengevaluasi penempatan prajurit TNI di daerah konflik.

Namun demikian, secara historis Indonesia sudah mengemban tugas untuk ikut andil dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana amanah UUD 1945. Oleh sebab itu, jika memang perlu adanya penarikan pasukan, maka tidak harus ditarik seluruhnya.

"Indonesia punya legasi besar dalam peran perdamaian dunia sesuai spirit konstitusi kita yang mendorong pentingnya dunia yang damai," tutur Sidratahta kepada Bisnis.

Dia pun berpandangan bahwa sebaiknya Indonesia melakukan pembicaraan serius untuk membahas peran perdamaian di wilayah konflik. Selaras dengan itu, Indonesia juga harus membahas soal persiapan menghadapi potensi perang dunia ke-III.

"Presiden kita sebenarnya sangat mengerti kondisi geopolitik yang makin dinamis, maka saatnya Indonesia membicarakan serius dengan harapan lahir blueprint baru peran perdamaian yang lebih baik. Termasuk memasukan unsur sipil dan potensi pertahanan lain kita," pungkasnya.

Bukan Hanya Angka

Selain dari pengamat, sejumlah legislator juga ikut ambil bagian dalam menyuarakan soal gugurnya tiga prajurit TNI. Misalnya, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin. Dia mengatakan insiden tidak bisa dipandang dari sudut risiko biasa dalam konflik.

"Kepergian Farizal [Dkk] bukan sekadar angka dalam laporan misi internasional. Ini adalah pengingat bahwa kontribusi pada perdamaian global datang dengan harga yang nyata dan karena itu, perlindungan serta keadilan bagi para prajurit menjadi hal yang tidak bisa ditawar," ujar Nurul saat dihubungi.

Oleh sebab itu, dia pun mendesak agar peristiwa ini bisa diselidiki secara menyeluruh dan transparan, serta menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat, termasuk Israel.

Dia juga mengecam bahwa penyerangan terhadap personel penjaga perdamaian, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

"Tidak boleh ada impunitas. Harus ada kejelasan, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana akuntabilitasnya," tambahnya.

Adapun, anggota Komisi I DPR fraksi Nasdem, Amelia Anggraini meminta agar pemerintah maupun Mabes TNI bisa memprioritaskan keselamatan prajurit. Tentunya, langkah yang dilakukan nantinya tidak harus sampai mengurangi komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

Dia menuturkan bahwa penarikan pasukan di daerah konflik tidak perlu dilakukan secara reaktif. Namun, tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan komitmen politik luar negeri Indonesia.

"Indonesia perlu tetap mengambil peran aktif dalam misi perdamaian dunia, namun dengan pendekatan yang lebih adaptif, berbasis mitigasi risiko, dan berorientasi pada keselamatan prajurit," tutur Anggraini.

Sikap Kemhan

Sebelumnya, Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan TNI bakal berkoordinasi dengan markas besar Unifil terkait peningkatan eskalasi bersenjata di Lebanon.

Dia menegaskan, koordinasi itu dilakukan untuk memastikan keselamatan seluruh personel serta menjamin penanganan terbaik bagi para korban. Oleh sebab itu, pemerintah menekankan bahwa keselamatan pasukan perdamaian harus menjadi prioritas utama.

"Kemhan menegaskan bahwa keselamatan pasukan perdamaian harus menjadi prioritas utama," ujar Rico saat dihubungi, Selasa (31/3/2026).

Dia pun mendesak agar seluruh pihak yang terlibat dalam konflik diharapkan menghormati hukum humaniter internasional serta menjamin keamanan personel penjaga perdamaian.

Di samping itu, Rico juga menegaskan, sejauh ini Indonesia tetap berkomitmen untuk terlibat aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

"Indonesia tetap berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mendukung stabilitas kawasan melalui partisipasi dalam misi perdamaian PBB," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap Indonesia yang tidak akan bergabung dengan aliansi militer mana pun. Pemerintah, menurutnya, tetap konsisten menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan global tertentu, namun tetap aktif berkontribusi dalam upaya menjaga perdamaian dunia.

Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusif bersama Bloomberg yang dipublikasikan dengan judul Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis pada Minggu (15/3/2026).

"Kami tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun," kata Prabowo.

Menurutnya, Indonesia harus mampu berdiri secara mandiri tanpa ketergantungan terhadap kekuatan negara lain. Oleh karena itu, pembangunan kemampuan pertahanan nasional menjadi hal yang penting untuk terus diperkuat.

"Ketika sesuatu terjadi, kita tidak bisa bergantung pada siapa pun," ujar Prabowo.

Kendati demikian, Indonesia tetap menjaga hubungan yang konstruktif dengan negara-negara di kawasan.

Dia menegaskan bahwa postur militer Indonesia bersifat defensif dan bertujuan menjaga stabilitas serta keamanan nasional, bukan untuk agresi.

Dalam wawancara tersebut, Prabowo juga menyinggung keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Amerika Serikat.

Dia menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia bertujuan untuk terus mendorong tercapainya kemerdekaan Palestina melalui pendekatan two-state solution atau solusi dua negara.

"Jika kami berada di dalamnya (BoP), kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka, solusi dua negara," Prabowo menerangkan.

Meski begitu, rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke wilayah Gaza untuk sementara ditunda. Seluruh pembahasan terkait forum BoP saat ini dihentikan sementara menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Selain itu, Prabowo juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk membantu memediasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang belakangan memicu ketidakstabilan global.

Dia menilai konflik tersebut telah menimbulkan ketidakpastian bagi banyak negara di dunia sehingga diperlukan upaya dialog untuk mencari penyelesaian yang damai.

"Saran saya selalu mencari opsi damai," tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Langit Jakarta mulai menggelap ketika para kiai, habaib, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, dan tokoh masyarakat perlahan meninggalkan halaman tengah Istana Kepresidenan, Kamis (5/3/2026) tengah malam.

Di sela udara Ramadan yang hangat, percakapan para tokoh itu masih berlanjut tentang perang yang berkobar di Timur Tengah, tentang masa depan Palestina, hingga tentang bagaimana Indonesia menjaga dirinya tetap tegak di tengah pusaran geopolitik dunia.

Selama hampir tiga jam sebelumnya, mereka duduk bersama Presiden Prabowo Subianto dalam agenda silaturahmi sekaligus buka puasa bersama. Sekitar 158 tokoh Islam hadir dalam pertemuan itu, mulai dari pimpinan pondok pesantren, ulama dari berbagai organisasi Islam, hingga tokoh masyarakat yang selama ini memiliki pengaruh luas di tengah umat.

Di antara yang hadir malam itu tampak Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, hingga tokoh pesantren dan ulama dari berbagai daerah.

Bagi para tokoh Islam yang hadir, pertemuan tersebut mencerminkan upaya membangun kembali relasi strategis antara ulama dan pemimpin negara—relasi yang dalam tradisi politik Islam kerap disebut sebagai hubungan antara ulama dan umara.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pertemuan tersebut bertujuan saling bertukar pandangan terkait dinamika global yang kian kompleks.

“Malam hari ini adalah malam silaturahmi antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan para alim ulama, kiai, habaib, tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, dan pimpinan ormas Islam,” ujarnya.

Menurutnya, Kepala negara menyampaikan langsung kepada para ulama berbagai perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang saat ini terjadi di dunia.

“Dalam pertemuan tersebut tadi Presiden mengatakan bahwa yang dilakukan oleh beliau adalah demi keutuhan Republik Indonesia, demi keutuhan negara, dan demi kedaulatan Republik Indonesia,” kata Muzani.

Dia menambahkan para ulama memahami langkah-langkah tersebut sebagai upaya menjaga kepentingan nasional.

“Para ulama, para kiai memahami itu sebagai sebuah sikap yang dilakukan oleh Presiden pada jalan yang baik, yang benar, karena itu kita semua diminta untuk tetap memberikan support, mendoakan agar apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia bisa berjalan dengan baik, dengan mulus,”ucapnya.

Lebih jauh, Muzani menilai dialog antara pemerintah dan para ulama perlu terus dilakukan secara berkala.

“Karena itu saya kira pertemuan ini diharapkan bisa berlangsung secara periodik dalam beberapa pekan atau dalam beberapa bulan yang akan datang.”

Dunia yang Bergolak

Dalam diskusi yang berlangsung sejak sore hingga malam tersebut, isu geopolitik global menjadi salah satu topik utama yang dibahas.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menuturkan Presiden memaparkan situasi internasional yang saat ini dinilai memprihatinkan.

“Hari ini kami merasa bersyukur, terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia telah menerima arahan beliau, di antaranya beliau menceritakan bagaimana geopolitik internasional yang sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Menurut Amirsyah, Presiden juga menekankan pentingnya kekuatan nasional untuk menghadapi berbagai gejolak dunia.

“Karena itu kita bangsa Indonesia harus bersatu, bersinergi dalam rangka membangun kekuatan bangsa kita dan sekaligus juga mampu mencegah berbagai dinamika yang ada di dunia internasional,” katanya

Kekuatan itu, kata Amirsyah, antara lain terletak pada sumber daya alam dan ketahanan pangan. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui berbagai program strategis, termasuk penguatan industri nasional.

Indonesia di Tengah Konflik Timur Tengah

Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian dalam diskusi tersebut adalah konflik yang sedang memanas di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud mengatakan Presiden menjelaskan berbagai dampak konflik global terhadap Indonesia.

“Bahwa Presiden dengan buka puasa tadi menyampaikan beberapa hal yang sangat penting, baik perkembangan untuk dalam negeri atau luar negeri, geopolitik atau ekonomi, atau bahkan keadaan bangsa Indonesia itu sendiri,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa pesan utama Presiden Ke-8 RI itu adalah menjaga stabilitas Indonesia di tengah situasi dunia yang tidak menentu.

“Betapapun di luar sana sedang sangat luar biasa keadaannya karena adanya perang, mudah-mudahan Indonesia tetap aman, itu intinya.”

Pada saat yang sama, dia melanjutkan bahwa Indonesia tetap berkomitmen mendorong perdamaian dunia.

“Indonesia akan terus-menerus berusaha untuk bagaimana perang itu bisa berhenti, bagaimana perdamaian itu bisa dicapai,” kata Marsudi.

Strategi Indonesia di Forum BoP

Dalam pertemuan itu, Presiden juga menjelaskan posisi Indonesia dalam forum internasional BoP yang belakangan menjadi sorotan publik. Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy mengatakan keterlibatan Indonesia di forum tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi.

“Beliau tadi menjelaskan tentang keanggotaan beliau atau Indonesia di BoP. Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang,” ujarnya.

Menurut Muhadjir, keputusan itu diambil setelah komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.

Strategi yang digunakan, katanya, adalah apa yang disebut sebagai strategy from within.

“Yang itu yang strategi yang beliau pilih adalah yang disebut dengan strategy from within. Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam,” imbuhnya.

Dia menegaskan langkah tersebut tetap sejalan dengan konstitusi Indonesia, khususnya prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan komitmen terhadap perdamaian dunia.

“Dan kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” kata Muhadjir

Harapan Para Ulama

Bagi banyak ulama yang hadir malam itu, pertemuan dengan Presiden bukan hanya forum diskusi politik, tetapi juga ruang untuk memperkuat persatuan nasional.

Pimpinan Ponpes Al-Bahjah Buya Yahya menilai dialog antara ulama dan pemerintah merupakan sesuatu yang penting. “Pertemuan yang indah antara Umara dan Ulama, dan seharusnyalah seperti itu,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan global yang dihadapi Indonesia membutuhkan kebersamaan seluruh elemen bangsa.

“Beliau sudah cerita panjang lebar tentang tantangan-tantangan negeri ini, dan akan bisa terjaga negeri ini adalah dengan kebersamaan kita, persatuan kita.”

Buya Yahya juga mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak memecah persatuan.

“Kalaupun ada perbedaan pendapat di antara bangsa ini, tentunya ayo kita jalani perbedaan dengan indah, bukan dengan caci maki dan prasangka buruk,” tandasnya.

Dukungan dari Dunia Pesantren

Dukungan serupa datang dari kalangan pesantren. Ketua Majelis Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang KH Hasib Wahab Chasbullah menyatakan para kiai pesantren mengapresiasi berbagai program yang dicanangkan pemerintah.

Menurutnya, sejumlah program pemerintah dinilai bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Apakah itu MBG, apakah itu perumahan rakyat, apakah itu koperasi merah putih, apakah itu sekolah rakyat dan semuanya itu memutus supaya yang orang tuanya miskin jangan sampai generasi anak-anaknya itu juga miskin,” kata Bahrul.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan para ulama sepakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan berbagai agenda nasional.

“Pertama kita sepakat untuk memberikan kepercayaan dan memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja, untuk mewujudkan janji-janji beliau,” katanya.

Selain itu, organisasi Islam juga siap terlibat dalam berbagai program pembangunan.

“Para ulama dan khususnya pimpinan-pimpinan umat ormas Islam, kami bersepakat untuk setelah ini nanti bekerja bersama-sama dengan para pembantu Presiden untuk membangun skema kerja sama.”

Menurut Yahya, kolaborasi tersebut diharapkan membuka ruang kontribusi bagi ormas Islam dalam berbagai agenda pemerintah.

Indonesia sebagai Mediator

Dalam konteks konflik Timur Tengah, Yahya menyebut Indonesia memiliki peluang memainkan peran sebagai mediator.

“Yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Presiden tadi adalah bahwa beliau akan berusaha menggunakan BOP ini sebagai semacam instrumen untuk ikut mendorong terjadinya proses de-eskalasi dan lebih-lebih lagi perdamaian,” ucap Cholil

Lebih lanjut, dia menilai posisi Indonesia relatif diterima oleh berbagai pihak yang terlibat konflik.

“Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto adalah aktor yang diterima oleh semua pihak sehingga punya peluang untuk bisa menjadi semacam mediator komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat,” tuturnya.

Tokoh Islam Muhammad Zaitun Rasmin mengatakan salah satu hal yang membuatnya terkesan dari pertemuan tersebut adalah keterbukaan Presiden dalam menjelaskan kondisi bangsa.

Menurutnya, Presiden tidak hanya membicarakan tantangan, tetapi juga peluang yang dimiliki Indonesia.

“Setelah kesadaran tentang kelemahan kita, tapi beliau juga bicara tentang peluang yang luar biasa yang ada,” katanya

Lebih dari itu, kata Zaitun, Presiden menunjukkan tekad kuat untuk membantu perjuangan umat Islam, termasuk Palestina.

“Sekecil apapun kemungkinan kata beliau saya tertantang untuk berusaha,” pungkas Rasmin.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato lengkap yang menegaskan dukungan Indonesia terhadap rencana perdamaian Gaza dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) di Washington D.C, Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmen politik, optimisme terhadap perdamaian, serta kesiapan Indonesia mengirim hingga 8.000 pasukan untuk misi stabilisasi internasional.

Di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para delegasi, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sejak awal mendukung rencana 20 poin yang diusulkan Trump dan berkomitmen penuh terhadap keberhasilan Dewan Perdamaian.

Prabowo juga memuji capaian gencatan senjata yang telah terwujud sebagai langkah nyata menuju stabilitas kawasan.

Pidato lengkap Prabowo di forum Board of Peace mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam diplomasi perdamaian dunia.

Dukungan terhadap rencana perdamaian, apresiasi atas gencatan senjata, serta komitmen pengiriman pasukan dalam jumlah besar menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mewujudkan solusi damai yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina.

Melalui langkah ini, Indonesia kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis dalam upaya internasional menciptakan perdamaian yang nyata dan bertahan lama di Gaza.

Berikut isi pidato lengkap Prabowo di forum perdana pertemuan Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP):

Presiden Trump, para delegasi terhormat, Indonesia, sejak hari pertama kami mempelajari rencana 20 poin Presiden Trump, kami sepenuhnya setuju dan berkomitmen penuh terhadap rencana ini.Dan itulah mengapa kami bergabung dengan Dewan Perdamaian.

Kami berkomitmen untuk keberhasilannya. Kami tahu akan ada banyak rintangan. Akan ada banyak kesulitan, tetapi kami sangat optimis dengan kepemimpinan Presiden Trump. Visi perdamaian sejati ini akan tercapai.

Akan ada masalah, tetapi kita akan menang. Kita akan mencapai impian kita tentang perdamaian di Palestina, perdamaian, solusi yang langgeng dan damai untuk masalah Palestina dan di Gaza.

Pencapaian gencatan senjata itu nyata. Kami memuji hal ini. Oleh karena itu, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menyumbangkan sejumlah besar pasukan, hingga 8.000 atau lebih jika perlu.

Kami siap menyumbangkan pasukan untuk berpartisipasi aktif dalam Pasukan Stabilisasi Internasional untuk mewujudkan perdamaian ini.

Terima kasih banyak.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak dapat menyelesaikan perang Israel vs Palestina di Gaza.

Macro awalnya menyampaikan bahwa PBB memiliki kekuatan untuk memberikan perdamaian bagi negara yang sedang berkonflik. Namun, menurutnya, PBB justru mengabaikan tugas tersebut.

Bahkan, dia menyampaikan bahwa PBB tidak memiliki solusi agar negara yang berkonflik dapat segera melaksanakan gencatan senjata secara permanen sehingga konflik tidak lagi terjadi.

"Perserikatan Bangsa-Bangsa masih memiliki potensi luar biasa untuk menjadi alat kebaikan di dunia. Tetapi kita tidak dapat mengabaikan bahwa saat ini, dalam masalah-masalah paling mendesak yang ada di hadapan kita, PBB tidak memiliki jawaban dan praktis tidak memainkan peran apa pun," katanya, dikutip dari laman resmi Pemerintah Amerika Serikat, Minggu (15/2/2026).

Dia mencontohkan salah satunya adalah tidak mampu menyelesaikan perang di Gaza, Palestina.

"PBB tidak dapat menyelesaikan perang di Gaza," ujarnya.

Baginya, Amerika Serikat berkontribusi dalam hal yang pernah tersebut seperti membebaskan tawanan dari pihak yang disebut kaum barbar. Selain itu, dia menilai AS berperan mewujudkan gencatan senjata.

Tak hanya di Gaza, dia juga menyoroti ketidakmampuan PBB menyelesaikan perang antara Rusia dan Ukraina yang sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

"PBB juga tidak menyelesaikan perang di Ukraina. Dibutuhkan kepemimpinan Amerika dan kemitraan dengan banyak negara yang hadir di sini hari ini hanya untuk membawa kedua pihak ke meja perundingan dalam upaya mencari perdamaian yang masih sulit dicapai," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) M Cholil Nafis bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari ini, Selasa (3/2/2026).

Dia menjelaskan kehadirannya itu merupakan bagian dari dialog tentang keikutsertaan Indonesia di dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza. Kemudian, menurutnya MUI mempunyai sikap atas keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza.

"Keputusan MUI nanti akan kita sampaikan. Kita mendengarkan juga. Jadi, ada yang pokok bahwa kita anti penjajahan, kita mendukung kemerdekaan Palestina. Tentu kita juga ingin yang terbaik bagi perdamaian dunia," kata Cholil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, MUI juga akan mendengar penjelasan dari Presiden Prabowo terkait alasan bergabung di Dewan Perdamaian Gaza.

Secara umum, menurutnya sikap MUI sebagaimana di dalam Al-Quran, tidak boleh memperbudak manusia. Dalam Undang-Undang Dasar juga menurut Cholil terkandung amanat menolak segala bentuk penjajahan.

"Tentu tinggal strateginya bahwa kita adalah membela kemerdekaan Palestina. Maka, kita ingin mendengar penjelasan dari Pak Presiden mengapa Indonesia bergabung?," ujarnya.

Sementara, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa di antara pembahasan antara Presiden Prabowo dengan ormas Islam, termasuk MUI adalah terkait dengan masuknya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian.

"Iya, saya kira Pak Presiden juga sudah memberikan penjelasan banyak juga kepada publik ya di media-media sudah banyak," kata Nasaruddin.

Menag mengatakan bahwa jajaran kementerian juga proaktif mengartikulasikan, memberikan terjemahan terhadap statemen Presiden di luar negeri, termasuk masuknya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian.

Ketika Presiden Prabowo menandatangani Board of Peace Charter di Davos pada 22 Januari 2026, langkah itu bukan sekadar agenda diplomatik rutin. Ia menempatkan Indonesia di simpul perdebatan yang lebih besar: bagaimana perdamaian kini didefinisikan, dilembagakan, dan dijalankan dalam politik internasional.

Di tengah krisis Gaza, perdamaian makin sering diperlakukan sebagai urusan pengelolaan transisi, koordinasi, stabilisasi, akses bantuan, serta rekonstruksi. Perdamaian tidak dijadikan sebagai proses politik yang menuntut perwakilan, pengakuan, dan legitimasi yang tumbuh dari bawah.

Selama puluhan tahun, setidaknya pada tataran formal, bahasa perdamaian dilekatkan pada prosedur multilateral: negosiasi panjang, kompromi melelahkan, serta mekanisme yang tampak lambat, tetapi dianggap penting karena menyediakan dasar penerimaan.

Kini pergeseran yang halus namun menentukan mulai tampak: perdamaian kian dibingkai sebagai persoalan tata kelola yang memerlukan pusat koordinasi, jalur keputusan yang ringkas, dan target kerja yang terukur. Board of Peace hadir dalam logika ini, sebagai format yang menjanjikan keteraturan dan efektivitas.

Bagi banyak pihak, tawaran tersebut terdengar menggoda. Arsitektur internasional dinilai tersendat: terlalu banyak aktor, terlalu banyak veto, terlalu berlapis prosedur. Dalam konteks itu, format yang kecil dan cepat tampak seperti jawaban: sebuah mekanisme yang, setidaknya dalam narasinya, mampu mengoordinasikan keamanan, rekonstruksi, akses kemanusiaan, dan administrasi pascakonflik. Pesannya terkesan sederhana: cukup dengan ambiguitas, kini saatnya menjalankan.

Akan tetapi, justru ketika perdamaian dipadatkan menjadi urusan koordinasi, satu pertanyaan lama kembali mengemuka, sekalipun banyak pihak berusaha menghindarinya: siapa yang memegang kendali atas masa transisi?

Sebab mengelola transisi, dalam praktik, tidak pernah netral. Ia berarti menentukan siapa yang diakui sebagai mitra bicara dan siapa yang dikeluarkan dari arena; siapa yang menguasai akses, akses bantuan, logistik, dan keamanan, dan siapa yang harus bergantung; serta siapa yang berhak menetapkan definisi stabilitas maupun ancaman. Definisi-definisi ini bukan detail teknis; tetapi adalah keputusan politik yang membentuk arah transisi itu sendiri.

Di sinilah Board of Peace relevan sebagai gejala dari hierarki baru: otoritas semakin sering dibangun bukan melalui kesepakatan luas, melainkan melalui klaim efektivitas. Formatnya ringkas dan terkonsentrasi: aktor lebih sedikit, jalur keputusan lebih pendek, koordinasi lebih cepat.

Terselip asumsi yang jarang diucapkan namun kerap bekerja: legitimasi akan mengikuti setelah keteraturan terpasang. Ini bukan gagasan baru, transisi yang dipandu dari luar kerap menjanjikannya.

Namun sejarah juga menyodorkan peringatan: legitimasi jarang hadir otomatis. Biasanya harus diraih melalui proses yang justru cenderung dipangkas oleh format yang terlalu cepat: ruang perantara, representasi, negosiasi sosial, serta waktu yang memadai untuk membangun penerimaan.

Lapisan kedua dari format semacam ini adalah pesona kompetensi. Transisi pascakonflik memang menuntut hal-hal konkret: sekolah, rumah sakit, listrik, air, gaji, infrastruktur, dan tata kelola bantuan. Pada titik ini, figur pengelola profesional tampak seperti jawaban rasional, efisien, seolah bebas kepentingan.

Tetapi di wilayah seperti Gaza, yang administratif jarang benar-benar administratif. Akses adalah kuasa. Keamanan adalah kuasa. Rekonstruksi adalah kuasa. Keputusan tentang prioritas pembangunan apa yang didahulukan, siapa penyedia, siapa pengawas akan membentuk struktur sosial-politik yang baru.

Karena itu, manajemen transisi sering kali menggeser pertarungan dari arena politik terbuka ke arena pengaturan. Politik tidak lenyap; ia berubah bentuk dan berpindah tempat. Dan ketika politik berpindah tempat, ia kerap menjadi kurang kasatmata tanpa menjadi kurang intens.

Dari sini pula dapat dipahami mengapa sebagian mitra Barat menunjukkan keraguan. Resistensi bukan semata soal tujuan akhir , melainkan soal bentuk otoritas yang diciptakan. Negara-negara yang sensitif terhadap preseden akan bertanya: jika model ini dipakai untuk Gaza hari ini, apakah ia akan menjadi pola bagi krisis lain besok? Begitu sebuah mekanisme baru memusatkan kendali, pertanyaan tentang batas mandat, akuntabilitas, dan keberlanjutan menjadi tak terelakkan.

Lalu mengapa Indonesia memilih ikut serta? Di sinilah paradoks yang kerap dialami negara-negara Global South: ketegangan antara norma dan posisi. Di satu sisi, Indonesia memiliki modal moral-politik yang kuat dalam isu Palestina, tertanam dalam sejarah diplomasi, identitas kebijakan luar negeri, serta sensitivitas publik domestik.

Di sisi lain, dalam tatanan internasional yang makin sering bergerak melalui kesepakatan segelintir pihak, berada di luar ruang keputusan dapat berarti kehilangan pengaruh justru ketika syarat-syarat material masa depan sedang ditetapkan.

Karena itu, bergabung dapat dibaca sebagai strategi kehadiran: jika meja itu ada, dan keputusan akan berjalan dengan atau tanpa Indonesia, lebih baik berada di dalam ruangan untuk menahan arah yang terlalu keras, mendorong rute yang lebih berkelanjutan, dan mempertahankan posisi resmi Indonesia mengenai solusi dua negara.

Strategi ini tidak identik dengan penyamaan sikap, tetapi tetap membawa biaya. Sebagian publik dapat menafsirkan partisipasi sebagai kompromi yang kelewat jauh, atau bahkan sebagai normalisasi tata kelola yang dikendalikan dari luar. Pada titik ini, kebijakan luar negeri bertemu politik domestik: setiap keterlibatan dalam transisi eksternal mudah memproduksi perdebatan internal, tentang konsistensi, kemandirian, dan siapa yang diuntungkan oleh format tersebut.

Pada akhirnya, pertanyaan penentu bukan hanya apakah Board of Peace dapat mempercepat rekonstruksi, melainkan apakah ia sanggup mengubah pengelolaan sementara menjadi jembatan menuju otoritas yang diterima secara politik.

Banyak transisi berhasil ketika pengaturan sementara benar-benar menjadi pengantar bagi representasi dan pengakuan; banyak pula yang gagal ketika pengaturan sementara berubah menjadi pengganti permanen bagi politik. Jika kita ingin memahami pilihan Jakarta, kita perlu melihat lebih jauh dari bahasa perdamaian.

Bukan karena bahasa itu tidak penting, melainkan karena perdamaian dalam politik dunia selalu juga merupakan pertarungan tentang siapa yang memutuskan, siapa yang mengendalikan akses, dan siapa yang menanggung biaya.

Indonesia masuk ke dalam format ini dengan beban sejarah dan tekanan publiknya sendiri; Amerika Serikat datang dengan keyakinan bahwa keteraturan dapat dipasang dari pusat kendali; sementara sebagian Eropa memandangnya dengan cemas karena khawatir pada preseden.

Begitulah transisi internasional biasanya bergerak: bukan sebagai jalan lurus menuju stabilitas, melainkan sebagai tarik-menarik antara efisiensi dan legitimasi, antara kehadiran dan reputasi, antara pengelolaan dan politik. Di dalam ketegangan itulah, bukan di dalam slogan apa pun, nasib “day after” akan ditentukan.

Justru karena Indonesia sudah memilih hadir, Jakarta perlu memastikan kehadiran itu tidak berhenti pada simbol partisipasi. Akan tetapi, diterjemahkan menjadi prinsip kerja yang tegas: perlindungan sipil, akses kemanusiaan yang transparan, serta jalur politik yang tidak menunda representasi tanpa batas.

Tanpa itu, format manajemen paling rapi sekalipun akan mudah berubah menjadi stabilitas administratif yang rapuh, dan Indonesia, alih-alih menjadi penyeimbang, berisiko menjadi pemberi legitimasi bagi hasil yang tidak ia kendalikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini Indonesia membuka peluang untuk bergabung dalam dewan perdamaian internasional yang bertujuan mempercepat proses perdamaian di Gaza.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/1/2026), menanggapi pertanyaan terkait keputusan Indonesia untuk bergabung dengan dewan perdamaian yang disebut-sebut diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo menjelaskan, hingga saat ini posisi Indonesia secara formal masih akan dicek lebih lanjut. Namun, secara prinsip, pemerintah memiliki kehendak untuk mempertimbangkan keterlibatan tersebut apabila Indonesia diminta secara resmi.

“Kita akan bergabung kalau memang diminta untuk bergabung. Untuk posisi formilnya apakah sudah atau belum, nanti kami cek. Tapi secara kehendak, tentunya Bapak Presiden akan mempertimbangkan untuk bergabung,” ujar Prasetyo.

Pemerintah menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam upaya perdamaian dunia, sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Menurutnya, pertimbangan utama Presiden Prabowo adalah tujuan dari pembentukan dewan tersebut, yakni mendorong dan mempercepat tercapainya perdamaian, khususnya di wilayah Gaza yang hingga kini masih dilanda konflik berkepanjangan.

“Yang paling penting kan tujuannya, yaitu mempercepat proses perdamaian di Gaza,” kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — China meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Jepang dengan menuding Tokyo berambisi untuk memiliki senjata nuklir. Tuduhan tersebut memperuncing ketegangan hubungan kedua negara di tengah meningkatnya rivalitas keamanan kawasan.

Dalam langkah yang terlihat terkoordinasi, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan China pada Kamis (8/1/2026) mengeluarkan pernyataan yang mengecam apa yang mereka sebut sebagai upaya remiliterisasi Jepang.

Pernyataan itu muncul bersamaan dengan terbitnya laporan setebal 29 halaman dari dua lembaga think tank utama China yang menuding langkah-langkah terbaru kekuatan sayap kanan di Jepang sebagai ancaman serius bagi perdamaian dunia.

Meski laporan tersebut tidak secara spesifik mendefinisikan kekuatan sayap kanan, Kementerian Luar Negeri China bersikap lebih tegas.

Juru bicara Mao Ning mengatakan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan sejumlah pejabat senior telah menunjukkan ambisi nuklir dengan mendorong revisi tiga prinsip non-nuklir, membahas kemungkinan pengenalan kapal selam bertenaga nuklir, serta menyerukan penguatan konsep extended deterrence.

“Langkah-langkah pihak Jepang ini merupakan tantangan serius terhadap rezim nonproliferasi nuklir internasional yang berbasis pada Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan tatanan internasional pascaperang, serta telah mendapat penolakan luas dari komunitas internasional dan masyarakat Jepang sendiri,” ujar Mao dalam konferensi pers yang dilansir dari Bloomberg, Jumat (9/1/2026)

Kantor Perdana Menteri Jepang belum memberikan tanggapan atas tudingan China tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi pada Jumat menegaskan bahwa klaim China tidak berdasar.

“Saya ingin menyatakan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar,” katanya.

Tiga prinsip non-nuklir Jepang merujuk pada komitmen lama Tokyo untuk tidak memiliki, memproduksi, maupun mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayahnya.

Takaichi menyatakan pemerintahannya tetap mematuhi prinsip tersebut, meski belum secara tegas memastikan apakah komitmen itu akan dipertahankan tanpa perubahan di tengah rencana perombakan strategi pertahanan nasional.

Di tengah kekhawatiran atas peningkatan kekuatan militer China dan potensi konflik di Taiwan, Jepang pada 2022 meluncurkan rencana penguatan pertahanan lima tahun senilai ¥43 triliun atau sekitar US$274 miliar. Program itu bertujuan menggandakan belanja pertahanan hingga setara 2% dari produk domestik bruto (PDB).

Takaichi mempercepat target tersebut ke tahun fiskal 2025, sementara Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi dilaporkan menyatakan perlunya diskusi mengenai pengembangan kapal selam bertenaga nuklir.

Hubungan kedua ekonomi terbesar di Asia itu memburuk sejak akhir tahun lalu, setelah Takaichi menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer dalam konflik Taiwan dapat menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.

Klasifikasi tersebut secara hukum dapat menjadi dasar bagi Jepang untuk mengerahkan militernya guna membantu negara sahabat.

Kementerian Pertahanan China juga menuduh Jepang secara terang-terangan mengekspor senjata mematikan dan bertindak berlawanan dengan sentimen internasional dengan mendorong kepemilikan senjata nuklir.

Meski para pemimpin Jepang berulang kali menegaskan tidak akan mengejar senjata nuklir, sejumlah pernyataan pejabat memicu spekulasi. Ketua riset keamanan partai berkuasa, Itsunori Onodera, mengatakan Jepang tidak seharusnya menghindari diskusi mengenai senjata nuklir, setelah muncul laporan bahwa seorang anggota parlemen menyampaikan pandangan pribadi yang mendukung kepemilikan senjata tersebut.

Dalam laporan berjudul Nuclear Ambitions of Japan’s Right-Wing Forces: A Serious Threat to World Peace, dua think tank China—China Arms Control and Disarmament Association serta China Institute of Nuclear Industry Strategy—menyebut Jepang telah memproduksi dan menimbun plutonium jauh melebihi kebutuhan aktual program nuklir sipilnya.

Jepang juga dinilai memiliki platform operasional yang mampu digunakan untuk mengirimkan senjata nuklir.

Laporan tersebut mendesak Takaichi untuk segera mengklarifikasi pernyataan berbahaya terkait isu nuklir dan meminta pemerintah Jepang secara ketat menahan para pejabatnya dari komentar yang tidak bertanggung jawab.

Beijing juga menuntut Tokyo untuk menegaskan kembali secara tegas komitmennya pada tiga prinsip non-nuklir dan mencantumkannya dalam seluruh dokumen kebijakan resmi yang relevan.

Selain itu, para penulis laporan menyerukan kepada Amerika Serikat agar tidak membiarkan wacana berbahaya Jepang, menahan ambisi nuklir Tokyo, menghentikan kebijakan extended deterrence terhadap Jepang, serta menolak segala bentuk pengaturan berbagi senjata nuklir dengan negara Asia tersebut.