Presiden Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing (WNA) menjadi pejabat di badan usaha milik negara (BUMN).

Ia mengaku telah mengubah aturan yang memperbolehkan ekspatriat memimpin perusahaan pelat merah.

"Dan saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita," kata Prabowo saat berdiskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10) malam .

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan kebijakan Prabowo itu sudah diatur dalam undang-undang. Meski tak menyebut rincian aturannya, Prasetyo berkata Undang-Undang BUMN terbaru sudah mencantumkan aturan WNA boleh menjadi pejabat BUMN.

"Ada di UU BUMN," kata Prasetyo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Jumat (17/10).

Lantas apakah WNA menjadi bos BUMN sesuai dengan aturan?

Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai belum ada aturan jelas yang menyebut WNA bisa menjadi pemimpin BUMN.

Syarat direksi BUMN diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Beleid itu mensyaratkan calon direksi BUMN , baik perseroan maupun perum, harus merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Meski demikian, ada ayat baru di UU BUMN yang mengatur syarat untuk calon anggota direksi BUMN bisa diatur lain oleh Badan Pengaturan BUMN. Pasal ini sebelumnya tak ada dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

"Pasal 15A ayat (3) bisa jadi jalan keluarnya. Harus segera keluar aturan lanjutan mengatur soal ini," kata Toto pada CNNIndonesia.com, Jumat (17/10).

"Artinya, BP BUMN harus segera bikin regulasi yang memungkinkan WNA atau ekspatriat bisa bekerja di BUMN," sambungnya.

Senada, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan tidak ada aturan pasti yang memperbolehkan WNA jadi bos BUMN. Ia mengatakan dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 sudah ditegaskan direksi BUMN harus WNI.

"Berdiri rambu hukum yang jelas: UU 1/2025 tetap mensyaratkan direksi dan komisaris BUMN berstatus WNI. Artinya, wacana pemimpin ekspatriat harus tunduk pada kerangka legal ini," katanya.

Lebih lanjut, ia menilai merekrut profesional asing bukan obat mujarab bagi persoalan BUMN. Akar masalahnya terletak pada tata kelola yang lemah, mandat ganda yang membebani kinerja komersial, dan disiplin pemilik yang belum konsisten.

"Selama fungsi pemilik tidak tegas, dewan tidak benar-benar profesional, dan kontrak kinerja tidak mengikat, siapa pun yang memimpin akan terseret ke pola lama," katanya.

Istana buka suara soal alas hukum yang membolehkan warga negara asing (WNA) menjadi pemimpin di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut aturan mengenai WNA boleh memimpin BUMN diatur dalam UU BUMN. Beberapa waktu lalu, DPR melalui rapat paripurna mengesahkan RUU perubahan keempat UU BUMN.

"Ada di UU BUMN," kata Prasetyo di Kemenko PM, Jakarta, Jumat (17/10).

Meski begitu, ia tak merinci pasal berapa yang ia maksud dalam UU BUMN tersebut.

Ia mengatakan Indonesia tak boleh menutup diri jika ada WNA yang dinilai mumpuni dan dapat membawa kesuksesan bagi BUMN. Meski begitu, pemerintah juga tak menutup kemungkinan bagi WNI yang mumpuni. Prasetyo menekankan kesempatan antara WNI dengan WNA itu sama, dan pemerintah tak menyoal itu.

"Kalau WNI mampu ya kita dorong, kalau kemudian kita merasa untuk sementara waktu kita membutuhkan skill dan kompetensi dari seseorang yang kebetulan dia WNA, why not juga, kan gitu," ucapnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah membutuhkan sosok terbaik untuk memimpin BUMN di Indonesia, khususnya di sektor-sektor strategis. Ia pun tak menutup kemungkinan WNA dengan kompetensi terbaik memimpin BUMN ke depan.

"Kemudian juga pasti kita banyak membutuhkan di industri mineral, perminyakan itu pasti kita butuh, sektor-sektor strategis pasti kita butuh, dan kita enggak boleh menutup diri, kita harus membuka diri untuk memacu kita juga semua supaya menjadi lebih produktif lagi," ujarnya.

Prabowo sebelumnya mengaku telah mengubah aturan yang kini memperbolehkan ekspatriat menjadi pimpinan di BUMN.

Ia mengaku telah menginstruksikan manajemen BPI Danantara untuk menjalankan bisnisnya dengan standar internasional.

"Dan saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita," kata Prabowo saat berdiskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10) malam WIB.

Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan warga negara asing (WNA) menjadi pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia mengaku sudah mengubah aturan mengenai penunjukan bus BUMN. Namun, ia tak menjelaskan rinci aturan mana yang dimaksud.

"Dan saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita," kata Prabowo saat berdiskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10).

Prabowo memerintahkan Danantara untuk menjalankan bisnis BUMN dengan standar internasional. Ia berharap Danantara bisa mendapatkan talenta-talenta terbaik untuk mengurus BUMN.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Patria Sjahrir mengatakan kebijakan Prabowo itu telah dituang ke dalam revisi Undang-Undang BUMN.

Ia berkata langkah itu ditempuh agar BUMN-BUMN Indonesia bisa mencapai skala internasional.

"Karena keinginannya adalah membawa BUMN-BUMN kita juga menjadi globalchampion untuk sebagian-sebagian besarnya. Jadi ya, dengan itu memang memerlukan human capital yang baik," ucapnya.

Pandu mengatakan Danantara tak serta-merta merombak semua pejabat BUMN menggunakan talenta asing. Ia berkata WNA menjadi opsi terakhir.

"Ya, kita bakal kasih masukannya, tapi kita tetap cari fokus putra-putri Indonesia yang terbaik, diaspora, baru nantinya (dari luar negeri)," ujar Pandu.

Salah satu BUMN yang telah menempuh langkah itu adalah Garuda Indonesia. Maskapai milik negara itu menunjuk dua orang WNA sebagai direktur.

Pertama, Neil Raymond Nills yang ditunjuk sebagai Direktur Transformasi Garuda Indonesia. Ia punya rekam jejak di penerbangan selama 25 tahun, termasuk menjabat Chief Operation Officer (COO) Air Italy.

Ada pula Balagopal Kunduvara, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia. Kunduvara juga memiliki rekam jejak 25 tahun di Singapore Airllines.

Jakarta, CNBC Indonesia - Chairman dan Editor in Chief Forbes Media Steve Forbes, berbincang dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sebuah dialog terbuka yang membahas perjalanan hidup, kebijakan ekonomi, dan upaya Indonesia mendorong perdamaian dunia. Steve menyampaikan pandangannya tentang kepemimpinan Prabowo dan menyorot perannya untuk perdamaian di Gaza.

Steve juga menyorot pidato Prabowo di PBB yang dinilainya sangat berani, tentang bahwa Israel harus mengakui Palestina, dan sebaliknya

"Beberapa orang mengkritik Anda karena hal itu, tetapi hal itu justru menunjukkan jenis kepemimpinan tegas dan visioner yang dibutuhkan dunia saat ini," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (16/10/2025).

Menurutnya Prabowo berhasil menyediakan es bagi para nelayan atau berupaya membawa perdamaian di wilayah yang bergejolak, Indonesia memiliki seorang pemimpin yang sangat kuat.

"Saya bersyukur untuk itu," ujar Steve menyambung.

Dalam dialog itu Prabowo sempat menyorot keberhasilan program Kampung Nelayan.

"Banyak desa nelayan tidak punya dermaga, tidak punya es. Jadi kami bangun dermaga, kami bantu dengan fasilitas produksi es kecil. Setelah satu setengah sampai dua tahun, pendapatan mereka naik seratus persen. Saya sendiri terkejut," ujarnya.

Prabowo juga menjelaskan asal mula program Makan Bergizi Gratis dan pengalaman melihat langsung anak-anak di desa yang mengalami kekurangan gizi.

"Setiap kali saya datang ke desa, saya melihat anak-anak kecil menyambut saya. Mereka berdiri, melambai, dan saya ajak bicara. Saya tanya umur mereka, dan sering kali saya terkejut. Anak laki-laki yang saya kira baru berusia empat tahun ternyata sepuluh tahun. Anak perempuan yang saya kira lima tahun ternyata sebelas tahun. Saya melihat langsung stunting, kekurangan gizi, dan kemiskinan dengan mata kepala sendiri," kata Prabowo.

"Sulit bagi orang-orang di kalangan elite untuk memahami bahwa ada anak-anak yang hanya makan nasi dengan garam."

Prabowo menyebut program MBG kini telah berjalan secara luas dengan 11.900 dapur yang memberi makan 35,4 juta anak dan ibu hamil setiap hari. Jumlah itu setara dengan tujuh Singapura.

Meski demikian Prabowo mengakui kendala yang terjadi pada pelaksanaan program itu yaitu kasus keracunan makanan. "Bahkan satu kasus pun tidak bisa diterima," ujarnya.

"Kami bertekad membuatnya sedekat mungkin dengan nol kesalahan."

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai peluang perdamaian di Timur Tengah serta posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas global.

Hal itu ia ungkapkan saat berdialog dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, dalam agenda “Pertemuan Pikiran” pada rangkaian Forbes Global CEO Conference bertajuk “The World Pivot” yang digelar di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

Dalam sesi penutup dialog yang berlangsung santai namun mendalam itu, Steve Forbes menyinggung berbagai isu global mulai dari upaya pemberantasan korupsi hingga dinamika geopolitik.

Dia kemudian menanyakan kesan Prabowo atas lawatannya ke Republik Arab Mesir, di mana Prabowo menghadiri pertemuan penting yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait kesepakatan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa momentum yang ia saksikan di Mesir memberikan harapan baru bagi perdamaian dunia, terutama di kawasan yang selama puluhan tahun dilanda konflik.

“Itu sangat menarik. Saya merasa ada kesadaran bahwa kita berada di momen bersejarah. Masih banyak yang harus dilakukan, jalan masih panjang, dan apa pun bisa terjadi. Tapi kami semua merasa kali ini ada harapan,” ujar Prabowo.

Dia menjelaskan bahwa saat Sidang Majelis Umum PBB di New York, Presiden Trump mengundang delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, untuk mendiskusikan rancangan rencana perdamaian tersebut.

“Presiden Trump memanggil delapan negara, termasuk Indonesia. Kami melihat rencananya, kami berdiskusi, dan itu memberi kami harapan. Beberapa pemimpin Arab bahkan mengatakan, ‘Kami bisa menerima rencana ini. Kami suka, karena memberi harapan,’” tutur Prabowo.

Menurutnya, Amerika Serikat (AS) telah berhasil meyakinkan pihak Israel untuk menyetujui langkah gencatan senjata.

“Sekarang sudah ada gencatan senjata. Bantuan kemanusiaan mulai masuk. Beberapa sandera sudah dibebaskan. Ada juga jenazah yang akan dipulangkan. Jadi, saya melihat masih ada harapan bahwa proses ini bisa berhasil,” jelas Prabowo.

Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap berkontribusi secara aktif dalam upaya menjaga perdamaian, termasuk dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian jika diperlukan.

“Indonesia tetap bersedia menjadi bagian dari proses itu. Jika mereka membutuhkan pasukan penjaga perdamaian, kami siap mengirimkan,” ucapnya.

Prabowo menutup dengan menyatakan optimismenya terhadap masa depan proses perdamaian ini, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang menitikberatkan pada kerja sama dan kemanusiaan.

“Saya pribadi optimistis. Saya berharap ini bisa berjalan baik. Indonesia akan terus mendukung segala upaya yang membawa perdamaian,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa dalam bidang diplomasi, Presiden Prabowo secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan dan perdamaian Palestina di berbagai forum internasional.

Sikap tegas ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan.

“Yang pertama adalah diplomasi. Beliau selalu memberikan pidato dalam forum-forum besar internasional, yang kedua lewat aksi nyata, sejak beliau Menhan hingga sekarang," ujar Teddy

Menurutnya, kehadiran Indonesia dalam forum tersebut mencerminkan semakin besarnya penghormatan dan pengakuan dunia terhadap posisi Indonesia di tingkat global.

“Ini adalah momentum yang sangat besar, hari yang istimewa. Jadi Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo tidak hanya menjadi penonton, tapi kita di sini turut serta menjadi salah satu penentu dan salah satu pencetak sejarah dalam perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina,” imbuhnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto berdialog dengan CEO Forbes Steve Forbes dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 di The St. Regist, Jakarta, Rabu (15/10) malam.

Prabowo mengungkapkan akan memangkas jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 200.

Selain itu, Prabowo juga meminta agar BUMN dikelola dengan standar internasional. Ia pun memerintahkan Danantara Indonesia mencari talenta terbaik untuk mengelola perusahaan pelat merah.

Prabowo menyebut kini pemerintah telah merubah regulasi agar ekspatriat alias warga asing turut menjadi pemimpin perusahaan BUMN.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) buka suara soal warga negara asing (WNA) bisa memimpin BUMN seperti yang disebut Presiden Prabowo Subianto.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Patria Sjahrir mengatakan hal tersebut memang diatur dalam revisi Undang-Undang BUMN.

"Jadi tadi soal itu memang salah satunya sudah ada revisi Undang-Undang BUMN yang baru. Kita tadi keinginan Bapak (Prabowo Subianto) adalah memang kita ingin ada pemimpin yang ada di BUMN-BUMN itu yang memang berskala internasional," ujar Pandu saat ditemui di St. Regis, Jakarta Selatan, dilansir detikfinance, Rabu (15/10).

Pandu mengatakan pemerintah memang berupaya menjadikan BUMN sebagai pemain global di berbagai sektor strategis. Untuk menuju ke sana, Pandu menilai memang dibutuhkan talenta-talenta terbaik, termasuk dari internasional.

"Karena keinginannya adalah membawa BUMN-BUMN kita juga menjadi globalchampion untuk sebagian-sebagian besarnya. Jadi ya, dengan itu memang memerlukan humancapital yang baik," katanya.

Kendati demikian, Pandu menegaskan prioritas utama tetap diberikan kepada talenta-talenta dalam negeri. Setelah itu, pihaknya akan mempertimbangkan diaspora sebelum mencari talenta dari negara lain.

Ia pun memastikan Danantara tetap terlibat dalam memilih kandidat pemimpin BUMN.

"Ya, kita bakal kasih masukannya. Tapi kita tetap cari fokus putra-putri Indonesia yang terbaik, diaspora, baru nantinya (dari luar negeri)," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan telah mengubah aturan yang memperbolehkan warga negara asing (WNA) menjadi pimpinan di BUMN.

"Dan saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita," kata Prabowo saat berdiskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10) malam.

Prabowo mengaku telah menginstruksikan manajemen BPI Danantara untuk menjalankan bisnisnya dengan standar internasional.

"Kalian bisa cari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik," ujar Prabowo.

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing (WNA) bisa memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, pemerintahannya telah mengubah aturan yang memperbolehkan ekspatriat menjadi pimpinan di BUMN.

"Dan saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita," kata Prabowo saat berdiskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10) malam WIB.

Prabowo mengaku telah menginstruksikan manajemen BPI Danantara untuk menjalankan bisnisnya dengan standar internasional.

"Kalian bisa cari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik," ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga mengaku telah menginstruksikan pimpinan Danantara untuk melakukan langkah rasional ke depan.

Prabowo juga menyebut telah menginstruksikan untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar seribu hanya menjadi sekitar 200 BUMN.

Ia berharap langkah pemangkasan itu akan meningkatkan pendapatan dari BUMN di Indonesia.

"Dan menjalankannya dengan standar internasional. Saya pun yakin itu akan meningkatkan pendapatan sekitar satu atau dua persen, harus meningkat," ucap politikus Partai Gerindra itu.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah suasana serius Forbes Global CEO Conference bertajuk “The World Pivot” di Hotel St. Regis Jakarta, Rabu (15/10), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sukses mencairkan ruangan penuh tokoh dunia dengan selera humornya yang khas.

Saat berdialog dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, Prabowo berbagi kisah ringan yang membuat para peserta konferensi terpingkal.

Percakapan tersebut bermula ketika Steve Forbes memuji sisi humor Presiden Prabowo dan menanyakan kisahnya “kuliah” di Harvard. Dengan gaya santai, Prabowo menuturkan pengalaman lucu yang pernah dialaminya di sebuah resepsi diplomatik di Jakarta.

“Saya tahu bahwa komunitas Anglo-Saxon biasanya sangat terkesan dengan nama Oxford dan Cambridge. Sementara orang-orang Amerika lebih terkesan dengan Harvard, MIT, Princeton, atau Cornell. Saya paham itu,” kata Prabowo sambil tersenyum

Dia kemudian bercerita tentang satu acara resmi perayaan ulang tahun Ratu Inggris yang pernah ia hadiri bersama salah satu wakil ketua partainya yang merupakan lulusan London School of Economics (LSE).

“Semua diplomat muda Inggris langsung mengerubungi dia dan tidak memperhatikan saya sama sekali. Jadi saya ingin sedikit perhatian, lalu saya bilang, ‘Saya juga lulusan Oxford.’ Mereka langsung bertanya, ‘Oh ya? College mana?’ Saya jawab, ‘Saya ke tokonya, ke Oxford Bookstore,’ begitu,” tutur Prabowo disambut tawa hadirin.

Cerita belum berhenti di situ. Prabowo melanjutkan kisah serupa yang baru saja terjadi beberapa menit sebelum dialog dimulai.

“Tadi juga saya bertemu dua orang alumni Harvard, mereka bangga sekali. Saya tidak mau kalah, jadi saya bilang, ‘Saya juga pernah ke Harvard.’ Mereka tanya, ‘Oh ya? College mana?’ Saya jawab, ‘Ke tokonya, Harvard Bookstore.’ Itu selalu berhasil,” ujar Prabowo.

Suasana ruangan pun pecah oleh tawa dan tepuk tangan para peserta konferensi, termasuk para CEO dan pemimpin global yang hadir. Bahkan Steve Forbes ikut tertawa lepas.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berbagi kisah masa kecil dan perjalanan pendidikannya di luar negeri saat berdialog dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, dalam agenda “Pertemuan Pikiran” yang menjadi bagian dari Forbes Global CEO Conference bertajuk “The World Pivot” di Hotel St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Dalam suasana santai itu, Steve Forbes membuka percakapan dengan menyinggung latar belakang unik Presiden Prabowo yang menempuh pendidikan dasar hingga menengah di berbagai negara.

“Saya bisa mengatakan ini karena Anda terlihat muda bagi saya. Tapi latar belakang Anda luar biasa. Anda menempuh pendidikan di berbagai sekolah, dari orientasi Inggris hingga Amerika, di beberapa negara termasuk Swiss,” ujar Forbes disambut tawa para hadirin.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Ke-8 RI itu dengan nada reflektif menceritakan bahwa masa kecilnya banyak diwarnai perpindahan negara karena mengikuti sang ayah, Soemitro Djojohadikusumo, yang saat itu hidup dalam pengasingan politik.

“Ya, saya mengikuti ayah saya, tentu saja. Saat itu ayah saya berada dalam pengasingan. Beliau merupakan oposisi dari Presiden Soekarno, yang sedang berkuasa waktu itu. Karena alasan politik, ayah saya meninggalkan Indonesia dan kami ikut bersama beliau,” ungkap Prabowo.

Prabowo menuturkan, kehidupan keluarganya yang berpindah-pindah membuatnya merasakan berbagai sistem pendidikan internasional.

“Setiap dua tahun kami berpindah ke negara baru. Kami sempat tinggal di beberapa negara, termasuk Inggris dan Swiss,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, dia menambahkan, kepulangannya ke Indonesia terjadi pada tahun 1968, bertepatan dengan perubahan besar di Tanah Air.

“Akhirnya pada 1968 saya kembali ke Indonesia. Saat itu terjadi perubahan politik besar. Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto, dan ayah saya dipanggil kembali oleh Presiden Soeharto untuk bergabung di pemerintahan. Sejak saat itu, saya kembali menetap di Indonesia,” tuturnya.

Momen dialog antara Prabowo dan Steve Forbes ini menjadi salah satu segmen menarik dalam konferensi internasional yang dihadiri oleh para CEO, pemimpin bisnis, dan tokoh dunia.

Selain membahas isu ekonomi global dan arah geopolitik baru, sesi tersebut juga menyingkap sisi personal Presiden Prabowo yang jarang diungkap ke publik.

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya telah mengubah aturan yang memperbolehkan ekspatriat menjadi pimpinan di BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

"Dan saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita," kata Prabowo saat berdiskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10) malam WIB.

Prabowo mengaku telah menginstruksikan manajemen BPI Danantara untuk menjalankan bisnisnya dengan standar internasional.

"Kalian bisa cari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik," ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga mengaku telah menginstruksikan pimpinan Danantara untuk melakukan langkah rasional ke depan.

Prabowo juga menyebut telah menginstruksikan untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar seribu hanya menjadi sekitar 200 BUMN.

Dia berharap langkah pemangkasan itu akan meningkatkan pendapatan dari BUMN di Indonesia.

"Dan menjalankannya dengan standar internasional. Saya pun yakin itu akan meningkatkan pendapatan sekitar satu atau dua persen, harus meningkat," ucap politisi Partai Gerindra ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto optimistis bahwa dalam masa pemerintahannya realisasi target pertumbuhan ekonomi hingga 8% bisa dicapai dalam waktu dekat.

Hal ini diungkapkan Prabowo saat menghadiri agenda "Pertemuan Pikiran" dalam rangkaian Forbes Global CEO Conference bertajuk The World Pivot di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Dalam sesi dialog dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, Presiden Prabowo berbicara saat ditanya Steve terkait dengan peluang tercapainya target ekonomi 8%. Kepala negara pun menyatakan hal itu sangat mungkin bisa dicapai.

Menurutnya, terdapat beberapa program yang membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat yang secara langsung akan memutar roda ekonomi serta membuat masyarakat mendapatkan perbaikan pendapatan dan pada akhirnya ekonomi berputar karena masyarakat mau mengeluarkan uang.

Dia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mampu menciptakan 1,5 juta lapangan kerja secara langsung. Hitungannya, ada 30.000 dapur umum MBG saat ini di seluruh Indonesia, satu dapur umum membutuhkan 50 orang yang bekerja.

Oleh sebab itu, Prabowo menekankan bahwa setidaknya 1,5 juta orang yang bekerja dari program prioritasnya yang sudah mulai berjalan sejak Januari 2025 itu.

"Saya pikir 8% sangat mungkin tercapai. Seperti yang telah saya sebutkan, misalnya, bahkan dengan program Makan Gratis ini, kita menciptakan 1,5 juta lapangan kerja secara langsung. Secara langsung," imbuhnya.

Menurutnya, beberapa ahli ekonomi mengatakan setiap pertumbuhan 1% pada perekonomian Indonesia dapat menciptakan 400.000 lapangan kerja. Baginya, dari 1,5 juta lapangan kerja yang dibuka dari MBG saja, artinya seharusnya sudah ada 3% pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

"Jadi para ahli ekonomi mengatakan kepada saya bahwa pertumbuhan 1% akan menciptakan 400.000 lapangan kerja. Nah, kita sudah menciptakan 1,5 juta lapangan kerja. Itu 3%," tandasnya.

Bukan hanya lapangan kerja, masih dari program MBG, Prabowo memperkirakan ada sekitar 15 wirausahawan lokal yang terbentuk untuk satu dapur. Mulai dari pemasok telur, daging, sayuran, dan berbagai bahan baku makanan lainnya. Artinya, masih banyak lapangan kerja yang masih bisa terbuka.

"Dan masing-masing dari 15 vendor atau pemasok ini akan memiliki setidaknya 5, 10, atau 15 pekerja," ucapnya.

Tak hanya itu, dia menekankan bahwa apabila jutaan orang yang mendapatkan pekerjaan lalu mendapatkan pendapatan. Maka, pergerakan ekonomi akan terdistribusi untuk perekonomian di dalam negeri, misalnya saja seseorang karena mendapat pendapatan akan membeli kebutuhan sandang dan pangan.

"Dan jika orang-orang ini punya uang, apa yang mereka lakukan? Mereka akan membeli sepatu, pakaian. Mereka ingin memperbaiki rumah mereka. Mereka ingin masing-masing membeli, mungkin sepeda motor, televisi. Jadi saya pikir beginilah caranya," katanya.

Prabowo menilai bahwa dengan beberapa contoh tersebut, maka Indonesia telah memiliki peluang dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi tersebut. Apalagi, dia menekankan bahwa tak banyak negara yang bisa tumbuh sampai 5% ekonominya.

"Saya rasa, tidak banyak negara di dunia saat ini yang menikmati hal ini, bahkan sekarang kita tumbuh 5% per tahun. Maksud saya, banyak negara lain bahkan tidak tumbuh sama sekali. Anda tahu, 1%, 2%. Bahkan saya baru saja datang dari Sharm El-Sheikh. Saya bertemu dengan semua pemimpin, dan mereka bertukar catatan. Dan banyak negara sedang berjuang dengan energi dan sebagainya," pungkas Prabowo.