Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump menggelar pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping pada hari ini, Kamis (14/5/2026), di Beijing, China. Dalam pertemuan itu, sejumlah isu dibahas mulai dari Taiwan hingga Selat Hormuz.

Dilansir dari CNBC, Trump tiba di Beijing pada Rabu (13/5/2026) disambut Wakil Presiden China Han Zheng. Kemudian, Trump menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dengan Xi Jinping di Beijing pada hari ini, Kamis (14/5/2026).

Trump telah berpartisipasi dalam upacara penyambutan dan mengadakan pertemuan bilateral dengan Xi Jinping. Kemudian, Trump mengunjungi Kuil Surga yang bersejarah dan menghadiri jamuan makan kenegaraan.

Trump kemudian dijadwalkan meninggalkan China pada esok hari, Jumat (15/5/2026) setelah minum teh dan makan siang dengan Xi Jinping.

Senator Steve Daines yang juga turut melakukan perjalanan ke China bersama delegasi kongres mengatakan bahwa terdapat kepentingan kedua pemimpin untuk menjaga hubungan tetap stabil. Selain itu, pertemuan keduanya sebagai upaya untuk meredakan ketegangan, bukan memutuskan hubungan.

"Kami berharap melihat beberapa kesepakatan perdagangan yang dihasilkan, saya pikir itu akan terkait dengan Boeing, daging sapi, dan kacang-kacangan," kata Daines dilansir dari CNBC pada Kamis (14/5/2026).

Adapun, dalam pertemuan Trump dengan Xi Jinping tersebut, terdapat sejumlah isu yang dibahas:

Saat Xi Singgung Thucydides Trap

Dalam pertemuan dengan Trump, Xi Jinping membuka pembahasan dengan adanya kekhawatiran prospek perang di masa depan antara AS dan China.

“Seluruh dunia menyaksikan pertemuan kita,” kata Xi dilansir dari New York Post.

Menurut Xi, saat ini transformasi yang belum pernah terjadi dalam satu abad sedang dipercepat di seluruh dunia. Situasi internasional pun bersifat dinamis dan bergejolak. Dunia pun menurutnya telah sampai di persimpangan jalan baru.

“Bisakah China dan Amerika Serikat mengatasi Thucydides Trap dan menciptakan paradigma baru hubungan antar negara besar? Bisakah kita menghadapi tantangan global bersama dan memberikan lebih banyak stabilitas bagi dunia? Bisakah kita, demi kesejahteraan kedua bangsa kita dan masa depan umat manusia, membangun masa depan yang lebih cerah bersama untuk hubungan bilateral kita?" kata Xi.

Xi merujuk pada konsep geopolitik yang dikenal sebagai Thucydides Trap, atau risiko yang muncul ketika kekuatan yang sedang berkembang menantang kekuatan yang lebih kuat dan mapan.

Konsep tersebut dicetuskan oleh profesor Harvard Graham Allison, setidaknya sejak 2014. Konsep itu dinamai mengacu sejarawan Yunani kuno Thucydides yang menulis bahwa kebangkitan Athena menempatkan Sparta pada posisi defensif sedemikian rupa sehingga perang tidak dapat dihindari.

Trump yang berbicara setelah Xi tidak secara spesifik menanggapi pernyataan Xi. Namun, Trump memprediksi hubungan antara China dan AS akan lebih baik dari sebelumnya.

“Suatu kehormatan berada bersama Anda. Suatu kehormatan menjadi teman Anda. Saya sangat menantikan diskusi kita. Ini diskusi besar. Ada yang mengatakan, ini mungkin pertemuan puncak terbesar yang pernah ada," kata Trump.

Persoalan Taiwan Dinilai Penting

Dilansir BBC, pada pertemuan bilateral itu, Xi mengatakan kepada Trump bahwa Taiwan adalah isu terpenting dalam hubungan mereka, mengacu media pemerintah China. Xi memperingatkan bahwa jika isu Taiwan tidak ditangani dengan benar, akan terjadi bentrokan dan bahkan konflik, yang membahayakan seluruh hubungan kedua negara.

Xi juga mengangkat isu kemerdekaan Taiwan memperingatkan bahwa AS harus berhati-hati ekstra dalam urusan Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

China mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai bagian dari wilayahnya. Akan tetapi, pulau itu menganggap dirinya sebagai entitas yang berbeda.

AS memiliki hubungan formal dengan Beijing, bukan Taiwan. AS telah menempuh jalan diplomatik yang sulit selama beberapa dekade. Namun, AS tetap menjadi sekutu kuat Taiwan dan merupakan pemasok senjata terbesar bagi pulau tersebut.

Di sisi AS, tidak ada indikasi Trump membicarakan Taiwan selama pertemuannya dengan Xi Jinping. Namun pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Taiwan akan menjadi topik pembicaraan di KTT, dengan tujuan mencegah isu tersebut menjadi sumber ketegangan antara AS dan China.

Isu Tarif

Untuk isu tarif dan perang dagang, kedua belah pihak masih akan memiliki banyak hal untuk dibicarakan, karena solusi permanen masih sulit dicapai.

Trump diperkirakan akan mendorong peningkatan pembelian barang-barang dari industri-industri vital AS oleh China, termasuk kedelai dan suku cadang pesawat terbang.

Beijing berada dalam posisi yang kuat, dengan tingkat ekspor yang mencapai rekor, tetapi tetap membutuhkan pasar konsumen AS.

Selain itu, Xi menekan AS untuk menghentikan penyelidikan perdagangan yang baru-baru ini diumumkan terkait praktik bisnis yang tidak adil.

Pembicaraan Perihal AI

Dilansir dari CNBC, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa AS dapat berbicara dengan China tentang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebab, saat ini kedua negara berada di posisi terdepan.

"Kedua negara adidaya AI akan mulai berbicara. Kita akan menetapkan protokol tentang bagaimana kita melanjutkan praktik terbaik untuk AI guna memastikan aktor non-negara tidak mendapatkan kendali atas model-model ini," kata Bessent.

Soal Selat Hormuz

Trump sebenarnya telah bersikeras bahwa ia tidak membutuhkan bantuan China untuk mengakhiri konflik dengan Iran. Namun, dia tetap dinilai akan mendorong Beijing untuk meyakinkan Teheran dalam membuat kesepakatan.

China sendiri sangat ingin perang berakhir dan mencoba untuk turun tangan secara diam-diam sebagai penengah.

Di sisi lain, dilansir dari Anadolu, kedua negara sepakat bahwa Selat Hormuz yang terdampak perang Iran dengan AS harus tetap terbuka.

“Kedua pihak sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk mendukung arus energi bebas. Presiden Xi juga menegaskan penentangan China terhadap militerisasi Selat dan setiap upaya untuk mengenakan biaya atas penggunaannya, dan beliau menyatakan minat untuk membeli lebih banyak minyak Amerika untuk mengurangi ketergantungan China pada Selat Hormuz di masa mendatang,” kata Gedung Putih dilansir Anadolu.

Hadirnya Deretan CEO Top Global

Adapun, dilansir dari Al Jazeera, dalam pertemuan dengan Xi Jinping, Trump membawa deretan pengusaha besar AS, mulai dari CEO Tesla Elon Musk hingga CEO Apple Tim Cook. Selain itu, CEO Nvidia Jensen Huang serta CEO BlackRock Larry Fink pun turut serta.

Setibanya di Beijing pada kemarin, Trump memperkenalkan rombongan tersebut dengan mengatakan kepada Xi bahwa mereka semua adalah perwakilan terhormat dari komunitas bisnis AS. Trump juga mengatakan mereka menghormati dan menghargai China.

Trump juga menjelaskan bahwa AS berharap dapat melakukan lebih banyak bisnis di China.

Sementara, Xi Jinping menanggapi dengan menyambut akan adanya lebih banyak kerja sama yang saling menguntungkan dan meyakinkan mereka bahwa perusahaan-perusahaan AS akan memiliki prospek yang lebih luas di China.

Berikut daftar deretan pengusaha AS yang diajak Trump ke China:

• Tim Cook (CEO Apple)
• Larry Fink (CEO BlackRock)
• Stephen Schwarzman (CEO Blackstone)
• Kelly Ortberg (CEO Boeing)
• Brian Sikes (CEO Cargill)
• Jane Fraser (CEO Citi)
• Jim Anderson (CEO Coherent)
• Larry Culp (CEO GE Aerospace)
• David Solomon (CEO Goldman Sachs)
• Jacob Thaysen (CEO Illumina)
• Michael Miebach (CEO Mastercard)
• Dina Powell McCormick (President and Vice Chairman Meta)
• Sanjay Mehrotra (CEO Micron)
• Jensen Huang (CEO Nvidia)
• Cristiano Amon (CEO Qualcomm)
• Elon Musk (CEO Tesla)
• Ryan McInerney (CEO Visa)

Bisnis.com, JAKARTA - Pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping pada 14–15 Mei 2026 di Beijing dibutuhkan bukan karena kedua negara saling percaya, melainkan karena biaya dan risiko konflik sudah terlalu tinggi.

Setelah berbulan-bulan hubungan AS-RRT kembali dibayangi tarif, pembatasan teknologi, ketegangan rantai pasok, dan isu geopolitik, kedua pemimpin memiliki kepentingan yang sama untuk mencegah hubungan bilateral bergerak ke arah konfrontasi terbuka.

Hubungan ekonomi menjadi jalur yang paling mungkin menghasilkan kesepakatan. AS membutuhkan hasil konkret yang dapat ditunjukkan kepada publik: tarif yang lebih terkendali, pembelian produk AS, stabilitas harga, dan kepastian bagi pasar.

Sebaliknya, RRT membutuhkan prediktabilitas agar hubungan dagang tidak terus-menerus berubah menjadi instrumen tekanan politik. Bagi Beijing, stabilitas perdagangan penting bukan hanya untuk hubungan eksternal, tetapi juga untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

Menariknya, persiapan utama KTT ini tidak hanya bertumpu pada jalur diplomasi luar negeri tradisional. Jalur ekonomi justru tampak menjadi kanal pra-negosiasi utama. Menteri Keuangan AS Scott Bessent bersama USTR Jamieson Greer dalam rangkaian komunikasi ekonomi sebelumnya — berinteraksi langsung dengan Wakil Perdana Menteri RRT He Lifeng.

He dijadwalkan memimpin delegasi RRT untuk pembicaraan ekonomi dan perdagangan dengan pihak AS di Korea Selatan pada 12–13 Mei, tepat sebelum KTT Beijing. Ini menunjukkan bahwa inti pertemuan kemungkinan besar bukan rekonsiliasi strategis, melainkan paket transaksional ekonomi: tarif, akses pasar, logam tanah jarang, pembelian komoditas, stabilitas rantai pasok, serta sebagian aturan terkait teknologi dan AI.

AS tidak ingin inflasi, guncangan pasar keuangan, dan rantai pasok kembali terganggu. RRT juga membutuhkan kepastian perdagangan, akses teknologi yang lebih terprediksi, dan stabilitas ekonomi dalam negeri.

Karena itu, kedua pihak memiliki alasan kuat untuk mencari titik temu. Namun, titik temu tersebut tidak berarti kepercayaan telah pulih. Justru sebaliknya, kesepakatan yang mungkin lahir dari KTT ini lebih mencerminkan kebutuhan untuk mengelola ketidakpercayaan agar tidak berubah menjadi krisis terbuka.

Isu-Isu Geopolitik

Isu geopolitik seperti Perang Iran, Taiwan, dan Perang Ukraina tentu akan dibahas, tetapi lebih sebagai batas risiko daripada ruang kompromi utama. Dalam KTT ini, ekonomi menjadi ruang kesepakatan, sedangkan geopolitik lebih berfungsi sebagai ruang pengendalian risiko.

Dalam isu Iran, AS berkepentingan menekan RRT agar tidak memperkuat posisi Teheran secara ekonomi maupun teknologi. Washington juga ingin Beijing menggunakan pengaruh ekonominya terhadap Iran, terutama terkait energi dan keamanan jalur pelayaran. Namun, RRT tidak ingin menjadi penengah perang itu, apalagi terlihat mengikuti tekanan AS terhadap Iran maupun strategi politik Washington di Timur Tengah.

Kepentingan strategis, pasokan energi, stabilitas kawasan, dan rantai pasok RRT terlalu penting untuk dikorbankan begitu saja. Karena itu, peran Beijing dalam isu Iran kemungkinan lebih bersifat terbatas: membantu meredakan risiko, tetapi bukan menjadi perpanjangan tangan strategi AS.

Dalam isu Taiwan, Beijing akan tetap meminta konsistensi AS pada prinsip “One China”, sementara Washington kemungkinan tidak akan memberikan konsesi besar.

Namun, pertanyaan strategisnya adalah apakah pendekatan luar negeri Presiden Trump yang transaksional dan pragmatis dapat menciptakan persepsi bahwa komitmen AS terhadap Taiwan menjadi lebih dapat dinegosiasikan. Kekhawatiran sekutu AS bukan semata pada perubahan formal kebijakan, melainkan pada sinyal politik yang dapat dibaca Beijing sebagai pelemahan determinasi Washington.

Dalam isu Ukraina, perbedaan posisi kedua negara tampaknya terlalu dalam untuk diselesaikan dalam satu KTT. Begitu pula berbagai isu geopolitik lain, termasuk perbedaan kepentingan di Indo-Pasifik, kemungkinan tidak akan menjadi pusat kesepakatan utama. Isu-isu tersebut tetap penting, tetapi lebih sebagai latar belakang strategis yang membatasi ruang kompromi kedua negara.

Makna Riil KTT

Berdasarkan tinjauan di atas, KTT ini lebih tepat dipahami sebagai upaya membangun stabilitas tanpa kepercayaan. AS dan RRT tidak sedang berdamai dalam arti strategis. Keduanya sedang berusaha menunda eskalasi, membeli waktu, dan menjaga agar kompetisi besar di antara mereka tetap berada dalam batas yang dapat dikelola.

Rivalitas strategis dalam geopolitik, militer, supremasi ekonomi, teknologi informasi, dan AI akan terus berlanjut. Namun, kedua negara tampaknya menyadari bahwa konflik terbuka, perang tarif yang tidak terkendali, gangguan rantai pasok, dan ketegangan geopolitik yang meluas akan menimbulkan biaya besar bagi keduanya. Karena itu, stabilitas yang hendak dibangun bukan lahir dari kepercayaan, melainkan dari kesadaran bahwa biaya konflik dan risikonya sudah terlalu tinggi.

Jika KTT Beijing dinilai berhasil, maka peluang pertemuan lanjutan mulai dari kemungkinan kunjungan balasan Xi Jinping ke Washington, APEC di Shenzhen, hingga G20 di Miami dapat menjadi ruang untuk hasil yang lebih substantif. Namun, keberhasilan itu tetap perlu dibaca secara realistis: bukan sebagai pemulihan kepercayaan, melainkan sebagai kemampuan dua negara besar untuk mengelola ketidakpercayaan tanpa membiarkannya berubah menjadi krisis terbuka yang mengguncang ekonomi dan politik dunia.

Karena itu, keberhasilan KTT Beijing tidak seharusnya diukur dari apakah AS dan RRT kembali saling percaya. Ukurannya lebih realistis: apakah dua negara besar yang saling tidak percaya masih mampu membangun aturan main minimum agar kompetisi mereka tidak berubah menjadi krisis global. Inilah paradoks KTT Beijing: stabilitas mungkin tercapai justru karena kepercayaan tidak ada.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China menolak membuka dialog dengan Jepang selama pernyataan soal Taiwan belum dicabut. Sikap tersebut diungkapkan sehari setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan kesiapan untuk membuka pembicaraan dengan Beijing.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan dialog sejati harus dibangun atas dasar saling menghormati dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat kedua negara.

“Jika ada pihak yang berbicara tentang perlunya dialog namun di saat yang sama terus memicu konfrontasi, maka apa yang disebut sebagai ‘dialog’ tersebut jelas tidak dapat diterima,” ujar Lin dikutip dari kantor berita Anadolu, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, apabila pihak Jepang benar-benar ingin mengembangkan hubungan strategis yang saling menguntungkan dengan China, maka langkah yang perlu dilakukan adalah mencabut pernyataan Takaichi terkait Taiwan yang dinilai keliru.

Lin juga menegaskan Jepang harus mematuhi empat dokumen politik antara China dan Jepang serta komitmen politiknya sendiri, serta menunjukkan ketulusan melalui tindakan konkret.

Hubungan kedua negara memanas sejak November lalu, ketika Takaichi menyatakan potensi serangan China terhadap Taiwan dapat menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang, sehingga memungkinkan Tokyo menggunakan hak bela diri kolektif.

Beijing mengecam keras pernyataan tersebut. Pemerintah China bahkan sempat mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Jepang serta kembali memberlakukan larangan impor produk makanan laut asal Jepang.

Dalam perkembangan politik domestik Jepang, Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin Takaichi meraih 315 kursi di majelis rendah dalam pemilu Minggu lalu. Bersama mitra koalisinya, Japan Innovation Party, koalisi tersebut menguasai supermayoritas 351 kursi di parlemen.

Melansir The Japan Times, kewenangan Takaichi memberinya modal politik yang kuat untuk menghadapi Beijing sesuai dengan agendanya sendiri.

Para pemilih Jepang tampak tak gentar oleh dugaan pembalasan ekonomi China atas pernyataan Takaichi pada November lalu. Mereka justru mendukung sikap tegasnya terhadap Beijing dengan mengantarkan LDP meraih kursi terbanyak di Majelis Rendah sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Hasil pemilu tersebut mengirimkan sinyal kuat bahwa Takaichi berpeluang bertahan cukup lama di tampuk kekuasaan. Kondisi itu memberinya ruang politik untuk tetap menjalankan strategi pemerintahannya, yakni menempatkan tanggung jawab pada China untuk kembali membuka komunikasi dengan Jepang.

“Fondasi politik yang stabil juga memberikan kekuatan signifikan untuk mendorong diplomasi yang kokoh,” ujar Takaichi dalam konferensi pers.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing pada Kamis (4/12/2025) untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari hubungan ekonomi, ketegangan perdagangan, Taiwan, hingga perang di Ukraina.

Dilansir dari Bloomberg, pertemuan tersebut merupakan bagian dari lawatan kenegaraan Macron selama tiga hari ke China yang akan berakhir di Provinsi Sichuan, China barat daya.

Meski kedua pemimpin kerap menampilkan hubungan personal yang erat melalui kunjungan timbal balik dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah persoalan politik sensitif di antara kedua negara masih belum menemukan titik temu.

Salah satu agenda utama Macron adalah menyoroti isu yang ia sebut sebagai ketidakseimbangan perdagangan global, agenda yang rencananya juga akan diangkat saat Prancis menjadi tuan rumah KTT G-7 tahun depan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Prancis, defisit perdagangan Prancis dengan China mencapai sekitar €47 miliar atau setara US$55 miliar sepanjang 2024.

Macron berharap dapat menarik lebih banyak investasi China ke Prancis, yang selama ini mengandalkan sektor unggulan seperti industri kedirgantaraan dan barang mewah sebagai komoditas ekspor utama.

Ketegangan hubungan kedua negara meningkat tahun lalu setelah Paris mendukung keputusan Uni Eropa untuk mengenakan tarif terhadap kendaraan listrik (EV) asal China.

Langkah tersebut dibalas Beijing dengan menetapkan harga minimum bagi produk cognac asal Prancis, yang memicu kekhawatiran pelaku industri daging babi dan produk susu Prancis bahwa mereka dapat menjadi sasaran kebijakan balasan serupa.

Sementara itu, China tengah mencari dukungan Prancis — salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB — dalam sengketa dengan Jepang terkait status Taiwan.

Ketegangan meningkat setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bulan lalu menyatakan bahwa potensi konflik terkait Taiwan dapat menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang.

Sehari menjelang pertemuan Macron dan Xi, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot bahwa, sebagai negara pemenang Perang Dunia II, China dan Prancis tidak boleh membiarkan Jepang mengacau isu Taiwan ataupun mengulangi kesalahan sejarah.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengintensifkan diplomasi Asia dengan menggelar panggilan beruntun kepada Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, di tengah meningkatnya tensi kawasan akibat isu Taiwan.

Melansir Bloomberg pada Selasa (25/11/2025), percakapan Trump dengan Xi berlangsung sekitar satu jam, menjadi kontak langsung pertama sejak kedua pemimpin mencapai gencatan dagang di Korea Selatan, setelah keduanya absen dari KTT G20 akhir pekan lalu.

Menurut media pemerintah China, Xi menekan Trump terkait isu Taiwan, topik yang tidak muncul dalam pertemuan mereka bulan lalu.

Xi menegaskan posisi Beijing atas Taiwan dalam kerangka sejarah, menyebut kembalinya Taiwan ke China sebagai elemen penting dari tatanan internasional pasca-Perang Dunia II. Dia juga menyinggung aliansi AS–China dalam melawan fasisme, dan mendesak kedua negara untuk menjaga kemenangan Perang Dunia II.

Beberapa jam kemudian, Trump berbicara dengan PM Jepang Sanae Takaichi. Takaichi mengatakan Trump menghubunginya untuk menegaskan kembali kemitraan bilateral serta memberikan pembaruan terkait situasi dengan China, sembari menyampaikan bahwa Takaichi dapat menghubunginya kapan saja.

Ketegangan Beijing-Tokyo terkait Taiwan kini menjadi sumber ketidakpastian baru dalam hubungan Trump–Xi, hanya beberapa minggu setelah kedua negara menyepakati gencatan dagang.

Manuver diplomatik Trump untuk berbicara dengan kedua pemimpin tersebut menegaskan ambisinya menghindari terseret lebih dalam ke perselisihan antara sekutu utama AS dan pemasok tanah jarang (rare earths) terbesar bagi Amerika.

China belakangan meningkatkan tekanan kepada negara-negara lain agar memilih sikap, termasuk mengirim surat ke PBB yang menuduh Jepang melanggar hukum internasional dengan menyatakan militernya dapat terlibat jika terjadi konflik di Taiwan.

Serangkaian kontak diplomatik tersebut terjadi ketika tim perdagangan AS–China merampungkan detail akhir kesepakatan dagang. Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebelumnya mengatakan bahwa perjanjian mengenai tanah jarang diharapkan rampung sebelum Thanksgiving, meskipun pembahasan soal teknis implementasi masih berlangsung.

Trump menggambarkan percakapan dengan Xi sebagai sangat baik, membahas pembelian kedelai dan komoditas pertanian AS lainnya, serta langkah membatasi pengiriman fentanyl ilegal. Trump juga menyetujui kunjungan ke Beijing pada April tahun depan dan mengundang Xi untuk kunjungan kenegaraan ke Washington.

Menurut Rorry Daniels, Managing Director Asia Society Policy Institute, Beijing sengaja tidak mengangkat isu Taiwan selama pertemuan di Korea Selatan untuk menjaga fokus pada perdagangan.

Namun, komentar Takaichi setelahnya terkait potensi keterlibatan militer Jepang dalam krisis Taiwan telah memicu respons penuh dari China.

“China sering menginginkan Washington yang menangani gesekan antara China dan sekutu AS,” ujar Daniels.

Dia menambahkan, Beijing memandang sekutu AS sebagai pihak yang mengikuti arahan Washington.

'Gencatan Senjata' Perang Dagang AS-China

Ketegangan baru ini berpotensi mengganggu gencatan dagang yang memungkinkan AS menurunkan tarif terkait fentanyl terhadap produk China, sementara Beijing sepakat menangguhkan sejumlah pembatasan ekspor tanah jarang.

Investor Asia sudah dihadapkan pada ketidakpastian tambahan setelah China menerbitkan peringatan perjalanan ke Jepang, menangguhkan penayangan sebagian film Jepang, dan melarang impor produk laut Jepang.

Kedua negara juga meningkatkan aktivitas militer—China menggelar patroli di Laut China Timur, sedangkan Jepang menyiapkan penempatan rudal di wilayah dekat Taiwan.

Dalam wawancara dengan CBS 60 Minutes pada 2 November 2025, Trump mengatakan bahwa Xi mengerti jawabannya ketika ditanya apakah AS akan membela Taiwan jika terjadi serangan dari China.

Pernyataan publik Trump seusai panggilan dengan Xi pada Senin tidak menyinggung Taiwan, dan lebih menekankan isu pembelian pertanian dan kerja sama fentanyl.

“Hubungan kami dengan China sangat kuat!” tulisnya di media sosial.

Dalam pernyataan resmi China, Trump juga disebut mengakui kontribusi China selama Perang Dunia II, serta memahami pentingnya isu Taiwan bagi Beijing.

Sebelum gencatan dagang bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menepis kekhawatiran bahwa Trump akan mengubah kebijakan AS mengenai Taiwan.

“Jika ada yang mengkhawatirkan kita akan menukar Taiwan demi kesepakatan dagang yang menguntungkan—tidak ada yang mempertimbangkan itu,” ujarnya.

Negosiasi tanah jarang masih menjadi fokus utama antara AS dan China, dengan kedua pihak berupaya merampungkan lisensi umum terkait ekspor tanah jarang serta mineral kritis—komponen penting untuk produksi elektronik berteknologi tinggi, otomotif, dan robotika.

Percakapan Trump dengan Xi juga menyinggung Ukraina. Xi menyatakan dukungan terhadap upaya perdamaian dan berharap tercapai kesepakatan yang adil, langgeng, dan mengikat.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan diskusi keduanya terutama menyoroti perkembangan hubungan dagang yang bergerak ke arah positif.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada Senin (24/11/2025) waktu setempat melakukan pembicaraan pertama sejak kesepakatan gencatan tarif impor bulan lalu, dengan agenda perdagangan, isu Taiwan, serta invasi Rusia ke Ukraina.

Melansir Bloomberg pada Selasa (25/11/2025) Trump menyebut percakapan telepon itu berlangsung sangat baik. Dia mengatakan kedua pemimpin membahas pembelian kedelai dan produk pertanian lain, serta upaya menekan pengiriman fentanyl ilegal.

Trump juga menyampaikan telah menyetujui kunjungan ke Beijing pada April 2026 dan mengundang Xi Jinping untuk kunjungan kenegaraan tahun depan.

“Hubungan kami dengan China sangat kuat!. Ada kemajuan signifikan dari kedua pihak dalam memastikan kesepakatan tetap mutakhir dan akurat. Kini kita bisa fokus pada gambaran besar," tulis Trump di media sosial.

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China, Xi mengatakan kepada Trump bahwa kembalinya Taiwan ke China merupakan bagian penting dari tatanan internasional pasca-Perang Dunia II. Xi juga mendorong kedua negara menjaga momentum positif hasil pertemuan bulan lalu di Korea Selatan dan memperluas kerja sama.

Kedua pemimpin turut membahas invasi Rusia ke Ukraina. Xi menyampaikan harapan agar kedua pihak dapat mendorong tercapainya kesepakatan damai yang mengikat.

Ketegangan terbaru antara Jepang dan China terkait Taiwan berisiko menyuntik tekanan baru dalam hubungan Trump–Xi, setelah kedua negara mencapai gencatan perdagangan pada Oktober 2025. Jepang merupakan sekutu utama AS di Asia.

Kesepakatan tersebut membuat Washington menurunkan tarif terkait fentanyl terhadap barang China, sementara Beijing sepakat mencabut sejumlah pembatasan ekspor mineral tanah jarang. Setiap eskalasi antara AS dan China berpotensi menambah ketidakpastian bagi pasar dan pelaku usaha.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sebelumnya menyatakan bahwa serangan hipotetis China terhadap Taiwan dapat memicu respons militer Tokyo. Beijing yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya mengecam dan menuntut Takaichi menarik pernyataannya.

Sejak itu, China mengeluarkan imbauan larangan bepergian ke Jepang, menghentikan penayangan beberapa film Jepang, dan melarang impor produk perikanan dari negara tersebut. Kedua negara juga meningkatkan latihan militer; China mengumumkan patroli di Laut China Timur, sementara Jepang berencana menempatkan rudal di wilayah dekat Taiwan.

Trump dalam wawancara dengan CBS News 60 Minutes pada Minggu (2/11/2025) mengatakan Xi memahami jawabannya ketika ditanya apakah AS akan membela Taiwan jika terjadi serangan dari China. Trump menyatakan isu tersebut tidak dibahas dalam pertemuan bulan lalu.

Negosiasi Perdagangan

AS dan China masih menuntaskan detail teknis mengenai komitmen Beijing membuka penjualan mineral tanah jarang (rare earths). Kedua negara menargetkan kesepakatan mengenai lisensi umum (general licenses) untuk ekspor tanah jarang dan mineral kritis tujuan AS pada akhir bulan ini.

Meski pembahasan mengenai material tersebut—yang penting bagi industri elektronik berteknologi tinggi—belum tuntas, AS telah mulai melonggarkan tarif dan aturan keamanan nasional.

Kekurangan pasokan tanah jarang membuat sejumlah industri global, termasuk otomotif, barang konsumsi, dan robotika, menghadapi risiko gangguan produksi.

Diskusi juga berlangsung di tengah pertimbangan pemerintahan Trump apakah akan mengizinkan kembali penjualan chip kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) canggih ke Beijing. Trump sempat membuka kemungkinan tersebut sebelum pertemuan Oktober, tetapi isu itu tidak dibahas lebih lanjut.

Sejumlah penasihat Trump memperingatkan bahwa penjualan chip dapat membuat AS kehilangan keunggulan teknologi.

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan Trump menerima masukan dari banyak penasihat sebelum memutuskan apakah ekspor chip akan dilanjutkan.

“Itu keputusan yang berada langsung di meja Presiden Trump. Beliau yang akan menentukan apakah kita melanjutkannya atau tidak," ujar Lutnick.

Trump pada Jumat (14/11/2025) juga mengatakan AS sedang berbicara dengan pemerintah China mengenai peningkatan pembelian kedelai Amerika, salah satu isi kesepakatan dagang tersebut.

“Mereka sedang memprosesnya. Kami berbicara dengan mereka hari ini. Mereka sedang dalam proses. Tidak hanya sedikit, mereka akan membeli jauh lebih banyak kedelai," kata Trump.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyebut pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi terkait Taiwan sebagai tindakan mengejutkan dan mengirimkan sinyal keliru.

Wang, pejabat China paling senior yang mengomentari isu tersebut, menegaskan bahwa Jepang telah melintasi garis merah yang tidak boleh disentuh.

Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri China yang dikutip dari Reuters pada Senin (24/11/2025), Wang menuduh Takaichi berupaya melakukan intervensi militer atas Taiwan.

Wang menegaskan China harus memberi pukulan balik secara tegas atas langkah Jepang, bukan hanya untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah, tetapi juga mempertahankan pencapaian pascaperang yang diraih dengan darah dan pengorbanan.

"Jika Jepang bersikeras pada jalur yang salah dan terus melanjutkan tindakan ini, maka negara-negara lain berhak mengkaji kembali kejahatan sejarah Jepang” dan mencegah kebangkitan militerisme Jepang," jelas Wang.

Tuduhan itu merujuk pada pernyataan Takaichi di parlemen pada 7 November 2025, ketika dia menyebut serangan hipotetis China terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Tokyo.

Perselisihan tersebut, yang disebut sebagai krisis China–Jepang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, kini merembet ke sektor perdagangan dan hubungan budaya. Pada Jumat, China menyampaikan keberatannya kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, sambil berjanji akan mempertahankan diri.

Beijing memandang Taiwan yang demokratis sebagai wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih pulau tersebut. Pemerintah Taiwan menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa masa depan pulau itu hanya dapat ditentukan oleh rakyatnya sendiri.

Menanggapi surat China kepada PBB, Kementerian Luar Negeri Jepang pada Sabtu (22/11/2025) menolak keras tuduhan Beijing dan menyebutnya sama sekali tidak dapat diterima. Tokyo menegaskan komitmennya terhadap perdamaian tidak berubah.

Berbicara kepada wartawan di Afrika Selatan seusai mengikuti KTT G20, Takaichi pada Minggu (23/11/2025) tidak menyinggung komentar Wang maupun surat tersebut. Dia hanya menyatakan bahwa Jepang tetap membuka pintu dialog dengan China.

“Kami tidak menutup pintu. Tetapi penting bagi Jepang untuk menyampaikan dengan jelas apa yang perlu disampaikan,” ujarnya.

Takaichi menambahkan bahwa dia belum berbicara dengan Perdana Menteri China Li Qiang yang juga menghadiri KTT di Johannesburg.

Kementerian Luar Negeri Taiwan pada Minggu (23/11/2025) mengecam surat Beijing kepada PBB.

“Surat tersebut tidak hanya berisi konten kasar dan tak masuk akal, tetapi juga dengan sengaja mendistorsi fakta sejarah. Lebih jauh, hal itu melanggar Pasal 2(4) Piagam PBB yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional," demikian pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Taiwan.

Berdasarkan UN COMTRADE, China merupakan pasar ekspor terbesar kedua bagi Jepang setelah Amerika Serikat, dengan nilai pembelian sekitar US$125 miliar pada 2024, terutama peralatan industri, semikonduktor, dan otomotif.