ANGGOTA Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Edy Wuryanto mengatakan pemerintah harus segera memberikan kepastian regulasi soal rencana pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ketidakjelasan kebijakan dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat sekaligus berdampak pada keberlanjutan program JKN.

Menurut Edy kebijakan pemutihan tidak hanya sebagai langkah administratif, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka menjaga prinsip gotong royong dan keberlanjutan Dana Jaminan Sosial. “Setiap kebijakan terkait JKN harus disusun secara hati-hati. Negara perlu memastikan bahwa pemutihan tunggakan tidak mengganggu keberlanjutan program dan tetap adil bagi peserta yang selama ini patuh membayar iuran,” ujar Edy dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 15 Desember 2025.

Hingga kini, Edy menambahkan, rencana pemutihan tunggakan JKN masih menunggu keputusan pemerintah, termasuk mekanisme dan skema pembiayaannya. Padahal, data BPJS Kesehatan per 31 Desember 2024 menunjukkan jumlah peserta yang menunggak iuran mencapai 28,85 juta orang dengan nilai tunggakan sekitar Rp 21,48 triliun. Dari jumlah tersebut, 17,8 juta peserta merupakan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) yang masih aktif, dengan total tunggakan Rp 14,11 triliun.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu memandang transparansi sebagai kunci utama dalam perumusan kebijakan tersebut. Pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka skema pembiayaan pemutihan iuran BPJS Kesehatan, dampak fiskalnya, serta implikasinya terhadap Dana Jaminan Sosial. Tanpa kejelasan tersebut, kata dia, kebijakan pemutihan berisiko memengaruhi tingkat kepatuhan iuran dan memunculkan potensi moral hazard.

Edy mengatakan kebijakan pemutihan harus dirancang dengan tetap memperhatikan rasa keadilan. Peserta yang rutin membayar iuran tidak boleh dirugikan oleh kebijakan yang memberi kesan bahwa ketidakpatuhan dapat berakhir dengan penghapusan kewajiban. “Kebijakan pemutihan tunggakan JKN harus jelas dan adil. Keberlanjutan JKN perlu dijaga tanpa mengorbankan peserta yang taat membayar maupun mengganggu stabilitas Dana Jaminan Sosial,” katanya.

Selain itu, Edy berpendapat dengan pemutihan ini Universal Health Coverage (UHC) Kepesertaan JKN akan semakin mudah tercapai. Sebab mereka yang selama ini tidak aktif karena tunggakan, dapat kembali aktif dan memperoleh manfaat sebagai peserta JKN.

Di samping itu, Edy mengatakan Komisi IX DPR mendorong pemerintah untuk mengiringi kebijakan pemutihan iuran BPJS Kesehatan dengan upaya peningkatan kepatuhan peserta mandiri. “Upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi yang berkelanjutan, penegakan aturan yang konsisten, serta perbaikan sistem pembayaran agar lebih mudah diakses dan terjangkau,” kata Edy.

KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengingatkan adanya potensi moral hazard dalam rencana pemerintah menghapus utang iuran BPJS Kesehatan. “Peserta yang sengaja menunggak iuran karena mengharapkan ada penghapusan berikutnya,” kata Abdul, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis, 13 November 2025.

Pernyataan itu disampaikan Abdul saat membahas tentang rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Abdul mengatakan dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan masih menunggu kebijakan pemerintah tersebut.

Ia pun memberikan catatan atas rencana pemerintah itu. Selain potensi kesengajaan menunggak, Abdul mengingatkan adanya reaksi negatif dari peserta yang patuh membayar iuran.

Soal pemutihan iuran, Abdul mengatakan rencana ini bisa berpengaruh terhadap pendapatan BPJS Kesehatan. “Ada potensi kehilangan penerimaan iuran dari peserta yang menunggak,” tutur dia.

Abdul berharap kebijakan pemutihan iuran BPJS Kesehatan dapat menyasar peserta yang tepat. Oleh karena itu, Abdul menekankan pentingnya koordinasi antarpemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.

Ia pun menekankan pentingnya manajemen risiko tentang risiko hukum dan akuntabilitas. Sebab, adanya perbedaan persepsi tentang keuangan negara dan perbedaan ketentuan penghapusan utang. “Jangan sampai kita melakukan pemutihan iuran ini nanti ujung-ujungnya nanti jadi tumpuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” kata Abdul.

Oleh karena itu, Abdul memberikan sejumlah rekomendasi kepada Direksi BPJS Kesehatan untuk mengambil langkah antisipasi. Pertama adalah harus ada sosialisasi yang masif dan intensif tentang konsep penghapusan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah. Abdul menyarankan agar pemerintah tidak selalu memberikan pemutihan iuran kepada peserta.

Kedua, pemerintah harus memastikan data peserta prioritas yang akan mendapat penghapusan iuran. Selanjutnya adalah koordinasi antarpemangku kepentingan untuk penyamaan persepsi dan pengetahuan terkait dengan konsep pemutihan iuran.

Ia mengatakan peserta BPJS Kesehatan yang paling banyak menunggak iuran adalah peserta bukan penerima upah (PBPU). Ia berharap PBPU dapat dialihkan menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) sehingga pemerintah yang akan menanggung pembiayaannya.

Abdul berharap regulasi penghapusan iuran BPJS Kesehatan bisa segera diterbitkan. Terlebih, wacana ini sudah digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan hingga saat ini pemerintah belum membahas soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Tetapi kami sadar BPJS bisa nggak sustain,” kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis, 13 November 2025.

Agar menjaga keberlanjutan, Budi mengatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucurkan dana senilai Rp 20 triliun kepada BPJS Kesehatan. Budi mengatakan saat ini Kementerian Kesehatan telah menerima dana senilai Rp 10 triliun dari Kementerian Keuangan.

Anggaran itu, kata dia, akan disalurkan kepada BPJS Kesehatan. Namun sisanya yakni Rp 10 triliun masih berada di Kementerian Keuangan. “Makanya saya bilang ke Pak Ghufron (Direktur Utama BPJS Kesehatan) 'yuk kita percepat prosesnya',” tutur dia. Tujuannya, agar dana tersebut bisa disalurkan kepada BPJS Kesehatan pada Januari 2026. “Jangan lama-lama,” ujar Budi.

Adapun anggaran Rp 20 triliun yang dikucurkan Purbaya merupakan dana untuk menghapus utang iuran BPJS Kesehatan bagi peserta kategori tertentu. Bendahara negara menyatakan dana tersebut disiapkan untuk tahun depan. Di satu sisi, Purbaya juga meminta BPJS Kesehatan membenahi manajemen lembaganya. "Rp 20 triliun itu sudah kami anggarkan. Cuma begini, kami minta BPJS juga memperbaiki manajemennya," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025.

Rencana pemutihan utang BPJS Kesehatan diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. Ia mengatakan pemutihan utang iuran BPJS Kesehatan akan diberikan kepada peserta mandiri yang beralih menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah masyarakat kurang mampu yang iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau daerah. “Jadi pemutihan itu intinya untuk orang yang pindah komponen. Dulunya itu katakanlah (iuran) mandiri, sendiri membayar, lalu menunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI,” kata Ali di kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 22 Oktober 2025.

Selain itu, ia menyatakan penerima fasilitas penghapusan utang adalah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya selama ini ditanggung pemerintah daerah. Pemerintah juga berupaya agar pemutihan tunggakan dilakukan tepat sasaran menggunakan ukuran desil serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ada opsi untuk memberikan fasilitas serupa ke peserta mandiri kelas 3, tapi belum ada keputusan soal itu. Ali menyatakan BPJS Kesehatan ingin peserta bisa mengakses pelayanan BPJS, tapi tak disalahgunakan. “Orang yang mampu, ya, bayar,” kata dia. Sebelumnya, Ali mengatakan sebanyak 23 juta peserta masih menunggak iuran dengan total nilai menembus lebih dari Rp 10 triliun.

Pemerintah menyiapkan skema pemutihan agar peserta yang tidak mampu dapat memulai kembali kepesertaan tanpa terbebani utang lama. "Mengenai triliunnya, yang jelas itu lebih dari Rp 10 triliun. Dulunya di Rp 7,6 triliun, tapi itu belum termasuk yang lain-lain. Itu baru yang pindah komponen," tutur Ali, seperti dikutip dari Antara.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.