JAKARTA, iNews.id –  PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group mendukung upaya BPJS Kesehatan dalam memperkuat keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui aksi Corporate Social Responsibility (CSR). 

Dukungan tersebut disampaikan dalam acara Launching REHAB 3.0, PASTI JKN, dan Seremoni Penyerahan Donasi Mitra CSR Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, MNC Bank berpartisipasi melalui program Mitra CSR bersama BPJS Kesehatan untuk membantu pelunasan tunggakan iurantunggakan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) khususnya bagi masyarakat kurang mampu. 

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat mempertahankan status kepesertaan JKN sehingga tetap memperoleh perlindungan dan akses layanan kesehatan yang berkesinambungan.

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna mengatakan partisipasi MNC Bank dalam program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

"MNC Bank berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial yang berdampak positif bagi masyarakat. Melalui dukungan terhadap Program JKN, kami berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam melunasi tunggakan iuran dan masyarakat kembali memperoleh akses layanan kesehatan yang optimal," ujar Rita.

Rita percaya kolaborasi antara sektor perbankan, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. “Dengan partisipasi MNC Bank sebagai Mitra CSR BPJS Kesehatan, kami berharap dapat turut mendorong peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Rita. 

Rencananya, MNC Bank akan terus menghadirkan berbagai program CSR yang selaras dengan prinsip keberlanjutan perusahaan, sekaligus memberikan kontribusi nyata atas komitmen perusahaan dalam menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

Editor: Puti Aini Yasmin

ANGGOTA Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Edy Wuryanto mengatakan pemerintah harus segera memberikan kepastian regulasi soal rencana pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ketidakjelasan kebijakan dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat sekaligus berdampak pada keberlanjutan program JKN.

Menurut Edy kebijakan pemutihan tidak hanya sebagai langkah administratif, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka menjaga prinsip gotong royong dan keberlanjutan Dana Jaminan Sosial. “Setiap kebijakan terkait JKN harus disusun secara hati-hati. Negara perlu memastikan bahwa pemutihan tunggakan tidak mengganggu keberlanjutan program dan tetap adil bagi peserta yang selama ini patuh membayar iuran,” ujar Edy dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 15 Desember 2025.

Hingga kini, Edy menambahkan, rencana pemutihan tunggakan JKN masih menunggu keputusan pemerintah, termasuk mekanisme dan skema pembiayaannya. Padahal, data BPJS Kesehatan per 31 Desember 2024 menunjukkan jumlah peserta yang menunggak iuran mencapai 28,85 juta orang dengan nilai tunggakan sekitar Rp 21,48 triliun. Dari jumlah tersebut, 17,8 juta peserta merupakan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) yang masih aktif, dengan total tunggakan Rp 14,11 triliun.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu memandang transparansi sebagai kunci utama dalam perumusan kebijakan tersebut. Pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka skema pembiayaan pemutihan iuran BPJS Kesehatan, dampak fiskalnya, serta implikasinya terhadap Dana Jaminan Sosial. Tanpa kejelasan tersebut, kata dia, kebijakan pemutihan berisiko memengaruhi tingkat kepatuhan iuran dan memunculkan potensi moral hazard.

Edy mengatakan kebijakan pemutihan harus dirancang dengan tetap memperhatikan rasa keadilan. Peserta yang rutin membayar iuran tidak boleh dirugikan oleh kebijakan yang memberi kesan bahwa ketidakpatuhan dapat berakhir dengan penghapusan kewajiban. “Kebijakan pemutihan tunggakan JKN harus jelas dan adil. Keberlanjutan JKN perlu dijaga tanpa mengorbankan peserta yang taat membayar maupun mengganggu stabilitas Dana Jaminan Sosial,” katanya.

Selain itu, Edy berpendapat dengan pemutihan ini Universal Health Coverage (UHC) Kepesertaan JKN akan semakin mudah tercapai. Sebab mereka yang selama ini tidak aktif karena tunggakan, dapat kembali aktif dan memperoleh manfaat sebagai peserta JKN.

Di samping itu, Edy mengatakan Komisi IX DPR mendorong pemerintah untuk mengiringi kebijakan pemutihan iuran BPJS Kesehatan dengan upaya peningkatan kepatuhan peserta mandiri. “Upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi yang berkelanjutan, penegakan aturan yang konsisten, serta perbaikan sistem pembayaran agar lebih mudah diakses dan terjangkau,” kata Edy.

ANGGOTA Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Edy Wuryanto meminta rencana Kementerian Kesehatan mengubah sistem rujukan pasien Jaminan Kesehatan Nasional atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dilakukan dengan memperhatikan layanan kesehatan. Mulai 2026, pemerintah resmi menyetip sistem rujukan pasian peserta JKN atau BPJS kesehatan secara berjenjang berdasarkan kelas rumah sakit yang saat ini diterapkan.

Edy mengatakan jangan sampai rencana ini hanya mengubah alur peserta. Dia khawatir rujukan berbasis kompetensi hanya membuat pasian berdesakan di rumah sakit besar saja.

“Jangan hanya mengubah alur. Perbaiki alat kesehatan dan kualitas tenaga kesehatan di rumah sakit yang selama ini di tipe C dan D,” kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 25 November 2025.

Edy mengatakan pemerintah wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang layak sesuai mandat konstitusi. Karena itu, dia meminta pemerintah juga menjamin peningkatan kompetensi di rumah sakit daerah.

Meski demikian, Edy berharap kebijakan ini tidak memberatkan rumah sakit sekaligus bisa mendorong pemerataan pelayanan kesehatan. “Negara tidak boleh lepas tangan. Pemerintah harus bantu rumah sakit daerah meningkatkan kompetensi, misalnya lewat pinjaman lunak berbunga 2 atau 3 persen atau insentif pajak untuk alat kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan Obrin Parulian mengatakan, semua pasien peserta JKN atau BPJS Kesehatan bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang sesuai dengan kondisi medisnya dan memiliki fasilitas kesehatan yang dibutuhkan mulai 2026. Ia mengatakan sistem kesehatan yang dibangun akan menerjemahkan kondisi pasien dan kebutuhannya, lalu mereka dirujuk ke fasilitas kesehatan yang kompeten dan sesuai dengan kelompok penyakitnya.

Sistem rujukan baru ini sangat berbeda dengan pola lama. Di sistem lama, masyarakat yang berobat menggunakan fasilitas JKN atau BPJS Kesehatan wajib melewati sistem rujukan secara berjenjang. Misalnya, peserta harus diperiksa lebih dulu di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas atau klinik. Jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut, FKTP akan merujuknya ke rumah sakit tipe D.

Ketika penyakit pasien masih tidak bisa ditangani, rumah sakit itu akan merujuknya ;agi ke rumah sakit tipe C, hingga seterusnya ke rumah sakit tipe A. "Jadi urut, tidak boleh dilewat," kata Obrin di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, pada Jumat, 21 November 2025.

Obrin mengatakan jalur panjang sistem rujukan tersebut akan dihapus mulai tahun depan. Selanjutnya, di sistem rujukan terbaru, FKTP akan langsung merujuk ke rumah sakit yang sesuai dengan kebutuhan pengananan pasien.

Ia menggambarkan, awalnya FKTP akan memasukan gejala dan hasil pemeriksaan pasien ke dalam sistem rujukan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Setelah itu, sistem tersebut akan mendeteksi rumah sakit yang memiliki fasilitas yang sesuai dengan kondisi pasien.

Obrin mengklaim skema rujukan seperti ini akan membuat pengobatan pasien lebih efisien, baik waktu maupun biaya. "Dengan penandaan seperti ini, kami berharap maksimal ada satu kali perpindahan saja antar-rumah sakit. Akses masyarakat juga bisa langsung kepada kebutuhan yang dia mau dapat," kata dia.

Dede Leni berkontribusi dalam penulisan artikel ini

WAKIL Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Koesmedi Priharto mengeluhkan skema pembayaran program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui mekanisme tarif Indonesian Case Based Group (INA CBGs).

“Ini menekan kemampuan keuangan rumah sakit,” kata Koesmadi dalam rapat panitia kerja Jaminan Kesehatan Nasional, di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis, 13 November 2025.

INA CBGs adalah metode pembayaran klaim BPJS Kesehatan ke rumah sakit yang mengelompokkan pasien berdasarkan diagnosis dan tindakan medis untuk menentukan tarif paket layanan.

Akibat penggunaan skema ini, Koesmedi mengatakan rumah sakit sulit kesulitan mengembangkan layanan, memperbarui alat-alat kesehatan, dan melakukan pemeliharaan fasilitas sesuai standar mutu yang ditetapkan.

Koesmedi mengatakan, rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS dalam program JKN sulit bersaing dengan rumah sakit yang tidak mengikuti program. Pemicunya adalah tarif INA-CBGs yang jarang dievaluasi, tidak mencakup komponen-komponen penting seperti pemeliharaan alat, pembelian peralatan baru, maupun kemajuan pajak.

Menurut Koesmedi, negara lain sudah meninggalkan sistem pembayaran INA-CBGs. “Bahkan di negara asal, penggagas sistem ini, metode serupa sudah tidak digunakan lagi,” kata dia.

Terhadap kesulitan yang dihadapi, Koesmedi berharap pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh terhadap sistem ini. Ia menyatakan kesiapan PERSI untuk ikut mencari solusi yang adil agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat berkelanjutan dan seimbang.

Koesmedi mendorong pemerintah menerapkan mekanisme Diagnosis Related Group (iDRG). “Terus terang kami berharap INA-DRG nanti akan menjadi sesuatu pembiayaan yang lebih tepat dalam pelaksanaan BPJS ini sendiri,” tutur dia.

iDRG adalah skema pembayaran klaim ke rumah sakit yang mengelompokan diagnosis dan tindakan medis berdasarkan tingkat kesamaan penggunaan sumber daya pelayanan.

Koesmedi juga berharap pemerintah mempermudah penetapan pembayaran klaim BPJS. selain itu, Koesmedi berharap ada lembaga verifikasi independen. Karena, menurut dia, permasalahan yang kerap terjadi pada layanan JKN adalah ketika melakukan verifikasi.

Ia juga mendesak pemerintah segera mensosialisasikan iDRG di seluruh rumah sakit. “Rumah sakit tentu harus segera mengadopsi, di mana pembiayaan merupakan unsur utama penunjang pelayanan.”

KETUA Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono mengungkapan terjadi penurunan ketahanan dana jaminan sosial dalam tiga tahun terakhir.

“Terjadi penurunan ketahanan dana (DJS) jaminan sosial mendekati batas minimal 1,5 bulan; dan saya kira ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama,” kata Nunung dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis, 13 November 2025.

Nunung menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, ketahanan dana jaminan sosial idealnya berada di rentang 1,5 hingga 6 bulan.

Berdasarkan data DJSN, ketahanan DJS pada Juli 2025 tercatat di level 2,62 bulan. Angka ini terus turun sejak 2023 ketika bertengger di level 4,36 bulan. Adapun proyeksi ketahanan DJS pada Desember 2025 adalah 2,07 bulan. “Artinya masih memenuhi kriteria berdasarkan perundang-undangan,” tutur dia.

Dalam aspek keberlanjutan dana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Nunung juga menyoroti indikator lainnya termasuk aset DJS. Nunung melaporkan penurunan aset kesehatan sejak 2023.

Nunung melaporkan aset kesehatan DJS pada Juli 2025 tercatat sebesar Rp 39 juta. Jumlah ini turun dibandingkan 2023 senilai Rp 57 juta. Menurut Nunung, penurunan aset DJS sejalan dengan peningkatan pemanfaatan program JKN.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada semester I 2025, masyarakat Indonesia yang tercatat sebagai peserta terdaftar program adalah 281,88 juta jiwa atau 98,3 persen dari total jumlah penduduk. Adapun jumlah peserta aktif JKN pada periode tersebut tercatat sebanyak 228,67 juta jiwa atau 79,8 persen dari total.

Nunung menyatakan biaya jaminan kesehatan meningkat secara eksponensial. Dalam kurun lima tahun, terjadi peningkatan biaya jaminan kesehatan hingga dua kali lipat pada 2019 dengan nilai Rp 108,46 triliun. Sementara itu Nunung memproyeksikan biaya jaminan kesehatan bakal menyentuh Rp 201 triliun pada akhir 2025.

Peningkatan juga terjadi pada klaim biaya. Nunung mengatakan rata-rata klaim bulanan pada 2025 adalah Rp 16,75 triliun. Selain menjadi yang terbesar sejak 2014, jumlah klaim JKN terus mengalami tren peningkatan.

Sehingga sejak 1 Januari 2024–31 September 2025, Nunung menyatakan biaya jaminan kesehatan telah mencapai 1.187,3 triliun.

Nunung mewanti-wanti, jika tidak ada perubahan kebijakan tentang manfaat dan tarif iuran, ketahanan DJS akan menjadi negatif mulai 2026. Selain itu, defisit DJS diproyeksikan akan meningkat sebesar Rp 58,7 triliun pada tahun depan.

KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengingatkan adanya potensi moral hazard dalam rencana pemerintah menghapus utang iuran BPJS Kesehatan. “Peserta yang sengaja menunggak iuran karena mengharapkan ada penghapusan berikutnya,” kata Abdul, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis, 13 November 2025.

Pernyataan itu disampaikan Abdul saat membahas tentang rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Abdul mengatakan dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan masih menunggu kebijakan pemerintah tersebut.

Ia pun memberikan catatan atas rencana pemerintah itu. Selain potensi kesengajaan menunggak, Abdul mengingatkan adanya reaksi negatif dari peserta yang patuh membayar iuran.

Soal pemutihan iuran, Abdul mengatakan rencana ini bisa berpengaruh terhadap pendapatan BPJS Kesehatan. “Ada potensi kehilangan penerimaan iuran dari peserta yang menunggak,” tutur dia.

Abdul berharap kebijakan pemutihan iuran BPJS Kesehatan dapat menyasar peserta yang tepat. Oleh karena itu, Abdul menekankan pentingnya koordinasi antarpemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.

Ia pun menekankan pentingnya manajemen risiko tentang risiko hukum dan akuntabilitas. Sebab, adanya perbedaan persepsi tentang keuangan negara dan perbedaan ketentuan penghapusan utang. “Jangan sampai kita melakukan pemutihan iuran ini nanti ujung-ujungnya nanti jadi tumpuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” kata Abdul.

Oleh karena itu, Abdul memberikan sejumlah rekomendasi kepada Direksi BPJS Kesehatan untuk mengambil langkah antisipasi. Pertama adalah harus ada sosialisasi yang masif dan intensif tentang konsep penghapusan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah. Abdul menyarankan agar pemerintah tidak selalu memberikan pemutihan iuran kepada peserta.

Kedua, pemerintah harus memastikan data peserta prioritas yang akan mendapat penghapusan iuran. Selanjutnya adalah koordinasi antarpemangku kepentingan untuk penyamaan persepsi dan pengetahuan terkait dengan konsep pemutihan iuran.

Ia mengatakan peserta BPJS Kesehatan yang paling banyak menunggak iuran adalah peserta bukan penerima upah (PBPU). Ia berharap PBPU dapat dialihkan menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) sehingga pemerintah yang akan menanggung pembiayaannya.

Abdul berharap regulasi penghapusan iuran BPJS Kesehatan bisa segera diterbitkan. Terlebih, wacana ini sudah digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyarankan agar layanan BPJS Kesehatan hanya menyasar pada masyarakat kelas bawah. “Saya bilang, BPJS enggak usah cover yang kaya-kaya deh,” kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis, 13 November 2025.

Pernyataan itu disampaikan Budi usai memaparkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang tidak pernah menunjukkan keberlanjutan. Ia mengatakan keuangan BPJS Kesehatan selalu naik turun sejak 2016.

Namun pendapatan iuran BPJS Kesehatan pernah lebih besar ketimbang beban klaim pada 2020–2022. Pada 2020 misalnya, pendapatan iuran BPJS tercatat senilai Rp 139,9 triliun sedangkan beban klaim yang dikeluarkan sebesar Rp 95,5 triliun.

Budi mengatakan kondisi keuangan BPJS menunjukkan perlunya kenaikan iuran. “Memang dinamika dari kenaikan iuran ini, walaupun secara politis memang ini sensitif, ini harus tinggi aja terus,“ kata dia. Namun dalam kesempatan yang sama, Budi mengaku pemerintah belum membahas ihwal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Budi kemudian menjelaskan upaya pemerintah untuk mengendalikan biaya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satunya adalah dengan menerapkan kelas rawat inap standar (KRIS). “Ini maksudnya apa? Supaya BPJS itu fokusnya ke yang bawah aja,” kata Budi.

Ia lalu mengatakan masyarakat menengah atas mendapatkan layanan dari asuransi swasta ketimbang BPJS Kesehatan. “Itu sebabnya tadi pagi kita tanda tangan sama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk combine benefit. Sudah di-approve juga oleh Komisi XI POJK mengenai kombinasi swasta dan BPJS. Karena selama ini kan nggak bisa nyambung tuh coordination benefit-nya,” tutur Menkes.

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan terdapat masyarakat yang berasal dari kelompok desil 6–10 (golongan mampu) yang termasuk sebagai penerima program bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan. “Itu kan desil 10. 10 persen orang terkaya Indonesia ada juga yang dibayarin PBI-nya,” kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis, 13 November 2025.

Budi mengatakan temuan itu terungkap berkat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia mengatakan selain bisa menyingkap data masyarakat yang tidak berhak menerima program PBI, DTSEN bisa digunakan untuk menghapus orang yang tidak sesuai dengan kriteria. “Itu kan pasti pendapatannya, Rp 100 juta sebulan ke atas,” tutur dia.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat 10,84 juta jiwa penerima PBI yang tidak tepat sasaran. Dalam kata lain, penerima tersebut merupakan masyarakat kategori desil 6–10. Adapun penerima PBI dari desil 10 (golongan terkaya) tercatat berjumlah 0,56 persen dari proporsi jumlah peserta.

Dalam aturan program, Kementerian Kesehatan menerima data PBI dari Kementerian Sosial. Setelahnya, Kementerian Kesehatan mendaftarkan dan membayarkan iuran penerima sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada BPJS Kesehatan. Aturan ini tertuang dalam Pasal 11 C Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015.

Kementerian Kesehatan mencatat jumlah PBI hingga Juli 2025 mencapai 96,8 juta jiwa atau 34 persen dari populasi penduduk. Adapun pemutakhiran data kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan melalui DTSEN dilakukan dengan tujuan agar penerimanya tepat sasaran yakni desil 1–5 (golongan tidak mampu).

Budi menyatakan pada Juli 2025, pemerintah telah membayar iuran JKN sebanyak 145,9 juta jiwa atau setara dengan 51 persen populasi penduduk.

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan hingga saat ini pemerintah belum membahas soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Tetapi kami sadar BPJS bisa nggak sustain,” kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis, 13 November 2025.

Agar menjaga keberlanjutan, Budi mengatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucurkan dana senilai Rp 20 triliun kepada BPJS Kesehatan. Budi mengatakan saat ini Kementerian Kesehatan telah menerima dana senilai Rp 10 triliun dari Kementerian Keuangan.

Anggaran itu, kata dia, akan disalurkan kepada BPJS Kesehatan. Namun sisanya yakni Rp 10 triliun masih berada di Kementerian Keuangan. “Makanya saya bilang ke Pak Ghufron (Direktur Utama BPJS Kesehatan) 'yuk kita percepat prosesnya',” tutur dia. Tujuannya, agar dana tersebut bisa disalurkan kepada BPJS Kesehatan pada Januari 2026. “Jangan lama-lama,” ujar Budi.

Adapun anggaran Rp 20 triliun yang dikucurkan Purbaya merupakan dana untuk menghapus utang iuran BPJS Kesehatan bagi peserta kategori tertentu. Bendahara negara menyatakan dana tersebut disiapkan untuk tahun depan. Di satu sisi, Purbaya juga meminta BPJS Kesehatan membenahi manajemen lembaganya. "Rp 20 triliun itu sudah kami anggarkan. Cuma begini, kami minta BPJS juga memperbaiki manajemennya," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025.

Rencana pemutihan utang BPJS Kesehatan diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. Ia mengatakan pemutihan utang iuran BPJS Kesehatan akan diberikan kepada peserta mandiri yang beralih menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah masyarakat kurang mampu yang iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau daerah. “Jadi pemutihan itu intinya untuk orang yang pindah komponen. Dulunya itu katakanlah (iuran) mandiri, sendiri membayar, lalu menunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI,” kata Ali di kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 22 Oktober 2025.

Selain itu, ia menyatakan penerima fasilitas penghapusan utang adalah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya selama ini ditanggung pemerintah daerah. Pemerintah juga berupaya agar pemutihan tunggakan dilakukan tepat sasaran menggunakan ukuran desil serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ada opsi untuk memberikan fasilitas serupa ke peserta mandiri kelas 3, tapi belum ada keputusan soal itu. Ali menyatakan BPJS Kesehatan ingin peserta bisa mengakses pelayanan BPJS, tapi tak disalahgunakan. “Orang yang mampu, ya, bayar,” kata dia. Sebelumnya, Ali mengatakan sebanyak 23 juta peserta masih menunggak iuran dengan total nilai menembus lebih dari Rp 10 triliun.

Pemerintah menyiapkan skema pemutihan agar peserta yang tidak mampu dapat memulai kembali kepesertaan tanpa terbebani utang lama. "Mengenai triliunnya, yang jelas itu lebih dari Rp 10 triliun. Dulunya di Rp 7,6 triliun, tapi itu belum termasuk yang lain-lain. Itu baru yang pindah komponen," tutur Ali, seperti dikutip dari Antara.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

BPJS Watch dan Indonesian Audit Watch (IAW) mengkritik proses seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan ketenagakerjaan. Seleksi calon anggota dan direksi masa jabatan 2026-2031 itu dinilai tak transparan dan berisiko memunculkan konflik kepentingan.

Perwakilan dari BPJS Watch dan IAW, German Angent, menyatakan berdasarkan pemetaan yang dilakukan, calon-calon yang lolos belum bisa merepresentasikan perjuangan BPJS Kesehatan. "Tentunya ini akan berdampak ke kualitas tata kelola bpjs itu sendiri,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar daring, Minggu, 26 Oktober 2025.

Beberapa poin yang disorot adalah awal pembentukan panitia seleksi atau Pansel sudah terjadi permasalahan dan kekisruhan di internal. Mantan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang menjelaskan pembentukan Pansel Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) biasanya diusulkan melalui sidang pleno DJSN sebelum diajukan ke Presiden.

Namun karena DJSN berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia (Kemenko PM), usulan tersebut disampaikan melalui Menko PM, yang kini dijabat Muhaimin Iskandar. Chazali menduga Menko PM tidak memperoleh informasi lengkap dari jajaran di bawahnya terkait dengan susunan pansel yang dinilai bermasalah.

BPJS Watch dan IAW juga menyoroti waktu proses seleksi secara daring yang dipersingkat. Biasanya 5 hari kerja menjadi hanya 3 hari kerja, yakni 14-16 Oktober 2025. Selain itu, mereka mendapat informasi bahwa beberapa calon pendaftar kesulitan akses aplikasi website karena validasi gagal dan terjadi kesalahan pada server.

Karena itu, BPJS Watch dan IAW memberikan somasi mulai 26 Oktober 2025 paling lama 1 kali 24 jam kepada Pansel BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sekaligus meminta untuk dilakukan proses ulang seleksi administrasi calon Dewas dan Direksi BPJS yang dilakukan secara transparan, objektif dan akuntabel.

Bila somasi dan tuntutan BPJS Watch dan Indonesian Audit Watch (IAW) tidak diindahkan, dua lembaga itu akan melakukan upaya hukum termasuk melaporkan ke aparat penegakan hukum atas indikasi terjadi dugaan Conflict Of Interest (COI) di Pansel dan DJSN serta advokasi ekstra parlementer dari masa Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di Indonesia.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum bisa memastikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan. Menurut dia, iuran bakal naik bila pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen.

Purbaya menyatakan kebijakan soal tarif iuran baru belum akan ditetapkan hingga perekonomian tumbuh lebih baik. "Iuran BPJS, ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari. Kita jangan otak-atik dulu, sampai ekonominya pulih,” ucapnya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.

Menurut Purbaya, pemerintah bakal menaikan iuran peserta saat lapangan pekerjaan mudah didapat. “Dalam artian tumbuhnya 6 persen lebih dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah, baru kita pikir menaikkan beban masyarakat," ucapnya.

Penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026. Pemerintah juga terus mengkaji risiko dari program jaminan sosial, termasuk Jaminan Sosial Kesehatan oleh BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, ketika masih menjabat sebagai Menkeu, menyatakan penyesuaian tarif ditujukan untuk menjaga keberlanjutan program. “Keberlanjutan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan sangat bergantung kepada berapa manfaat yang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak, berarti biayanya memang makin besar,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta pada Kamis, 21 Agustus 2025, seperti dikutip dari Antara.

Sri Mulyani menjelaskan, hanya dengan penyesuaian tarif, jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga bisa ditingkatkan. Namun, pemerintah akan tetap memperhatikan kemampuan peserta mandiri.

RENCANA pemerintah untuk menghapus utang iuran BPJS Kesehatan mulai dipersiapkan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan pemutihan hanya dilakukan untuk utang maksimal 2 tahun.

Ghufron menjelaskan, meski peserta BPJS Kesehatan memiliki tunggakan lebih dari itu yang dapat keringanan pemutihan hanya utang selama dua tahun. "Sekarang dihitung 24 bulan. Intinya, kalau sejak dulu dia punya utang, kalau pun tahun 2014 mulai (ada tunggakan) tetap kami anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kami bebaskan 2 tahun," ujarnya di kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 22 Oktober 2025.

Selain itu, Ghufron juga menyatakan bahwa kebijakan pemutihan tunggakan iuran tak akan mengganggu keuangan BPJS Kesehatan. "Tidak akan mengganggu, asal tepat sasaran gitu, kalau enggak tepat sasaran itu bisa, tapi kalau tepat sasaran saya kira enggak," ujarnya.

Penghapusan utang iuran akan diberikan kepada peserta mandiri yang beralih jadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Peserta PBI jaminan kesehatan nasional (JKN) adalah masyarakat kurang mampu yang iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau daerah.

Ghufron menjelaskan pemutihan diberikan kepada orang yang pindah kategori. Sebelumnya membayar mandiri, lalu menunggak, padahal sudah pindah ke PBI.

Selain itu, penerima fasilitas penghapusan utang adalah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya selama ini ditanggung pemerintah daerah. Pemerintah juga berupaya agar pemutihan tunggakan dilakukan tepat sasaran dengan menggunakan ukuran desil dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ia mengatakan ada opsi untuk memberikan fasilitas serupa ke peserta mandiri kelas 3, namun belum ada keputusan soal itu. Ghufron menyatakan BPJS Kesehatan ingin peserta bisa akses pelayanan BPJS, namun tak disalahgunakan. “Orang yang mampu, ya bayar.”