Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat mengevaluasi izin usaha pertambangan (IUP) di daerah terlarang seperti pada kawasan perhutanan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, evaluasi IUP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam rapat kerja pemerintah pada awal bulan ini. Pemerintah diberi tenggat waktu singkat untuk memetakan dan menindaklanjuti seluruh izin bermasalah.

“Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mengevaluasi IUP yang ada di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan konservasi, maupun cagar alam,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (17/4/2026).

Bahlil menambahlan, evaluasi juga mencakup wilayah tambang yang belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) serta izin yang tidak dapat dikonversi secara hukum. Kondisi ini selama ini menjadi celah yang memicu ketidakpastian regulasi sekaligus potensi pelanggaran.

Bahlil menyebut proses identifikasi telah dilakukan dan peta sebaran IUP bermasalah sudah tersedia. Dia mengatakan, langkah eksekusi sebagai bagian dari penertiban akan dilakukan dalam waktu dekat.

Meski demikian, Bahlil tidak memperinci total luas wilayah maupun jumlah izin yang akan ditindak.

“Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden karena cuma dikasih waktu seminggu dan dalam waktu dekat saya akan eksekusi karena pemetaannya sudah,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin usaha pertambangan ilegal yang ada saat ini.

LHal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (8/4/2026).

"Saya memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan ada ratusan tambang gak jelas atau IUP gak jelas di hutan lindung," ujar Prabowo di hadapan 800 Menteri, Wakil Menteri, Kepala Kementerian/Lembaga, dan pejabat setara eselon I.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian ESDM menyatakan bahwa PLTA Batang Toru sudah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan perlu menjalankan kewajibannya untuk menanam kembali pohon yang dipotong dan menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“PLTA Batang Toru juga punya tugas untuk menanam kembali pohonnya sebanyak 120%,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi pada Rabu (3/12/2025), dikutip dari Antara.

Eniya memperbarui informasi yang dia sampaikan sebelumnya. Dia menyebut saat ini PLTA Batang Toru sudah mengantongi IPPKH dan berkewajiban menanam kembali pohon yang dipotong dan menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Keduanya, menanam pohon dan menyetor PNBP,” ujar Eniya.

Pernyataan ini disampaikan Eniya sebagai respons atas laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang menyebutkan bahwa kehadiran PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas di Sumatra Utara turut berkontribusi pada perubahan bentang alam di daerah aliran sungai (DAS) dan memperburuk banjir bandang di kawasan tersebut.

JATAM menyebutkan PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas memanfaatkan aliran dari salah satu DAS utama di Ekosistem Batang Toru, kawasan yang secara ekologis penting tetapi kini dipenuhi bendungan, terowongan air, dan jaringan infrastruktur lain.

Menurut Eniya, operasional PLTA harus didukung dengan kesuburan ekosistem dan penghijauan di hulu sungai untuk mempertahankan debit air.

“Jadi, kurang tepat kalau [PLTA] menyebabkan banjir,” kata Eniya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengakui terjadi perubahan bentang alam wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra, termasuk di area operasional PLTA dan tambang emas.

Melihat perkembangan bencana di Sumatra, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan akan melibatkan perguruan tinggi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk melakukan kajian daya dukung dan tampung lingkungan di tengah aktivitas perusahaan di wilayah terdampak banjir.

Sementara itu, Pusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu (3/12/2025) mencatat bahwa bencana banjir dan longsor di Sumatra telah menimbulkan korban 753 orang meninggal dunia, 650 orang hilang, dan 2.600 orang luka-luka. Jatuhnya korban jiwa ini disertai kerusakan infrastruktur berat yang menghambat akses bantuan ke berbagai lokasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

“PLTA Batang Toru juga punya tugas untuk menanam kembali pohonnya sebanyak 120%, ini pun izin PPKH-nya belum terbit,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, Rabu (3/12/2025), dikutip dari Antara.

Eniya menyampaikan, terkait faktor-faktor yang menyebabkan belum terbitnya IPPKH untuk PLTA Batang Toru merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pernyataan ini disampaikan Eniya sebagai respons atas laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang menyebutkan bahwa kehadiran PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas di Sumatra Utara turut berkontribusi pada perubahan bentang alam di daerah aliran sungai (DAS) dan memperburuk banjir bandang di kawasan tersebut.

JATAM menyebutkan PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas memanfaatkan aliran dari salah satu DAS utama di Ekosistem Batang Toru, kawasan yang secara ekologis penting tetapi kini dipenuhi bendungan, terowongan air, dan jaringan infrastruktur lain.

Menurut Eniya, operasional PLTA harus didukung dengan kesuburan ekosistem dan penghijauan di hulu sungai untuk mempertahankan debit air.

“Jadi, kurang tepat kalau [PLTA] menyebabkan banjir,” kata Eniya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengakui terjadi perubahan bentang alam wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra, termasuk di area operasional PLTA dan tambang emas.

Melihat perkembangan bencana di Sumatra, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan akan melibatkan perguruan tinggi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk melakukan kajian daya dukung dan tampung lingkungan di tengah aktivitas perusahaan di wilayah terdampak banjir.

Sementara itu, Pusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu (3/12/2025) mencatat bahwa bencana banjir dan longsor di Sumatra telah menimbulkan korban 753 orang meninggal dunia, 650 orang hilang, dan 2.600 orang luka-luka. Jatuhnya korban jiwa ini disertai kerusakan infrastruktur berat yang menghambat akses bantuan ke berbagai lokasi.

PLTA Batang Toru juga punya tugas untuk menanam kembali pohonnya sebanyak 120 persen, ini pun izin PPKH-nya belum terbit.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian ESDM menyatakan bahwa PLTA Batang Toru sudah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan perlu menjalankan kewajibannya untuk menanam kembali pohon yang dipotong dan menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“PLTA Batang Toru juga punya tugas untuk menanam kembali pohonnya sebanyak 120 persen,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Eniya memperbarui informasi yang dia sampaikan sebelumnya. Saat ini PLTA Batang Toru sudah mengantongi IPPKH dan berkewajiban menanam kembali pohon yang dipotong dan menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Keduanya, menanam pohon dan menyetor PNBP,” ujar Eniya.

Pernyataan tersebut merespons Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang mengungkit kehadiran PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas di Sumatera Utara sebagai salah satu penyebab banjir bandang di Sumatera.

Jatam menyampaikan PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas memanfaatkan aliran dari salah satu daerah aliran sungai (DAS) utama di Ekosistem Batang Toru, kawasan yang secara ekologis penting namun kini dipenuhi bendungan, terowongan air, dan jaringan infrastruktur lain.

Menurut Eniya, justru PLTA harus menjaga kesuburan dan melakukan penghijauan di hulu sungai, sebab perlu mempertahankan debit air.

“Jadi, kurang tepat kalau (PLTA) menyebabkan banjir,” kata Eniya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengakui terjadi perubahan bentang alam wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera, termasuk di dekat PLTA dan tambang emas.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan melibatkan perguruan tinggi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk melakukan kajian daya dukung dan tampung lingkungan di tengah aktivitas perusahaan di wilayah terdampak banjir di daerah tersebut.

Pusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu (3/12) mencatat 753 orang meninggal dunia, 650 orang hilang, dan 2.600 orang luka-luka, disertai kerusakan infrastruktur berat yang menghambat akses bantuan ke berbagai lokasi.

Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan ke lokasi terdampak bencana pada Senin. Operasi modifikasi cuaca juga dilakukan oleh pemerintah di wilayah Sumatera untuk menekan curah hujan di wilayah tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

PLTA Batang Toru juga punya tugas untuk menanam kembali pohonnya sebanyak 120 persen, ini pun izin PPKH-nya belum terbit.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

“PLTA Batang Toru juga punya tugas untuk menanam kembali pohonnya sebanyak 120 persen, ini pun izin PPKH-nya belum terbit,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Eniya menyampaikan, terkait faktor-faktor yang menyebabkan belum terbitnya IPPKH untuk PLTA Batang Toru merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pernyataan tersebut merespons Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang mengungkit kehadiran PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas di Sumatera Utara sebagai salah satu penyebab banjir bandang di Sumatera.

Jatam menyampaikan PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas memanfaatkan aliran dari salah satu daerah aliran sungai (DAS) utama di Ekosistem Batang Toru, kawasan yang secara ekologis penting namun kini dipenuhi bendungan, terowongan air, dan jaringan infrastruktur lain.

Menurut Eniya, justru PLTA harus menjaga kesuburan dan melakukan penghijauan di hulu sungai, sebab perlu mempertahankan debit air.

“Jadi, kurang tepat kalau (PLTA) menyebabkan banjir,” kata Eniya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengakui terjadi perubahan bentang alam wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera, termasuk di dekat PLTA dan tambang emas.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan melibatkan perguruan tinggi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk melakukan kajian daya dukung dan tampung lingkungan di tengah aktivitas perusahaan di wilayah terdampak banjir di daerah tersebut.

Pusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu (3/12) mencatat 753 orang meninggal dunia, 650 orang hilang, dan 2.600 orang luka-luka, disertai kerusakan infrastruktur berat yang menghambat akses bantuan ke berbagai lokasi.

Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan ke lokasi terdampak bencana pada Senin. Operasi modifikasi cuaca juga dilakukan oleh pemerintah di wilayah Sumatera untuk menekan curah hujan di wilayah tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah kembali menguasai lahan tambang ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan lahan tambang yang telah dikuasai oleh negara itu milik PT Bumi Morowali Utara (BMU).

"Tim Satgas PKH melaksanakan klarifikasi dan penguasaan kembali oleh negara terhadap PT BMU," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).

Dia menjelaskan PT BMU memiliki area bukaan tambang yang masuk di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) atau tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

Area bukaan tambang itu berada di dalam maupun di luar area Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi yang totalnya sekitar 66,01 hektare.

Dalam proses klarifikasi itu, Anang mengatakan bahwa kawasan hutan yang tidak dilengkapi IPPKH/PPKH mencapai 62,5 hektare. Perinciannya, terdiri dari 46,03 Ha berada dalam wilayah IUP dan 15,94 Ha berada di luar wilayah IUP.

"Dalam kegiatan tersebut, ditemukan fakta bahwa terdapat bukaan pada kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan IPPKH/PPKH seluas 62,15 Ha," tambah Anang.

Di samping itu, Anang mengungkap bahwa dari data yang ada, perusahaan yang melakukan operasi pertambangan ilegal ini berpotensi didenda sebesar Rp2,35 triliun.

"Dari data tersebut, terdapat potensi denda sebesar Rp2.350.280.980.761," pungkasnya.

Sekadar informasi, secara keseluruhan terdapat terdapat 9 perusahaan yang tervalidasi melanggar atau memasuki wilayah hutan. Perusahaan itu di antaranya PT Bumi Morowali Utara (BMU) hingga PT Daya Sumber Mining Indonesia (DSMI).

Adapun, sejauh ini total wilayah yang teridentifikasi dan dikuasai kembali oleh negara di seluruh Indonesia meliputi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Bangka Belitung.