Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan terkait dengan evaluasi izin tambang yang siap dijalankan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah memang tengah mengevaluasi izin usaha pertambangan (IUP) yang diketahui tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

"Saya juga melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya," ujar Bahlil usai menghadiri rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Negara pada Selasa (12/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa banyak IUP yang sudah diberikan, izinnya pun sudah lengkap. Namun, operasional tambang tidak kunjung dijalankan.

Bahlil juga menjelaskan bahwa evaluasi IUP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam rapat kerja pemerintah pada bulan lalu. Pemerintah diberi tenggat waktu singkat untuk memetakan dan menindaklanjuti seluruh izin bermasalah.

"Ini sudah, Bapak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi," kata Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa evaluasi juga mencakup wilayah tambang yang belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) serta izin yang tidak dapat dikonversi secara hukum. Kondisi ini selama ini menjadi celah yang memicu ketidakpastian regulasi sekaligus potensi pelanggaran.

Bahlil menyebut proses identifikasi telah dilakukan dan peta sebaran IUP bermasalah sudah tersedia. Dia mengatakan, langkah eksekusi sebagai bagian dari penertiban akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin usaha pertambangan ilegal yang ada saat ini.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada bulan lalu (8/4/2026).

"Saya memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan ada ratusan tambang gak jelas atau IUP gak jelas di hutan lindung," ujar Prabowo di hadapan 800 Menteri, Wakil Menteri, Kepala Kementerian/Lembaga, dan pejabat setara eselon I.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat mengevaluasi izin usaha pertambangan (IUP) di daerah terlarang seperti pada kawasan perhutanan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, evaluasi IUP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam rapat kerja pemerintah pada awal bulan ini. Pemerintah diberi tenggat waktu singkat untuk memetakan dan menindaklanjuti seluruh izin bermasalah.

“Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mengevaluasi IUP yang ada di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan konservasi, maupun cagar alam,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (17/4/2026).

Bahlil menambahlan, evaluasi juga mencakup wilayah tambang yang belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) serta izin yang tidak dapat dikonversi secara hukum. Kondisi ini selama ini menjadi celah yang memicu ketidakpastian regulasi sekaligus potensi pelanggaran.

Bahlil menyebut proses identifikasi telah dilakukan dan peta sebaran IUP bermasalah sudah tersedia. Dia mengatakan, langkah eksekusi sebagai bagian dari penertiban akan dilakukan dalam waktu dekat.

Meski demikian, Bahlil tidak memperinci total luas wilayah maupun jumlah izin yang akan ditindak.

“Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden karena cuma dikasih waktu seminggu dan dalam waktu dekat saya akan eksekusi karena pemetaannya sudah,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin usaha pertambangan ilegal yang ada saat ini.

LHal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (8/4/2026).

"Saya memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan ada ratusan tambang gak jelas atau IUP gak jelas di hutan lindung," ujar Prabowo di hadapan 800 Menteri, Wakil Menteri, Kepala Kementerian/Lembaga, dan pejabat setara eselon I.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait hasil penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026).

Laporan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo dalam rapat sebelumnya yang menekankan pentingnya penertiban izin tambang di kawasan hutan.

Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Bahlil menjelaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan evaluasi terhadap sejumlah IUP yang berada di berbagai kategori kawasan hutan.

“Ada di hutan lindung, ada di hutan konservasi, ada kemudian di cagar alam, dan beberapa IUP yang di dalam kawasan hutan, tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, karena saya dikasih waktu satu minggu. Satu minggu berarti sudah satu minggu, minggu kemarin dan minggu ini,” ujar Bahlil.

Dia juga menambahkan bahwa laporan tersebut telah disampaikan sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden Prabowo.

Menurut Bahlil, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah akan segera mengambil langkah lanjutan.

“Saya sudah melaporkan dan insyaallah hasilnya juga baik, dan sudah saya mendapatkan arahan teknis untuk segera saya akan melakukan eksekusi lebih lanjut,” ungkapnya.

Langkah tegas ini menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan nasional, tidak hanya memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Dengan penataan IUP yang lebih disiplin dan terukur, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan bangsa, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dinilai tegas dalam menjaga kelestarian hutan.

Presiden Prabowo menyoroti langkah Menteri Kehutanan yang belum memberikan izin kepada seluruh perusahaan untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat Taklimat Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta (8/4/2026). Rapat ini dihadiri seluruh jajaran anggota kabinet Prabowo-Gibran.

Awalnya, Presiden Ke-8 RI itu mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan terkait keberadaan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak jelas, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung. Hal ini mendorong Presiden untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi di lapangan dan kebijakan yang diambil oleh jajaran kementerian terkait.

“Saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas, atau IUP nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan. Saya cek,” ujar Presiden Prabowo.

Setelah melakukan penelusuran, Presiden mengaku puas dengan kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Prabowo menyebut Menhut Raja Antoni tidak mengeluarkan izin penebangan kayu.

“Menteri kehutanan saya cek, oh alhamdulillah, menteri kehutanan ini oke juga dia. Dia belum kasih izin potong kayu,” lanjut Presiden.

Prabowo lantas mencari dan berinteraksi langsung dengan Menteri Kehutanan saat menyampaikan pernyataannya. Menhut Raja Antoni tampak berdiri dan tersenyum merespon pernyataan presiden.

“Mana menteri kehutanan ada? Oh kau ya menteri kehutanan, hehe, aduh dia berbinar-binar dia itu, saya nggak tanya partai apa dong,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo pun langsung memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap ratusan IUP yang dinilai bermasalah, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

“Saya dapat laporan ada ratusan tambang yang tidak jelas IUP-nya, termasuk di hutan lindung. Kalau tidak jelas, cabut IUP-nya,” tegas Prabowo.

Target Laporan Dipercepat

Saat meminta laporan evaluasi, Prabowo awalnya diberi target dua minggu oleh Menteri ESDM. Namun, dia langsung meminta percepatan menjadi satu minggu.

Prabowo menegaskan, langkah penertiban IUP merupakan bagian dari upaya memperkuat kendali negara atas sumber daya alam.

“Kita cabut semua IUP yang tidak beres. Harus di tangan negara agar kita bisa memperkuat institusi kita,” tandas Prabowo.

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengevaluasi secara komprehensif puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan terkait IUP di kawasan Parung Panjang, Bogor yang kini dilakukan penghentian sementara,saat ini masih dalam tahap evaluasi.

"Khusus untuk evaluasi yang Parung Panjang sekali lagi ini sedang finalisasi dari UPT, dari ITB, dari IPB dan nanti pak gubernur mengambil keputusan berdasarkan data. Kalau yang tidak berizin sudah jelas itu harus dihentikan. Yang tidak berizin harus dihentikan," katanya dikutip Rabu (10/2/2026).

Di luar kawasan tersebut, sebanyak 47 IUP sudah diterbitkan pada tahun ini karena dinilai sudah mengikuti semua aturan yang berlaku. Sementara sisanya masih menunggu proses evaluasi.

“Ada 47 IUP yang operasional dan masih ada 29 IUP yang belum bisa operasional, dihentikan sementara karena satu dan lain hal ya berdasarkan evaluasi dari Dinas ESDM,”katanya.

Sebanyak 29 izin usaha pertambangan yang belum disetujui ini akan dilakukan evaluasi kembali secara menyeluruh sesuai perundang-undangan

“Tentu nanti hasilnya akan disampaikan secepatnya. Kalau izin tambang yang ilegal atau tambang yang ilegal tentu kita akan berhentikan sebagaimana peraturan perundang-undangan," katanya.

Pemprov Jabar menginginkan tata kelola pertambangan dilakukan dengan sesuai peraturan perundang-undangan seperti program pasca penambangan, lalu dana Corporate Social Responsibility (CSR) apakah dianggarkan atau tidak.

"Harus ada kepastian pasca penambangan, kemudian juga pemberian CSR-nya seperti apa dan lain sebagainya. A sampai Z ya. Karena tambang ini kan resiko tinggi, tentu harus dipenuhi semua ketentuan," kata Herman.

Oleh karena itu, Pemprov Jabar saat ini masih melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang sudah mendapatkan IUP. Dan tetap bersikap tegas jika ada pelanggaran.

"Supaya kita bukan hanya memberikan teguran, penindakan, tapi juga kita harus melakukan pembinaan dan pengawasan. Dan ini momentum yang baik untuk perbaikan usaha tambang ke depan," ujarnya.

Urusan tambang di Bogor sendiri lahir usai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menerbitkan surat teguran kepada sejumlah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Surat bernomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025 itu, Dedi menegaskan penghentian sementara seluruh aktivitas tambang mulai 26 September 2025.

Dalam dokumen yang diterima media, Sabtu (27/9/2025), keputusan ini diambil setelah pemerintah provinsi melakukan evaluasi terhadap Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 144/HUB.01.01.01/PEREK mengenai pembatasan kegiatan tambang dan operasional angkutan barang di wilayah tersebut.

Evaluasi yang dilakukan pada 19 September 2025 menunjukkan masih banyak permasalahan yang belum diselesaikan.

"Masih terdapat permasalahan terkait aspek lingkungan dan keselamatan sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum, kemacetan, polusi, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan serta berpotensi terjadinya kecelakaan," tulis Dedi dalam surat tersebut.

Dedi menilai pelaksanaan tata kelola tambang, termasuk rantai pasok yang dilakukan perusahaan masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan amanat Surat Edaran sebelumnya.

Oleh karena itu, penghentian sementara dianggap perlu demi memberikan tekanan agar perusahaan memperbaiki praktiknya.

Gubernur sendiri tidak bergeming dengan desakan di lapangan terkait pembukaan kembali tambang. Dalam sebuah kesempatan ia sempat mengultimatum para pengusaha tambang di kawasan Bogor untuk tidak menjadikan warga tameng menghadapi pemerintah provinsi.

Dedi Mulyadi menilai, aktivitas pertambangan di daerah harus memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Menurutnya kebijakan penertiban tambang diambil dengan berbagai kajian mendalam mulai dari keselamatan masyarakat hingga kelestarian lingkungan

Di sisi lain, meski bertindak tegas Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Rp45 miliar, untuk 15.293 warga tambahan yang belum menerima kompensasi usai terdampak penutupan tambang di Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar, Ade Afriandi menuturkan, belasan ribu warga tersebut akan menerima kompensasi untuk satu bulan, karena belum menerima pendistribusian biaya pengganti penutupan sementara tambang sebesar Rp3 juta pada Desember 2025 lalu.

Pada Desember tahun lalu, kompensasi baru diberikan kepada 2.938 kepala keluarga (KK) yang terdampak dari tiga kecamatan, Rumpin, Parungpanjang dan Cigudeg. Dalam waktu dekat, sisa warga dari kacamatan tersebut akan menerima kompensasi.