Bisnis.com, JAKARTA – Proses pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) terus berlangsung. Terbaru, CIMB Niaga telah menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Corporate Secretary Bank CIMB Niaga Fransiska Oei mengungkapkan bahwa Perseroan pada 27 Januari 2026 telah menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam selaku Notaris di Jakarta Selatan.

“Pada 27 Januari 2026, Perseroan telah menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan, oleh dan antara Perseroan dan PT Commerce Kapital,” ungkap Fransiska dalam dokumennya, dikutip pada Rabu (28/1/2026).

Fransiska menuturkan, pemisahan ini berlaku efektif sejak PT Bank CIMB Niaga Syariah (CIMB Niaga Syariah) melakukan kegiatan usahanya yakni dalam waktu 60 hari kerja, terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.

Nantinya, pemisahan ini akan dinyatakan dalam suatu surat pernyataan dari CIMB Niaga Syariah terkait tanggal efektif pemisahan.

Untuk diketahui, bank umum konvensional yang memiliki UUS dan melakukan pemisahan mengajukan permohonan izin usaha bank umum syariah hasil pemisahan paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.

Hal ini merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/2023 tentang Unit Usaha Syariah, sebagaimana dicabut sebagian melalui POJK No.2/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah.

Fransiska mengatakan, akta pemisahan yang dibuat notaris merupakan salah satu persyaratan dokumen permohonan izin usaha. Selanjutnya, Perseroan akan mengajukan permohonan izin usaha CIMB Niaga Syariah kepada OJK.

“Dengan telah ditandatanganinya Akta Pemisahan, Perseroan akan mengajukan permohonan izin usaha CIMB Niaga Syariah,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara memperkirakan pemisahan UUS CIMB Niaga rampung pada Mei 2026. Dalam catatan Bisnis, Pandji menyebut bahwa perseroan secara simultan memenuhi dokumen-dokumen yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“Kita harapkan di akhir Maret [2026] sudah selesai sehingga nanti di bulan Mei [2026] kita sudah bisa spin off,” kata Pandji di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Dia menuturkan, perseroan telah mengajukan permohonan izin prinsip ke OJK sejak akhir Juli 2025. Dia mengharapkan OJK dapat memberikan restu dalam satu bulan ini alias akhir tahun ini.

Sesudah mendapatkan persetujuan dari OJK, lanjut dia, perseroan harus mendapatkan izin usaha. Izin usaha ini diharapkan rampung Februari 2025.

Selain dengan OJK, perseroan juga mengajukan sejumlah perizinan ke BI. Di antaranya perizinan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), hingga BI FAST.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) resmi mengantongi persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) dengan mendirikan bank umum syariah baru bernama PT Bank CIMB Niaga Syariah.

Persetujuan prinsip tersebut diperoleh pada 14 Januari 2026 dan disampaikan perseroan dalam keterbukaan informasi kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Januari 2026.

Dalam keterangannya, manajemen CIMB Niaga menyebutkan bahwa spin-off UUS ini merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban perseroan sesuai dengan Pasal 59 Peraturan OJK (POJK) No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah dicabut sebagian melalui POJK No. 2 Tahun 2024 mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

“Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip dari OJK untuk melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah dengan mendirikan Bank Umum Syariah baru dengan nama PT Bank CIMB Niaga Syariah,” tulis manajemen dalam laporan fakta material tersebut, Kamis (15/1/2026).

Lebih lanjut dijelaskan, pelaksanaan spin-off ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) CIMB Niaga yang diselenggarakan pada 26 Juni 2025.

Sesuai ketentuan OJK, bank umum konvensional yang melakukan pemisahan UUS diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha bank umum syariah hasil pemisahan paling lambat enam bulan sejak tanggal diterbitkannya persetujuan prinsip. Salah satu dokumen persyaratan utama adalah akta pemisahan yang dibuat oleh notaris.

CIMB Niaga menyatakan akan segera melengkapi seluruh persyaratan perizinan yang dibutuhkan, termasuk penandatanganan akta pemisahan antara CIMB Niaga dan PT Commerce Kapital, yang akan dituangkan dalam akta notaris sebagai bagian dari proses pengajuan izin usaha kepada OJK.

Sebelumnya, pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) Bank CIMB Niaga diestimasi rampung pada Mei 2026. Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyampaikan saat ini perseroan secara simultan memenuhi dokumen-dokumen yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“Kita harapkan di akhir Maret [2026] sudah selesai sehingga nanti di bulan Mei [2026] kita sudah bisa spin-off,” kata Pandji di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Dia menuturkan, perseroan telah mengajukan permohonan izin prinsip ke OJK sejak akhir Juli 2025. Dia mengharapkan OJK dapat memberikan restu dalam satu bulan ini alias akhir tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) diestimasi rampung pada Mei 2026.

Direktur Syariah banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyampaikan saat ini perseroan secara simultan memenuhi dokumen-dokumen yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“Kita harapkan di akhir Maret [2026] sudah selesai sehingga nanti di bulan Mei [2026] kita sudah bisa spin off,” kata Pandji di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Dia menuturkan, perseroan telah mengajukan permohonan izin prinsip ke OJK sejak akhir Juli 2025. Dia mengharapkan OJK dapat memberikan restu dalam satu bulan ini alias akhir tahun ini.

Sesudah mendapatkan persetujuan dari OJK, lanjut dia, perseroan harus mendapatkan izin usaha. Izin usaha ini diharapkan rampung Februari 2025.

Selain dengan OJK, perseroan juga mengajukan sejumlah perizinan ke BI. Di antaranya perizinan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), hingga BI FAST.

Pada Juni 2026, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) CIMB Niaga menyetujui spin off UUS CIMB Niaga menjadi entitas tersendiri berbentuk badan hukum bernama PT Bank CIMB Niaga Syariah (CIMB Niaga Syariah).

Dalam RUPSLB ini pemegang saham juga memberikan persetujuan atas Rancangan Pemisahan, Konsep Akta Pemisahan, Rancangan Akta Pendirian PT Bank CIMB Niaga Syariah, perubahan Anggaran Dasar CIMB Niaga, permohonan pengunduran diri seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta pembubaran DPS CIMB Niaga yang akan berlaku efektif pada Tanggal Efektif Pemisahan.

Pada RUPSLB terakhir, para pemegang saham turut menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang akan berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan, yaitu dengan menerima permohonan pengunduran diri Bapak Pandji P. Djajanegara dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang membawahi syariah.

Adapun, proses spin off dijadwalkan efektif paling lambat 60 hari kerja setelah diterbitkannya izin usaha PT Bank CIMB Niaga Syariah oleh OJK. Perseroan menargetkan implementasi pada Mei 2026. Setelah tanggal tersebut, seluruh kegiatan operasional, layanan, dan produk syariah CIMB Niaga akan secara resmi dialihkan ke BUS.