Bisnis.com, JAKARTA — PT Mandiri Utama Finance (MUF) mencatat total piutang pembiayaan syariah mencapai Rp8,34 triliun per April 2026.

Direktur Mandiri Utama Finance Dapot Parasian S. Sinaga mengatakan nilai itu tumbuh sebesar 18,7% secara tahunan. Oleh karena itu, MUF melihat potensi bisnis syariah di multifinance masih sangat menjanjikan.

“Seiring dengan meningkatnya literasi dan inklusi keuangan syariah serta berkembangnya ekosistem ekonomi syariah di Indonesia,” ucapnya kepada Bisnis, Rabu (17/6/2026).

Ke depan, lanjut Dapot, persaingan Unit Usaha Syariah (UUS) multifinance akan semakin dinamis karena bertambahnya pelaku usaha. Menurutnya, kondisi itu menjadi peluang bagi perusahaan untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepatuhan syariah, dan menghadirkan nilai tambah bagi nasabah.

Untuk itu, MUF Syariah menekankan akan terus memperkuat daya saing melalui penguatan pendanaan bersama BSI melalui skema joint financing, serta digitalisasi layanan pembiayaan melalui platform BSI OTO.

“Selain itu, MUF Syariah juga terus mengembangkan produk dan layanan serta menjaga kualitas layanan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan peta persaingan UUS perusahaan pembiayaan akan semakin dinamis, seiring bertambahnya pemain yang masuk ke segmen ini. OJK mencatat pada Mei 2026, terdapat 25 UUS perusahaan pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menilai potensi pengembangan bisnis multifinance syariah masih cukup besar dan dapat menjadi salah satu area ekspansi.

“Baik melalui pembentukan UUS maupun penguatan portofolio pembiayaan syariah sesuai strategi masing-masing perusahaan,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Minggu (14/6/2026).

Agusman berpendapat bahwa persaingan UUS multifinance ke depan akan semakin dinamis, sehingga perusahaan perlu terus memperkuat daya saing, inovasi produk, kualitas layanan, manajemen risiko, serta pelindungan konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Unit Usaha Syariah (UUS) PT AIA Financial mencatat laba setelah pajak sebesar Rp66,11 miliar, tumbuh 51,07% (year on year/YoY) pada 2025.

Berdasarkan laporan keuangan yang terbit di Harian Bisnis Indonesia pada Jumat (22/5/2026), pendapatan ujrah pengelolaan dana tabarru’ dan dana tanahud sebesar Rp38,30 miliar, pendapatan ujrah pengelolaan investasi dana peserta sebesar Rp3,63 miliar, dan pendapatan investasi senilai Rp53,90 miliar.

Adapun, beban usaha UUS AIA Financial sepanjang 2025 sebesar Rp24,24 miliar. Angka tersebut menurun 31,8% YoY dari sebelumnya Rp35,57 miliar.

Menilik laporan posisi keuangan asuransi syariah, total aset per 2025 tercatat sebesar Rp1,53 triliun, naik 2% YoY dari Rp1,50 triliun. Aset terbesar adalah investasi pada surat berharga sebesar Rp1,38 triliun. Selanjutnya, kas dan setara kas sebesar Rp104,85 miliar dan diikuti dengan aset lain mencapai Rp31,08 miliar.

Dari liabilitas, yang terbanyak ada pada ujrah diterima di muka mencapai Rp20,72 miliar, penyisihan manfaat polis masa depan sebesar Rp20,13 miliar, dan utang lain sebesar Rp16,35 miliar.

Sementara itu, dana investasi sebesar Rp487,06 miliar, turun 10,6% YoY dari Rp545,27 miliar. Kemudian, dana tabarru’ sebesar Rp152,88 miliar, naik 12,6% YoY dari Rp135,69 miliar. Kemudian, dana tanahud minus Rp4,63 miliar. Dengan demikian, total liabilitas, dana peserta, dan ekuitas sebesar Rp1,53 triliun.

Adapun, rasio tingkat solvabilitas dana tabarru’ dan dana tanahud, dan dana perusahaan pada 2025 sebesar 4957%. Pada 2024 rasionya sebesar 20758%.

Bisnis.com, JAKARTA — Unit Usaha Syariah (UUS) PT Sun Life Financial Indonesia mencatatkan laba setelah pajak sebesar Rp9,95 miliar pada 2025. Keadaan ini berbalik dari sebelumnya pada 2024 rugi Rp28,86 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan yang terbit di Harian Bisnis Indonesia pada Rabu (20/5/2026), pendapatan ujrah pengelolaan dana tabarru’ Rp207,79 miliar, pendapatan ujrah pengelolaan investasi dana peserta Rp16,99 miliar, pendapatan alokasi surplus underwriting Rp12,59 miliar, dan pendapatan investasi Rp15,45 miliar.

Adapun, beban usaha UUS Sun Life sepanjang 2025 sebesar Rp152,51 miliar untuk beban akuisisi atau naik 22,8% (year on year/YoY) dan Rp106,82 miliar untuk beban usaha atau turun 18,7% YoY.

Menilik laporan posisi keuangan asuransi syariah, total aset per 2025 tercatat sebesar Rp2,00 triliun, naik 30,7% YoY dari Rp1,53 triliun. Aset terbesar adalah aset pemegang polis unit link sebesar Rp1,10 triliun, investasi pada surat berharga Rp332,01 miliar, dan kas dan setara kas Rp175,02 miliar.

Dari liabilitas, yang terbanyak ada pada utang lain-lain sebesar Rp320,23 miliar, penyisihan manfaat polis masa depan senilai Rp220,19 miliar, dan utang reasuransi Rp57,59 miliar.

Sementara itu, dana investasi sebesar Rp1,10 triliun, tumbuh sekitar 36,5% YoY dari Rp805,46 miliar. Kemudian, dana tabarru’ sebesar Rp85,48 miliar, naik 7,5% YoY dari Rp79,51 miliar. Dengan demikian, total liabilitas, dana peserta, dan ekuitas sebesar Rp2,00 triliun.

Adapun, rasio tingkat solvabilitas dana tabarru’ dan dana tanahud, dan dana perusahaan pada 2025 sebesar 234%. Pada 2024 rasionya sebesar 2611%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Buana Finance Tbk. (BBLD) menanggapi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang melemah ke posisi hingga Rp17.600.

Direktur Pemasaran Buana Finance Herman Lesmana menegaskan bahwa pembiayaan di perusahaannya berbasis rupiah, begitupun dengan pendanaan atau cost of fund-nya dalam mata uang rupiah.

“Sehingga tidak akan terjadi mismatch. Namun, kami tetap memitigasi biaya operasional maupun Operational Expenditure [OpEx] dan hal-hal lainnya. Kami mencari peluang yang marginnya bisa lebih baik,” ucapnya dalam Public Expose yang diselenggarakan secara daring di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Herman mencontohkan, salah satu segmen yang dibidik adalah refinancing karena masih menawarkan margin yang lebih menarik, meski perusahaan tetap mempertimbangkan tingkat suku bunga agar tidak terlalu tinggi.

Dilanjutkan dia, Perseroan akan menyesuaikan penawaran secara realistis dan relevan dengan kondisi pasar, dengan mempertimbangkan jenis unit jaminan, tahun rakitan, serta besarannya. Jadi, segmentasinya pasti ada pricing diferensiasi.

“Di situlah kami akan melihat, memilah, dan melakukan penyeleksian untuk melihat potensi pasar yang memang kami lakukan di refinancing,” sebutnya.

Di sisi lain, perusahaan yang telah beroperasi sejak 1982 ini akan memperluas usaha dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) dan membidik B2B atau business to business. Hal ini dilakukan untuk memitigasi risiko, sehingga marginnya juga lebih terukur.

“Kami memberikan secara realistis, relevan, dan juga terukur sehingga kemampuan bayarnya tetap ada. Nah, inilah yang kami bidik, yaitu perusahaan agar kualitasnya tetap terjaga dan termitigasi,” ucap Herman.

Pada saat yang sama, Direktur Keuangan Buana Finance Mariana Setyadi menyampaikan perusahaan akan tetap prudent terkait perolehan cost of fund dari kreditur, seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Tentunya jika kami memperoleh utang dalam mata uang asing, dari sisi manajemen risiko kami akan melakukan full hedging terkait currency dan interest rate untuk menjaga volatilitas nilai tukar dan suku bunga tersebut,” tuturnya.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke posisi Rp17.685 pada perdagangan hari ini, Selasa (19/5/2026). Sementara itu, pergerakan greenback juga mengalami kontraksi.

Berdasarkan data Trading View, rupiah dibuka melemah 17 poin atau 0,10% ke Rp17.685 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS juga terkoreksi 0,14% ke 99,05.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memang kembali tertekan di tengah menguatnya sentimen risk-off global yang dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah serta meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap tensi geopolitik.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Buana Finance Tbk (BBLD) akan memperluas usahanya dengan penambahan Unit Usaha Syariah (UUS) di Perseroan. Penambahan kegiatan usaha ini adalah hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 yang diselenggarakan pada Senin (18/5/2026).

Direktur Pemasaran Buana Finance Herman Lesmana mengatakan potensi pembiayaan berbasis syariah memiliki potensi yang sangat besar, mengingat hingga kini inklusi keuangan syariah baru 12%.

“Tapi opportunity-nya cukup besar karena kalau dilihat dari nasional itu Rp40 triliunan market-nya, sehingga kami ambil opportunity untuk mengembangkan Unit Usaha Syariah di sini,” ungkapnya dalam Public Expose yang diselenggarakan secara daring di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Herman meneruskan, sejauh ini pihaknya masih menunggu izin dari regulator ihwal resminya pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jika ini berjalan lancar, UUS Buana Finance kemungkinan bisa beroperasi di sekitar kuartal III/2026.

Khusus untuk UUS, lanjutnya, Buana Finance akan membidik segmen B2B atau business to business. Artinya, produk akan dipasarkan dari perusahaan kepada perusahaan lain, bukan perorangan. Adapun, hal ini dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko dan kualitas pembiayaan tetap terjaga baik.

“Sehingga margin yang kami sudah sepakati dengan pelanggan syariah itu adalah memang sudah disepakati dari awal. Harga perolehan plus margin, jadi marginnya itu juga terukur dan tidak seperti perusahaan-perusahaan lainnya yang memang memberikan yang sangat tinggi. Kami memberikan tentunya realistis, relevan, dan juga terukur,” jelas Herman.

Adapun, produk utama yang akan fokus digarap di UUS Buana Finance adalah lini usaha yang belum banyak digarap pelaku lain. Jika perusahaan lain menjalankan skema murabahah dan mudharabah, pihaknya akan memprioritaskan pembiayaan perjalanan Umrah sebagai strategi untuk meningkatkan jumlah jemaah yang nantinya berpotensi berlanjut ke ibadah Haji.

“Umrah ini kami akan bidik secara B2B, yang memang akan terjaga mitigasi risikonya karena memang dia sudah menduduki level yang cukup middle, kemudian dia punya service year-nya juga cukup waktunya misalnya sudah 5 tahun di perusahaan tersebut. Nah, tenornya juga yang kami berikan memang maksimal misalnya 1 atau 2 tahun dengan melihat skala daripada perusahaan tersebut,” jelas Herman.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan Buana Finance Mariana Setyadi menekankan bahwa pembiayaan UUS ini nantinya akan berpusat di wilayah Jakarta terlebih dahulu.

“Jadi, portofolio [secara keseluruhan] kami mungkin besarnya itu di Medan, Jambi, Pekanbaru. Sementara itu, yang pembiayaan Buana Finance untuk syariah akan berpusat di Jakarta dahulu,” tutur Mariana.

Sebagai informasi, Buana Finance mencatat penyaluran pembiayaan baru sepanjang 2025 sebesar Rp3,11 triliun, sementara di segmen sewa pembiayaan dan anjak piutang sebesar Rp1,18 triliun.

Kemudian, aset Perseroan tumbuh 7,72% (year on year/YoY) menjadi Rp512,22 miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan piutang pembiayaan 7,05% menjadi Rp6,57 triliun. Kontribusi terbesar aset berasal dari piutang pembiayaan konsumen sebesar 79,20%, diikuti piutang sewa pembiayaan dan anjak piutang dengan kontribusi sebesar 12,71%.

Adapun, laba bersih perusahaan sepanjang 2025 tercatat sebesar 13,48 miliar. Kemudian, NPF-nya tercatat 3,12%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 1,97%.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengklaim tingkat inklusi keuangan syariah di daerah ini pada 2025 mencapai 92,14% dan hal ini dapat dilihat dari kinerja sejumlah program serta kinerja perbankan daerah unit syariah.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat integrasi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai regulasi dan program strategis daerah, di antaranya Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang RKPD serta penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (RAD-PKS).

“Untuk penguatan ekonomi syariah ini memang menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah sekaligus penguatan identitas ABS-SBK di Sumatra Barat,” katanya saat rapat bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Gubernur, Padang, Senin (11/5/2026).

Dia menjelaskan dalam menjalankan keuangan syariah ini, sepanjang 2025 Pemprov Sumbar terus mendorong pengembangan ekosistem halal dan ekonomi syariah melalui berbagai inovasi.

Salah satunya dengan penetapan kawasan Halal Lifestyle di kawasan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menjadi pusat pembelajaran ekonomi syariah dan pembinaan generasi muda.

“Berbagai program keagamaan dan pembinaan karakter juga rutin digelar di kawasan tersebut, seperti Subuh Mubarok, i'tikaf, tajir dan qurban, ceramah mingguan, hingga program KLIK MEMO atau Klinik Konsultasi Motivasi Muda Berkarakter,” ujarnya.

Lalu pada sektor pariwisata, Mahyeldi menyampaikan Pemprov Sumbar terus menunjukkan perkembangan positif sebagai destinasi wisata halal nasional. Di mana saat ini Sumbar memiliki 566 desa wisata dan masuk dalam tiga besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia.

“Jadi dengan adanya peningkatan penguatan wisata halal dan budaya di Sumatra Barat, akan dapat memberikan dampak kepada peningkatan kunjungan wisatawan daerah,” tegasnya.

Oleh karena itu, melihat pada tingkat inklusi keuangan syariah Sumbar pada 2025 mencapai 92,14%, dan hal ini dapat dilihat pada kinerja Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari juga mengalami pertumbuhan signifikan, baik dari sisi pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan dukungan lima kantor cabang dan 123 layanan syariah lainnya.

Mahyeldi juga mengungkapkan Pemprov Sumbar tengah mempersiapkan penerbitan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. “Penerbitan sukuk ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah,” sebut dia.

Kemudian dia menyatakan komitmen bahwa Pemprov Sumbar terus memperkuat literasi ekonomi syariah melalui berbagai forum internasional, seperti Seminar Wakaf Internasional dan World Islamic Entrepreneur Summit (WIES), serta pengembangan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), Zona KHAS, dan digitalisasi transaksi berbasis QRIS Syariah di masjid maupun UMKM.

“Kami ingin menjadikan Sumatra Barat sebagai pusat industri halal terkemuka di wilayah Sumatra dan Indonesia bagian barat,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) mengungkapkan sederet persiapan perusahaan, jelang pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) yang ditargetkan pada akhir 2026.

Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo menyampaikan, sejak awal tahun, perusahaan telah mendirikan Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT Sun Life Syariah dan saat ini tengah memasuki tahap uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pengurus Sun Life Syariah.

“Kita harapkan nanti di kuartal ketiga, kuartal keempat, semua portfolio dari unit syariah bisa masuk ke perusahaan baru yaitu PT Sun Life Syariah,” kata Albert di sela-sela Konferensi Pers, Jumat (8/5/2026).

Sebagai catatan, pemisahan UUS atau spin off merupakan amanat dari Undang-Undang No.40/2014 tentang Perasuransian. Melalui beleid ini, pemerintah mewajibkan unit usaha syariah dengan aset tertentu untuk berdiri sendiri sebagai perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi dan reasuransi wajib melakukan spin-off UUS pada akhir 2026.

Sementara itu merujuk Peraturan OJK (POJK) No. 11/2023, pemisahan unit syariah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, hasil pemisahan unit syariah diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua, mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Dalam catatan Bisnis, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan hingga akhir 2025, terdapat dua UUS mendirikan perusahaan asuransi baru secara full-fledged. Selain itu, ada dua UUS yang telah menyelesaikan pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah lainnya.

“Saat ini terdapat enam UUS yang sedang berada dalam proses spin-off, yang terdiri dari dua UUS melakukan pendirian perusahaan asuransi full-fledged dan empat UUS melalui mekanisme pengalihan portofolio,” tuturnya dalam konferensi pers daring RDK Desember 2025, dikutip pada Senin (12/1/2026).

Sementara itu, lanjutnya, UUS lain masih dalam tahap persiapan untuk pemenuhan persyaratan perizinan dan persiapan operasional. Sesuai POJK 11/2023, batas waktu pelaksanaan spin off paling lambat dilakukan pada akhir 2026.

Lebih lanjut, Ogi membeberkan pada akhir 2025 sebanyak 41 UUS telah menyampaikan rencana pemisahan unit syariah atau Rencana kerja Pemisahan Unit Usaha Syariah (RKPUS).

“Update sampai dengan akhir tahun 2025 terdapat 28 UUS yang akan membentuk perusahaan asuransi syariah full-fledged dan 13 UUS akan melakukan pengalihan portofolio,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Maybank Indonesia Tbk. (BNII) tengah mempersiapkan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk memperkuat daya saing setelah spin-off, salah satunya melalui penggarapan proyek-proyek baru berskala besar bersama investor asal Timur Tengah.

Direktur Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia Romy H. Buchari menyampaikan, perseroan memanfaatkan jaringan globalnya untuk membuka akses bagi investor Timur Tengah agar masuk ke berbagai proyek-proyek perseroan di Indonesia.

“Tim kami, yang kami sebut Global Banking Team, khususnya tim korporasi, sudah mulai membawa investor dari Timur Tengah untuk menggarap proyek-proyek baru di sini. Itu sudah berjalan dan proyeknya berskala besar,” ungkap Romy di sela-sela Peluncuran Amanah Pro, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Kendati begitu, Romy belum dapat mengungkapkan secara rinci proyek yang dimaksud, termasuk sektor maupun nilai investasinya. Dia menyatakan, informasi tersebut akan disampaikan pada waktunya setelah mencapai tahap yang lebih matang.

“Saya belum bisa menyebutkan detailnya sekarang, tapi ketika waktunya tepat, akan kami sampaikan,” katanya.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Maybank Indonesia untuk memperkuat UUS Maybank Indonesia, agar pasca spin off, unit usaha ini mampu berkompetisi dengan bank-bank yang sudah ada.

Perseroan mengharapkan, nantinya UUS Maybank Indonesia tidak hanya ditujukan untuk kelompok tertentu, tetapi untuk semua orang. Untuk itu, lanjut Romy, Maybank Indonesia perlu memastikan produk, fitur, kemudahan penggunaan, hingga harga yang ditawarkan harus sangat kompetitif.

“Intinya, kami ingin menjadi motor utama bagi perekonomian Indonesia. Bukan sekadar pemain niche,” ujarnya.

Adapun sepanjang 2025, total aset UUS Maybank Indonesia mencapai Rp44,12 triliun, tumbuh 2,71% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan posisi aset 2024 yang sebesar Rp42,96 triliun.

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki UUS dengan nilai aset telah mencapai 50% dari total aset induknya dan/atau memiliki aset minimal Rp50 triliun memisahkan UUS tersebut menjadi entitas tersendiri.

“Tentunya kita semua tahu threshold di Rp50 triliun. Itu tidak lama lagi. Nah, maka sebab itu dari sekarang kita sudah mulai mempersiapkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) membukukan laba bersih senilai Rp2,76 miliar pada kuartal I/2026.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, laba bersih UUS Bank Jatim pada periode ini turun 83,24% secara tahunan (year on year/YoY) dari posisi kuartal I/2025 yang sebesar Rp16,51 miliar.

Raihan laba bersih yang turun pada periode ini didorong oleh pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang menyusut sebesar 26,34% YoY dari kuartal I/2025 yang senilai Rp57,70 miliar menjadi Rp42,50 miliar.

Hingga Maret 2026, UUS Bank Jatim berhasil menekan beban operasional lainnya ke posisi Rp37,95 miliar, turun 7,44% YoY dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp41,00 miliar.

Penurunan beban operasional ini salah satunya didorong oleh menyusutnya beban tenaga kerja sebesar 18,27% YoY menjadi Rp16,42 miliar dan beban lainnya yang turun 3,93% YoY menjadi Rp14,53 miliar.

Dari sisi fungsi intermediasi, UUS Bank Jatim menyalurkan pembiayaan bagi hasil sebesar Rp1,53 triliun pada kuartal I/2026. Nilai itu menyusut 4,70% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp1,60 triliun.

Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga yang dihimpun perseroan mencapai Rp3,11 triliun, tumbuh 14,90% YoY dari posisi kuartal I/2025 yang sebesar Rp2,71 triliun.

Untuk kualitas aset, UUS Bank Jatim mencatatkan NPF gross sebesar 3,68%, turun dari kuartal I/2025 4,08%. Sebaliknya, NPF net perseroan naik dari 1,99% menjadi 2,17% pada kuartal I/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Nagari membukukan laba bersih Rp45,62 miliar pada kuartal I/2026. Raihan laba pada periode ini meningkat 17,48% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp38,83 miliar.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, raihan laba perusahaan pada periode ini ditopang oleh pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang tumbuh 20,68% YoY menjadi Rp80,48 miliar, setelah pada kuartal I/2025 tercatat sebesar Rp66,69 miliar.

Hingga Maret 2026, beban operasional lainnya melonjak 26,55% YoY menjadi Rp34,86 miliar. Pada periode yang sama tahun lalu, beban operasional lainnya tercatat mencapai Rp27,54 miliar.

Komponen beban operasional selain penyaluran dana yang membengkak, salah satunya disebabkan oleh impairment yang menanjak sebesar 256,60% YoY, dari kuartal I/2025 sebesar Rp7,50 miliar menjadi Rp26,77 miliar pada kuartal I/2026.

Adapun, perusahaan membukukan laba operasional senilai Rp45,62 miliar. Raihan itu tumbuh 16,54% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp39,15 miliar.

Pada saat yang sama, perusahaan berhasil membukukan laba nonoperasional sebesar Rp81,00 juta, setelah pada kuartal I/2024 membukukan rugi senilai Rp312,00 juta.

Dari sisi pembiayaan, UUS Bank Nagari mencatatkan total pembiayaan bagi hasil senilai Rp941,60 miliar, tumbuh 9,48% YoY dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp860,04 miliar.

Sementara itu, dana simpanan wadiah tumbuh 72,21% YoY dari Rp195,41 miliar pada kuartal I/2025 menjadi Rp336,52 miliar pada kuartal I/2026. Sebaliknya, dana investasi nonprofit sharing menyusut 1,75% YoY menjadi Rp4,56 triliun dari Rp4,64 triliun pada kuartal I/2025.

Untuk kualitas aset, UUS Bank Nagari mencatatkan NP gross sebesar 2,19%, naik dari posisi kuartal I/2025 yang sebesar 1,15%. NPF net juga naik dari 0,36% menjadi 0,77%.

Bisnis.com, JAKARTA — Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Permata Tbk. (BNLI) terus melakukan serangkaian upaya guna menarik lebih banyak nasabah, di tengah rendahnya inklusi keuangan syariah Tanah Air.

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Permata Bank Rudy Basyir Ahmad menyampaikan industri keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan, baik dari sisi total aset, jumlah nasabah, hingga minat masyarakat terhadap produk-produk syariah.

“Tapi masih banyak tantangannya, terutama tantangan struktural,” kata Rudy dalam sesi diskusi pada agenda Media Briefing ‘Syariah untuk Semua’ di Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Rudy mengungkapkan, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara angka literasi keuangan syariah dan angka inklusi keuangan syariah.

Saat ini, angka literasi keuangan syariah berada di level 43%, sedangkan angka inklusi keuangan syariah cukup rendah, yakni sebesar 13%. Itu artinya, kata dia, meski pemahaman terhadap produk syariah terus meningkat, masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan layanan syariah itu sendiri.

Untuk itu, pihaknya berusaha menjawab tantangan tersebut, dengan memperluas akses keuangan syariah. Rudy mengatakan, pihaknya menghadirkan produk dan layanan keuangan syariah yang aksesibel untuk semua masyarakat modern saat ini.

Selain itu, perseroan juga berupaya menghadirkan solusi keuangan syariah yang lengkap dan holistik, yang dapat memenuhi kebutuhan solusi keuangan di setiap fase kehidupan nasabah.

Melalui semangat ini, Rudy menyebut bahwa perseroan ingin memastikan bahwa semua individu memiliki akses kepada solusi keuangan syariah untuk kebutuhan keuangan di semua fase kehidupan nasabah.

“Itu adalah bentuk komitmen Permata Bank Syariah untuk menghadirkan solusi keuangan syariah yang lebih inklusif, praktikal, dan juga relevan untuk seluruh segmen masyarakat tanpa terkecuali,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Permata Tbk masih menahan rencana pemisahan unit usaha syariah. Bank memilih fokus memperkuat fundamental bisnis syariah.

Keputusan ini diambil karena posisi aset belum memenuhi ketentuan regulator. Bank juga ingin memperbaiki struktur pembiayaan dan pendanaan agar lebih seimbang.

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Permata Bank Rudy Basyir Ahmad menyebut aset unit usaha syariah berada di kisaran Rp 37 triliun. Nilai tersebut masih di bawah batas minimum Rp 50 triliun sebagai syarat spin off.

Ia menegaskan keputusan ini tidak hanya dipengaruhi ukuran aset. Kesiapan struktur bisnis juga menjadi pertimbangan utama.

Perseroan tengah fokus memperkuat neraca agar lebih sehat dan terdiversifikasi. Langkah ini dilakukan agar tidak bergantung pada segmen tertentu.

“Kita ingin memastikan bahwa neraca bank, balance sheet bank itu cukup terdiversifikasi, tidak hanya fokus di segmen-segmen tertentu,” ujar Rudy di Plaza Senayan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia mencatat pembiayaan masih terkonsentrasi pada segmen korporasi dan kredit pemilikan aset. Kondisi ini mendorong bank memperluas penetrasi ke sektor lain.

Segmen yang dibidik meliputi komersial, usaha kecil dan menengah, serta ritel non-mortgage. Diversifikasi ini diharapkan menciptakan portofolio yang lebih seimbang.

“Saat ini, kalau saya bisa terbuka ya, balance sheet-nya Permata itu cukup terkonsentrasi di korporasi dengan dan di mortgage. Nah ini yang kita harus perkuat bagaimana supaya bisa lebih diversifikasi dari segi pembiayaan juga kuat di komersial, kuat di SME, dan juga kuat di retail di luar mortgage. Ya itu jadinya cara kami untuk memperkuat,” paparnya.

Penguatan juga dilakukan dari sisi pendanaan. Bank berupaya meningkatkan dana murah dari segmen ritel.

Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih stabil.

“Nah salah satunya juga memperkuat dari sisi pendanaannya, termasuk pendanaan dari segmen-segmen retail,” ujar Rudy.

PermataBank menilai penguatan fundamental menjadi tahap penting sebelum spin off dilakukan. Langkah ini diharapkan membuat entitas syariah lebih siap bersaing di industri.