Kota Padang (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk mempercepat pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) yang sedang berjalan di daerah itu.

"Kami mohon betul khusus untuk PSN yang ada di Sumatera Barat, terutama yang sedang on going, kita percepat," kata Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI Medrilzam di Padang, Rabu.

Salah satu PSN yang didorong untuk segera dituntaskan ialah pengerjaan Jalan Tol Padang-Pekanbaru. Penekanan Bappenas terhadap pengerjaan proyek jalan bebas hambatan itu tergolong penting untuk membantu percepatan mobilitas dan logistik.

Tidak hanya itu, Medrilzam juga mewanti-wanti pemerintah daerah agar secepatnya menuntaskan pengerjaan jalan layang Sitinjau Lauik. Infrastruktur yang dikerjakan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini juga tergolong vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, percepatan pengerjaan PSN berupa jalan tol dan jalan layang Sitinjau Lauik bisa menyerap tenaga kerja lokal. Otomatis, hal itu juga berdampak kepada ekonomi daerah setempat.

"Ini harus kita segerakan karena inilah salah satu sumber penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor konstruksi," ujarnya.

Di satu sisi, ia memahami salah satu persoalan di Sumbar ialah terkait dengan pembebasan lahan salah satunya berimbas ke pengerjaan Tol Trans Sumatera. Bappenas juga sudah berkali-kali menyampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar melakukan konsolidasi tanah.

Konsolidasi tanah tersebut juga harus melibatkan peran pemerintah daerah agar tidak mengganggu apalagi sampai menghambat berbagai PSN yang sedang dikerjakan di Ranah Minang.

"Tapi saya yakin dengan kolaborasi kita semua, kita bisa cari solusi-solusi yang benar," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Saya pastikan bukan karena harga tetapi lebih kepada siapa yang berhak menerima, dan masalah kepemilikan lahan itu sendiri,

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menargetkan pembebasan lahan proyek Fly Over atau Jalan Layang Sitinjau Lauik yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solok dan sekitarnya bisa selesai atau rampung pada Maret 2026.

"Target kita kalau bisa pembebasan lahan Sitinjau Lauik itu sudah selesai pada Maret 2026," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi di Kota Padang, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Sekda Provinsi Sumbar menyikapi progres pembangunan Jalan Layang Sitinjau Lauik yang merupakan Proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi mencapai Rp2,79 triliun tersebut.

Arry mengatakan, pemerintah provinsi akan bekerja optimal terutama mengenai upaya pembebasan lahan yang hingga kini masih mengalami kendala.

Di saat bersamaan pemerintah setempat juga mempunyai tenggat waktu agar pengerjaan fisik jalan layang itu bisa segera dikerjakan.

Ia mengkhawatirkan jika pembebasan lahan ini terus terkendala maka akan berimbas pada pengerjaan fisik yang tertunda. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya meyakinkan pihak terkait agar proses pembebasan lahan bisa secepatnya dilakukan.

Pemerintah Provinsi Sumbar juga memastikan kendala pembebasan lahan Jalan Layang Sitinjau Lauik sama sekali tidak berkaitan dengan jumlah nominal yang harus dibayarkan kepada masyarakat sebagai pemilik lahan.

"Saya pastikan bukan karena harga tetapi lebih kepada siapa yang berhak menerima, dan masalah kepemilikan lahan itu sendiri," kata dia.

Terkait jumlah atau luasan kawasan yang belum bisa dibebaskan, Arry tidak merinci. Namun, ia mengklaim sebagian besar lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Layang Sitinjau Lauik sudah dibebaskan oleh pemerintah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade meminta pemerintah provinsi setempat secepatnya menuntaskan pembebasan lahan pembangunan Fly Over atau Jalan Layang Sitinjau Lauik mengingat pentingnya proyek itu.

Andre mengatakan, proyek Jalan Layang Sitinjau Lauik dikerjakan langsung oleh PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku badan usaha pelaksana (BUP), sudah siap secara anggaran. Sayangnya, pengerjaan tersebut masih terhalang pembebasan lahan.

Proyek Flyover Panorama I diharapkan menjadi solusi permanen bagi karakteristik ekstrem Sitinjau Lauik, termasuk kemiringan curam, tikungan tajam serta kerawanan bencana yang selama ini menjadi kendala besar mobilitas masyarakat.

Selain mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, pembangunan proyek senilai Rp2,79 triliun ini juga untuk mempercepat dan mempermudah arus distribusi hasil bumi dan logistik dari Provinsi Sumbar ke berbagai provinsi tetangga.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Padang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade meminta pemerintah provinsi setempat secepatnya menuntaskan pembebasan lahan pembangunan Fly Over atau Jalan Layang Sitinjau Lauik yang menghubungkan Kota Padang dan Kabupaten Solok.

"Saya minta pemerintah provinsi agak serius lah membebaskan lahannya," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang salah satunya membidangi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Andre Rosiade di Kota Padang, Selasa.

Andre mengatakan proyek Jalan Layang Sitinjau Lauik dikerjakan langsung oleh PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku badan usaha pelaksana (BUP), sudah siap secara anggaran. Sayangnya, pengerjaan tersebut masih terhalang pembebasan lahan yang bersinggungan dengan kewenangan Kementerian Kehutanan.

"Sekarang itu masalahnya pembebasan lahan, bukan pada Balai Jalan Nasional atau di Hutama Karya," ucap dia.

Ia mengingatkan jangan sampai proyek Sitinjau Lauik yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp2,7 triliun dengan masa pengerjaan 2,5 tahun, terkendala seperti proyek pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin.

Apalagi, dalam waktu dekat pemerintah provinsi juga akan membebaskan lahan untuk kelanjutan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Sicincin-Bukittinggi.

"Saya berharap Pemerintah Provinsi Sumbar belajar dari persoalan pembebasan lahan Jalan Tol Padang-Sicincin," harap dia.

Proyek Flyover Panorama I diharapkan menjadi solusi permanen bagi karakteristik ekstrem Sitinjau Lauik, termasuk kemiringan curam, tikungan tajam serta kerawanan bencana yang selama ini menjadi kendala besar mobilitas masyarakat.

Selain mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, pembangunan proyek senilai Rp2,793 triliun ini juga untuk mempercepat dan mempermudah arus distribusi hasil bumi dan logistik dari Provinsi Sumbar ke berbagai provinsi tetangga.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026