PT Danantara Development Management Fund (DDMF) memaparkan rencana kerja dan rencana anggaran (RKA) 2026 dalam rapat kerja tertutup bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (1/7). Dalam rapat tersebut, DDMF mempresentasikan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan, mulai dari proyek hilirisasi hingga pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

Direktur Utama DDMF Sigit Puji Santosa mengatakanp erusahaan yang baru dibentuk pada April 2026 itu telah menyampaikan arah program strategis yang akan menjadi fokus investasi pada tahun ini. Ketika ditanya proyek Giant Sea Wall juga masuk dalam proyek yang dananya dikelola DDMF, Sigit menyampaikan seluruh proyek sudah dipaparkan dalam rapat itu.

"Semua kami paparkan. Nanti detailnya akan kami sampaikan," kata Sigit usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/7).

Rapat tersebut juga dihadiri Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Managing Director Danantara Rohan Hafas dan dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Misbakhun menjelaskan, rapat digelar secara tertutup karena membahas rencana kerja dan anggaran DDMF sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, setiap rencana kerja dan anggaran badan usaha terkait investasi harus dikonsultasikan dengan DPR melalui Komisi XI.

Dalam rapat itu, Rosan Roeslani membuka rapat dengan memaparkan arah kebijakan Danantara. Kemudian dilanjutkan oleh Sigit yang menjelaskan rencana kerja, anggaran serta sejumlah proyek yang akan dijalankan DDMF pada 2026.

"Banyak yang disampaikan terkait anggaran, banyak juga yang disampaikan terkait proyek, dan banyak pertanyaan dari anggota. Namun karena rapatnya tertutup, saya tidak bisa mengungkapkan apa yang dibahas di dalam rapat," ujar Misbakhun.

Selain itu, Misbakhun mengatakan, DDMF saat ini masih menyusun skema pendanaan berbagai proyek strategis. Dia mengatakan, mekanisme tersebut masih dalam tahap perumusan.

Agar proyek-proyek strategis itu dapat menarik minat investor global, Misbakhun menyebut hal terserbut juga sudah disampaikan oleh DDMF. Namun, pembahasannya masih sebatas rencana kerja dan anggaran sehingga implementasinya akan terus dipantau.

“Jadi nanti kalau mereka sudah berjalan akan kita tagih dengan rapat-rapat terjadwal mengenai laporan, kinerja dan sebagainya," kata Misbakhun.

Terkait sektor prioritas, Misbakhun mengatakan DDMF akan berfokus pada proyek-proyek strategis yang memiliki tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) jangka panjang sehingga kurang diminati investor swasta.

"Kalau diserahkan kepada swasta, itu sangat rendah dan sangat minim partisipasi swastanya. Maka kehadiran negara ditetapkan bahwa DDMF harus masuk ke sana, itu yang utama," ujarnya.

Meski demikian, baik Misbakhun atau pihak DDMF belum bisa mengungkapkan daftar proyek yang akan dibiayai karena mekanisme pendanaannya masih disusun.

Sementara itu, Managing Director Danantara Rohan Hafas mengatakan DDMF masih berada pada tahap penyampaian rencana kerja dan anggaran kepada DPR. Ke depan, perusahaan akan secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan proyek kepada Komisi XI.

Menurut Rohan, seluruh proyek tetap akan dihitung berdasarkan aspek komersial meskipun sebagian merupakan investasi jangka panjang yang memiliki nilai strategis bagi negara.

"Karena ini menyangkut uang negara, kami harus berhati-hati dalam memilih proyek. Walaupun investasinya berjangka panjang, aspek komersial dan tingkat pengembaliannya tetap harus dihitung," kata Rohan.

Dia menjelaskan setiap proyek akan memiliki perhitungan investasi dan proyeksi tingkat pengembalian yang berbeda. Setelah melalui kajian tersebut, pemerintah akan menentukan apakah proyek akan sepenuhnya dijalankan DDMF.

JAKARTA - Mengawal ketahanan energi nasional, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) , Mochamad Iriawan meninjau langsung megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban . Kunjungan hari kedua pria yang akrab disapa Iwan Bule di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Selasa (30/6) untuk memastikan keberlangsungan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) paling krusial ini.

Proyek pembangunan kilang minyak dan petrokimia terintegrasi ini dikelola secara penuh oleh PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP). Kehadiran GRR Tuban diproyeksikan menjadi tulang punggung baru bagi kemandirian energi Indonesia, dengan target kapasitas pengolahan minyak mentah yang sangat masif mencapai 300.000 barel per hari.

Dalam peninjauan lapangan, Mochamad Iriawan menerima, laporan perkembangan komprehensif dari Presiden Direktur PT PRPP, Rezaldi Gustino. Ia memaparkan bahwa megaproyek ini menunjukkan tren positif, di mana saat ini telah memasuki tahapan Final Investment Decision (FID) yang berjalan paralel dengan proses pengadaan sembilan paket tender Engineering, Procurement, and Construction (EPC).

Menanggapi progres tersebut, Iriawan menekankan bahwa proyek ini merupakan pertaruhan masa depan ketahanan energi bangsa, bukan sekadar pembangunan infrastruktur biasa. “Ini adalah aset strategis nasional. Kehadiran saya secara langsung di Tuban hari ini adalah untuk memastikan dan mengawal keberlangsungan PSN tersebut agar berjalan sesuai target,” tegasnya.

Agenda kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke fasilitas eksisting di PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Fuel Terminal (FT) Tuban, hingga Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur. Integrasi antara fasilitas produksi baru (GRR) dan terminal distribusi tersebut diyakini akan mentransformasi kawasan Tuban menjadi megahub energi terbesar di Indonesia.

Berbeda dengan kilang GRR, FT Tuban memainkan peran sebagai terminal transit strategis yang menerima produk BBM jadi melalui kapal tanker maupun jaringan pipa. Fasilitas vital ini didukung oleh belasan tangki penyimpanan (storage tank) berkapasitas total 305.192 Kilo Liter (KL) dengan desain khusus untuk menyesuaikan karakteristik penguapan masing-masing produk BBM.

Iriawan menyaksikan langsung skala operasi FT Tuban yang mampu mengelola volume penyaluran harian (throughput) sekitar 27.000 KL per hari. "Kunjungan saya ini sekaligus memastikan bahwa seluruh instrumen di lapangan bekerja optimal dalam menjaga pasokan bahan bakar di berbagai wilayah tetap aman," tuturnya.

Secara geografis, FT Tuban telah berevolusi menjadi poros utama wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus) sekaligus simpul logistik lintas regional. Jangkauan distribusinya merentang jauh melayani kawasan timur Indonesia, mulai dari Kalimantan Selatan, NTB, NTT, Maluku, hingga negara tetangga Timor-Leste.

Terkait Terminal LPG Tuban, Iriawan mengapresiasi infrastruktur PSN ini yang memegang peran kunci dalam peta jalan energi nasional karena diproyeksikan menyuplai 35% hingga 40% kebutuhan LPG nasional. "Keberadaan terminal ini diharapkan mampu memangkas jalur distribusi, meningkatkan efisiensi logistik, dan memperkokoh kerahasiaan stok elpiji nasional," harapnya.

Menutup kunjungan kerjanya, Iriawan memberikan arahan tegas terkait aspek keselamatan dan keandalan infrastruktur perpipaan yang menopang 58% throughput Subholding Gas. "Angka ini adalah urat nadi operasional kita. Kegagalan apapun di lini ini akan berdampak langsung pada sistem ketahanan energi nasional," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bendungan menjadi salah satu infrastruktur penting untuk menjaga ketersediaan air, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mengurangi risiko banjir. Di Gorontalo, peran tersebut diharapkan akan diperkuat melalui Bendungan Bulango Ulu yang kini memasuki tahap akhir pembangunan.

PT Brantas Abipraya (Persero) mencatat progres pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, telah mencapai 94,99 persen. Setelah beroperasi, bendungan ini diproyeksikan mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, pengendalian banjir, serta penyediaan energi baru terbarukan.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, Bendungan Bulango Ulu menjadi salah satu infrastruktur yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan air bagi sektor pertanian dan masyarakat di Gorontalo.

"Ini diproyeksikan menjadi infrastruktur penting dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, pengendalian banjir, serta penyediaan energi baru terbarukan di Gorontalo," ujar Dian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ketersediaan air menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian. Bendungan Bulango Ulu memiliki kapasitas tampung sebesar 140,95 juta meter kubik dengan volume efektif 58,61 juta meter kubik. Infrastruktur ini akan mengairi sekitar 4.950 hektare lahan pertanian melalui Daerah Irigasi Alale, Lomaya, dan Pilohayanga.

Dengan dukungan pasokan air yang lebih stabil, petani diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam sekaligus mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air pada musim kemarau.

Selain mendukung sektor pertanian, bendungan ini juga akan menyediakan air baku sebesar 2,2 meter kubik per detik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pasokan air baku yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Fungsi bendungan tidak hanya terbatas pada penyediaan air. Kehadiran Bendungan Bulango Ulu juga diproyeksikan mampu mereduksi risiko banjir di wilayah hilir Sungai Bolango hingga lebih dari 80 persen. Pengendalian banjir dinilai penting untuk melindungi permukiman, lahan pertanian, dan aktivitas ekonomi masyarakat dari potensi kerugian akibat bencana.

Di sektor energi, Bendungan Bulango Ulu akan mendukung pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 4,96 megawatt. Pemanfaatan aliran air sebagai sumber energi terbarukan dapat membantu penyediaan listrik yang lebih ramah lingkungan.

Kawasan genangan bendungan juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata dan olahraga air. Pengembangan kawasan tersebut berpeluang menciptakan aktivitas ekonomi baru yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Dian mengatakan, percepatan penyelesaian Bendungan Bulango Ulu sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan air. Menurut dia, manfaat bendungan tidak hanya dirasakan saat proyek selesai dibangun, tetapi juga dalam jangka panjang melalui peningkatan produktivitas pertanian, penyediaan air, pengurangan risiko banjir, dan pengembangan ekonomi daerah.

"Melalui percepatan penyelesaiannya, kami berharap bendungan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air, mendukung energi baru terbarukan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Gorontalo," kata Dian.

Penetapan PSN terhadap tiga lokasi gelombang pertama ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan solusi yang terintegrasi dalam mengatasi krisis sampah

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Investment Management (DIM) Pandu Sjahrir menilai penetapan proyek Waste-to-Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai Program Strategis Nasional (PSN) mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah yang kian kompleks.

Sejumlah tempat pembuangan akhir (TPA) di berbagai daerah telah menghadapi keterbatasan kapasitas, termasuk yang masih menggunakan sistem open dumping. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan, tetapi juga meningkatkan emisi gas metana dari pembusukan sampah.

"Melalui Denera (PT Daya Energi Bersih Nusantara), kami ingin membantu percepatan realisasi ekosistem Waste-to-Energy yang mampu menjadi bagian dari solusi jangka panjang atas tantangan pengelolaan sampah di Indonesia. Penetapan PSN terhadap tiga lokasi gelombang pertama ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan solusi yang terintegrasi dalam mengatasi krisis sampah. Inisiatif ini mencakup perbaikan sistem pengelolaan sampah, pengurangan ketergantungan pada TPA, hingga optimalisasi pemanfaatan sampah menjadi energi,” kata Pandu dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, Pandu menyebut Denera berpotensi menjadi salah satu perusahaan Waste-to-Energy terbesar di dunia.

“Ini bisa jadi katalis yang baik kalau kita bisa masuk di Bursa Efek Indonesia, nanti kita akan apply," kata Pandu.

Status PSN diberikan melalui Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional yang diterbitkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Surat tersebut diberikan kepada masing-masing Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.

Tiga proyek PSEL yang telah memperoleh status PSN yakni PSEL Kota Bekasi di Jawa Barat yang dikelola Bekasi Environment Nusantara, PSEL Bogor Raya di Jawa Barat yang dikembangkan Nusantara Bogor New Energy, serta PSEL Denpasar Raya di Bali yang dijalankan Nusantara Bali New Energy.

Sementara, CEO Denera sekaligus Director Investment DIM Fadli Rahman menjelaskan ketiga BUPP tersebut dibentuk melalui proses pemilihan mitra PSEL oleh DIM. Masing-masing badan usaha selanjutnya akan bertugas mengembangkan dan mengimplementasikan proyek sesuai rencana kerja serta tata kelola yang telah disepakati bersama pemerintah.

Menurut Fadli, penetapan PSN menjadi momentum penting dalam pembenahan sistem pengelolaan sampah nasional karena menunjukkan bahwa pengembangan PSEL kini dipandang sebagai bagian dari agenda strategis negara.

"Bagi Denera, status ini tidak hanya mempercepat realisasi di tiga lokasi awal, tetapi juga menjadi pijakan penting bagi pengembangan fasilitas PSEL di lokasi-lokasi berikutnya," ujar Fadli.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer Danantara Investment Management (DIM) Pandu Sjahrir menilai penetapan proyek Waste-to-Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai Program Strategis Nasional (PSN) menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah yang semakin kompleks di Indonesia.

"Melalui Denera (PT Daya Energi Bersih Nusantara) kami ingin membantu percepatan realisasi ekosistem Waste-to-Energy yang mampu menjadi bagian dari solusi jangka panjang atas tantangan pengelolaan sampah di Indonesia. Penetapan PSN terhadap tiga lokasi gelombang pertama ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menghadirkan solusi yang terintegrasi dalam mengatasi krisis sampah," ujar Pandu dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).

Menurut Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia ini, inisiatif tersebut tidak hanya berfokus pada pengolahan sampah menjadi energi, tetapi juga mencakup perbaikan sistem pengelolaan sampah nasional, pengurangan ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir (TPA), serta optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai sumber energi.

Langkah tersebut dinilai penting karena sejumlah TPA di berbagai daerah mulai menghadapi keterbatasan kapasitas, termasuk yang masih menggunakan sistem open dumping. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan dan bau tidak sedap, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan masyarakat serta emisi gas metana yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah.

Sebelumnya, Pandu juga menyatakan Denera berpotensi menjadi salah satu perusahaan Waste-to-Energy terbesar di dunia.

"Ini bisa jadi katalis yang baik kalau kita bisa masuk di Bursa Efek Indonesia, nanti kita akan apply," kata Pandu.

Status PSN untuk proyek Waste-to-Energy diberikan melalui Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional yang diterbitkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Surat tersebut diberikan kepada masing-masing Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.

Adapun tiga proyek PSEL yang telah memperoleh status PSN meliputi PSEL Kota Bekasi di Jawa Barat yang dikelola Bekasi Environment Nusantara, PSEL Bogor Raya di Jawa Barat yang dikembangkan Nusantara Bogor New Energy, serta PSEL Denpasar Raya di Bali yang dijalankan Nusantara Bali New Energy.

Sementara itu, Chief Executive Officer Denera sekaligus Director Investment DIM Fadli Rahman mengatakan, penetapan status PSN menjadi momentum penting dalam upaya pembenahan sistem pengelolaan sampah nasional.

Menurut dia, keputusan tersebut menegaskan bahwa pengembangan fasilitas PSEL kini dipandang sebagai bagian dari agenda strategis nasional, bukan sekadar kebutuhan pemerintah daerah.

"Bagi Denera, status ini tidak hanya mempercepat realisasi di tiga lokasi awal, tetapi juga menjadi pijakan penting bagi pengembangan fasilitas PSEL di lokasi-lokasi berikutnya," ujar Fadli.

Fadli menjelaskan ketiga BUPP tersebut dibentuk melalui proses pemilihan mitra PSEL oleh DIM. Selanjutnya, masing-masing badan usaha akan menjalankan pengembangan dan implementasi proyek sesuai rencana kerja serta tata kelola yang telah disepakati bersama pemerintah.

Masuknya proyek PSEL ke dalam daftar PSN menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi yang telah diterapkan di berbagai negara, dengan tetap menyesuaikannya terhadap kebutuhan dan karakteristik Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

PAPUA - Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menepis TNI memaksa Yasinta Moiwend atau Mama Sinta berangkat ke Jakarta. Berkembangnya isu tersebut tidak lepas dari kurangnya konfirmasi langsung kepada pihak terkait, sehingga memunculkan asumsi yang berpotensi menyesatkan publik.

"Saya jamin itu bukan perbuatan TNI. Tidak ada penculikan seperti yang ramai diberitakan," kata Mayjen Frits, Kamis (11/6/2026).

Menurut Mayjen TNI Frits, klarifikasi utama justru datang dari Mama Yasinta sebagai pihak yang mengalami langsung kejadian tersebut. Frits menyebut, berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, tidak pernah ada pemaksaan ataupun tindakan penculikan.

“Yang mengalami itu Mama Yasinta. Dan pengakuannya jelas, tidak ada penculikan. Ia dalam kondisi aman dan sehat," ujarnya.

Mayjen TNI Frits juga membantah berbagai spekulasi yang menyebut adanya keterlibatan aparat, termasuk penggunaan pesawat tertentu dalam proses keberangkatan. Mayjen TNI Frits menilai narasi tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan. “Isu dibawa dengan pesawat tertentu itu tidak benar. Itu spekulasi yang tidak sesuai fakta,” tegasnya.

Lihat video: Mama Sinta Buka Suara, Bantah Isu Intimidasi Aparat dalam Film Pesta Babi



Mayjen TNI Frits menambahkan, hingga saat ini tidak ada laporan dari jajaran TNI di lapangan terkait tindakan di luar prosedur terhadap warga sipil, termasuk dalam kasus Mama Yasinta. "Kalau tidak ada yang bertanya langsung atau mengonfirmasi, lalu muncul asumsi seolah-olah TNI terlibat, ini yang harus diluruskan,” ujarnya.

Mayjen TNI Frits juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi. "Kita harus melihat fakta dari yang bersangkutan langsung, jangan sampai informasi yang tidak benar justru memperkeruh situasi,” katanya.

Dengan penegasan ini, TNI berharap polemik terkait Mama Sinta tidak berkembang menjadi disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas, khususnya di wilayah Papua Selatan.

Pemerintah menetapkan tiga lokasi proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan tersebut menandai upaya percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi yang kini masuk dalam agenda prioritas nasional.

Penetapan itu mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. Proyek juga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi berbasis teknologi ramah lingkungan.

Chief Executive Officer DIM Pandu Sjahrir mengatakan penetapan status PSN menjadi momentum penting dalam membangun fondasi industri waste-to-energy di Indonesia. Ketiga proyek tersebut merupakan bagian dari gelombang pertama pembangunan PSEL yang dikembangkan oleh PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), anak usaha PT Danantara Investment Management (DIM) yang fokus pada pengembangan infrastruktur pengolahan sampah menjadi energi.

"Melalui Denera, kami ingin membantu percepatan realisasi ekosistem Waste-to-Energy yang mampu menjadi bagian dari solusi jangka panjang atas tantangan pengelolaan sampah di Indonesia," ujar Pandu dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).

Menurut dia, status PSN menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi terintegrasi untuk mengatasi persoalan sampah, mulai dari perbaikan sistem pengelolaan, pengurangan ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir (TPA), hingga pemanfaatan sampah sebagai sumber energi.

Penetapan PSN dilakukan melalui Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional yang diterbitkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada masing-masing Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP).

Adapun tiga proyek yang memperoleh status PSN yakni PSEL Kota Bekasi yang dikelola Bekasi Environment Nusantara, PSEL Bogor Raya yang dikembangkan Nusantara Bogor New Energy, serta PSEL Denpasar Raya yang dijalankan Nusantara Bali New Energy.

Ketiga badan usaha tersebut akan bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan proyek di masing-masing wilayah sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama pemerintah.

Dengan status PSN, proyek-proyek tersebut akan memperoleh dukungan berupa penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, fasilitasi penyelesaian hambatan proyek, hingga berbagai instrumen pendukung untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target.

Chief Executive Officer Denera Fadli Rahman menilai status PSN mempertegas bahwa pengelolaan sampah melalui fasilitas PSEL kini menjadi kepentingan strategis nasional, bukan sekadar kebutuhan daerah.

"Penetapan PSN ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah melalui PSEL bukan lagi sekadar kebutuhan daerah, melainkan bagian dari kepentingan strategis nasional," kata Fadli.

Ia menambahkan, status tersebut tidak hanya mempercepat realisasi proyek di tiga lokasi awal, tetapi juga menjadi pijakan bagi pengembangan fasilitas serupa di berbagai daerah lain di Indonesia.

Selain membantu mengurangi volume sampah perkotaan, proyek PSEL diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan bauran energi baru terbarukan, pengurangan emisi karbon, serta pembangunan infrastruktur perkotaan yang lebih berkelanjutan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menetapkan tiga proyek fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang berlokasi di Bekasi, Bogor, dan Denpasar Raya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Penetapan itu mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 16/2025 yang memasukkan Program Pengelolaan Sampah Terpadu ke dalam PSN, serta Perpres No. 35/2018 dan Perpres No. 109/2025 terkait percepatan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.

Fasilitas PSEL di tiga wilayah ini dikembangkan melalui PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), anak usaha PT Danantara Investment Management (DIM) yang fokus pada investasi dan kemitraan lintas sektor pengolahan sampah.

Chief Executive Officer DIM, Pandu Sjahrir, menyatakan pemberian status PSN menjadi momentum dalam membangun fondasi industri PSEL di Indonesia. Proyek ini didesain untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus mengoptimalkan bauran energi terbarukan.

“Melalui Denera, kami ingin membantu percepatan realisasi ekosistem Waste-to-Energy yang mampu menjadi bagian dari solusi jangka panjang,” ujar Pandu dalam keterangan resminya, Rabu (10/6/2026).

Secara administratif, status PSN tersebut diberikan melalui Surat Keterangan PSN yang diterbitkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada masing-masing Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP).

Berikut tiga BUPP yang resmi memperoleh status PSN:

• PSEL Kota Bekasi (Jawa Barat): Dilaksanakan Bekasi Environment Nusantara.
• PSEL Bogor Raya (Jawa Barat): Dilaksanakan Nusantara Bogor New Energy
• PSEL Denpasar Raya (Bali): Dilaksanakan Nusantara Bali New Energy

Dengan masuknya ketiga proyek ini ke dalam daftar PSN, BUPP terkait bakal memperoleh dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dukungan itu mencakup penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, fasilitasi penyelesaian hambatan birokrasi di lapangan, serta penyediaan berbagai instrumen kebijakan guna memastikan pembangunan berjalan efisien dan tepat target.

Chief Executive Officer Denera, Fadli Rahman, menambahkan bahwa pengelolaan sampah kini telah bergeser dari sekadar kebutuhan berskala daerah menjadi bagian dari kepentingan strategis nasional.

“Bagi Denera, status ini tidak hanya mempercepat realisasi di tiga lokasi awal, tetapi juga menjadi pijakan penting bagi pengembangan fasilitas PSEL di lokasi-lokasi berikutnya,” kata Fadli.

Ke depan, DIM dan Denera memproyeksikan ketiga proyek awal ini sebagai cetak biru transformasi pengelolaan sampah nasional yang dapat menciptakan nilai tambah ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan secara terintegrasi.

PAPUA - Pemerintah memastikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan tidak hanya fokus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial yang berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan lewat kebijakan rekrutmen yang memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) serta penerapan standar pembangunan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup setempat.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengatakan PSN yang sedang berjalan di wilayahnya memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Pada puncak operasional yang diproyeksikan terjadi pada 2029, proyek tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 15.000 tenaga kerja.

"Saat ini perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut telah merekrut sekitar 3.500 tenaga kerja untuk mendukung berbagai tahapan pembangunan yang sedang berlangsung," katanya, Kamis (4/6/2026).

Menurut Apolo, angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring perkembangan proyek dan dimulainya fase produksi yang dijadwalkan pada 2027. Kehadiran PSN di Papua Selatan dinilai menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi baru di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memastikan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Karena itu, koordinasi dengan perusahaan dan pelaksana proyek terus dilakukan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya OAP, dalam proses rekrutmen.

Lihat video: PAPUA BANGKIT! Mengenal 3 Pilar Utama Pembangunan: Cerdas, Sehat, dan Produktif!



Selain membuka akses pekerjaan, pemerintah daerah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri yang berkembang. Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

"Kami juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program vokasi agar tenaga kerja asli Papua memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri," katanya.

Di sisi lain, pelaksanaan PSN juga diarahkan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan proyek. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan hidup.

Apolo menegaskan dukungan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan PSN di Papua Selatan. Menurutnya, pemahaman yang utuh mengenai tujuan dan manfaat proyek menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang lebih luas.

WIKA terus memastikan pelaksanaan pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif berjalan sesuai target melalui penguatan koordinasi, penerapan metode kerja yang efektif, serta pengendalian mutu dan biaya secara berkelanjutan..,

Jakarta (ANTARA) -

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) menyampaikan, progres pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 19,35 persen.

Capaian ini melampaui progres rencana sebesar 18,29 persen sehingga mencatatkan deviasi positif sebesar +1,6 persen. Adapun proyek ini ditargetkan rampung pada 31 Desember 2027.

“Saat ini, pekerjaan proyek masih berjalan secara paralel di berbagai segmen. Beberapa pekerjaan yang tengah berlangsung meliputi pekerjaan geotekstil, timbunan tanah, struktur Multi Utility Tunnel (MUT), struktur box culvert, struktur jembatan, rigid pavement, serta pekerjaan saluran drainase,” kata Corporate Secretary WIKA Ngatemin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia menuturkan, progres tersebut mencerminkan komitmen Perseroan dalam menjaga kualitas, produktivitas, dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“WIKA terus memastikan pelaksanaan pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif berjalan sesuai target melalui penguatan koordinasi, penerapan metode kerja yang efektif, serta pengendalian mutu dan biaya secara berkelanjutan. Infrastruktur ini memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas kawasan pemerintahan di IKN,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, WIKA juga menerapkan sejumlah inovasi dan metode konstruksi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, serta efisiensi pekerjaan.

Inovasi tersebut antara lain pemanfaatan Total Station Robotik dan Drone Photogrammetry untuk mempercepat akuisisi data konstruksi dengan tingkat presisi tinggi.

Selain itu, Perseroan menerapkan metode Sliding Formwork pada pekerjaan Multi Utility Tunnel (MUT) guna meningkatkan efisiensi pelaksanaan konstruksi.

Pada pekerjaan struktur, digunakan sistem Cooling Pipe pada pengecoran pile cap mass concrete untuk mengendalikan temperatur beton, mengurangi risiko retak termal, dan meningkatkan kualitas struktur.

Proyek ini juga mengimplementasikan teknologi Load Scanner untuk memantau volume material yang masuk dan keluar secara digital, sehingga mendukung akurasi pengukuran, transparansi data, dan efektivitas pengendalian material di lapangan.

Di tengah dinamika pelaksanaan proyek, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah meningkatnya harga material konstruksi yang dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global.

Ngatemin menjelaskan, kenaikan tersebut berdampak pada biaya material utama, logistik, serta jasa subkontraktor. Untuk mengantisipasi hal tersebut, WIKA terus melakukan optimalisasi perencanaan, pengendalian biaya, serta efisiensi pelaksanaan agar target pekerjaan tetap dapat tercapai sesuai jadwal.

Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar kawasan vital di lingkungan Yudikatif, memperlancar mobilitas masyarakat, pegawai, dan pengguna kawasan, serta memperkuat integrasi antar fungsi kawasan pemerintahan di IKN.

"Melalui proyek ini, WIKA turut mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara," tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Karena Pak Presiden punya kepedulian untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya

Kupang (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka saat meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT menilai pengembangan garam di Rote Ndao memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional.

Dalam keterangannya di Rote Ndao, Jumat, Gibran menegaskan bahwa kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri.

“Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton ya. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya kepedulian untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya,” katanya.

Selain mendukung swasembada, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan operasional kawasan agar manfaat ekonominya segera dirasakan masyarakat sekitar.

“Kita ingin ini segera bisa fungsional ya Pak ya. Kita ingin bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal juga bisa terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan yang paling penting multiplier effect (efek ganda) dari pembangunan proyek ini bisa terasa. Jadi tidak hanya di atas kertas saja tapi benar-benar dirasakan warga yang ada di sini,” tambahnya.

Selain sektor garam, Wapres turut mencermati potensi pengembangan rumput laut dan kampung nelayan di Rote Ndao. Menanggapi usulan pemerintah daerah, Wapres memastikan kebutuhan penunjang aktivitas nelayan akan ditindaklanjuti bersama kementerian terkait.

“Jadi kita ingin nanti di tempat-tempat yang diajukan oleh Bupati, tempat-tempat yang produktif untuk perikanannya harus ada ruang pendinginnya, ada cold storage, ada pabrik esnya untuk slurry ice dan juga nanti di situ ada SPBU khusus untuk nelayan,” jelas Wapres.

Dalam dialog tersebut, Wapres juga menerima laporan terkait kondisi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Rote Ndao, termasuk kebutuhan revitalisasi puskesmas dan peningkatan fasilitas rumah sakit daerah.

Menanggapi hal itu, Wapres meminta agar koordinasi dengan kementerian terkait terus diperkuat sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menyampaikan harapannya agar proyek strategis tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga yang terdampak pembangunan kawasan tambak garam.

Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung penuh program pemerintah pusat yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

“Beliau ingin memastikan bahwa perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian KKP yang menganggarkan anggaran cukup besar, ini harus bisa berjalan dengan baik sehingga rakyat di Rote Ndao terutama yang terdampak dengan K-SIGN ini bisa menikmati hasil dari pembangunan ini,” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja Wapres tersebut hadir pula Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena, Dirjen Pengelolaan Kelautan A. Koswara, dan Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA --- Asosiasi Konstraktor Indonesia (AKI) mengungkap dampak pelemahan rupiah terhadap progres konstruksi sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini tengah dikerjakan pemerintah.

Ketua Umum AKI, Djoko Sarwono menjelaskan bahwa pelemahan kurs Rupiah ini dampaknya terasa langsung, khususnya pada proyek yang memiliki komponen impor tinggi seperti baja, bitumen, hingga alat berat.

“Kontraktor yang kontraknya berbasis Rupiah, tapi struktur biayanya 30%-50% impor, akan mengalami tekanan margin,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Dia mencontohkan, untuk Proyek Strategis Nasional seperti Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang proses konstruksinya saat ini tengah berjalan, dampaknya diproyeksi akan menghambat cash flow dan laju konstruksi.

Sementara pada beberapa PSN yang baru hendak dimulai seperti Giant Sea Wall (GSW), pelemahan Rupiah ini berisiko mendorong pembengkakan biaya di awal menjadi lebih tinggi.

“Pelemahan rupiah ini ujian buat manajemen risiko proyek. Kalau mitigasinya tepat, PSN tetap bisa jalan tanpa banyak delay. Yang penting koordinasi antara Kemenkeu, PUPR, dan pelaku usaha harus intens,” tambahnya.

Seiring dengan hal tersebut, AKI memberikan catatan setidaknya terdapat empat hal yang harus segera dilaksanakan pemerintah untuk menyiasati hal tersebut. Pertama mempercepat penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai substitusi impor.

Kedua, untuk proyek strategis dengan komponen impor besar, mempertimbangkan skema hedging atau pembayaran multi-currency agar risiko kurs tidak sepenuhnya dibebankan ke kontraktor.

Ketiga, memastikan formula indeks penyesuaian harga di kontrak PSN update dan mencerminkan kondisi pasar saat ini.

Keempat, menjaga kepastian anggaran dengan memprioritaskan proyek yang memiliki multiplier effect tinggi seperti JTTS dan perumahan.

“Pelemahan rupiah bukan alasan menghentikan PSN, tapi jadi momentum untuk memperkuat manajemen risiko dan kemandirian material konstruksi,” pungkas Djoko.