Bisnis.com, PADANG - Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengunjungi dua proyek strategis di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yang dikerjakan PT Hutama Karya (Persero).

Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kebutuhan, tantangan, serta arah penguatan pembangunan infrastruktur di Sumatra Barat, khususnya pada sektor konektivitas transportasi.

"Kami melihat secara langsung kondisi, kebutuhan, serta tantangan pembangunan infrastruktur di lapangan, khususnya terkait penanganan koridor strategis Lembah Anai dan rencana lanjutan konektivitas Jalan Tol Bukittinggi–Sicincin," katanya dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Dia menyampaikan bahwa pembangunan di Sumbar menjadi peranan penting sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah sekaligus memastikan keberlanjutan manfaat jalan tol yang telah beroperasi.

Ke depan, lanjutnya, jika koridor Bukittinggi-Sicincin ini dapat terhubung dengan ruas Sicincin–Padang, jaringan tol di Sumbar akan berfungsi lebih utuh dan terintegrasi, baik dalam mempercepat arus logistik, meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, maupun menjadi akses alternatif yang lebih andal pada wilayah rawan bencana seperti Lembah Anai.

"Kegiatan semacam ini penting dilakukan agar perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan dapat disusun secara lebih terpadu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," ujarnya.

Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan juga mengatakan adanya kunjungan dari Bappenas menjadi bagian dari penguatan koordinasi strategis pemerintah dalam memastikan pembangunan infrastruktur di Sumatra Barat berjalan terarah, terintegrasi, dan selaras dengan agenda konektivitas nasional.

"Jadi kegiatan ini difokuskan pada peninjauan koridor strategis Lembah Anai serta rencana lanjutan konektivitas Jalan Tol Bukittinggi - Sicincin," katanya.

Menurutnya 2 agenda tersebut menjadi perhatian penting karena memiliki peran strategis dalam memperkuat aksesibilitas antarkawasan, meningkatkan ketahanan jaringan transportasi, serta mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Sumbar.

Oleh karena itu, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebutuhan teknis di lapangan dengan arah perencanaan pembangunan infrastruktur nasional.

"Bagi kami, dukungan dan koordinasi lintas pemangku kepentingan sangat diperlukan agar pengembangan konektivitas di Sumatra Barat dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kami siap mendukung agenda tersebut melalui pelaksanaan proyek yang andal, adaptif, dan berorientasi pada manfaat jangka panjang," tegas Iwan.

Selain itu, Hutama Karya juga memaparkan perkembangan Jalan Tol Trans Sumatra Ruas Sicincin - Padang yang sebelumnya telah beroperasi sepanjang 36 km, serta rencana lanjutan pengembangan konektivitasnya menuju Bukittinggi.

Dikatakannya kehadiran ruas ini menjadi salah satu pengungkit mobilitas baru di Sumatra Barat, terutama dalam mempercepat waktu tempuh, memperluas akses menuju pusat-pusat ekonomi dan destinasi wisata, serta mendukung pergerakan barang dan jasa.

Konektivitas Jalan Tol Sicincin–Padang dan koridor Lembah Anai juga menunjukkan pentingnya keterhubungan antarinfrastruktur strategis dalam membentuk jaringan transportasi yang utuh.

Sejak dibukanya kembali akses Lembah Anai, trafik Tol Sicincin–Padang mencatat peningkatan signifikan. Pada periode libur panjang akhir pekan lalu, ruas ini bahkan menjadi ruas dengan pertumbuhan trafik tertinggi di lingkungan Hutama Karya, yakni lebih dari 80% dibandingkan trafik normal.

"Capaian tersebut menunjukkan bahwa kehadiran akses penghubung yang andal mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan jalan tol," sebutnya.

Ke depan, manfaat tersebut diyakini akan semakin besar apabila konektivitas jalan tol dilanjutkan hingga koridor Bukittinggi–Sicincin sepanjang 41,10 km, yang merupakan bagian dari Jalan Tol Pekanbaru–Padang dan memiliki urgensi tinggi sebagai koridor strategis penghubung Sumatra Barat dengan jaringan Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Riau.

Berdasarkan kajian perencanaan, ruas Bukittinggi–Sicincin juga berpotensi memberikan penghematan waktu tempuh hingga 55,91% serta penghematan jarak perjalanan sebesar 8,88%, sehingga tidak hanya meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, peningkatan kunjungan wisata, serta pergerakan logistik yang lebih kompetitif bagi Sumbar.

Selanjutnya ada proyek Flyover Sitinjau Lauik, pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik) yang dilaksanakan oleh PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) ini merupakan salah satu infrastruktur prioritas yang diharapkan dapat meningkatkan keselamatan transportasi pada koridor Padang–Solok yang selama ini dikenal memiliki kondisi geometrik jalan yang menantang serta tingkat risiko kecelakaan yang tinggi, sekaligus memperkuat konektivitas dan kelancaran arus logistik di Sumatra Barat.

Flyover Panorama I memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Proyek ini memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan pada koridor Padang–Solok sekaligus mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pihak HPSL memaparkan perkembangan pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik) yang hingga 25 Mei 2026 telah mencapai progres fisik sebesar 18,75%. Sementara itu, proses pengadaan lahan untuk proyek ini telah tuntas 100%, sehingga menjadi fondasi penting bagi percepatan pelaksanaan konstruksi pada tahap berikutnya.

Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik Michael Arthur Paulus Rumenser mengatakan bahwa Flyover Panorama I merupakan langkah awal dalam mewujudkan koridor transportasi yang lebih aman, andal, dan berkelanjutan di kawasan Sitinjau Lauik.

Dia bilang kehadiran proyek ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keselamatan dan efisiensi perjalanan, tetapi juga menjadi pengungkit bagi pengembangan koridor Sitinjau Lauik secara bertahap dan terintegrasi, termasuk mendukung rencana pembangunan Flyover Panorama II pada masa mendatang guna memperkuat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan pertumbuhan ekonomi di Sumbar.

"Kami berharap kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan infrastruktur yang aman, andal, dan berkelanjutan di Sumatra Barat," ucapnya.

Menurutnya dengan dukungan seluruh pihak, Flyover Panorama I diharapkan dapat segera hadir sebagai solusi bagi masyarakat, tidak hanya dalam meningkatkan keselamatan perjalanan di kawasan Sitinjau Lauik, tetapi juga dalam membuka akses yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di masa mendatang.

Kota Padang (ANTARA) - PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) memastikan proses konsinyasi lahan untuk pembangunan Jembatan Layang Sitinjau Lauik di Kota Padang, Sumatera Barat yang sedang berjalan di pengadilan tidak akan mengganggu pengerjaan fisik.

"Sebagian lahan, terutama lahan masyarakat saat ini masih dalam proses konsinyasi namun itu sudah diserahkan kepada HPSL dan pembangunan bisa dilakukan," kata Sekretaris Perusahaan PT HPSL Lenardo Putra di Kota Padang, Selasa.

Selaku badan usaha pelaksana proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), HPSL telah menitipkan sejumlah uang kepada pengadilan untuk melaksanakan konsinyasi kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah tersebut.

"Jadi kami menitipkan dana di pengadilan, nanti pengadilan yang membayarkan atau menyerahkan uang tersebut kepada pihak yang menang," ujarnya.

Oleh karena itu, Lenardo memastikan proses konsinyasi di pengadilan sama sekali tidak akan menghambat proses pembangunan jalan layang sepanjang 2,7 kilometer tersebut.

Sebab, sebelumnya pengadilan telah melepaskan hak-hak masyarakat atas kepemilikan lahan seluas 8,49 hektare (ha). Saat ini pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan tinggal menunggu keputusan pengadilan siapa yang berhak menerima dana yang dititipkan HPSL.

"Intinya, kita sudah bisa bekerja karena itu sudah menjadi lahan negara," kata dia menegaskan.

Ia menambahkan selain pembebasan lahan milik masyarakat yang baru tuntas pada 12 Mei 2026, keterlambatan pembangunan konstruksi juga dikarenakan imbas dampak bencana hidrometeorologi di akhir 2025.

Banjir bandang dan tanah longsor di akhir November 2025 menyebabkan putusnya akses jalan di Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar sehingga seluruh mobilitas diarahkan ke Jalan Sitinjau Lauik dan Kecamatan Malalak.

Namun, saat ini proses pengerjaan sudah kembali normal seiring terhubungnya jalur Lembah Anai sehingga volume kendaraan yang melintasi Jalan Sitinjau Lauik otomatis juga berkurang.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) menyatakan komitmennya untuk memperluas portofolio bisnis melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil sebagai strategi diversifikasi pendapatan sekaligus solusi atas keterbatasan anggaran negara dalam mendanai proyek infrastruktur skala besar di seluruh Indonesia.

"Skema KPBU menjadi jawaban atas kebutuhan infrastruktur yang berkualitas tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan," ujar Hamdani dalam keterangannya, dikutip Rabu (20/5/2026).

Sampai pertengahan 2026, Hutama Karya mengelola empat proyek KPBU besar. Di antaranya Pelabuhan Anggrek di Gorontalo yang sudah beroperasi dan pengembangan Proving Ground di Jawa Barat.

Selain itu, Hutama Karya juga tengah mengerjakan proyek konstruksi Jalan Trans Papua ruas Jayapura–Wamena melalui badan usaha pelaksana PT Hutama Mambelim Trans Papua (HMTP).

Berdasarkan catatan Bisnis, hingga saat ini proyek tersebut juga dilaporkan telah menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja lokal untuk berbagai pos pekerjaan sipil dan operasional lapangan.

HMTP menargetkan penyelesaian proyek tetap sesuai lini masa (timeline) guna menghadirkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar koridor Trans Papua.

Kemudian, Hutama Karya juga tengah menyelesaikan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Sumatera Barat melalui PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP).

Adapun, hingga periode minggu ke-56 per 17 April 2026, progres fisik pekerjaan telah mencapai 16,4%.

Tidak berhenti di sana, anak usaha perusahaan, PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), juga terlibat dalam proyek strategis Jalan Tol Bogor–Serpong yang saat ini memasuki tahap perencanaan desain.

Skema KPBU memosisikan Hutama Karya sebagai pengembang end-to-end yang bertanggung jawab mulai dari aspek perencanaan, pembiayaan, pembangunan, hingga pengoperasian fasilitas infrastruktur.

“Kami memastikan setiap proyek yang dikelola tidak hanya memiliki kelayakan finansial yang terukur, tetapi juga memberikan dampak multipliereffect yang nyata bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang," tutup Hamdani.

Bisnis.com, PADANG - PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek KPBU Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) menyampaikan progres proyek flyover Sitinjau Lauik terus dikebut seiring pembahasan lahan berlanjut.

Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik Michael Arthur Paulus Rumenser mengatakan dalam pelaksanaan proyek, HPSL memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial serta kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

"Dalam proyek ini, kami berkomitmen dalam menghadirkan infrastruktur yang aman, andal, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Sumatra Barat," katanya, dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).

Dari sisi konstruksi, lanjutnya, progres pembangunan flyover Panorama I Sitinjau Lauik menunjukkan perkembangan yang signifikan. Setelah menyelesaikan pekerjaan struktur bawah seperti abutment (kepala jembatan) dan pilar, kini bentuk Jembatan 1 mulai terlihat semakin jelas.

Dia menjelaskan pada Kamis (9/4) lalu telah dilaksanakan pemasangan girder (balok utama penopang jembatan) di Jembatan 1, yang merupakan tahapan krusial dalam pembentukan struktur atas jembatan. Hingga memasuki minggu ke-56 per 17 April 2026, progres fisik pekerjaan telah mencapai 16,4%.

Dalam periode tersebut, tim konstruksi juga telah menyelesaikan pemasangan girder pada beberapa bentang, sehingga struktur utama jembatan secara bertahap mulai terbentuk.

"Saat ini, pekerjaan dilanjutkan dengan pemasangan tulangan besi, pemasangan cetakan (bekisting), serta pengecoran pada bagian penghubung antar girder sebagai persiapan menuju pengecoran lantai jembatan," sebutnya.

Dikatakannya seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat guna memastikan kualitas konstruksi serta aspek keselamatan kerja tetap terjaga sesuai standar yang berlaku.

Di sisi lain, progres pengadaan lahan juga terus menunjukkan perkembangan yang signifikan sebagai bagian dari tahapan penting proyek.

Kemudian pada Rabu (8/4), proses pengadaan lahan telah memasuki tahapan lanjutan, di mana secara bertahap sebanyak 4 bidang tanah telah tuntas melalui rangkaian proses penawaran, hingga penetapan konsinyasi, yang menjadi dasar penerbitan Pemutusan Hubungan Hukum (PHH) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurutnya tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dari total target pengadaan lahan masyarakat sebanyak 31 bidang tanah, termasuk di dalamnya fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), proses selanjutnya terus berjalan. Pada Selasa (21/4) dilakukan lanjutan penawaran konsinyasi terhadap 8 bidang tanah, sehingga secara kumulatif jumlah bidang yang telah melalui tahapan penawaran konsinyasi mencapai 12 bidang.

Dengan capaian tersebut, saat ini tersisa sekitar 5 bidang lahan masyarakat dengan luas lebih kurang 0,07 hektare, dan 2 bidang sudah didaftarkan konsinyasi ke PN Padang dan menunggu jadwal penawaran dari PN Padang serta 3 bidang masih dalam proses tindak lanjut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatra Barat sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pengadaan tanah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah yang dilaksanakan oleh instansi berwenang, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama stakeholder terkait.

Dia bilang seluruh proses tersebut dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, transparansi, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk nilai-nilai adat.

"HPSL senantiasa berkomitmen untuk menjaga komunikasi yang baik serta membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran pembangunan proyek," ucap dia.

Dia menyampaikan HPSL berkomitmen untuk menjalankan peran sebagai Badan Usaha Pelaksana secara profesional serta mendukung penuh proses yang dilaksanakan oleh pemerintah.

"Kami juga memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar pembangunan proyek ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi kita semua," tutupnya

Keberadaan flyover Sitinjau Lauik I diharapkan dapat menjadi solusi atas kondisi jalan eksisting yang memiliki tikungan ekstrem dengan tingkat risiko kecelakaan yang tinggi. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga memperkuat konektivitas antara Kota Padang dan Solok serta wilayah sekitarnya.

Dengan meningkatnya konektivitas tersebut, proyek ini diharapkan dapat mendorong kelancaran distribusi logistik, efisiensi waktu tempuh, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menggandeng Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai upaya untuk mendorong percepatan investasi dan pembangunan daerah.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan keinginan itu telah disampaikan dalam rapat bersama BPI Danantara belum lama ini.

Pemprov Sumbar menyampaikan harapan dan permohonan dukungan kepada Danantara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mempercepat realisasi investasi serta pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar.

"Sebelum harapan itu kami sampaikan, kami telah memetakan potensi dan menetapkan prioritas pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik yang sudah berjalan maupun yang masih dalam tahap perencanaan," ucap Mahyeldi dalam keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Dia menyebutkan ada beberapa program strategis yang telah berprogres antara lain pengembangan energi panas bumi, pembangunan Jalan Tol Sicincin–Pangkalan, pembangunan flyover Sitinjau Lauik, serta penanganan infrastruktur pascabencana di kawasan Lembah Anai.

Selain itu, pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang masih mengalami perlambatan akibat keterbatasan anggaran daerah. Maka dari itu, untuk mempercepat pembangunan, Pemprov Sumbar membutuhkan dukungan dari Danantara.

Mahyeldi menjelaskan adapun program yang masih dalam tahap perencanaan meliputi penyusunan peta jalan Sumbar hijau, reaktivasi jalur kereta api, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mentawai dan Mandeh, serta pelebaran ruas jalan Bukittinggi–Payakumbuh.

"Kami meyakini, apabila seluruh rencana strategis ini dapat dituntaskan, investasi akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi Sumbar akan semakin positif," katanya.

Mahyeldi berharap melalui sinergi antara Danantara, BUMN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, berbagai tantangan pembangunan di Sumbar dapat diatasi secara bersama dan berkelanjutan.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria menegaskan pertumbuhan ekonomi Sumbar sangat dipengaruhi oleh tingkat investasi yang masuk.

Oleh karena itu, perlu upaya konkret dari pemerintah daerah untuk menarik minat para investor agar mereka tertarik menanamkan modalnya di Sumbar, terutama pada sektor-sektor produktif.

"Percepatan investasi diperlukan agar Sumbar tidak tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi regional. Saat ini, investasi itu belum optimal masuk ke sektor-sektor produktif," ujarnya.

Menurut Dony, investasi yang didorong harus bersifat padat karya agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar padat modal. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut lebih proaktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

"Keseriusan terhadap hilirisasi, pembukaan akses infrastruktur, serta kepastian ekosistem investasi menjadi kunci. Jika tidak dilakukan, pertumbuhan ekonomi Sumbar berpotensi stagnan," tegasnya.

Dia juga menekankan pentingnya memastikan investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi daerah, termasuk keterlibatan tenaga kerja lokal serta pencatatan badan usaha di Sumbar agar manfaat ekonominya tidak keluar dari daerah.

"Investasi tidak cukup hanya hadir di atas kertas, tetapi harus membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menambah penerimaan daerah," ungkap dia.

Dony melihat Sumbar memiliki berbagai potensi sektor produktif yang dapat ditawarkan kepada investor, seperti hilirisasi kelapa dan gambir, akuisisi pabrik kelapa, pengembangan kawasan kuliner tematik, pariwisata, hingga dukungan terhadap proyek infrastruktur strategis.

Di sektor infrastruktur, lanjutnya, perlu didorong percepatan pembangunan proyek strategis nasional di Sumbar, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor kunci masuknya investasi.

Bisnis.com, PADANG — Pengadilan Negeri (PN) Padang memastikan eksekusi lahan proyek Flyover Sitinjau Lauik yang berada di Lubuk Paraku, Padang, Sumatra Barat, dengan luas 22.942 meter persegi berjalan sesuai hukum.

Juru Sita Pengadilan Negeri Padang, Hendri mengatakan eksekusi lahan ini telah mengikuti prosedur hukum yakni melalui mekanisme konsinyasi, di mana untuk luas lahan yang dieksekusi itu nilai ganti rugi mencapai Rp12 miliar lebih. Namun, dalam eksekusi lahan itu, ada pihak ketiga yang mengaku merupakan pemilik sah lahan tersebut.

“Secara hukum, eksekusi lahan ini sah, tidak ada yang salah. Terkait ada pihak yang menyatakan klaim mempunyai dokumen yang sah, silahkan ajukan keberatan dan gugatan ke Pengadilan Negeri,” katanya, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan adanya polemik kepemilikan ini, di mana sebelumnya PN Padang telah menetapkan pemilik sah adalah Ridwan (termohon). Penetapan itu juga telah melalui mediasi antara Ridwan dengan pihak ketiga yaitu Maimunah, dan dari mediasi yang dilakukan, Ridwan memiliki dokumen yang sah sebagai pemilik yang dieksekusi saat ini.

“Silahkan ajukan keberatan, akan kami tunggu perkara ini sampai inkrah. Kalau sekarang uang ganti rugi itu kami tahan di PN Padang,” ujarnya.

Hendri menjelaskan uang ganti tersebut akan diberikan, setelah nanti perkara tersebut inkrah. Artinya kepada pihak yang menang, uang senilai Rp12 miliar lebih itu diserahkan.

“Jadi apabila pihak ketiga [Maimunah] mengajukan keberatannya, uang belum bisa kami serahkan ke pak Ridwan. Tapi kalau tidak ada mengajukan keberatan dan gugatan, maka PN Padang secepatnya memberikan uang ganti rugi ke pak Ridwan,” sebutnya.

Dengan adanya kepastian hukum dari PN Padang, maka proyek Sitinjau Lauik sudah bisa melakukan pengerjaan lebih lanjut. “Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengawal lokasi lahan ini, guna memastikan tidak ada pihak yang mengganggu proses pengerjaan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Hendri menegaskan apabila di kemudian hari ada pihak-pihak yang mengganggu proses pengerjaan di lahan yang telah dieksekusi itu, maka pihak dimaksud bisa dikenakan pasal-pasal hukum yang berlaku.

“Selama proses eksekusi tadi, memang sempat ada pihak Maimunah yang menghadang. Tapi beranjak dari hukum, eksekusi lahan ini tidak ada yang menyalahi hukum,” ungkapnya.

Kemudian, penasehat hukum Maimunah, Muhammad Arif Fadillah menjelaskan pada intinya keluarga Maimunah yang merupakan dari kaum Suku Jambak tidak menolak apalagi menantang adanya proyek Sitinjau Lauik tersebut, dan bahkan sangat mendukung.

Hanya saja, lanjutnya, dalam eksekusi lahan yang dilakukan PN Padang telah merampas hak Maimunah selaku pemilik lahan, karena menurut dokumen yang dimiliki Maimunah, titik lokasi eksekusi tersebut bukan berada di lahannya Ridwan.

“Persoalannya lahan yang dieksekusi sekarang itu, bukan lagi kawasan milik Ridwan, tapi punya Maimunah. Sedangkan lahan Ridwan berada bersebelahan, seperti untuk pengerjaan yang telah mulai sekarang ini, barulah punya Ridwan. Tapi yang dieksekusi itu, bukan punya Ridwan,” sebutnya.

Diakuinya bahwa telah memenuhi beberapa kali mediasi yang dilakukan PN Padang, tapi tidak ada jawaban yang jelas dari Ridwan soal titik lahan yang dieksekusi tersebut.

“Apakah punya pusako tinggi, punya kamu, atau jenis kepemilikan lainnya, Ridwan tidak bisa menjelaskannya, karena secara dokumen itu ada sama Maimunah. Nah, hal ini lah yang membuat kami merasa, eksekusi lahan ini merenggut hak dari Maimunah,” ucapnya.

Menurutnya ke depan sesuai yang disampaikan PN Padang, maka akan melakukan keberatan dan gugatan ke PN Padang, dan dia berharap upaya kali ini bisa memberikan hak Maimunah.

“Jadi bukan soal nilai atau ganti rugi ini, tapi lebih kepada menuntut hak milik dari Maimunah terkait lahan yang telah diekseskusi tersebut,” tutupnya.

Kota Padang (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk mempercepat pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) yang sedang berjalan di daerah itu.

"Kami mohon betul khusus untuk PSN yang ada di Sumatera Barat, terutama yang sedang on going, kita percepat," kata Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI Medrilzam di Padang, Rabu.

Salah satu PSN yang didorong untuk segera dituntaskan ialah pengerjaan Jalan Tol Padang-Pekanbaru. Penekanan Bappenas terhadap pengerjaan proyek jalan bebas hambatan itu tergolong penting untuk membantu percepatan mobilitas dan logistik.

Tidak hanya itu, Medrilzam juga mewanti-wanti pemerintah daerah agar secepatnya menuntaskan pengerjaan jalan layang Sitinjau Lauik. Infrastruktur yang dikerjakan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini juga tergolong vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, percepatan pengerjaan PSN berupa jalan tol dan jalan layang Sitinjau Lauik bisa menyerap tenaga kerja lokal. Otomatis, hal itu juga berdampak kepada ekonomi daerah setempat.

"Ini harus kita segerakan karena inilah salah satu sumber penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor konstruksi," ujarnya.

Di satu sisi, ia memahami salah satu persoalan di Sumbar ialah terkait dengan pembebasan lahan salah satunya berimbas ke pengerjaan Tol Trans Sumatera. Bappenas juga sudah berkali-kali menyampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar melakukan konsolidasi tanah.

Konsolidasi tanah tersebut juga harus melibatkan peran pemerintah daerah agar tidak mengganggu apalagi sampai menghambat berbagai PSN yang sedang dikerjakan di Ranah Minang.

"Tapi saya yakin dengan kolaborasi kita semua, kita bisa cari solusi-solusi yang benar," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan ruas jalan nasional di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Salah saru koridor utama mobilitas masyarakat, yaitu jalur Padang–Bukittinggi, dipastikan siap melayani perjalanan pemudik, termasuk melalui pengoperasian jalur Lembah Anai selama 24 jam pada periode mudik.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga konektivitas jalan nasional di Sumatera Barat, termasuk pada sejumlah titik yang sebelumnya terdampak bencana. Dody menyebut jalur Padang–Bukittinggi merupakan salah satu jalur utama pergerakan masyarakat di Sumatera Barat.

"Kami pastikan penanganan pada titik-titik rawan, seperti Lembah Anai dan Sitinjau Lauik, terus dipercepat agar masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman,” ujar Dody dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Secara umum, ucap Dody, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menargetkan seluruh ruas jalan nasional berada dalam kondisi mantap dan bebas lubang (zero pothole) pada H-10 Lebaran. Upaya pemeliharaan rutin, penambalan, serta peningkatan kualitas perkerasan jalan terus dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

"Khusus pada ruas Padang–Bukittinggi, penanganan difokuskan pada beberapa titik strategis yang sebelumnya terdampak bencana, termasuk kawasan Lembah Anai," lanjut Dody.

Pada periode H-10 hingga H+10 Lebaran, sambung Dody, ruas tersebut difungsionalkan dengan pengoperasian selama 24 jam guna mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik. Dody menyampaikan progres penanganan di kawasan Lembah Anai saat ini mencapai sekitar 44 persen, dengan pekerjaan pondasi bore pile sekitar 78 persen.

"Selama periode mudik lebaran, jalur tersebut tetap difungsikan untuk melayani pergerakan lalu lintas masyarakat," sambung Dody.

Bisnis.com, PADANG - Gubernur Sumatra Barat mengambil langkah cepat untuk memastikan kelancaran pembangunan proyek Sitinjau Lauik yang ada di berbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Solok.

Dia menyampaikan bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Panorama Sitinjau Lauik menunjukkan progres signifikan. Hal tersebut ditandai dengan serah terima lahan bebas dari panitia pengadaan tanah yang diketuai Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumbar kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar sebagai instansi pelaksana proyek.

"Adanya capaian tersebut sebagai langkah penting untuk memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas sekaligus keselamatan transportasi di wilayah Sumbar," katanya, Sabtu (14/3/2026).

Menurut Mahyeldi, jalur Sitinjau Lauik selama ini merupakan salah satu akses utama penghubung antarwilayah di Sumbar. Namun jalur tersebut juga dikenal sebagai titik rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang curam dan memiliki banyak tikungan tajam.

“Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik diharapkan tidak hanya memperlancar arus transportasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang melintasi jalur tersebut,” ujar Mahyeldi.

Dia menjelaskan proses pengadaan tanah untuk proyek tersebut telah melalui berbagai tahapan sejak penetapan lokasi pada April 2024.

Tahapan tersebut meliputi pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Sumbar, verifikasi lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga musyawarah untuk penyelesaian hak atas tanah.

Dikatakannya seluruh tahapan itu dilakukan untuk memastikan proses pengadaan tanah berjalan sesuai prosedur, menjamin kepastian hukum, serta memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh ganti kerugian secara layak dan adil.

Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dalam proses pengadaan tanah tersebut, termasuk pemerintah pusat, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta unsur Kerapatan Adat Nagari dan tokoh masyarakat.

“Progres ini dapat dicapai berkat dukungan banyak pihak. Atas nama Pemerintah Provinsi Sumbar kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pengadaan tanah ini,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin mengatakan proses pembebasan lahan proyek tersebut sempat mengalami penyesuaian jadwal dari target awal pada Oktober. Namun melalui koordinasi lintas instansi, proses tersebut kini dapat dipercepat.

“Flyover Sitinjau Lauik ini merupakan legacy bagi masyarakat Sumatera Barat. Proyek ini sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan yang selama ini sering terjadi di kawasan tersebut,” ujar Muhibuddin.

Dia menegaskan Kejaksaan siap melakukan pengawalan dan pendampingan hukum terhadap proyek tersebut, mulai dari aspek intelijen, perdata, hingga tata usaha negara agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.

Kemudian, Asisten Deputi Penyelenggara Tata Ruang dan Penataan Agraria Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Syahruddin menilai pembangunan infrastruktur seperti flyover memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, lanjutnya, pembangunan infrastruktur harus dirancang secara matang dengan memperhatikan aspek tata ruang serta mitigasi bencana.

“Infrastruktur seperti jembatan layang dapat menjadi leverage pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah. Namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh perencanaan yang tepat dan berbasis tata ruang,” jelasnya.

Menurutnya dengan adanya progres pengadaan tanah tersebut, pembangunan Flyover Sitinjau Lauik diharapkan segera memasuki tahap konstruksi dan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan keselamatan serta konektivitas transportasi di Sumbar.

Saya pastikan bukan karena harga tetapi lebih kepada siapa yang berhak menerima, dan masalah kepemilikan lahan itu sendiri,

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menargetkan pembebasan lahan proyek Fly Over atau Jalan Layang Sitinjau Lauik yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solok dan sekitarnya bisa selesai atau rampung pada Maret 2026.

"Target kita kalau bisa pembebasan lahan Sitinjau Lauik itu sudah selesai pada Maret 2026," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi di Kota Padang, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Sekda Provinsi Sumbar menyikapi progres pembangunan Jalan Layang Sitinjau Lauik yang merupakan Proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi mencapai Rp2,79 triliun tersebut.

Arry mengatakan, pemerintah provinsi akan bekerja optimal terutama mengenai upaya pembebasan lahan yang hingga kini masih mengalami kendala.

Di saat bersamaan pemerintah setempat juga mempunyai tenggat waktu agar pengerjaan fisik jalan layang itu bisa segera dikerjakan.

Ia mengkhawatirkan jika pembebasan lahan ini terus terkendala maka akan berimbas pada pengerjaan fisik yang tertunda. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya meyakinkan pihak terkait agar proses pembebasan lahan bisa secepatnya dilakukan.

Pemerintah Provinsi Sumbar juga memastikan kendala pembebasan lahan Jalan Layang Sitinjau Lauik sama sekali tidak berkaitan dengan jumlah nominal yang harus dibayarkan kepada masyarakat sebagai pemilik lahan.

"Saya pastikan bukan karena harga tetapi lebih kepada siapa yang berhak menerima, dan masalah kepemilikan lahan itu sendiri," kata dia.

Terkait jumlah atau luasan kawasan yang belum bisa dibebaskan, Arry tidak merinci. Namun, ia mengklaim sebagian besar lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Layang Sitinjau Lauik sudah dibebaskan oleh pemerintah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade meminta pemerintah provinsi setempat secepatnya menuntaskan pembebasan lahan pembangunan Fly Over atau Jalan Layang Sitinjau Lauik mengingat pentingnya proyek itu.

Andre mengatakan, proyek Jalan Layang Sitinjau Lauik dikerjakan langsung oleh PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku badan usaha pelaksana (BUP), sudah siap secara anggaran. Sayangnya, pengerjaan tersebut masih terhalang pembebasan lahan.

Proyek Flyover Panorama I diharapkan menjadi solusi permanen bagi karakteristik ekstrem Sitinjau Lauik, termasuk kemiringan curam, tikungan tajam serta kerawanan bencana yang selama ini menjadi kendala besar mobilitas masyarakat.

Selain mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, pembangunan proyek senilai Rp2,79 triliun ini juga untuk mempercepat dan mempermudah arus distribusi hasil bumi dan logistik dari Provinsi Sumbar ke berbagai provinsi tetangga.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Padang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade meminta pemerintah provinsi setempat secepatnya menuntaskan pembebasan lahan pembangunan Fly Over atau Jalan Layang Sitinjau Lauik yang menghubungkan Kota Padang dan Kabupaten Solok.

"Saya minta pemerintah provinsi agak serius lah membebaskan lahannya," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang salah satunya membidangi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Andre Rosiade di Kota Padang, Selasa.

Andre mengatakan proyek Jalan Layang Sitinjau Lauik dikerjakan langsung oleh PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku badan usaha pelaksana (BUP), sudah siap secara anggaran. Sayangnya, pengerjaan tersebut masih terhalang pembebasan lahan yang bersinggungan dengan kewenangan Kementerian Kehutanan.

"Sekarang itu masalahnya pembebasan lahan, bukan pada Balai Jalan Nasional atau di Hutama Karya," ucap dia.

Ia mengingatkan jangan sampai proyek Sitinjau Lauik yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp2,7 triliun dengan masa pengerjaan 2,5 tahun, terkendala seperti proyek pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin.

Apalagi, dalam waktu dekat pemerintah provinsi juga akan membebaskan lahan untuk kelanjutan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Sicincin-Bukittinggi.

"Saya berharap Pemerintah Provinsi Sumbar belajar dari persoalan pembebasan lahan Jalan Tol Padang-Sicincin," harap dia.

Proyek Flyover Panorama I diharapkan menjadi solusi permanen bagi karakteristik ekstrem Sitinjau Lauik, termasuk kemiringan curam, tikungan tajam serta kerawanan bencana yang selama ini menjadi kendala besar mobilitas masyarakat.

Selain mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, pembangunan proyek senilai Rp2,793 triliun ini juga untuk mempercepat dan mempermudah arus distribusi hasil bumi dan logistik dari Provinsi Sumbar ke berbagai provinsi tetangga.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) telah resmi melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi untuk Proyek KPBU Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) dengan sejumlah perbankan termasuk dengan PT Bank Nagari yang merupakan perusahaan milik daerah Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra menegaskan komitmennya sebagai motor pembangunan daerah dengan berpartisipasi aktif dalam pembiayaan Proyek KPBU Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik 1). Proyek strategis yang menjadi prioritas Pemprov Sumbar ini dibangun untuk meningkatkan konektivitas, keselamatan, dan daya saing ekonomi wilayah.

“Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Kredit Sindikasi telah dilakukan di Jakarta belum lama ini, dan ketika itu turut disaksikan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

Dia menjelaskan adapun skema pembiayaan proyek ini dilakukan melalui kredit sindikasi yang melibatkan enam lembaga keuangan nasional, selain ada Bank Nagari, Hutama Karya juga turut melibatkan BNI, BRI, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dari total fasilitas kredit Rp2,2 triliun itu, lanjut Candra, Bank Nagari mengambil porsi pembiayaan sebesar Rp209 miliar atau 9,5%, yang terbagi menjadi Rp100 miliar melalui skema pembiayaan konvensional dan Rp109 miliar melalui skema pembiayaan syariah.

“Besarnya kontribusi dari Bank Nagari adalah bukti nyata bahwa bank daerah mampu menjadi pemain utama dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur nasional yang berskala besar, membawa dampak jangka panjang bagi masyarakat Sumbar,” sebutnya.

Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik 1) dirancang sebagai proyek keberlanjutan yang akan menjadi ikon baru Sumbar, menyusul keberhasilan monumental proyek Kelok Sembilan yang telah memberikan efek ekonomi berantai, seperti peningkatan arus logistik, pertumbuhan aktivitas perdagangan, peningkatan kunjungan wisata, dan percepatan distribusi barang dan jasa.

Oleh karena itu, dengan kondisi Sitinjau Lauik yang selama ini dikenal sebagai jalur dengan tingkat elevasi ekstrem dan rawan longsor, flyover ini akan memberikan manfaat besar sebagai jalur alternatif yang lebih aman, stabil, dan efisien bagi mobilitas masyarakat dan angkutan logistik.

“Jadi, dampaknya bukan hanya pada sektor transportasi, tetapi juga pada peningkatan produktivitas ekonomi regional,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa partisipasi Bank Nagari adalah wujud nyata komitmen strategis terhadap pembangunan ekonomi Sumbar dan juga merupakan langkah strategis kami untuk memperkuat fondasi konektivitas dan daya saing ekonomi di Ranah Minang.

“Kami memandang proyek ini bukan hanya sebagai infrastruktur fisik, tetapi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sebagaimana Kelok Sambilan yang telah membuktikan dampak transformasinya terhadap ekonomi daerah. Bank Nagari akan selalu berada di garis depan untuk mendukung pembangunan Sumbar,” ucap dia.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Hafid Dauli menambahkan bahwa kehadiran pembiayaan ganda, konvensional dan syariah, menunjukkan kesiapan Bank Nagari dalam mendukung proyek strategis pemerintah dengan pendekatan pembiayaan yang komprehensif.

“Kontribusi kami dalam skema konvensional dan syariah mencerminkan kemampuan Bank Nagari dalam menyediakan pembiayaan berkelanjutan sesuai kebutuhan proyek. Kami memastikan bahwa dukungan ini selaras dengan visi pembangunan ekonomi Sumbar yang inklusif, kompetitif, dan berorientasi jangka panjang. Keterlibatan ini adalah bukti bahwa bank daerah mampu berperan besar dalam proyek infrastruktur skala nasional,” kata dia.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan apresiasi mendalam atas terlaksananya penandatanganan pembiayaan sindikasi ini. Dia menegaskan, penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi Proyek KPBU Flyover Panorama I merupakan tonggak penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar, sekaligus wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, BUMN, BUMD, dan sektor perbankan nasional.

Oleh karena itu, pembangunan Flyover Panorama I dengan nilai investasi sekitar Rp2,79 triliun ini merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca bencana.

“Proyek ini kami pandang sebagai salah satu simpul penting dalam penguatan jaringan logistik dan pariwisata Sumbar,” ungkapnya.

Langkah Krusial

Sementara itu, Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) Michael Arthur Paulus Rumenser mengatakan penandatanganan pembiayaan sindikasi ini merupakan langkah krusial yang menandai keseriusan seluruh pihak dalam mewujudkan infrastruktur yang telah lama dibutuhkan pengguna jalan dan pelaku logistik di Sumbar.

“Dengan struktur pembiayaan sindikasi ini, HPSL memiliki landasan yang lebih kuat untuk memasuki fase konstruksi dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana,” kata Michael.

Menurutnya, penandatanganan perjanjian pembiayaan sindikasi tersebut menegaskan bahwa PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik telah memasuki tahapan penting menuju fase percepatan konstruksi Flyover Panorama I, sehingga proyek ini akan menjadi infrastruktur vital yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Solok, dua pusat pertumbuhan utama di Sumbar.

“Flyover dirancang sebagai solusi atas kondisi ekstrem Sitinjau Lauik, terutama tikungan tajam dan kemiringan curam, yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan dan salah satu hambatan utama arus logistik,” jelasnya.

Kehadiran flyover diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, memperlancar distribusi barang, serta memudahkan mobilitas masyarakat, serta juga diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat konektivitas antar wilayah di Sumbar.

Menurutnya melalui penandatanganan pembiayaan sindikasi ini sekaligus mencerminkan komitmen kuat pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembangunan nasional, perbankan nasional, dan lembaga pembiayaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, sinergi multipihak ini diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar.

PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik sebagai Badan Usaha Pelaksana berkomitmen menjalankan proyek ini dengan standar terbaik, integritas tinggi, dan kesiapan penuh.