Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut ada kejanggalan pada proses eksekusi lahan seluas 16,4 hektare (ha) milik Jusuf Kalla (JK) di Jalan Metro Tanjung, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan oleh pihak Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Menurutnya, eksekusi dilakukan atas permintaan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).

Pada proses eksekusi yang dilakukan oleh PT GMTD dan PN Makassar, kata Nusron, pihaknya sempat mendapatkan undangan untuk dilakukan pengukuran dan pencocokan lahan (constatering) pada 23 Oktober.

"Emang ada yang janggal di proses eksekusi tersebut. Janggalnya, belum pernah ada constatering. Berkali-kali saya sampaikan, kami menerima surat, kepala kantor menerima surat tanggal 17 Oktober. Diundang untuk constatering tanggal 23 Oktober," ujar Nusron di Makassar, Kamis (13/11).

Nusron mengatakan setelah BPN Makassar menerima undangan constatering, di hari yang sama mereka menerima surat pembatalan. Selanjutnya, berlangsung eksekusi di lahan tersebut tanpa melalui konstatering  pada 3 November.

"Tiba-tiba tanggal 3 November, ada eksekusi penetapan constatering. Nah kita tidak ngerti kapan constatering-nya. Pengundangannya dibatalin, tiba-tiba ada penetapan constatering, langsung kemudian eksekusi. Ini yang menurut saya yang kami janggal," ungkapnya.

Nusron menyebutkan tiga temuan fakta soal sengketa lahan seluas 16,4 hektar milik JK. Pertama, di atas tanah tersebut ada eksekusi pengadilan tetapi eksekusinya tanpa konstatering.

Fakta kedua, BPN sedang digugat TUN oleh Mulyono atas terbitnya sertifikat GMTD. Fakta ketiga, di atas bidang tersebut juga ada sertifikat HGB atas nama PT Hadji Kala.

Soal sengketa ini, BPN Makassar menyurati PN Makassar untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan eksekusi tanpa terlebih dahulu dilakukan constatering di lokasi yang diklaim milik PT GMTD dan telah mendapatkan balasan.

"Isinya suratnya ini, menyatakan bahwa tanah Pak JK tidak dieksekusi dan tidak di-constatering. Bahasanya begitu kurang lebih. Tapi yang menjadi pertanyaan, terus yang dieksekusi kemarin tanahnya siapa? Yang menjadi pertanyaan saya," katanya.

Berdasarkan catatan yang dimiliki BPN Makassar, di lokasi tersebut memang ada tanah milik JK. Namun, pihak pengadilan justru mengatakan di lahan itu tidak ada lahan milik JK. Nusron pun bingung dan akan mengirim surat lanjutan ke pengadilan untuk menjernihkan status lahan tersebut.

"Ini saya belum paham maknanya apa, karena itu kami akan memerintahkan kepala kantor untuk kirim surat lagi kepada pengadilan negeri untuk menunjukkan tentang peta-peta sama NIB yang ada. Saya kira begitu. Jadi kalau jawabannya ini mengatakan dia tidak termasuk tanah Hak Guna Bangunan (HGB) punya Hadji Kalla, tidak dieksekusi dan tidak di-constatering. Tapi yang di sana melakukan eksekusi di lokasi yang sama. Nah ini masalahnya, di NIB yang sama. Nah ini bagian dari yang harus kita selesaikan. Kami akan kirim surat lagi," jelasnya.

Sementara ini, Nusron baru menerima satu surat jawaban dari PN Makassar terkait lahan yang dieksekusi, yang berada di lahan milik JK.

"Ini yang kami surat, baru dijawab satu oleh pengadilan bahwa tanah yang dieksekusi bukan tanahnya Pak JK. Nah terus tanah siapa? Wong Bidangnya sama. Itu saja. Mau kita lanjutin pertanyaan seperti itu nanti," pungkasnya.

PT Hadji Kalla, perusahaan milik Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla (JK),  merespons CEO Lippo Group James Riady yang membantah terlibat dalam sengketa lahan seluas 16,4 hektar di Jalan Metro Tanjung, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan.

"Kami membantah keterangan itu yang seolah-olah Pak James Riady ini menghindar dalam posisi selaku CEO Lippo, di mana Lippo ini pemilik PT GMTD Tbk yang ada di Makassar. Lalu, seolah-olah tidak ada kaitannya dengan Lippo. Padahal, ini sangat berkaitan," ujar kuasa hukum PT Hadji Kalla Hasman Usman saat memberikan keterangan resminya, Rabu (12/11).

Menurut Hasman, bos Lippo tersebut seolah-olah ingin melimpahkan permasalahan ini ke pihak Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemkot Makassar serta Pemkab Gowa.

"Pak James Riady ini ingin cuci tangan, di mana seolah-olah melimpahkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Wali Kota Makassar serta Kabupaten Gowa. Kita ketahui bahwa memang keberadaan PT GMTD Tbk di Makassar ini kerja sama dengan pemerintah," ujarnya.

Hasman mengatakan sejak awal kerja sama pengembangan kawasan Tanjung Bunga, pemerintah daerah memang dilibatkan dalam kepemilikan saham. Namun, pemda tidak terlibat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis.

"Tidak ada keseimbangan antara keuntungan yang diterima GMTD dan pemerintah. Pemprov Sulsel hanya memiliki 13 persen saham, sementara Pemkot Makassar dan Pemkab Gowa masing-masing 6,5 persen. Dividen yang diterima pun sangat kecil, hanya sekitar Rp58 juta per tahun," ungkapnya.

Hasman menilai pembagian keuntungan tersebut tidak adil, mengingat skala besar proyek pengembangan yang dilakukan GMTD di atas lahan sekitar 1.000 hektare. Dia juga menuding perusahaan tidak menjalankan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan.

"Dalam kesepakatan awal, GMTD wajib memberikan ganti rugi yang wajar kepada masyarakat. Tapi di lapangan, banyak proses pembayaran yang tidak sesuai hukum," katanya.

Lebih lanjut, Hasman juga menyoroti tindakan eksekusi lahan seluas 16 hektar milik PT Hadji Kalla yang disebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik sah.

"Ini yang membuat kami sangat kecewa. Lahan seluas 16 hektar itu sudah dimiliki PT Hadji Kalla sejak 1996, dibeli langsung dari masyarakat, sudah bersertifikat, bahkan dijaminkan ke bank. Artinya, secara hukum kepemilikan kami sah," tegasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan duduk perkara sengketa tanah di Makassar yang memicu amarah Jusuf Kalla (JK).

Ia mengatakan objek sengketa itu adalah konflik PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) dengan pihak tertentu. Namun, tiba-tiba pengadilan melakukan eksekusi.

"Tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses konstatering," kata Nusron saat dijumpai wartawan usai kegiatan Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis (6/11).

Karena hal itu, Kementerian ATR/BPN mengirim surat ke Pengadilan Negeri Kota Makassar. Mereka mempertanyakan proses eksekusi tanpa konstatering itu.

"Ingat, di atas tanah tersebut itu masih ada dua masalah. Pertama, ada gugatan PTUN dari saudara Mulyono. Nomor dua, di atas tanah tersebut ada sertifikat tanah HGB atas nama PT Hadji Kalla," ucapnya.

"Jadi ada tiga pihak ini, kok tiba-tiba langsung dieksekusi?" kata Nusron.

Sebelumnya, JK marah saat meninjau langsung lahan miliknya seluas 16,4 hektare di Jalan Metro Tanjung, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang kini menjadi objek sengketa dan diduga telah diambil alih.

JK mengklaim kepemilikan sah atas tanah tersebut dan menuding ada upaya perampokan serta permainan mafia tanah yang melibatkan pihak lain.

"Saya mau lihat, saya punya tanah. Itu kesimpulannya," ujar JK kepada wartawan di lokasi, Rabu (5/11).