Bisnis.com, MAKASSAR — Laju inflasi bulanan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Juni 2026 mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi month-to-month (MtM) pada periode tersebut menyentuh angka 0,36%, naik tajam dibandingkan dengan Mei 2026 yang hanya sebesar 0,09%.

Kepala BPS Provinsi Sulsel Aryanto mengungkapkan bahwa lonjakan tekanan inflasi pada Juni 2026 utamanya dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah bulan.

Sebagaimana diketahui, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM per 10 Juni 2026. Dalam kebijakan tersebut, harga Pertamax melambung hingga Rp3.950 per liter atau setara dengan kenaikan sebesar 32,11% dari harga sebelumnya.

Langkah serupa juga terjadi pada varian Pertamax Green yang terkerek naik sebesar Rp4.100 per liter atau melonjak sekitar 31,78%.

"Komoditas yang memberikan andil paling besar terhadap inflasi bulanan Sulsel pada Juni 2026 adalah bensin, dengan pengaruh mencapai 0,11% terhadap total inflasi regional," ujarnya dalam konferensi pers di Makassar, Rabu (1/7/2026).

Selain bensin, gejolak harga komoditas pangan pokok turut memberikan andil dalam mengerek indeks harga konsumen (IHK) di Sulsel. Komoditas ikan layang dan cabai merah masing-masing menyumbang andil inflasi sebesar 0,05%.

Diikuti oleh komoditas bawang merah dengan andil sebesar 0,04%, serta kelompok produk teknologi berupa telepon seluler yang turut berkontribusi sebesar 0,03%.

Dilihat dari kelompok pengeluaran, sektor transportasi menjadi motor penggerak utama inflasi bulanan di Sulsel pada Juni 2026 dengan andil mencapai 0,17%. Kenaikan tarif di sektor ini sejalan dengan meningkatnya biaya operasional akibat penyesuaian harga BBM.

Kontributor Inflasi Tahunan

Kelompok pengeluaran lain yang ikut menyumbang inflasi adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,05%, diikuti kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04%.

Sementara itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga berkontribusi sebesar 0,03%, disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02%.

Berdasarkan pemantauan BPS di tingkat daerah, Kabupaten Luwu Timur mencatat tingkat inflasi bulanan tertinggi pada Juni 2026, yakni mencapai 0,82% MtM.

Posisi berikutnya secara berurutan ditempati oleh Kota Palopo sebesar 0,45%, Kota Makassar 0,38% MtM, Kabupaten Wajo 0,32%, Kabupaten Bulukumba 0,20%, Watampone 0,18%, Kabupaten Sidrap 0,16%, dan terendah Kota Parepare dengan inflasi sebesar 0,03% MtM.

Sementara itu, secara tahunan BPS Sulsel mencatat inflasi year-on-year (YoY) sebesar 3,56% pada Juni 2026. Komoditas emas perhiasan menjadi motor penggerak paling dominan dengan andil sebesar 0,77%.

Faktor penopang inflasi tahunan lainnya berasal dari komoditas pangan dan energi, antara lain ikan layang dengan andil sebesar 0,14%, tomat sebesar 0,13%, cabai rawit sebesar 0,13%, daging ayam ras sebesar 0,12%, serta dampak lanjutan dari komoditas bensin yang memberikan andil tahunan sebesar 0,12%.

Adapun struktur kelompok pengeluaran yang memberikan andil kumulatif terhadap inflasi YoY Juni 2026 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan porsi mencapai 1,77%.

Selanjutnya, kelompok transportasi menyumbang andil sebesar 0,32%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,15%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08%, serta kelompok kesehatan sebesar 0,02%.

BPKP siap mendorong daerah-daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah untuk menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Setya Nugraha menyatakan pihaknya siap mendorong daerah-daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah.

“BPKP siap mendorong daerah-daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah untuk menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat,” ujarnya saat menghadiri pengukuhan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, dari keterangan resmi, di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, Setya Nugraha menekankan pentingnya peran aktif Kedeputian PPKD BPKP dalam mendampingi pemerintah daerah menghadapi tantangan tata kelola yang kian kompleks guna memastikan seluruh program pembangunan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.

Setya menguraikan beberapa agenda prioritas nasional dan daerah yang menjadi fokus pengawasan BPKP, mulai dari percepatan penurunan prevalensi stunting, efektivitas realisasi anggaran belanja, hingga tata kelola pendidikan melalui pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain pengawasan belanja daerah, Kedeputian PPKD BPKP juga fokus pada pengawasan penguatan sektor pendapatan daerah melalui program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD).

BPKP juga turut dalam pengawasan lintas sektor melalui Satuan Tugas (Satgas) kawasan hutan sawit dan tambang, serta memastikan kesiapan pengawalan program strategis nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat regional.

Tata kelola manajemen aset daerah yang rawan sengketa, serta mitigasi risiko dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) juga disebut menjadi fokus utama pengawasan Kedeputian PPKD BPKP.

“Guna mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini, BPKP berkomitmen penuh untuk meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Sulawesi Selatan. BPKP akan mengedepankan fungsi pencegahan melalui pendampingan probity audit yang dilakukan secara bersinergi dengan Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota,” ujar dia pula.

Komitmen Kedeputian PPKD BPKP ini disambut positif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BPKP sangat krusial dalam menciptakan inovasi untuk menggali potensi pendapatan daerah baru.

“Kami mengapresiasi dukungan BPKP yang selama ini telah terbukti berhasil meningkatkan capaian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Sulawesi Selatan,” ujar Andi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR — Surplusneraca perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyusut 54,62% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada periode Januari–Mei 2026. Pelemahan tersebut dipicu lonjakan impor yang tidak diimbangi oleh kinerja ekspor.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel mencatat nilai impor Sulsel sepanjang Januari–Mei 2026 mencapai US$418,75 juta atau naik 35,72% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala BPS Provinsi Sulsel Aryanto mengatakan kenaikan impor didorong oleh meningkatnya pembelian sejumlah komoditas utama yang menjadi kebutuhan industri di daerah tersebut.

"Lima komoditas yang rutin mendominasi impor Sulsel mengalami kenaikan pembelian sepanjang tahun ini hingga Mei 2026. Kelimanya mendorong melonjaknya impor Sulsel secara keseluruhan," ujarnya dalam konferensi pers di Makassar, Rabu (1/7/2026).

Kelompok gandum-ganduman menjadi penyumbang impor terbesar dengan nilai US$80,31 juta atau naik 54,59% dibandingkan periode Januari–Mei 2025.

Sementara itu, impor bahan bakar mineral meningkat 65,45% menjadi US$70,92 juta. Disusul olahan makanan hewan senilai US$64,29 juta atau naik 36,99%, gula dan kembang gula sebesar US$53,41 juta atau naik 6,05%, serta mesin dan pesawat mekanik senilai US$30,93 juta atau meningkat 40,55%.

Dari sisi negara asal, China masih menjadi pemasok utama barang impor Sulsel dengan nilai US$112,08 juta. Posisi berikutnya ditempati Singapura sebesar US$64,05 juta, Thailand US$58,29 juta, Brasil US$55,48 juta, dan Australia US$55,11 juta.

Di sisi lain, kinerja ekspor Sulsel justru melemah. Nilai ekspor selama Januari–Mei 2026 tercatat US$567,63 juta atau turun 10,84% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penurunan ekspor terutama dipengaruhi melemahnya nilai pengiriman komoditas nikel serta besi dan baja. Ekspor nikel tercatat sebesar US$341,05 juta atau turun 1,25% secara tahunan.

"Meskipun persentase penurunannya cukup kecil, nikel sangat memengaruhi ekspor Sulsel secara keseluruhan karena pengaruhnya yang cukup besar, lebih dari setengah nilai ekspor berasal dari komoditas ini," tegas Aryanto.

Adapun ekspor besi dan baja turun paling tajam, yakni 80,05%. Nilainya menyusut dari US$144,29 juta pada Januari–Mei 2025 menjadi hanya US$28,78 juta pada periode yang sama tahun ini.

"Adapun untuk peta pasar ekspor, arus komoditas asal Sulsel sejauh ini masih didominasi oleh negara-negara tradisional, dengan tujuan utama ke Jepang, China, Taiwan, Amerika Serikat, dan Vietnam," tambahnya.

Kombinasi lonjakan impor dan pelemahan ekspor tersebut menekan surplus neraca perdagangan Sulsel.

Aryanto mengatakan neraca perdagangan Sulsel pada Januari–Mei 2026 masih mencatat surplus sebesar US$148,88 juta. Namun, nilainya turun 54,62% dibandingkan surplus periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$328,11 juta.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memacu akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan (Sulsel). Pada tahun ini, pemerintah membidik realisasi pembiayaan bersubsidi tersebut mampu menyentuh angka Rp17,03 triliun.

Target tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan capaian sepanjang tahun lalu. Sebagai catatan, realisasi KUR di Sulsel pada 2025 mencapai kisaran Rp15,8 triliun yang terserap oleh sekitar 328.000 debitur.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Sulsel Angkaswantoro mengungkapkan bahwa hingga Mei 2026, realisasi KUR di wilayahnya baru membukukan angka Rp7,78 triliun atau belum mencakup separuh dari target tahunan.

Meski demikian, pihak otoritas fiskal optimistis target Rp17,03 triliun tersebut dapat terpenuhi, kendati secara historis Sulsel kerap meleset dari target yang telah ditetapkan.

"Meskipun kondisinya selalu tidak memenuhi target yang ditetapkan, namun kita selalu mendorong perbankan untuk terus menyalurkan kreditnya agar perekonomian juga senantiasa berkembang," ujar Angkaswantoro di Makassar, Senin (29/6/2026).

Di sisi penyalur, sektor perbankan mengaku masih harus berhadapan dengan sejumlah tantangan klasik di lapangan guna menggenjot penyaluran KUR di Sulsel.

Regional Mikro Banking Head PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Region 15 Makassar Iwan Suprianto membeberkan setidaknya ada dua tantangan utama dalam akselerasi KUR di wilayah tersebut, yakni rendahnya tingkat literasi keuangan dan kendala geografis.

Tantangan pertama, menurut Iwan, berakar dari masih minimnya kesadaran transaksi masyarakat. Hal ini berimbas pada buruknya catatan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akibat jeratan pinjaman online (pinjol).

"Ketika SLIK-nya bermasalah karena pinjaman online yang kini hampir semua terdaftar di OJK, itu menjadi tantangan pertama buat kami untuk meloloskan kredit," jelas Iwan.

Sementara itu, tantangan kedua datang dari topografi geografis Sulsel yang memiliki banyak wilayah kepulauan terpencil dan belum terjangkau oleh akses kantor kas konvensional. Iwan mencontohkan, salah satu wilayah di Kepulauan Selayar bahkan membutuhkan waktu tempuh hingga 8 jam perjalanan.

Guna menyiasati keterbatasan geografis tersebut, emiten bank pelat merah ini mengandalkan optimalisasi jaringan keagenan serta strategi jemput bola atau on the spot (OTS).

Iwan menjelaskan pihaknya mengatasi hambatan jarak tersebut dengan menempatkan Agen BRILink di wilayah-wilayah kepulauan. Selain itu, petugas BRI juga diminta turun langsung melakukan OTS ke pulau-pulau tersebut pada periode tertentu untuk memproses pengajuan kredit masyarakat.

Melalui strategi ini, masyarakat di wilayah terpencil tetap dapat melakukan aktivitas perbankan secara berkelanjutan.

Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti...

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp689,80 miliar dipergunakan membangun 5.292 rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Kemenkeu Sulsel Angkaswantoro di Makassar, Senin, mengatakan, anggaran Rp689,80 miliar itu digunakan untuk 5.292 unit rumah yang berhasil dibangun di 22 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan per Mei 2026.

"Program FLPP memasuki tahun kedua dan hingga Mei 2026 sudah dibangun 5.292 unit rumah dengan penyaluran Rp689,80 miliar," ujarnya.

Angkaswantoro menjelaskan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjamin akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia mengatakan akses pembiayaan perumahan formal bagi MBR masih terbatas sehingga diperlukan instrumen pembiayaan perumahan yang berkelanjutan dan berjangka panjang, mengingat sektor perumahan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi serta pencipta efek berganda di daerah.

"Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti, sebab rumah subsidi hampir selalu diminati masyarakat berkat suku bunga rendah dan harga yang terjangkau," katanya.

Menurut dia, dari total rumah yang dibangun, penyaluran anggaran yang direalisasikan mencapai Rp689,80 miliar itu disalurkan melalui berbagai skema pembiayaan perumahan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Angkaswantoro menegaskan bahwa realisasi anggaran dan pembangunan rumah ini tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.

"Jadi mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor konstruksi, hingga penguatan daya beli masyarakat," ucapnya.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Makassar mencatat telah menyalurkan pembiayaan modal dan pendampingan kepada 1.356 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dan ULaMM Syariah.

Kini perusahaan tengah membidik perluasan di Kabupaten Bone guna memperkuat kapasitas usaha mikro dan kecil sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah tersebut.

Pimpinan Cabang PNM Makassar Tazdi Anugrah mengatakan, selain sektor UMKM, PNM juga agresif menyasar segmen ultra mikro di wilayah Bone dan sekitarnya.

Hingga saat ini, perseroan tercatat telah melayani 370.570 perempuan prasejahtera melalui program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah di Sulsel.

"Capaian tersebut menjadi bukti komitmen PNM dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Kami mengintegrasikan pembiayaan yang mudah diakses dengan pembinaan usaha yang berkelanjutan," ujar Tazdi saat melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Bone, Kamis (25/6/2026).

Merespons penetrasi pasar PNM, pemerintah kabupaten menyatakan dukungannya terhadap perluasan jangkauan program tersebut.

Akses modal yang dipadukan dengan asistensi bisnis dinilai menjadi instrumen penting dalam memperkuat sektor UMKM yang menjadi penopang utama ekonomi domestik.

Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa kolaborasi antara regulator daerah dan lembaga pembiayaan seperti PNM sangat diperlukan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya pada segmen prasejahtera.

Ke depan, pihaknya dan PNM akan berusaha memperluas jangkauan program pemberdayaan guna mencetak lebih banyak pelaku usaha lokal yang mandiri, produktif, dan berdaya saing tinggi.

"Kami sangat mendukung program yang memberikan akses pembiayaan sekaligus pendampingan. Sinergi ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bone," kata Andi Asman.

Bisnis.com, MAKASSAR - Moda transportasi massal yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Trans Sulsel mencatatkan volume penumpang sebanyak 1,15 juta orang selama Juni 2025 - Juni 2026. Jumlah tersebut dihitung dari okupansi di tiga koridor utama yang beroperasi.

Capaian ini diproyeksikan menjadi sinyal kuat pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi yang dikelola oleh daerah.

Penerimaan publik yang cukup tinggi mencerminkan pergeseran preferensi mobilitas harian ke arah moda yang lebih aman, terjangkau, dan efisien dibandingkan dengan kendaraan pribadi.

Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Andi Erwin Terwo mengklaim bahwa jumlah penumpang yang cukup banyak ini terjadi usai pemerintah provinsi mengambil alih pengelolaan layanan dari Kementerian Perhubungan pada Juni 2025. Pada awal masa transisi tersebut, koridor yang dioperasikan baru mencakup Koridor 1 dan Koridor 2.

"Realisasi ini merupakan capaian yang sangat baik dan menunjukkan bahwa masyarakat semakin memercayakan Trans Sulsel sebagai moda transportasi utama untuk aktivitas sehari-hari," ujarnya di Makassar, Kamis (25/6/2026).

Erwin menguraikan bahwa pertumbuhan volume penumpang didorong oleh ekspansi jaringan yang dinamis. Pada akhir 2025, Koridor 1 mencatatkan lonjakan performa dengan realisasi layanan melampaui target yang ditetapkan hingga mencapai 140%.

Memasuki awal 2026, Pemprov Sulsel memperluas jangkauan operasional melalui pengambilalihan Koridor 5. Sehingga saat ini, Trans Sulsel mengoperasikan total 37 armada bus yang tersebar secara proporsional di 3 koridor aktif.

Guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi manajemen keuangan, Pemprov Sulsel juga mulai menerapkan digitalisasi pembayaran.

Sistem pembayaran non-tunai resmi diimplementasikan secara bertahap sejak April 2026, setelah sebelumnya didahului oleh fase uji coba gratis untuk mengedukasi pengguna baru pada koridor yang baru dibuka.

Pihak otoritas mengakui kebijakan migrasi sistem pembayaran ini sempat memicu fluktuasi berupa penurunan jumlah penumpang.

Namun, hal tersebut dinilai sebagai konsekuensi logis dari masa transisi dan proses adaptasi masyarakat menuju ekosistem transportasi modern yang terintegrasi.

Melalui upaya memperluas layanan, Pemprov Sulsel memberlakukan kebijakan tarif khusus sebesar Rp2.000 per perjalanan bagi kelompok rentan, seperti pelajar, mahasiswa, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Sementara tarif bagi kategori penumpang umum ditetapkan senilai Rp4.600 per perjalanan.

Untuk mempermudah akses program proteksi tarif ini, posko verifikasi data berbasis KTP dan Kartu Keluarga disediakan di sejumlah titik strategis, meliputi Mall Panakkukang, Universitas Hasanuddin, terminal utama, hingga menjangkau wilayah Kabupaten Takalar.

Langkah tersebut turut didukung oleh kerja sama strategis bersama Bank Sulselbar dalam penyediaan infrastruktur isi ulang kartu serta sosialisasi masif yang melibatkan aparatur kecamatan hingga pemerintah desa.

Kendati menunjukkan pertumbuhan volume yang meyakinkan, Trans Sulsel masih dihadapkan pada sejumlah tantangan.

Keterbatasan titik pengisian ulang kartu pembayaran elektronik dan hambatan kemacetan lalu lintas pada beberapa ruas jalan utama masih menjadi faktor pengganggu yang kerap memengaruhi ketepatan jadwal penjemputan armada.

Namun pengelola optimistis tren pertumbuhan penumpang akan tetap terjaga secara konsisten, didorong oleh tingginya disparitas biaya operasional perjalanan Trans Sulsel yang jauh lebih ekonomis dibandingkan pengeluaran kendaraan pribadi.

"Ke depan, fokus pembenahan akan diarahkan pada peningkatan kualitas armada, penguatan integrasi antarkoridor, serta perluasan jangkauan ke kawasan pertumbuhan ekonomi baru," tutur Erwin.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempererat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel dalam memperketat penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

Langkah ini dirancang untuk menciptakan ekosistem keuangan yang stabil sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku industri di tengah eskalasi modus kejahatan finansial baru yang memanfaatkan celah teknologi digital.

Melalui kolaborasi tersebut, ketiga instansi bakal menyatukan peran dari aspek pengawasan administratif, penyidikan korporasi, hingga penindakan hukum siber di lapangan.

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Feriansyah menegaskan bahwa penegakan hukum di industri keuangan menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium atau upaya hukum terakhir.

Sesuai regulasi, OJK wajib memaksimalkan instrumen hukum administratif terlebih dahulu sebelum melimpahkan suatu perkara ke ranah pidana.

"Penegakan dari sisi hukum administratif harus dilalui terlebih dahulu. Bentuknya bisa berupa sanksi administratif, upaya pembinaan, langkah korektif, hingga perintah tertulis untuk mengganti pengurus lembaga keuangan. Jika setelah diberikan tenggat waktu tidak dipenuhi, barulah perkara digeser ke ranah pidana," jelas Feriansyah di sela-sela Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Keuangan kepada Jajaran Kejaksaan dan Kepolisian di Makassar, Kamis (25/6/2026).

Langkah ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif yang dibungkus dalam non-prosecution agreement (NPA), atau penyelesaian tanpa penuntutan dengan syarat pihak terperiksa berkomitmen penuh mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu, terdapat penyesuaian regulasi di sektor pasar modal. OJK kini memiliki fleksibilitas untuk memilih jalur sanksi administratif atau pidana. Jika indikasi kejahatan di pasar modal ditarik ke pidana, proses penyidikan diserahkan kepada Kepolisian. Jika tidak, OJK berwenang penuh menyelesaikan lewat sanksi administratif terukur.

Feriansyah menjelaskan bahwa industri keuangan kini dihantui oleh peningkatan fraud berbasis teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI). Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena berpeluang menciptakan modus kejahatan baru.

Dia mencontohkan maraknya manipulasi suara untuk membobol rekening nasabah premium yang terbiasa melakukan transaksi via telepon.

"Sekarang AI bisa meniru suara siapa saja dengan fasih. Maka ketika aset digital dikuasai pihak lain, posisinya menjadi rumit. Jika transaksi menggunakan PIN atau identitas personal yang sah, tanggung jawab berada di tangan nasabah. Namun, jika ada indikasi fraud internal perbankan atau pemalsuan verifikasi, nasabah bisa menempuh jalur hukum untuk mengklaim kembali haknya," tuturnya.

OJK juga menyoroti maraknya kasus mafia tanah yang menyalahgunakan agunan kredit tanpa izin pemilik sah, yang melibatkan oknum notaris.

Untuk mengejar pengembalian aset, OJK menerapkan metode follow the money secara agresif dengan menggandeng lembaga otoritas lain. OJK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dan transaksi mencurigakan, serta berkolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna melacak dan memblokir aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan.

Wakil Kepala Kejati Sulsel, Prihatin, menambahkan bahwa pihaknya mendukung penuh penerapan mekanisme restoratif di sektor keuangan. Upaya perdamaian ini dapat ditempuh dengan syarat utama alat bukti tindak pidana sudah terpenuhi dan pelaku melakukan pemulihan penuh terhadap kerugian korban hingga kembali ke keadaan semula.

"Syarat utamanya adalah pemulihan terhadap keadaan semula. Jika korban sudah menerima ganti rugi dan memaafkan, penyelesaian bisa dijalankan. Ini merupakan implementasi dari hukum acara yang berlaku," kata Prihatin.

Guna memangkas birokrasi penanganan perkara yang kerap memakan waktu lama, Kejati Sulsel kini mengeliminasi prosedur bolak-balik berkas perkara konvensional. Sebagai gantinya, Kejaksaan memanfaatkan mekanisme koordinasi langsung secara intensif dengan penyidik OJK.

Dari sisi penindakan lapangan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi menegaskan komitmennya dalam memberantas kejahatan finansial ilegal, mulai dari investasi bodong, pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga penipuan siber (cyber fraud).

Taufik mengakui, karakteristik kejahatan siber saat ini sangat dinamis karena pelaku dan korban umumnya tidak saling mengenal dan kerap berada di yurisdiksi provinsi yang berbeda, seperti di pulau Sumatera atau wilayah Sulawesi lainnya. Meskipun biaya penyidikan sering kali tidak sebanding dengan nilai kerugian dari satu orang korban, Polda Sulsel menegaskan tidak akan mengabaikan laporan sekecil apa pun.

"Walaupun kerugian perorangan kecil, jika korbannya masif, akumulasi kerugiannya menjadi sangat besar. Fokus utama kami saat ini, selain menindak tegas pelaku, adalah bagaimana mengupayakan pengembalian kerugian masyarakat. Sinergi kuat bersama OJK dan Kejaksaan menjadi kunci utama kami untuk memutus rantai kejahatan finansial digital ini di Sulawesi Selatan," tegas Taufik.

Bisnis.com, MAKASSAR - Aksi mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Rabu (24/6/2026).

Sejumlah massa yang didominasi oleh kalangan ibu-ibu ini melakukan aksi damai sejak pagi hari di bawah jembatan layang (flyover) Jalan Urip Sumoharjo.

Mayoritas peserta aksi yang merupakan perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai kabupaten/kota di Sulsel tersebut menyuarakan pentingnya program ini tetap berjalan, di tengah proses hukum yang saat ini tengah membelit eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Melalui orasinya, para demonstran menekankan bahwa program MBG memiliki efek pengganda yang signifikan terhadap perekonomian hilir.

Selain menjamin pemenuhan gizi siswa di sekolah, program strategis ini dinilai efektif membuka lapangan kerja baru serta menggerakkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.

"Banyak siswa yang membutuhkan makanan gratis ini, banyak orang yang hidup dari MBG. Program ini telah membuka lapangan kerja dan menciptakan perputaran ekonomi di daerah karena hasil panen petani lokal diserap langsung sebagai rantai pasok kebutuhan MBG," ujar salah satu orator.

Aksi ini juga menyoroti dampak sosial-ekonomi jika operasional dapur SPPG dihentikan. Berhentinya program ini dikhawatirkan memicu lonjakan angka pengangguran baru, khususnya bagi kelompok pekerja rentan seperti perempuan paruh baya dan pemutus rantai kemiskinan keluarga.

"Kami sangat membutuhkan lapangan kerja ini, terlebih bagi mereka yang sudah berusia lanjut dan para janda. Penghasilan dari sini digunakan untuk biaya hidup dan menyekolahkan anak-anak," tambah salah satu perwakilan massa.

Menyikapi penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta jajarannya, massa menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa mengorbankan program pemenuhan gizi nasional tersebut.

Para pelaku aksi mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem tata kelola, alih-alih menghentikan program secara keseluruhan.

"Adanya kasus korupsi bukan berarti program ini harus dihentikan. Langkah yang tepat adalah bagaimana program ini dievaluasi secara menyeluruh dan dirapikan sistemnya," tegas orator di lokasi aksi.

Makassar (ANTARA) - Produk lokal dari Sulawesi Selatan berpeluang menembus pasar internasional, khususnya pada 13 negara yang hadir dalam Forum Business to Business (B2B) sebagai rangkaian Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 di Kota Makassar.

"IGS 2026 ini menjadi ajang strategis yang mempertemukan pelaku usaha lokal dengan calon mitra dagang dari berbagai negara. Ini memberikan ruang yang sangat besar bagi pengusaha lokal untuk memperluas jaringan pasar internasional," kata Ketua Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) Sulawesi Selatan Haidir Halik, menyambut positif pelaksanaan forum tersebut di Makassar, Rabu.

Melalui forum ini, sedikitnya 13 negara menunjukkan ketertarikan terhadap berbagai produk unggulan Sulawesi Selatan untuk dijajaki sebagai peluang investasi maupun kerja sama perdagangan.

Adapun 13 negara yang terlibat dalam penjajakan kerja sama bisnis tersebut yakni Filipina, Belanda, Meksiko, Venezuela, Ukraina, Ethiopia, Tunisia, Kuba, Laos, Fiji, Kamboja, Nigeria, dan Kosta Rika.

Menurutnya, pertemuan berlangsung dalam format business matching antara pelaku usaha yang membutuhkan pasokan komoditas dengan produsen maupun eksportir dari Sulawesi Selatan.

"Dari yang kami lihat, banyak terjadi kecocokan transaksi. Ini tentu menjadi kabar baik bagi pengusaha lokal maupun pemerintah di Sulsel yang ingin memperluas pasar ekspor," ujarnya.

Menurut Haidir, manfaat terbesar dari kegiatan B2B di IGS 2026 tersebut adalah meningkatnya kapasitas dan daya saing pengusaha lokal melalui akses langsung ke pasar global.

Haidir menilai forum B2B IGS 2026 berhasil menciptakan banyak kecocokan transaksi antara pelaku usaha lokal dan pembeli internasional.

"Kami juga bisa belajar memahami kebutuhan pasar internasional sekaligus menjalin hubungan bisnis yang berkelanjutan," tambahnya.

Terkait produk yang paling diminati oleh para calon mitra dagang internasional, Haidir menyebut komoditas unggulan Sulawesi Selatan masih menjadi primadona. Nomor satu ialah kopi, setelah itu ada cokelat dan beberapa komoditas lainnya.

"Sepertinya kita perlu mulai mengangkat markisa sebagai produk khas daerah yang memiliki potensi besar. Pasokannya memang belum terlalu banyak, tetapi kualitasnya sangat baik dan memiliki peluang pasar yang menjanjikan," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa selama ini banyak negara membutuhkan komoditas unggulan dari Sulawesi Selatan, namun belum memiliki akses langsung kepada para produsen maupun eksportir lokal.

Karena itu, Haidir berharap forum B2B yang menjadi bagian dari IGS 2026 dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai sarana promosi sekaligus perluasan pasar bagi produk-produk unggulan daerah.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp258,17 miliar melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah 2025 untuk pembangunan dan peningkatan jalan daerah setempat.

Melalui program tersebut, sebanyak 20 kabupaten/kota di Sulsel akan memperoleh penanganan infrastruktur jalan sepanjang 62,54 kilometer guna memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sulsel Andi Ihsan dalam keterangannya di Makassar, Rabu, mengatakan anggaran itu tidak hanya untuk menghadirkan infrastruktur fisik jalan saja, tetapi juga mampu membuka akses dan peluang pembangunan yang lebih merata.

“Melalui program ini, pemerintah pusat tidak hanya membangun jalan, tetapi juga membuka akses, menghadirkan pelayanan yang lebih baik, serta mendorong pemerataan pembangunan bagi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil,” ujarnya.

Menurut dia, manfaat pembangunan jalan akan dirasakan langsung oleh masyarakat karena berdampak terhadap berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian daerah.

Ia menjelaskan, akses jalan yang semakin baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya transportasi, serta membantu menjaga stabilitas harga komoditas karena distribusi barang dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

“Pekerjaan jalan ini memberikan manfaat besar bagi pendidikan dan pelayanan kesehatan. Selain itu, sektor pertanian juga mendapatkan manfaat karena distribusi hasil produksi menjadi lebih cepat sehingga harga dapat lebih terjaga,” katanya.

Selain mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, peningkatan kualitas jalan juga diharapkan mempercepat pengembangan kawasan sentra pertanian, perikanan, serta destinasi pariwisata yang menjadi penggerak ekonomi di berbagai daerah Sulawesi Selatan.

Andi Ihsan turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan, atas dukungan dan pengawalan program tersebut hingga dapat direalisasikan.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR — PT Pegadaian (Persero) memperluas penetrasi pasar untuk produk gadai efek, dengan membidik para investor saham dan pemegang obligasi di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) dan sekitarnya.

Seperti diketahui, gadai efek adalah layanan pinjaman atau pembiayaan yang menggunakan aset surat berharga, seperti saham atau obligasi, sebagai jaminan. Biasa digunakan sebagai alternatif pendanaan jangka pendek bagi masyarakat yang membutuhkan likuiditas cepat, tanpa harus kehilangan momentum investasi atau melepas kepemilikan asetnya.

Unit Gadai Efek PT Pegadaian M. Hanafi Fauzi Seva mengatakan pihaknya menerapkan fleksibilitas plafon yang lebar guna menjaring berbagai segmen nasabah, baik retail maupun korporasi, utamanya di Makassar.

Batas pinjaman individu mulai dari Rp1 juta hingga maksimal Rp5 miliar. Sementara batas pinjaman korporasi maksimal hingga Rp20 miliar.

Hanafi menjelaskan, penentuan nilai pinjaman didasarkan pada real value atau nilai bersih aset pada saat pengajuan pinjaman dilakukan, bukan harga beli awal.

"Rasio agunan yang diterapkan berkisar dua kali lipat dari nilai pinjaman. Jadi, jika nasabah membutuhkan pinjaman sebesar Rp10 juta, nilai portofolio saham yang diagunkan idealnya berada di rentang Rp18 juta hingga Rp20 juta," jelasnya pada pelaksanaan BRI Consumer Expo di Makassar, Sabtu (20/6/2026).

Untuk mempermudah aksesibilitas bagi para investor di Sulsel, Pegadaian telah melakukan integrasi sistem full online berkolaborasi dengan BRI Danareksa Sekuritas melalui aplikasi BRIGHTS. Melalui kerja sama seamless ini, nasabah tidak perlu lagi mendatangi kantor cabang atau mencetak dokumen fisik.

Proses penyaringan saham jaminan pun dilakukan secara otomatis oleh sistem. Adapun kriteria saham yang dapat diterima sebagai agunan saat ini adalah saham-saham yang masuk dalam indeks IDX80 dengan ketentuan batas potongan nilai maksimal sebesar 30%.

Sementara itu, menjawab tantangan volatilitas pasar saham yang kerap bergerak fluktuatif, Pegadaian tetap menerapkan mitigasi risiko melalui mekanisme margin call.

"Apabila harga saham jaminan turun secara signifikan hingga menyentuh batas tertentu, nasabah akan diminta melakukan penyesuaian. Opsi penyesuaian tersebut dapat berupa mencicil sebagian uang pinjaman atau menambah jumlah lot saham yang diagunkan agar nilai jaminan kembali ideal," ucap Hanafi.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total investor pasar modal di Sulsel terus mengalami lonjakan pesat. Pada posisi Maret 2026 jumlahnya telah mencapai 525.596 Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 57,63% (year-on-year/yoy).

Investor reksa dana menjadi yang terbanyak menembus 617.794 SID, mencatatkan pertumbuhan sebesar 58,23% yoy. Kemudian disusul instrumen saham meningkat 47,47% yoy menjadi 199.671 SID dan Surat Berharga Negara (SBN) tumbuh 25,47% yoy menjadi 22.628 SID.

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin menjelaskan bahwa geliat pasar modal di Sulsel terus menunjukkan perkembangan positif karena didorong oleh penetrasi akses layanan investasi yang kian inklusif serta masifnya program literasi keuangan.

Pada akhirnya upaya-upaya yang dilakukan sejumlah stakeholder dalam memacu literasi, berdampak pada meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi jangka panjang.

"Lompatan performa pasar modal ini menjadi indikator kuat bahwa produk investasi ini menjadi pilihan utama masyarakat urban hingga ke daerah. Tingginya pertumbuhan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat semakin percaya dengan investasi," papar Muchlasin.