Bisnis.com, MAKASSAR — Unit usaha propertiKalla Group, Kalla Land, memperluas ekspansi bisnisnya dengan merambah kawasan Tanjung Bunga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Langkah tersebut diambil guna membidik pasar properti di segmen masyarakat kelas menengah yang dinilai masih sangat potensial.

Chief Operating Officer (COO) Kalla Land M. Natsir Mardan mengungkapkan bahwa proyek hunian baru tersebut akan memanfaatkan lahan sekitar 5 hektare yang merupakan eks lokasi pabrik PT Bumi Sarana Beton di sekitar Jalan Manunggal 22, kawasan Tanjung Bunga.

Pada tahap awal pengembangan, Kalla Land bakal menawarkan tiga varian tipe hunian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar, yakni tipe 55, tipe 72, dan tipe 130.

"Proyek ini dijadwalkan memulai peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Juni 2026, dan kami targetkan dapat resmi diluncurkan pada November mendatang," ujar Natsir di sela-sela syukuran HUT ke-34 Bukit Baruga dan HUT ke-14 Bugis Waterpark Adventure di Makassar, Senin (25/5/2026).

Natsir menegaskan, ekspansi ke wilayah barat Makassar ini merupakan langkah perusahaan di tengah lanskap industri properti lokal yang semakin kompetitif. Saat ini, pasar properti di Ibu Kota Sulawesi Selatan tersebut terus diramaikan oleh penetrasi pengembang, baik skala lokal maupun developer raksasa nasional.

Ke depan, Kalla Land berkomitmen untuk terus memperkuat struktur manajemen internal demi memuluskan target korporasi bertransformasi menjadi pengembang skala nasional.

Guna mencapainya, Natsir menjamin seluruh portofolio produk properti yang dirilis melekat dengan standar kualitas tinggi, setara dengan proyek-proyek komersial garapan developer nasional terkemuka.

Bisnis.com, JAKARTA — Perseteruan antara Grup Lippo PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD) dengan PT Hadji Kalla mengenai kepemilikan lahan 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga memanas. Masing-masing pihak menyatakan bahwa mereka pemilik sah dari lahan belasan hektar tersebut.

Presiden Direktur GMTD Ali Said menyampaikan dasar hukum kawasan Tanjung Bunga ditentukan oleh dokumen negara, bukan klaim sepihak. Kawasan Tanjung Bunga telah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan wisata terpadu yang sepenuhnya berada dalam mandat tunggal PT GMTD.

Hal itu ditetapkan melalui SK Menteri PARPOSTEL – 8 Juli 1991, SK Gubernur Sulsel – 5 November 1991 (1.000 Ha), SK Penegasan Gubernur – 6 Januari 1995, dan SK Penegasan & Larangan Mutasi Tanah – 7 Januari 1995.

Keempat dokumen negara ini menyatakan secara eksplisit hanya PT GMTD yang berwenang membeli, membebaskan, dan mengelola tanah di kawasan Tanjung Bunga. Kemudian, tidak ada pihak lain yang diperbolehkan memproses atau memiliki tanah pada periode tersebut.

“Ini adalah keputusan negara, bukan opini. Klaim PT Hadji Kalla (Kalla Group) bertentangan dengan dokumen resmi Pemerintah Republik Indonesia, dan tidak sesuai dengan fakta historis maupun administrasi pertanahan nasional yang berlaku sejak tahun 1991,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, Tanjung Bunga dibangun sebagai proyek pemerintah untuk Makassar–Gowa. Penetapan mandat tunggal PT GMTD sejak 1991 adalah bagian dari kebijakan pembangunan nasional.

Tujuannya untuk membuka kawasan wisata terpadu Makassar–Gowa, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengaktifkan investasi ketika pemerintah tidak memiliki anggaran, dan menata kawasan rawa menjadi pusat pertumbuhan baru.

Ali Said menuturkan investasi awal PT GMTD yang membangun akses, jalan, pematangan lahan, dan infrastruktur dasar yang menjadi fondasi hadirnya berbagai pembangunan lain di Tanjung Bunga. Tanpa mandat pemerintah kepada PT GMTD, kawasan ini tidak akan berkembang seperti hari ini.

Menurutnya, pernyataan PT Hadji Kalla bahwa mereka telah menguasai fisik lahan sejak 1993 adalah tidak relevan secara hukum, karena pada tahun tersebut kawasan masih berupa rawa dan tanah negara.

Selain itu, tidak ada pasar tanah, tidak ada izin lokasi lain selain PT GMTD, dan tidak ada satu pun SK atau izin pemerintah yang memberikan hak kepada pihak lain. Dalam hukum agraria Indonesia penguasaan fisik tidak melahirkan hak kepemilikan tanpa izin pemerintah. Karena itu, klaim penguasaan fisik tidak dapat mengalahkan dokumen negara.

PT Hadji Kalla mengutip keberadaan sertifikat HGB (SHGB) dari BPN. Terkait hal ini, PT GMTD perlu menegaskan sertifikat tidak sah apabila objek tanahnya berada pada kawasan yang telah dicadangkan secara resmi kepada pihak lain.

“PT GMTD mempersilahkan PT Hadji Kalla untuk menunjukkan dasar hukum penerbitan SHGB itu pada periode 1991–1995. Kami meyakini dokumen tersebut tidak pernah ada, karena memang tidak pernah diterbitkan,” ujar Ali Said.

PT GMTD juga mempersilahkan PT Hadji Kalla menunjukkan dokumen dasar hak seperti Izin Lokasi 1991–1995, IPPT dari Pemprov Sulsel periode tersebut, SK Gubernur yang memberikan hak atas tanah itu, Akta pelepasan hak negara/daerah, dan surat persetujuan PT GMTD. Hingga hari ini, tidak ada satu pun dokumen tersebut karena memang tidak pernah diterbitkan.

PT GMTD pun menegaskan klaim PT Hadji Kalla tidak memiliki dasar hukum. Perseroan juga menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah menjual, melepaskan, atau mengalihkan tanah 16 hektare tersebut kepada pihak mana pun.

“Karena itu, klaim pembelian oleh pihak lain mustahil benar secara hukum maupun fakta,” imbuhnya.

Ali Said menyebutkan PT GMTD membuka ruang dialog dan komunikasi konstruktif dengan seluruh pihak selama berada dalam koridor hukum. Namun, tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan terhadap SK Pemerintah, sertifikat BPN, dan putusan pengadilan. Integritas hukum kawasan Tanjung Bunga adalah mandat publik dan wajib dijaga.

Jusuf Kalla menjawab ...

Dasar Hukum JK

Sementara itu, Jusuf Kalla melalui juru bicaranya, Husain Abdullah menanggapi tudingan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.(GMTD) yang menyebut kepemilikan Lahan 16 hektare (Ha) PT Hadji Kalla tidak memiliki dasar hukum.

Husain menjelaskan, justru dasar hukum kepemilikan lahan PT GMTD yang sebenernya diklaim tidak selaras. Pasalnya, prinsip sesuai SK Gubernur No118/XI/1991 yang menjadi pegangan Lippo Group-GMTD adalah untuk keperluan wisata bukan untuk real estate ataupun jual beli tanah seperti di Tanjung Bunga, Makassar.

"Pelaksanaan SK tersebut juga tidak boleh asal main rampas tanah milik rakyat, karena itu sama saja mempraktekkan Serakahnomics yang dilarang oleh Presiden Prabowo," kata Husain dalam keterangan resmi, Selasa (18/11/2025).

Lebih lanjut, Husain menjelaskan bahwa SK penugasan pembangunan usaha pariwisata melalui izin prinsip tahun 1991 tersebut juga telah dicabut dengan SK Gunernur No. 17/VI/1998 tanggal 24 Juni 1998.

Seiring dengan hal itu, tambah Husain, perubahan tujuannya tidak dapat dibenarkan karena mengubah secara prinsip dasar peruntukan yang sebelumnya diharapkan lebih menguntungkan publik melalui manfaat berganda (multiplier effect) dari pembangunan usaha pariwisata.

"Kawasan yang tadinya diharapkan memakmurkan rakyat justru tidak sesuai harapan. Karena hanya menguntungkan Lippo. Pemerintah Daerah pun hanya menerima dividen sekitar Rp50 juta sampai Rp100 juta tiap tahun," pungkasnya.

RESPON PEMERINTAH

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan pemerintah tengah berupaya menyelesaikan masalah tumpang tindih alas hak antara dua entitas tersebut.

"Kasus ini merupakan produk tahun 1990-an. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).

Nusron melanjutkan, berdasarkan hasil penelusuran Kementerian ATR/BPN bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa ternyata memiliki dua dasar hak yang berbeda.

Pertama, terdapat sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar pada 8 Juli 1996 dan berlaku hingga 24 September 2036.

Kedua, di atas lahan yang sama juga terdapat hak pengelolaan (HPL) atas nama PT GMTD yang berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah Gowa dan Makassar sejak tahun 1990-an.

Selain kedua dasar hak tersebut, sengketa ini juga berkaitan dengan gugatan dari Mulyono serta putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pdt.G/2000/PN Makassar dalam perkara antara GMTD melawan Manyombalang Dg. Solong, di mana GMTD dinyatakan sebagai pihak yang menang.

Sejalan dengan hal itu, Nusron menambahkan bahwa secara hukum putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara dan ahli warisnya, sehingga tidak otomatis berlaku terhadap pihak lain di lokasi yang sama. Namun, dia menegaskan bahwa fakta hukum juga menunjukkan PT Hadji Kalla memiliki hak atas dasar penerbitan yang berbeda.

“Fakta hukum menunjukkan bahwa di lahan itu terdapat beberapa dasar hak dan subjek hukum berbeda. Karena itu, penyelesaiannya harus berdasarkan data dan proses administrasi yang cermat, bukan dengan menggeneralisasi satu putusan,” jelasnya.

Nusron turut menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tidak berpihak kepada siapa pun, baik PT Hadji Kalla, PT GMTD, Mulyono, maupun Manyombalang Dg. Solong. Kementerian ATR/BPN berfokus pada penertiban administrasi dan kepastian hukum pertanahan, dengan prinsip netralitas dan keterbukaan informasi.

"Kami berdiri di atas hukum, bukan di atas kepentingan siapa pun. Fokus kami membenahi sistem agar ke depan setiap hak atas tanah berdiri di atas kepastian hukum,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA—Grup Lippo PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD) memberikan pernyataan tegas bahwa klaim PT Hadji Kalla mengenai kepemilikan lahan 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga tidak memiliki dasar hukum.

Presiden Direktur GMTD Ali Said menyampaikan dasar hukum kawasan Tanjung Bunga ditentukan oleh dokumen negara, bukan klaim sepihak. Kawasan Tanjung Bunga telah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan wisata terpadu yang sepenuhnya berada dalam mandat tunggal PT GMTD.

Hal itu ditetapkan melalui SK Menteri PARPOSTEL – 8 Juli 1991, SK Gubernur Sulsel – 5 November 1991 (1.000 Ha), SK Penegasan Gubernur – 6 Januari 1995, dan SK Penegasan & Larangan Mutasi Tanah – 7 Januari 1995.

Keempat dokumen negara ini menyatakan secara eksplisit hanya PT GMTD yang berwenang membeli, membebaskan, dan mengelola tanah di kawasan Tanjung Bunga. Kemudian, tidak ada pihak lain yang diperbolehkan memproses atau memiliki tanah pada periode tersebut.

“Ini adalah keputusan negara, bukan opini. Klaim PT Hadji Kalla (Kalla Group) bertentangan dengan dokumen resmi Pemerintah Republik Indonesia, dan tidak sesuai dengan fakta historis maupun administrasi pertanahan nasional yang berlaku sejak tahun 1991,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, Tanjung Bunga dibangun sebagai proyek pemerintah untuk Makassar–Gowa. Penetapan mandat tunggal PT GMTD sejak 1991 adalah bagian dari kebijakan pembangunan nasional.

Tujuannya untuk membuka kawasan wisata terpadu Makassar–Gowa, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengaktifkan investasi ketika pemerintah tidak memiliki anggaran, dan menata kawasan rawa menjadi pusat pertumbuhan baru.

Ali Said menuturkan investasi awal PT GMTD yang membangun akses, jalan, pematangan lahan, dan infrastruktur dasar yang menjadi fondasi hadirnya berbagai pembangunan lain di Tanjung Bunga. Tanpa mandat pemerintah kepada PT GMTD, kawasan ini tidak akan berkembang seperti hari ini.

Menurutnya, pernyataan PT Hadji Kalla bahwa mereka telah menguasai fisik lahan sejak 1993 adalah tidak relevan secara hukum, karena pada tahun tersebut kawasan masih berupa rawa dan tanah negara.

Selain itu, tidak ada pasar tanah, tidak ada izin lokasi lain selain PT GMTD, dan tidak ada satu pun SK atau izin pemerintah yang memberikan hak kepada pihak lain. Dalam hukum agraria Indonesia penguasaan fisik tidak melahirkan hak kepemilikan tanpa izin pemerintah. Karena itu, klaim penguasaan fisik tidak dapat mengalahkan dokumen negara.

PT Hadji Kalla mengutip keberadaan sertifikat HGB (SHGB) dari BPN. Terkait hal ini, PT GMTD perlu menegaskan sertifikat tidak sah apabila objek tanahnya berada pada kawasan yang telah dicadangkan secara resmi kepada pihak lain.

“PT GMTD mempersilahkan PT Hadji Kalla untuk menunjukkan dasar hukum penerbitan SHGB itu pada periode 1991–1995. Kami meyakini dokumen tersebut tidak pernah ada, karena memang tidak pernah diterbitkan,” ujar Ali Said.

PT GMTD juga mempersilahkan PT Hadji Kalla menunjukkan dokumen dasar hak seperti Izin Lokasi 1991–1995, IPPT dari Pemprov Sulsel periode tersebut, SK Gubernur yang memberikan hak atas tanah itu, Akta pelepasan hak negara/daerah, dan surat persetujuan PT GMTD. Hingga hari ini, tidak ada satu pun dokumen tersebut karena memang tidak pernah diterbitkan.

PT GMTD pun menegaskan klaim PT Hadji Kalla tidak memiliki dasar hukum. Perseroan juga menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah menjual, melepaskan, atau mengalihkan tanah 16 hektare tersebut kepada pihak mana pun.

“Karena itu, klaim pembelian oleh pihak lain mustahil benar secara hukum maupun fakta,” imbuhnya.

Ali Said menyebutkan PT GMTD membuka ruang dialog dan komunikasi konstruktif dengan seluruh pihak selama berada dalam koridor hukum. Namun, tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan terhadap SK Pemerintah, sertifikat BPN, dan putusan pengadilan. Integritas hukum kawasan Tanjung Bunga adalah mandat publik dan wajib dijaga.

Ali Said juga menyoroti penyerobotan fisik seluas sekitar 5.000 m2 yang terjadi dalam satu bulan terakhir berada di dalam area 16 hektare tersebut, tepatnya dalam batas pagar resmi PT GMTD. Karena itu, penyerobotan tersebut adalah tindakan melawan hukum yang secara langsung menyerang penguasaan sah PT GMTD.

Tindakan penyerobotan tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Polisi Daerah Sulawesi Selatan (Makassar) dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Jakarta Pusat) dengan nomor LP/B/1897/X/2025/SPKT/Polda Sulawesi Selatan tanggal 04 Oktober 2025, No. LP/B/1020/X/2025/SPKT/Polda Sulawesi Selatan tanggal 07 Oktober 2025, dan Laporan Pengaduan tanggal 08 Oktober 2025 dan 30 September 2025.

“Seluruh tindakan penyerobotan telah terdokumentasi lengkap, termasuk kegiatan kegiatan oleh pihak luar di dalam area PT GMTD, serta rekaman visual dan saksi lapangan,” tuturnya.

PROYEK TETAP BERJALAN

Sementara itu, PT Hadji Kalla (Kalla Group) menegaskan akan terus melakukan pemagaran dan pematangan lahan di area yang kini masih bersengketa dengan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD).

Di lokasi tersebut nantinya akan dibangun proyek properti terintegrasi yang telah dicanangkan berkonsep mixed use.

Hal ini sekaligus menegaskan klaim lahan seluas 16 hektare di wilayah Tanjung Bunga Makassar adalah milik Hadji Kalla, serta membantah GMTD yang belum lama ini menyatakan bahwa entitas Lippo tersebut telah membeli dan membebaskan lahan secara sah pada periode 1991-1998.

Chief Legal & Sustainability Officer Kalla Group Subhan Djaya Mappaturung menjelaskan pihaknya sudah terlibat dalam pengembangan kawasan Tanjung Bunga di akhir 1980 melalui proyek normalisasi Sungai Jeneberang I-IV sebagai upaya mitigasi banjir.

Kemudian berlanjut pada pembangunan waduk Tanjung Bunga sebagai long storage untuk kepentingan umum.

Pada periode tersebut, Kalla Group, dikatakannya, telah melakukan pembebasan lahan yang masih berupa rawa-rawa untuk kepentingan pembuangan lumpur hasil pengerukan pekerjaan proyek itu.

Total yang dibebaskan mencapai kurang lebih 80 hektare dan telah dilakukan sertifikasi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar.

"Maka dari itu klaim GMTD yang mengatakan perolehan lahan pihak lain di Tanjung Bunga pada periode 1991-1998 tidak sah dan perbuatan melawan hukum. Itu bentuk arogansi yang seolah-olah mereka berada di atas hukum," tegas Subhan, Minggu (16/11/2025).

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Hadji Kalla (Kalla Group) menegaskan akan terus melakukan pemagaran dan pematangan lahan di area yang kini masih bersengketa dengan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD).

Di lokasi tersebut nantinya akan dibangun proyek properti terintegrasi yang telah dicanangkan berkonsep mixed use.

Hal ini sekaligus menegaskan klaim lahan seluas 16 hektare di wilayah Tanjung Bunga Makassar adalah milik Hadji Kalla, serta membantah GMTD yang belum lama ini menyatakan bahwa entitas Lippo tersebut telah membeli dan membebaskan lahan secara sah pada periode 1991-1998.

Chief Legal & Sustainability Officer Kalla Group Subhan Djaya Mappaturung menjelaskan pihaknya sudah terlibat dalam pengembangan kawasan Tanjung Bunga di akhir 1980 melalui proyek normalisasi Sungai Jeneberang I-IV sebagai upaya mitigasi banjir.

Kemudian berlanjut pada pembangunan waduk Tanjung Bunga sebagai long storage untuk kepentingan umum.

Pada periode tersebut, Kalla Group, dikatakannya, telah melakukan pembebasan lahan yang masih berupa rawa-rawa untuk kepentingan pembuangan lumpur hasil pengerukan pekerjaan proyek itu.

Total yang dibebaskan mencapai kurang lebih 80 hektare dan telah dilakukan sertifikasi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar.

"Maka dari itu klaim GMTD yang mengatakan perolehan lahan pihak lain di Tanjung Bunga pada periode 1991-1998 tidak sah dan perbuatan melawan hukum. Itu bentuk arogansi yang seolah-olah mereka berada di atas hukum," tegas Subhan, Minggu (16/11/2025).

Ditambahkan Subhan, klaim penguasaan GMTD berdasarkan eksekusi, bahkan telah mendapatkan bantahan resmi dari juru bicara Pengadilan Negeri Kota Makassar dan BPN bahwa objek eksekusi yang diklaim tersebut tidak pernah dilakukan konstatering.

"Seharusnya pihak GMTD menunjukkan dengan jelas dan terang di mana lokasi yang diklaim lahan yang telah dieksekusi dan dikuasainya," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Direktur GMTD Ali Said menegaskan bahwa kepemilikan atas lahan 16 hektare tersebut sepenuhnya berada di bawah pihaknya, berdasarkan proses pembelian dan pembebasan lahan yang dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan hukum pada periode 1991–1998.

Seluruh proses tersebut, dikatakannya, dilaksanakan berdasarkan hak tunggal dan wewenang resmi pada masa itu yang hanya diberikan kepada GMTD untuk melakukan pembebasan, pembelian, dan pengelolaan lahan di kawasan Tanjung Bunga.

Oleh sebab itu, Ali menegaskan setiap pihak yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut dengan dasar apa pun, termasuk atas nama pembelian atau pembebasan lahan khususnya pada periode 1991–1998 adalah tidak sah, tidak memiliki dasar hukum, serta merupakan perbuatan melawan hukum.

"Karena pada masa tersebut satu-satunya pihak yang secara legal berwenang dan berhak melakukan pembebasan atau transaksi lahan hanyalah GMTD," ucap Ali Said.

Bisnis.com, JAKARTA— Entitas Grup Lippo, PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD) menyampaikan pernyataan resmi terkait kepemilikan lahan seluas 16 hektare di Kawasan Tanjung Bunga, Makassar.

Presiden Direktur GMTD Ali Said menyampaikan perseroan menegaskan bahwa kepemilikan atas lahan 16 hektare tersebut sepenuhnya berada di bawah GMTD. Hal itu berdasarkan proses pembelian dan pembebasan lahan yang dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai ketentuan hukum pada periode 1991–1998.

“Seluruh proses tersebut dilaksanakan berdasarkan hak tunggal dan wewenang resmi yang pada masa itu hanya diberikan kepada PT GMTD Tbk untuk melakukan pembebasan, pembelian, dan pengelolaan lahan di kawasan Tanjung Bunga,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (14/11/2025).

Dengan demikian, setiap pihak yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut—dengan dasar apa pun, termasuk atas nama pembelian atau pembebasan lahan khususnya pada periode 1991–1998 adalah tidak sah, tidak memiliki dasar hukum, serta merupakan perbuatan melawan hukum.

Pada masa tersebut satu-satunya pihak yang secara legal berwenang dan berhak melakukan pembebasan atau transaksi lahan hanyalah PT GMTD Tbk.
Menurutnya, lahan 16 hektare dikuasai fisik oleh PT GMTD Tbk. Namun terjadi pemaksaan penyerobotan secara fisik dan secara ilegal yang terdokumentasi oleh pihak tertentu dalam terakhir satu bulan ini atas luasan sekitar 5.000m2.

Hal itu dan sudah dilaporkan secara resmi kepada pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan maupun Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.
Melalui pernyataan ini, sambung Said Ali, perusahaan memohon perhatian semua pihak untuk melihat dan menilai persoalan ini secara objektif, berlandaskan fakta hukum, dan sesuai dengan dokumen resmi yang berlaku.

PT GMTD Tbk tetap menghormati seluruh proses penegakan hukum dan siap bekerja sama dengan aparat berwenang demi menjaga kepastian hukum, ketertiban, dan kepentingan masyarakat luas.

PT GMTD Tbk adalah perusahaan terbuka tercatat di Bursa Efek Indonesia yang dipelopori Pemerintah Pusat dan didirikan dengan kepemilikan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, Pemerintah Daerah Kota Makassar, dan Yayasan Partisipasi Pembangunan Sulawesi Selatan dengan kepemilikan 32,5% dan masyarakat luas termasuk kepemilikan 32,5% oleh PT Makassar Permata Sulawesi .

Susunan Pengurus PT GMTD Tbk adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris (Independen): Irawan Yusuf
- Komisaris (Independen): Hinca I.P. Pandjaitan XIII
- Komisaris (Independen): Indra Yuwana
- Komisaris (Independen): Primus Dorimulu
- Komisaris: Theo L. Sambuaga
- ⁠Komisaris: Muhammad Firda - Utusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- Komisaris: Andi Ridwan Djabir - Utusan Pemerintah Kota Makassar
- Komisaris: Harippudin Utusan Pemerintah Kabupaten Gowa

Direksi:
- Presiden Direktur: Ali Said
- Direktur: Iqbal Farabi
- Direktur: Danang Kemayan Jati

Jusuf Kalla (JK) angkat bicara menjelaskan kronologi penyerobotan lahan seluas 16,4 hektare milik keluarga Kalla di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Lippo Group.

Juru Bicara JK, Husein Abdullah mengatakan lahan tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan kawasan properti mixed used milik Kalla Group. Proses pematangan lahan dan pemasangan pagar proyek telah dimulai sejak 27 September 2025.

Namun menurut Husein, kegiatan itu terganggu oleh sekelompok orang dari PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), yang diduga memiliki keterkaitan dengan pihak Lippo.

"Awalnya Pak Kalla berencana membangun kawasan properti terpadu di lahan itu. Namun, saat proses pematangan lahan berjalan, muncul gangguan dari kelompok yang mengaku dari GMTD," kata Husein, Rabu (13/11).

Husein menjelaskan pihak Kalla kemudian mendapat informasi mengejutkan bahwa lahan tersebut ternyata telah dimohonkan eksekusi oleh pihak lain sejak 13 Agustus 2025.

"Belakangan baru diketahui kalau mereka sudah mengajukan permohonan eksekusi sejak Agustus. Bahkan, dilakukan konstatering abal-abal pada 13 Oktober 2025, tanpa sepengetahuan dan kehadiran pihak kami," ungkapnya.

Kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman turut menyoroti proses eksekusi lahan yang dilakukan oleh pihak GMTD. Dalam proses eksekusi tersebut, hadir salah satu petinggi Lippo Group yakni, Indra Yuwana dan Mayjen TNI (Purn) Achmad Adipati Karna Widjaya.

"Kami melihat ada kejanggalan besar. Mereka datang pagi-pagi sekitar pukul 07.20, tanpa pemberitahuan resmi, lalu memasang papan nama seolah-olah tanah itu milik mereka," kata Hasman.

Tindakan eksekusi lahan seluas 16,4 hektare milik PT Hadji Kalla, kata Hasman, dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik sah.

"Ini yang membuat kami sangat kecewa. Lahan seluas 16 hektare itu sudah dimiliki PT Hadji Kalla sejak 1996, dibeli langsung dari masyarakat, sudah bersertifikat, bahkan dijaminkan ke bank. Artinya, secara hukum kepemilikan kami sah," jelasnya.

Hasman mengungkapkan JK turut menyesalkan tindakan tersebut. Sebab, lahan milik PT Hadji Kalla dinilai menjadi objek eksekusi tanpa dasar hukum yang jelas.

"Padahal, pengadilan sendiri melalui humasnya menyatakan bahwa lahan itu belum pernah dieksekusi. Tapi kenyataannya, pihak GMTD justru masuk melalui belakang dengan cara membobol tembok, lalu membacakan surat eksekusi di luar area lahan kami," ungkapnya.

Hasman menilai tindakan tersebut bentuk pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Ia meminta pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk turun tangan dan meninjau ulang proses yang terjadi di lapangan.

"Kami berharap penegak hukum bertindak adil. Ini bukan hanya soal perusahaan, tetapi soal kebenaran dan keadilan bagi pemilik lahan yang sah," pungkasnya.

CEO Lippo Group James Riady mengakui Lippo punya saham di perusahaan yang sedang bersengketa tanah dengan Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK).

James berkata Lippo memang punya saham di PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Namun, ia menyebut GMTD adalah perusahaan terbuka.

"Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan pemda di daerah yang namanya PT GMTD di mana adalah perusahaan terbuka, di mana Lippo adalah salah satu pemegang saham," kata James saat ditemui di Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (10/11).

Meski begitu, ia membantah keterlibatan Lippo dalam sengketa lahan yang membuat Jusuf Kalla marah. James menyebut perusahaannya bukan pemilik tanah tersebut.

"Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar," ucapnya.

PT GMTD merupakan anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. Berdasarkan laporan keuangan kuartal II 2025, emiten berkode LPKR itu memiliki 57,7 persen saham PT GMTD secara tidak langsung. Lippo Karawaci juga tercatat memiliki 100 persen saham PT Makassar Permata Sulawesi yang secara langsung mengempit 32,5 persen saham PT GMTD.

PT Hadji Kalla, perusahaan milik Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla (JK),  merespons CEO Lippo Group James Riady yang membantah terlibat dalam sengketa lahan seluas 16,4 hektar di Jalan Metro Tanjung, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan.

"Kami membantah keterangan itu yang seolah-olah Pak James Riady ini menghindar dalam posisi selaku CEO Lippo, di mana Lippo ini pemilik PT GMTD Tbk yang ada di Makassar. Lalu, seolah-olah tidak ada kaitannya dengan Lippo. Padahal, ini sangat berkaitan," ujar kuasa hukum PT Hadji Kalla Hasman Usman saat memberikan keterangan resminya, Rabu (12/11).

Menurut Hasman, bos Lippo tersebut seolah-olah ingin melimpahkan permasalahan ini ke pihak Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemkot Makassar serta Pemkab Gowa.

"Pak James Riady ini ingin cuci tangan, di mana seolah-olah melimpahkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Wali Kota Makassar serta Kabupaten Gowa. Kita ketahui bahwa memang keberadaan PT GMTD Tbk di Makassar ini kerja sama dengan pemerintah," ujarnya.

Hasman mengatakan sejak awal kerja sama pengembangan kawasan Tanjung Bunga, pemerintah daerah memang dilibatkan dalam kepemilikan saham. Namun, pemda tidak terlibat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis.

"Tidak ada keseimbangan antara keuntungan yang diterima GMTD dan pemerintah. Pemprov Sulsel hanya memiliki 13 persen saham, sementara Pemkot Makassar dan Pemkab Gowa masing-masing 6,5 persen. Dividen yang diterima pun sangat kecil, hanya sekitar Rp58 juta per tahun," ungkapnya.

Hasman menilai pembagian keuntungan tersebut tidak adil, mengingat skala besar proyek pengembangan yang dilakukan GMTD di atas lahan sekitar 1.000 hektare. Dia juga menuding perusahaan tidak menjalankan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan.

"Dalam kesepakatan awal, GMTD wajib memberikan ganti rugi yang wajar kepada masyarakat. Tapi di lapangan, banyak proses pembayaran yang tidak sesuai hukum," katanya.

Lebih lanjut, Hasman juga menyoroti tindakan eksekusi lahan seluas 16 hektar milik PT Hadji Kalla yang disebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik sah.

"Ini yang membuat kami sangat kecewa. Lahan seluas 16 hektar itu sudah dimiliki PT Hadji Kalla sejak 1996, dibeli langsung dari masyarakat, sudah bersertifikat, bahkan dijaminkan ke bank. Artinya, secara hukum kepemilikan kami sah," tegasnya.

CEO Lippo Group James Riady mengakui Lippo punya saham di perusahaan yang sedang bersengketa tanah dengan Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK).

James berkata Lippo memang punya saham di PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Namun, ia menyebut GMTD adalah perusahaan terbuka.

"Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan pemda di daerah yang namanya PT GMTD di mana adalah perusahaan terbuka, di mana Lippo adalah salah satu pemegang saham," kata James saat ditemui di Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (10/11).

Meski begitu, ia membantah keterlibatan Lippo dalam sengketa lahan yang membuat Jusuf Kalla marah. James menyebut perusahaannya bukan pemilik tanah tersebut.

"Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar," ucapnya.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengungkap kekesalan karena merasa tanah miliknya diserobot orang. Tanah itu berluas 16,4 hektare dan terletak di Tanjung Bunga, Makassar.

JK mengatakan perusahaannya punya hak atas tanah itu, tetapi justru diserobot pihak lain. JK pun sempat menuding Lippo terlibat dalam pengambilan lahan tersebut.

Persoalan ini menjadi sorotan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Ia berkata persoalan ini merupakan buntut dari kasus lama yang akarnya telah berlangsung puluhan tahun sebelum masa kepemimpinannya di ATR/BPN.

Sengketa tersebut melibatkan sejumlah pihak mulai dari PT Hadji Kalla, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang terafiliasi dengan Lippo Group, serta Mulyono dan Manyombalang Dg. Solong.

"Kasus ini merupakan produk tahun 1990an. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib," ujar Nusron di Jakarta dalam keterangan resmi, Minggu (9/11).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan setidaknya empat pihak terlibat pada kasus sengketa tanah yang membuat mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla (JK) geram.

Menurut Nusron, perkara tanah seluas 16,4 di kawasan Tanjung Bunga, Makassar itu merupakan kasus lama yang akarnya telah berlangsung puluhan tahun sebelum masa kepemimpinannya di ATR/BPN.

Sengketa tersebut melibatkan sejumlah pihak mulai dari PT Hadji Kalla, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang terafiliasi dengan Lippo Group, serta Mulyono dan Manyombalang Dg. Solong.

"Kasus ini merupakan produk tahun 1990an. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib," ujar Nusron di Jakarta dalam keterangan resmi, Minggu (9/11).

Berdasarkan penelusuran Kementerian ATR/BPN, bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa ternyata memiliki dua dasar hak yang berbeda.

Pertama, terdapat sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar pada 8 Juli 1996 dan berlaku hingga 24 September 2036.

Kedua, di atas lahan yang sama juga terdapat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk, yang berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah Gowa dan Makassar sejak tahun 1990-an.

Selain kedua dasar hak tersebut, sengketa ini juga berkaitan dengan gugatan dari Mulyono serta putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pdt.G/2000/PN Makassar dalam perkara antara GMTD melawan Manyombalang Dg. Solong, di mana GMTD dinyatakan sebagai pihak yang menang.

Secara hukum, putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara dan ahli warisnya, sehingga tidak otomatis berlaku terhadap pihak lain di lokasi yang sama.

Namun, ia menegaskan fakta hukum juga menunjukkan PT Hadji Kalla memiliki hak atas dasar penerbitan yang berbeda.

"Fakta hukum menunjukkan bahwa di lahan itu terdapat beberapa dasar hak dan subjek hukum berbeda. Karena itu, penyelesaiannya harus berdasarkan data dan proses administrasi yang cermat, bukan dengan mengeneralisasi satu putusan," jelasnya.

Kementerian ATR/BPN menjalankan fungsi administratif berdasarkan data pertanahan yang sah. Adapun eksekusi di lapangan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Secara administrasi, Kementerian ATR/BPN berkewajiban memastikan bahwa objek tanah yang disebut dalam putusan sesuai dengan data pertanahan yang ada," tegasnya.

Sebagai langkah koordinatif, Kantor Pertanahan Kota Makassar telah mengirim surat resmi kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk meminta klarifikasi dan koordinasi teknis.

"Termasuk perlunya konstatiring administratif sebelum pelaksanaan eksekusi agar tidak terjadi salah objek," tambahnya.

Menurut Nusron, kasus ini menjadi momentum penting untuk mempercepat pembersihan dan digitalisasi data lama, serta sinkronisasi peta bidang tanah guna mencegah terbitnya sertipikat ganda (double certificate) dan overlapping di masa depan.

"Kalau hari ini kasus lama muncul ke publik, itu justru karena sistem kita sedang jujur dan dibuka. Kami ingin semua terang agar ke depan tidak ada lagi tumpang tindih," terangnya.

Lebih lanjut, Nusron menegaskan Kementerian ATR/BPN tidak berpihak kepada siapa pun, baik PT Hadji Kalla, PT GMTD (Lippo), Mulyono, maupun Manyombalang Dg. Solong.

Kementerian ATR/BPN berfokus pada penertiban administrasi dan kepastian hukum pertanahan, dengan prinsip netralitas dan keterbukaan informasi.

"Kami berdiri di atas hukum, bukan di atas kepentingan siapa pun. Fokus kami membenahi sistem agar ke depan setiap hak atas tanah berdiri di atas kepastian hukum," pungkasnya.

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut sengketa tanah yang membuat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) marah adalah kasus yang sudah bergulir sejak 1990-an.

Nusron mengatakan sengketa tanah 16,4 hektare di Tanjung Bunga, Makassar itu telah berlangsung puluhan tahun sebelum masa kepemimpinannya di ATR/BPN.

Sengketa tersebut melibatkan sejumlah pihak, seperti PT Hadji Kalla, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang terafiliasi dengan Lippo Group, serta Mulyono dan Manyombalang Dg. Solong.

"Kasus ini merupakan produk tahun 1990-an. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib," kata Nusron, Minggu (09/11), dikutip dari keterangan tertulis.

Penelusuran Kementerian ATR/BPN menyimpulkan bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa ternyata memiliki dua dasar hak yang berbeda.

Pertama, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar pada 8 Juli 1996. Sertifikat itu berlaku hingga 24 September 2036.

Lalu ada Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk, yang berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah Gowa dan Makassar sejak tahun 1990-an.

Selain itu, ada gugatan dari Mulyono serta putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pdt.G/2000/PN Makassar dalam perkara antara GMTD melawan Manyombalang Dg. Solong, di mana GMTD dinyatakan sebagai pihak yang menang.

Nusron menyampaikan secara hukum, putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara dan ahli warisnya. Dengan demikian, tidak otomatis berlaku terhadap pihak lain di lokasi yang sama. Namun, ia menegaskan fakta hukum juga menunjukkan PT Hadji Kalla memiliki hak atas dasar penerbitan yang berbeda.

"Fakta hukum menunjukkan bahwa di lahan itu terdapat beberapa dasar hak dan subjek hukum berbeda. Karena itu, penyelesaiannya harus berdasarkan data dan proses administrasi yang cermat, bukan dengan mengeneralisasi satu putusan," ucap Nusron.

Menurutnya, eksekusi di lapangan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Kementerian ATR/BPN menjalankan fungsi administratif berdasarkan data pertanahan yang sah.

Untuk itu, Kantor Pertanahan Kota Makassar telah mengirim surat resmi kepada Pengadilan Negeri Makassar guna meminta klarifikasi dan koordinasi teknis.

"Termasuk perlunya konstatiring administratif sebelum pelaksanaan eksekusi agar tidak terjadi salah objek," ujar Nusron.

Ia menegaskan Kementerian ATR/BPN tidak berpihak kepada siapa pun, baik PT Hadji Kalla, PT GMTD (Lippo), Mulyono, maupun Manyombalang Dg. Solong.

"Kami berdiri di atas hukum, bukan di atas kepentingan siapa pun. Fokus kami membenahi sistem agar ke depan setiap hak atas tanah berdiri di atas kepastian hukum," tutup Nusron.