Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, merupakan aset negara di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI), meski sempat diklaim pihak lain.

Penegasan itu disampaikan usai pertemuannya dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (16/4).

Ara, sapaan akrab Maruarar, menyebut lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekitar 500 unit rumah susun (rusun) bagi masyarakat. Proyek itu rencananya melibatkan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Saya senang tadi soal tanah (di lahan) Kereta Api yang ada di Jakarta, itu jelas itulah aset negara, sudah disampaikan seperti itu," kata Ara kepada wartawan, Kamis (16/4).

Namun, klaim tersebut berseberangan dengan pernyataan Ketua Umum GRIB Jaya Rosario de Marshal alias Hercules, yang menyebut lahan itu bukan milik negara, melainkan milik ahli waris bernama Sulaeman Effendi.

Perbedaan pandangan itu bahkan sempat memicu adu argumen antara Ara dan Hercules, yang terekam dalam video di akun Instagram Ara 5 April lalu.

[Gambas:Youtube]

Dalam video tersebut, Ara mempertanyakan status lahan dan menegaskan negara tidak boleh kalah dalam sengketa semacam ini.

"Ini saya menganggap bahwa hukumnya udah beres ya. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan. Bicara ketegasan kan, kasih sama yang berani aja. Masa negara kalah sama yang beginian," ujar Ara.

Saat peninjauan lokasi, perdebatan dengan Hercules pun terjadi. Ara menegaskan tujuannya untuk pembangunan rumah rakyat, bukan kepentingan pengembang.

"Bapak Hercules, saya hormati pendapatnya. Saya datang ke sini baik-baik, saya jelaskan siapa saya. Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya," ucap Ara.

Hercules tetap bersikukuh dengan klaimnya dan mengaku memiliki bukti kepemilikan yang lengkap.

"Kita berarti pandangannya berbeda, saya hormati pandangan Pak Hercules," kata Ara.

"Kami punya bukti semua lengkap," jawab Hercules.

Hercules juga menyinggung soal hak pengelolaan lahan (HPL) dalam perdebatan tersebut.

"HPL itu untuk mengelola lahan, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan," ujarnya.

Ara menambahkan pemerintah akan kembali membahas pemanfaatan aset tersebut dalam rapat bersama Badan Pengelola BUMN pada Jumat (17/4), termasuk menghadirkan penjelasan teknis dari Kementerian ATR/BPN terkait status lahan di Tanah Abang.

"Besok juga Pak Nusron akan menugaskan dirjen (direktur jenderal) dari sini untuk menjelaskan kepada teman-teman apa alasan-alasannya dan kejelasan seperti tanah yang ada di Tanah Abang itu jelas adalah aset negara," pungkas Ara. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan korban banjir dan longsor di Sumatra tidak akan kehilangan hak atas tanahnya meski lahan terdampak rusak atau sertifikat hilang.

Pemerintah menyiapkan skema inventarisasi, identifikasi, hingga penerbitan sertifikat pengganti agar kepastian hukum masyarakat tetap terjaga.

"Dalam setiap peristiwa banjir baik itu longsor, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepastian status tanah bagi masyarakat," ujar Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Menurut Nusron, kepastian status tanah bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari perlindungan negara terhadap hak warga yang berada dalam kondisi paling rentan.

Melalui inventarisasi dan identifikasi tanah terdampak bencana, ia memastikan setiap bidang tanah ditangani secara tepat dan sesuai ketentuan hukum.

"Kepastian ini bukan hanya untuk administrasi, tapi merupakan bentuk hadirnya negara dalam melindungi hak rakyatnya, terutama mereka yang berada dalam kondisi paling rentan," terang Nusron.

Dalam paparannya, tanah terdampak bencana dibagi menjadi dua kategori, yakni tanah musnah dan tanah terdampak. Tanah musnah adalah tanah yang hilang akibat bencana, sehingga proses penanganannya berujung pada penerbitan Surat Keputusan (SK) penetapan tanah musnah.

Sementara tanah terdampak, namun tidak hilang, akan diarahkan pada proses rekonstruksi dan reklamasi sesuai kondisi teknis di lapangan.

"Berdasarkan keadaan senyatanya di lapangan, tanah terdampak bencana dapat menjadi tanah musnah dan tanah terdampak. Untuk tanah musnah, yakni tanah yang hilang akibat bencana, prosesnya berujung pada penerbitan SK penetapan tanah musnah," ujar Nusron.

Bagi pemilik tanah yang sertifikatnya hilang atau rusak akibat bencana, pemerintah menjamin hak atas tanah tetap diakui. Kementerian ATR/BPN akan menerbitkan sertifikat pengganti sesuai ketentuan agar legalitas kepemilikan tidak hilang.

"Bagi pemilik tanah berhak yang sertifikatnya hilang atau rusak akibat bencana, negara menjamin hak tersebut tetap diakui. Penerbitan sertifikat pengganti akan dilakukan sesuai ketentuan sehingga masyarakat tidak kehilangan legalitas atas tanahnya," kata Nusron.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pendaftaran tanah pertama kali bagi bidang tanah yang sebelumnya belum terdaftar. Menurut Nusron, momentum pascabencana dimanfaatkan untuk memasukkan tanah-tanah tersebut ke dalam sistem hukum pertanahan nasional.

"Bagi tanah-tanah yang belum terdaftar, bencana ini justru merupakan momentum bagi pemerintah untuk memberikan penyadaran dan sekaligus pelayanan kepada masyarakat untuk pendaftaran tanah pertama kali," ujarnya.

Nusron menegaskan pemulihan pasca bencana tidak hanya menyasar perbaikan fisik, tetapi juga pemulihan kepastian hukum dan sosial masyarakat terdampak.

"Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pasca bencana tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga pulih secara hukum dan sosial. Ingin rakyat kembali bangkit, tidak hanya rumahnya, tapi juga kepastian hak atas tanahnya," ujar Nusron.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan tetap membuka layanan pertanahan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan libur panjang kerap dimanfaatkan masyarakat untuk mengurus aset tanah. Itu yang membuat Kantor Pertanahan tetap membuka layanan, bukan cuma yang berada di kota/kabupaten besar.

"Ketika masyarakat pulang kampung, biasanya membicarakan aset, pembagian waris, status sertifikat, atau tanah yang belum terdaftar. Karena itu, hari libur Nataru ini kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan layanan pertanahan," ujar Dalu dalam keterangan tertulis, dikutip dari detikcom, Rabu (24/12).

Kantor Pertanahan se-Indonesia memberikan tiga jenis layanan utama selama libur Nataru.

Pertama, pemberian informasi terkait pengurusan administrasi pertanahan. Kedua, penerimaan pendaftaran layanan dalam rangka pemeliharaan data. Ketiga, penyerahan produk layanan berupa sertifikat yang telah selesai diproses.

Layanan dapat diakses masyarakat pada 25 Desember 2025, 26 Desember 2025, serta 1 Januari 2026. Jam operasional Kantor Pertanahan dimulai pukul 09.00 hingga 12.00 waktu setempat.

"Seperti saat libur Idulfitri kemarin, Kepala Kantor Wilayah memastikan pelaksanaan layanan tetap berjalan. Apalagi, masih ada pekerjaan dan tunggakan yang harus diselesaikan menjelang akhir tahun," tutur Dalu.

Menurut Dalu, libur Nataru merupakan momentum yang tepat untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengelola aset tanah. Itu utamanya bagi pemilik yang tinggal jauh dari lokasi tanahnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengevaluasi pelayanan kementeriannya, termasuk dalam penerbitan sertifikat tanah.

Ia mengatakan pendaftaran hingga penerbitan sertifikat yang dilayani Kementerian ATR/BPN membutuhkan waktu 140 hari. Ia menargetkan waktu penerbitan sertifikat tanah bisa dipangkas jadi 60 hari.

"Rata-rata layanan kita itu kan memproses dari daftar sampai jadi sertifikat itu masih antara sekitar 140-an (hari). Ini akan kita tekan, kita maunya antara orang daftar sampai jadi sertifikat itu kalau bisa jangan lebih dari 60-an (hari)," ujar Nusron saat ditemui di Rakernas Kementerian ATR/BPN, Jakarta, dikutip detikcom, Senin (8/12).

Nusron mengatakan pelayanan ATR/BPN tidak dievaluasi selama 16 tahun, maka tak heran banyak pelayanan yang tertunda lama.

Ia mengungkapkan ada urusan sertifikat sejak 2014 yang belum juga rampung hingga sekarang. Total katanya ada 188 ribu tunggakan pelayanan ATR/BPN per November 2025.

"Ada tunggakan yang semula 329 ribu, kemudian turun menjadi 188 ribu sekarang. Nah, itu ada 50 ribuan yang itu tunggakan dari tahun 2014 sampai 2024. Sisanya merupakan tunggakan di 2025. Jadi, kita minta untuk segera dituntaskan supaya ada percepatan," katanya.

"Model pelayanan kita ini kan sudah 16 tahun tidak pernah dievaluasi. Apakah situasi hari ini dengan SOP yang ada itu masih relevan atau tidak. Kalau tidak relevan, kita evaluasi," sambungnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid ungkap penyebab munculnya sertifikat ganda atas tanah yang banyak ditemukan di dalam negeri.

Menurutnya, hal ini lantaran banyak masyarakat yang memiliki sertipikat tanah terbitan lama tidak melakukan pemutakhiran data. Oleh sebab itu, ia mengimbau agar segera dilakukan pembaruan data guna mencegah terjadinya tumpang tindih kepemilikan.

"Permasalahan tumpang tindih yang terjadi biasanya karena itu produk lama yang belum masuk ke dalam database sistem digitalisasi pertanahan dan terlihat bidang tanah tersebut kosong, sehingga ketika ada pemohon yang sudah mencantumkan dokumen pengantar lengkap yang menunjukkan dokumen fisik, yuridis, dan histori tanahnya, sertipikat bisa dikeluarkan," ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan, Kamis (13/11).

Ia mengatakan tumpang tindih sertipikat atau munculnya sertipikat ganda pada satu bidang tanah umumnya terjadi pada sertifikat-sertifikat lama.

Nusron menyebutkan pada masa itu, infrastruktur pertanahan, regulasi, serta teknologi yang digunakan belum sebaik saat ini. Akibatnya, jika tanah tidak dijaga, tetangga tidak saling mengenal, atau pemerintah desa tidak diberi tahu, maka sulit mengetahui apakah bidang tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian warga dalam menjaga aset tanahnya, Nusron mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku.

Aplikasi resmi Kementerian ATR/BPN ini memungkinkan masyarakat mengecek informasi dasar bidang tanah miliknya, memantau proses layanan, hingga memastikan data pertanahan yang tercatat di sistem sudah sesuai. Keberadaan aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan pengecekan awal sebelum datang ke kantor pertanahan untuk pemutakhiran data.

Nusron menambahkan digitalisasi layanan dan penguatan SDM yang dilakukan Kementerian ATR/BPN saat ini merupakan bentuk pihaknya sedang berbenah. Diharapkan, masalah-masalah yang saat ini muncul ke permukaan adalah bentuk bahwa instansinya sedang berproses ke arah transformasi layanan.

Ia juga meminta masyarakat pemegang sertipikat terbitan 1961 hingga 1997 untuk segera mengecek ulang status bidang tanahnya dan melakukan pemutakhiran data di kantor pertanahan setempat.

"Jangan sampai tumpang tindih, jangan sampai diserobot orang. Yang belum terdaftar segera didaftarkan, pentingnya di situ, dan dikasih batas-batas yang jelas," imbuhnya.

Selain itu, Nusron juga meminta kepala daerah untuk menginstruksikan camat, lurah, hingga RT/RW agar aktif mengajak masyarakat melakukan pemutakhiran sertipikat. Hal ini, menurutnya, penting agar persoalan pertanahan tidak menimbulkan konflik di masa mendatang.

"Tolong kepala daerah, instruksikan ke camat, lurah, dan RT/RW, rakyatnya yang memegang sertipikat tahun 1961-1997, datang ke kantor BPN, mutakhirkan. Kalau perlu kita ukur ulang, dicocokkan dari sekarang supaya tidak jadi masalah di kemudian hari," pungkasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan kunci utama perang melawan mafia tanah bukan hanya penegakan hukum.

Selain penegakan hukum, Nusron menilai keteguhan moral pegawai ATR/BPN untuk tidak mau diajak kongkalikong dengan mafia tanah menjadi kunci utama pemberantasan.

Menurutnya, seluruh upaya digitalisasi, perbaikan tata kelola, hingga penguatan regulasi pertanahan akan sia-sia jika masih ada celah kompromi di internal Kementerian ATR/BPN.

"Selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur. Mereka hanya bisa bergerak kalau ada pintu yang dibukakan dari dalam. Kalau kita menutup rapat celah itu, mereka buyar dengan sendirinya," ucap Nusron dalam keterangan resmi, Minggu (16/11).

Ia juga meluruskan pernyataannya soal sampai kiamat kurang dua hari pun mafia tetap ada. Pernyataan itu semata-mata merupakan penegasan bahwa praktik kejahatan akan selalu mencari celah dalam berbagai bentuk, bukan bentuk pesimisme.

Karena itu, Nusron memandang strategi utama memberantas mafia tanah bukan hanya mengejar pelaku, tetapi memperkuat benteng utama negara, yaitu integritas aparatur Kementerian ATR/BPN.

"Kita berantas, mereka akan muncul lagi dalam bentuk berbeda. Yang berubah hanya modelnya, bukan niat jahatnya. Cara paling efektif menghadapi mafia tanah adalah memastikan orang BPN kuat, proper, dan tegas menegakkan aturan," ungkap Nusron.

Ia menambahkan profesionalisme aparatur, kedisiplinan administrasi, dan kepatuhan penuh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), merupakan fondasi untuk menutup seluruh ruang permainan mafia tanah. Tidak boleh ada kompromi, sekecil apa pun.

"Selama pejabat dan pegawai tidak mau diajak kongkalikong, mafia tidak akan bisa masuk. Mau sekeras apa pun mereka bergerak, kalau kita tidak tergoda, mereka (mafia tanah) pasti gagal," pungkasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap penyebab banyaknya kasus sertifikat tanah ganda di Indonesia.

Nusron berkata tumpang tindih sertifikat atau munculnya sertifikat ganda pada satu bidang tanah umumnya terjadi pada tanah-tanah yang bersertifikat versi lama.

"Permasalahan tumpang tindih yang terjadi biasanya karena itu produk lama yang belum masuk ke dalam database sistem digitalisasi pertanahan dan terlihat bidang tanah tersebut kosong," kata Nusron melalui keterangan tertulis, Minggu (16/11).

"Sehingga ketika ada pemohon yang sudah mencantumkan dokumen pengantar lengkap yang menunjukkan dokumen fisik, yuridis, dan histori tanahnya, sertifikat bisa dikeluarkan," ucapnya.

Ia menjelaskan infrastruktur pertanahan, regulasi, serta teknologi dahulu kala belum sebaik saat ini. Akibatnya, kala itu sulit mengetahui apakah bidang tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum.

Nusron pun mendorong masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah masing-masing, terutama tanah yang bersertifikat terbitan 1961 hingga 1997.

Ia berkata masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi resmi Kementerian ATR/BPN ini memungkinkan masyarakat mengecek informasi dasar bidang tanah miliknya, memantau proses layanan, hingga memastikan data pertanahan yang tercatat di sistem sudah sesuai.

"Jangan sampai tumpang tindih, jangan sampai diserobot orang. Yang belum terdaftar segera didaftarkan, pentingnya di situ, dan dikasih batas-batas yang jelas," ucap Nusron.

Politikus Partai Golkar itu meminta dukungan kepala daerah untuk menginstruksikan camat, lurah, hingga RT/RW agar aktif mengajak masyarakat melakukan pemutakhiran sertifikat.

"Tolong kepala daerah, instruksikan ke camat, lurah, dan RT/RW, rakyatnya yang memegang sertipikat tahun 1961-1997, datang ke kantor BPN, mutakhirkan. Kalau perlu kita ukur ulang, dicocokkan dari sekarang supaya tidak jadi masalah di kemudian hari," ujarnya,

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku belum mengetahui adanya dugaan jual beli tanah milik negara dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada KPK.

"Wah, aku belum tahu tuh. Ya, biarin aja nanti Pak KPK-nya untuk menjelaskan, biar diteliti oleh Pak KPK dulu," ujar Nusron di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11).

Kementerian ATR/BPN siap membantu proses penyelidikan dengan memberikan data apabila diminta oleh lembaga antirasuah tersebut. Menurut Nusron, setiap proses pengadaan tanah untuk proyek nasional seharusnya sudah melalui tahapan yang ketat sesuai prosedur yang berlaku.

"Kami prinsipnya sebagai ATR/BPN, kalau dimintain data, ya kami sampaikan. Kami katakan itu aja. Tapi pengadaan tanah, itu pasti sudah melalui prosedur yang ketat," kata Nusron.

Ia menjelaskan dalam mekanisme pengadaan lahan, penentuan harga tidak bisa dilakukan sembarangan, karena harus berdasarkan hasil penilaian lembaga appraisal yang independen.

Apabila tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang berhak dengan pemerintah, maka proses dilanjutkan melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi di pengadilan.

"Biasanya kalau soal harga, harga itu pakai appraisal. Kalau enggak terjadi kesepakatan appraisal, ngotot konsinyasi. Begitu biasanya," ujarnya.

KPK tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). KPK menduga ada tanah milik negara yang justru dijual kembali ke negara melalui oknum-oknum tertentu.

"Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, melansir Antara.

Asep menjelaskan sebagian lahan yang digunakan untuk proyek nasional tersebut bahkan dijual dengan harga di atas nilai pasar, padahal seharusnya negara tidak perlu membayar untuk memanfaatkan lahan miliknya sendiri.

"Kalaupun itu misalkan kawasan hutan, ya dikonversi nanti dengan lahan yang lain lagi," ujarnya.

KPK pun menyoroti adanya indikasi penggelembungan atau mark up dalam pengadaan lahan untuk proyek Whoosh.

"Kalau pembayarannya wajar, maka tidak akan kami perkarakan. Akan tetapi, bagi yang pembayarannya tidak wajar, mark up, dan lain-lain, apalagi bukan tanahnya, ini tanah negara. Kami harus kembalikan uang itu kepada negara," kata Asep.

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga mengungkapkan dugaan mark up dalam proyek tersebut.

Dalam perhitungannya, biaya per kilometer kereta cepat Whoosh di Indonesia mencapai US$52 juta atau setara Rp869,1 miliar (asumsi kurs Rp16.714 per dolar AS), atau hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan biaya proyek serupa di China yang hanya sekitar US$17-18 juta per kilometer.

Hingga kini, KPK masih terus mendalami dugaan jual beli tanah negara tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan proyek strategis nasional untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pemeriksaan lanjutan akan difokuskan pada proses pengadaan lahan dan penetapan harga.

CEO Lippo Group James Riady membantah pihaknya terlibat sengketa lahan 16,4 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar yang membuat kesal mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla (JK).

"Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar," ujar James di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (10/11).

Kendati demikian, James mengakui perusahaannya adalah salah satu pemilik saham PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang menjadi salah satu pihak yang mengklaim mempunyai hak atas lahan sengketa itu.

"Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan pemda di daerah yang namanya PT GMTD di mana adalah perusahaan terbuka, di mana Lippo adalah salah satu pemegang saham," ujar James.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan setidaknya ada empat pihak terlibat pada kasus sengketa tanah yang membuat mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla (JK) geram.

Menurut Nusron, perkara tanah seluas 16,4 di kawasan Tanjung Bunga, Makassar itu merupakan kasus lama yang akarnya telah berlangsung puluhan tahun sebelum masa kepemimpinannya di ATR/BPN.

Sengketa tersebut melibatkan sejumlah pihak mulai dari PT Hadji Kalla, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang terafiliasi dengan Lippo Group, serta Mulyono dan Manyombalang Dg. Solong.

"Kasus ini merupakan produk tahun 1990an. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib," ujar Nusron di Jakarta dalam keterangan resmi, Minggu (9/11) lalu.

Berdasarkan penelusuran Kementerian ATR/BPN, bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa ternyata memiliki dua dasar hak yang berbeda.

Pertama, terdapat sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar pada 8 Juli 1996 dan berlaku hingga 24 September 2036.

Kedua, di atas lahan yang sama juga terdapat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk, yang berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah Gowa dan Makassar sejak tahun 1990-an.

Selain kedua dasar hak tersebut, sengketa ini juga berkaitan dengan gugatan dari Mulyono serta putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pdt.G/2000/PN Makassar dalam perkara antara GMTD melawan Manyombalang Dg. Solong, di mana GMTD dinyatakan sebagai pihak yang menang.

Secara hukum, putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara dan ahli warisnya, sehingga tidak otomatis berlaku terhadap pihak lain di lokasi yang sama.

Namun, ia menegaskan fakta hukum juga menunjukkan PT Hadji Kalla memiliki hak atas dasar penerbitan yang berbeda.

"Fakta hukum menunjukkan bahwa di lahan itu terdapat beberapa dasar hak dan subjek hukum berbeda. Karena itu, penyelesaiannya harus berdasarkan data dan proses administrasi yang cermat, bukan dengan mengeneralisasi satu putusan," jelasnya.

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut sengketa tanah yang membuat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) marah adalah kasus yang sudah bergulir sejak 1990-an.

Nusron mengatakan sengketa tanah 16,4 hektare di Tanjung Bunga, Makassar itu telah berlangsung puluhan tahun sebelum masa kepemimpinannya di ATR/BPN.

Sengketa tersebut melibatkan sejumlah pihak, seperti PT Hadji Kalla, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang terafiliasi dengan Lippo Group, serta Mulyono dan Manyombalang Dg. Solong.

"Kasus ini merupakan produk tahun 1990-an. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib," kata Nusron, Minggu (09/11), dikutip dari keterangan tertulis.

Penelusuran Kementerian ATR/BPN menyimpulkan bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa ternyata memiliki dua dasar hak yang berbeda.

Pertama, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar pada 8 Juli 1996. Sertifikat itu berlaku hingga 24 September 2036.

Lalu ada Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk, yang berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah Gowa dan Makassar sejak tahun 1990-an.

Selain itu, ada gugatan dari Mulyono serta putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pdt.G/2000/PN Makassar dalam perkara antara GMTD melawan Manyombalang Dg. Solong, di mana GMTD dinyatakan sebagai pihak yang menang.

Nusron menyampaikan secara hukum, putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara dan ahli warisnya. Dengan demikian, tidak otomatis berlaku terhadap pihak lain di lokasi yang sama. Namun, ia menegaskan fakta hukum juga menunjukkan PT Hadji Kalla memiliki hak atas dasar penerbitan yang berbeda.

"Fakta hukum menunjukkan bahwa di lahan itu terdapat beberapa dasar hak dan subjek hukum berbeda. Karena itu, penyelesaiannya harus berdasarkan data dan proses administrasi yang cermat, bukan dengan mengeneralisasi satu putusan," ucap Nusron.

Menurutnya, eksekusi di lapangan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Kementerian ATR/BPN menjalankan fungsi administratif berdasarkan data pertanahan yang sah.

Untuk itu, Kantor Pertanahan Kota Makassar telah mengirim surat resmi kepada Pengadilan Negeri Makassar guna meminta klarifikasi dan koordinasi teknis.

"Termasuk perlunya konstatiring administratif sebelum pelaksanaan eksekusi agar tidak terjadi salah objek," ujar Nusron.

Ia menegaskan Kementerian ATR/BPN tidak berpihak kepada siapa pun, baik PT Hadji Kalla, PT GMTD (Lippo), Mulyono, maupun Manyombalang Dg. Solong.

"Kami berdiri di atas hukum, bukan di atas kepentingan siapa pun. Fokus kami membenahi sistem agar ke depan setiap hak atas tanah berdiri di atas kepastian hukum," tutup Nusron.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan duduk perkara sengketa tanah di Makassar yang memicu amarah Jusuf Kalla (JK).

Ia mengatakan objek sengketa itu adalah konflik PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) dengan pihak tertentu. Namun, tiba-tiba pengadilan melakukan eksekusi.

"Tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses konstatering," kata Nusron saat dijumpai wartawan usai kegiatan Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis (6/11).

Karena hal itu, Kementerian ATR/BPN mengirim surat ke Pengadilan Negeri Kota Makassar. Mereka mempertanyakan proses eksekusi tanpa konstatering itu.

"Ingat, di atas tanah tersebut itu masih ada dua masalah. Pertama, ada gugatan PTUN dari saudara Mulyono. Nomor dua, di atas tanah tersebut ada sertifikat tanah HGB atas nama PT Hadji Kalla," ucapnya.

"Jadi ada tiga pihak ini, kok tiba-tiba langsung dieksekusi?" kata Nusron.

Sebelumnya, JK marah saat meninjau langsung lahan miliknya seluas 16,4 hektare di Jalan Metro Tanjung, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang kini menjadi objek sengketa dan diduga telah diambil alih.

JK mengklaim kepemilikan sah atas tanah tersebut dan menuding ada upaya perampokan serta permainan mafia tanah yang melibatkan pihak lain.

"Saya mau lihat, saya punya tanah. Itu kesimpulannya," ujar JK kepada wartawan di lokasi, Rabu (5/11).

Presiden Prabowo Subianto akan membagikan dan alat produksi untuk petani miskin yang berada di desil 1 dan desil 2.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan pemerintah akan merumuskan detail kebijakan ini, termasuk luas tanah yang akan diberikan.

"Intinya, Presiden memerintahkan alat produksi untuk para pekerja pertanian yang tidak memiliki tanah. Nah, mekanismenya nanti sedang kita matangkan lagi," kata Cak Imin pada jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11).

Cak Imin berkata pemerintah akan menggelar rapat antarkementerian membahas hal ini. Ia berkata akan menjalin komunikasi dengan Kementerian ATR/BPN mengenai reforma agraria.

Ia mengakui kebijakan ini terinspirasi dari program serupa di China dan Vietnam. Namun, pemerintah akan membuat kebijakan yang lebih terintegrasi.

"Inspirasinya (dari China dan Vietnam), tapi kira-kira sistem yang dibangun terintegrasi," ucap Cak Imin.

Mengenai cakupan dan waktu pelaksanaan kebijakan ini, Cak Imin belum bisa membeberkan. Ia berkata masih butuh sejumlah persiapan sebelum diumumkan secara detail.

"Tunggu saja, belum, lagi dibahas dulu," ucapnya.