Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyiapkan terobosan baru dalam revisi Undang-Undang No. 31/2000 tentang Desain Industri dengan membuka peluang hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi objek jaminan fidusia untuk pembiayaan pelaku industri dan UMKM.

Langkah tersebut dinilai menjadi upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif yang selama ini terkendala keterbatasan aset konvensional seperti tanah dan bangunan untuk mengakses kredit perbankan.

Pembahasan itu mencuat dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Desain Industri di DPR, Selasa (19/6/2026). Pemerintah menilai regulasi lama sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan perdagangan global.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah tengah menyiapkan penguatan perlindungan HKI sekaligus mendorong pemanfaatannya sebagai instrumen ekonomi.

“Seluruh hak kekayaan intelektual itu nanti ke depan akan bisa dijadikan sebagai objek fidusia, jadi jaminan benda bergerak,” ujar Supratman dalam rapat Pansus RUU Desain Industri.

Menurutnya, perubahan tersebut sejalan dengan perkembangan regulasi sektor keuangan yang mulai mengakui HKI sebagai aset tidak berwujud yang dapat dijadikan kolateral pembiayaan.

“Di peraturan OJK sudah berubah, hak kekayaan intelektual sebagai hak yang tidak berwujud sekarang sudah diakui sebagai bagian untuk bisa dijadikan sebagai kolateral dalam pinjaman,” katanya.

Dalam praktiknya, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, sementara benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik aslinya. Skema ini lazim digunakan dalam pembiayaan atau kredit berbasis jaminan benda bergerak.

Pemerintah berharap pengakuan HKI sebagai objek fidusia dapat membuka sumber pembiayaan baru bagi industri kreatif dan UMKM yang selama ini memiliki aset berbasis ide, desain, merek, atau karya intelektual, tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperoleh modal usaha.

Revisi UU Desain Industri juga menjadi bagian dari reformasi besar sistem perlindungan HKI nasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi digital di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengawas Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Gusti Wira Susanto mengemukakan empat tipe karakter debitur di industri pembiayaan otomotif.

“Pertama itu adalah karakter nasabah yang mau dan mampu membayar angsuran. Di sinilah 90 sekian persen debitur perusahaan ada di kategori satu,” katanya dalam acara Seminar Mengurai Kompleksitas Tingginya Kredit Macet dan Tantangan Penagihan” di Jakarta, Kamis.

Tipe kedua adalah mereka yang memiliki iktikad baik untuk membayar, tetapi mengalami kesulitan sementara akibat kondisi tertentu, seperti adanya tambahan kebutuhan keluarga yang mendesak atau penurunan pendapatan.

Dalam situasi ini, lanjutnya, perusahaan pembiayaan pada prinsipnya menyediakan berbagai opsi penyelesaian, mulai dari restrukturisasi hingga penyesuaian tenor.

”Jangan dijual mobilnya, jangan digadaikan mobilnya atau motornya. Banyak jalan keluarnya, bisa dilakukan restrukturisasi, bisa dilakukan perpanjangan tenor supaya angsurannya menjadi lebih kecil..Jadi, kalau punya masalah (keuangan), datang ke perusahaan pembiayaan, bicarakan masalahnya, carikan jalan keluarnya,” ungkap Gusti.

Kategori debitur selanjutnya ialah mereka yang mampu membayar, tetapi tidak mau membayar. Dia mengungkapkan bahwa banyak debitur dengan tipe seperti ini yang dianggap memiliki itikad tidak baik.

Adapun karakter debitur terakhir ialah mereka yang tidak mau dan tak mampu membayar angsuran. Biasanya mereka menjual kendaraan yang masih dalam masa kredit. Praktik menjual kendaraan dengan status hanya “STNK only” atau tanpa BPKB, padahal ini berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana bagi penjual maupun pembelinya.

Gusti menilai kompleksitas persoalan debitur tipe keempat ini semakin bertambah pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2019 yang menafsirkan ulang ketentuan eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penafsiran tersebut memunculkan syarat kesukarelaan debitur dan membuka ruang bagi keharusan melalui pengadilan dalam kondisi tertentu.

Dalam praktik, tafsir ini memunculkan ketegangan antara norma hukum dan realitas lapangan, karena eksekusi pada dasarnya merupakan upaya paksa yang justru dilakukan ketika kesukarelaan tak tercapai. Kondisi ini, katanya, kemudian dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk oknum organisasi kemasyarakatan yang mengklaim melindungi debitur gagal bayar, serta mendorong maraknya praktik jual beli kendaraan bermasalah.

Di sisi lain, Gusti juga menerangkan bahwa terdapat masalah serius berupa tindakan penagihan yang dilakukan oknum tenaga penagih yang bekerja di luar prosedur, termasuk penggunaan kekerasan dan intimidasi. Tenaga penagih disebut seharusnya bertindak berdasarkan mandat yang jelas, berbadan hukum, membawa dokumen lengkap, serta memiliki sertifikasi profesi yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terdaftar di negara.

“Jadi setiap tenaga penagih itu harus tersertifikasi, harus dilatih, harus ada pelatihannya. Sertifikasi dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi LSP,” ucap Dewan Pengawas APPI.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kasus kekerasan dalam penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector) kembali jadi sorotan usai insiden pengeroyokan yang menewaskan dua mata elang (matel) di Kalibata, Jakarta Selatan pada pekan lalu.

Pengeroyokan terhadap dua matel hingga tewas tersebut dipicu oleh utang kredit sepeda motor. Dalam insiden itu, enam polisi ditetapkan menjadi tersangka.

Peristiwa ini pun menimbulkan pertanyaan tentang kecukupan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi debitur dari tindakan intimidatif.

OJK memang memperbolehkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk menggunakan pihak ketiga mewakilinya dalam penagihan utang. Namun, ada aturan main yang ditetapkan.

Saat ini, aturan atau tata cara penagihan utang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam pasal 92 ayat 2 huruf h beleid ini, dituliskan bahwa konsumen berhak diperlakukan atau dilayani secara tidak diskriminatif oleh PUJK atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakilinya.

"PUJK wajib memastikan pihak ketiga yang bekerja untuk dan/atau mewakili kepentingan PUJK memperlakukan atau melayani Konsumen secara tidak diskriminatif," tulis aturan ini.

OJK juga menekankan dalam aturan ini, apabila PUJK melanggar kebijakan dan prosedur tertulis terkait perlindungan konsumen, maka akan dikenakan sanksi, administratif mulai dari peringatan tertulis, pencabutan izin usaha hingga denda hingga Rp15 miliar.

Lalu perlukah OJK merevisi aturan saat ini?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan kasus kekerasan dalam penagihan utang di Kalibata tersebut sudah cukup menjadi alasan kuat mengubah aturan saat ini.

"Kasus Kalibata menunjukkan aturan yang ada belum cukup kuat mencegah kekerasan di lapangan," ujarnya.

Insiden tersebut dinilai bukan sekadar persoalan pelanggaran oleh individu tertentu. Lemahnya kontrol dan pengawasan dinilai membuka ruang bagi praktik penagihan yang melampaui batas hukum.

"Masalahnya bukan hanya oknum, tapi lemahnya kontrol dan pengawasan," ujar Ronny.

Ia menilai OJK perlu mengambil langkah tegas agar penagihan utang tidak berubah menjadi tindak kriminal. Menurutnya, kejelasan batas kewenangan menjadi kunci mencegah kekerasan berulang.

Jika praktik penagihan agresif terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh debitur. Kepercayaan publik terhadap industri pembiayaan juga terancam menurun.

"OJK perlu mempertegas batas antara penagihan utang dan tindakan kriminal. Jika dibiarkan, kepercayaan publik pada industri pembiayaan bisa rusak," kata Ronny.

Di sisi lain, Ronny mengakui keberadaan debt collector memiliki manfaat dari sisi bisnis. Penagihan oleh pihak ketiga dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan menekan angka kredit macet. Namun, keuntungan tersebut dibayangi risiko sosial yang besar.

Pasalnya, praktik penagihan di lapangan kerap diwarnai intimidasi hingga kekerasan fisik.

"Plusnya, perusahaan pembiayaan lebih efisien dan kredit macet bisa ditekan. Minusnya, seperti terlihat di Kalibata, risiko kekerasan, intimidasi, dan main hakim sendiri sangat besar," kata Ronny.

Menurutnya, dampak praktik tersebut tidak berhenti pada individu debitur. Citra industri keuangan secara keseluruhan ikut tercoreng.

Oleh sebab itu, Ronny mendorong OJK merevisi aturan dengan menekankan standar profesional penagih utang. Sertifikasi dan pendaftaran resmi dinilai wajib diberlakukan.

"Pertama, penagih wajib bersertifikat dan terdaftar resmi. Kedua, larangan tegas penagihan fisik di jalan atau ruang publik," ujar Ronny.

Ia menyebutkan tanggung jawab perusahaan pembiayaan juga perlu ditegaskan dalam regulasi. Perusahaan tidak boleh melepaskan diri dari tindakan pihak ketiga.

"Perusahaan pembiayaan harus bertanggung jawab penuh atas tindakan debt collector, tidak bisa lepas tangan," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya sanksi yang berat dan cepat jika terjadi kekerasan. Tanpa sanksi tegas, efek jera dinilai sulit tercapai.

"Sanksi berat dan cepat harus diterapkan, termasuk pencabutan izin," ujar Ronny.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai revisi aturan penagihan memang perlu dilakukan. Ia menilai regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif di lapangan.

"OJK memang perlu merevisi aturan penagihan oleh pihak ketiga karena di lapangan masih banyak celah," kata Yusuf.

Ia menjelaskan POJK Nomor 22 Tahun 2023 sebenarnya telah mengatur larangan menagih pihak selain debitur. Namun, pengawasan yang lemah membuat pelanggaran terus terjadi.

"Banyak debt collector yang tidak patuh, dan pengawasan terhadap mereka sangat terbatas," ujarnya.

Kasus Kalibata, menurut Yusuf, mencerminkan kelelahan sosial akibat penagihan agresif. Utang dengan nilai kecil bisa berkembang menjadi konflik besar.

"Utang kecil bisa berubah menjadi konflik besar karena pendekatan yang intimidatif dan tidak manusiawi," kata Yusuf.

Ia juga menilai dorongan DPR dan pakar hukum untuk meninjau mandat debt collector relevan. Hal ini berkaitan dengan dasar hukum kewenangan penagihan.

"UU Jaminan Fidusia sendiri tidak secara eksplisit memberi kewenangan penagihan," ujarnya.

Meski demikian, Yusuf mengakui penagihan oleh pihak ketiga masih dibutuhkan oleh lembaga keuangan. Terutama untuk menjaga efisiensi dan menekan risiko kredit bermasalah.

"Dari sudut pandang lembaga keuangan, ini soal efisiensi dan menekan NPL," kata Yusuf.

Namun, ia mengingatkan biaya sosial dari praktik penagihan agresif terlalu mahal. Kekerasan dan hilangnya kepercayaan publik justru bisa menghambat pembiayaan produktif.

Karena itu, Yusuf menilai revisi aturan harus diarahkan pada pembatasan mandat, sertifikasi ketat, dan pengawasan berbasis teknologi. Penagihan, menurutnya, harus dikembalikan sebagai proses hukum dan administratif.

"Penagihan utang harus manusiawi, transparan, dan diawasi ketat agar tidak berubah menjadi kekerasan," tegasnya.