Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyiapkan terobosan baru dalam revisi Undang-Undang No. 31/2000 tentang Desain Industri dengan membuka peluang hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi objek jaminan fidusia untuk pembiayaan pelaku industri dan UMKM.

Langkah tersebut dinilai menjadi upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif yang selama ini terkendala keterbatasan aset konvensional seperti tanah dan bangunan untuk mengakses kredit perbankan.

Pembahasan itu mencuat dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Desain Industri di DPR, Selasa (19/6/2026). Pemerintah menilai regulasi lama sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan perdagangan global.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah tengah menyiapkan penguatan perlindungan HKI sekaligus mendorong pemanfaatannya sebagai instrumen ekonomi.

“Seluruh hak kekayaan intelektual itu nanti ke depan akan bisa dijadikan sebagai objek fidusia, jadi jaminan benda bergerak,” ujar Supratman dalam rapat Pansus RUU Desain Industri.

Menurutnya, perubahan tersebut sejalan dengan perkembangan regulasi sektor keuangan yang mulai mengakui HKI sebagai aset tidak berwujud yang dapat dijadikan kolateral pembiayaan.

“Di peraturan OJK sudah berubah, hak kekayaan intelektual sebagai hak yang tidak berwujud sekarang sudah diakui sebagai bagian untuk bisa dijadikan sebagai kolateral dalam pinjaman,” katanya.

Dalam praktiknya, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, sementara benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik aslinya. Skema ini lazim digunakan dalam pembiayaan atau kredit berbasis jaminan benda bergerak.

Pemerintah berharap pengakuan HKI sebagai objek fidusia dapat membuka sumber pembiayaan baru bagi industri kreatif dan UMKM yang selama ini memiliki aset berbasis ide, desain, merek, atau karya intelektual, tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperoleh modal usaha.

Revisi UU Desain Industri juga menjadi bagian dari reformasi besar sistem perlindungan HKI nasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi digital di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri penjaminan dinilai memegang peran penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama bagi pelaku usaha yang layak secara bisnis tetapi belum memenuhi persyaratan perbankan.

Plt. Sekretaris Perusahaan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Agustinus Handoko mengatakan penjaminan berfungsi sebagai pengungkit (enabler) agar UMKM yang selama ini tergolong feasible but not bankable dapat memperoleh kredit dari perbankan. Dengan adanya penjaminan, risiko kredit menjadi lebih terukur sehingga meningkatkan keberanian bank dalam menyalurkan pembiayaan.

“Penjaminan juga mendorong inklusi keuangan, mempercepat pertumbuhan UMKM, serta memperkuat struktur ekonomi nasional karena UMKM merupakan tulang punggung ekonomi,” ujar Handoko, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, Jamkrindo terus melakukan sejumlah langkah untuk memperluas jangkauan pembiayaan bagi UMKM. Di antaranya melalui perluasan cakupan penjaminan baik lewat program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun skema komersial.

Selain itu, perseroan juga mendorong digitalisasi proses penjaminan agar lebih cepat dan terintegrasi dengan sistem perbankan. Kolaborasi aktif dengan bank juga dilakukan, termasuk memberikan pemahaman bahwa UMKM yang dijamin memiliki profil risiko yang lebih terkelola.

Upaya lain yang ditempuh adalah peningkatan literasi serta pendampingan UMKM agar lebih siap secara administrasi dan finansial dalam mengakses kredit. Jamkrindo juga mengembangkan produk penjaminan yang lebih inovatif sesuai kebutuhan sektor usaha yang beragam.

Handoko menambahkan, untuk memperluas jangkauan industri penjaminan, dibutuhkan ekosistem yang terintegrasi antara penjamin, perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan pemerintah. Dukungan regulasi yang adaptif, termasuk kemudahan akses data UMKM dan skema berbagi risiko, juga dinilai krusial.

“Selain itu, penguatan infrastruktur digital dan peningkatan literasi keuangan UMKM menjadi faktor penting agar penjaminan dapat menjangkau pelaku usaha hingga ke daerah,” katanya.

Dalam konteks sinergi dengan lembaga keuangan, Jamkrindo juga menjalin kerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk penjaminan kredit UMKM. Skema ini memberikan manfaat ganda, yakni mitigasi risiko bagi BPR sekaligus memperluas portofolio penjaminan bagi Jamkrindo.

Salah satu contoh kerja sama tersebut adalah dengan BPR Indra Candra dalam penjaminan Kredit Usaha Rakyat sejak 2022. Agustinus menyebutkan, hingga saat ini portofolio penjaminan dalam kerja sama tersebut tetap terjaga dengan baik dan belum terdapat pengajuan klaim

Bisnis.com, JAKARTA — PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) buka suara mengenai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyesuaikan aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) guna mendukung program prioritas pemerintah.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan menyampaikan, pihaknya secara konsisten mendukung program prioritas pemerintah, melalui pemberian akses kredit perbankan kepada UMKM.

“Jadi kalau bicara mendukung program prioritas pemerintah, kami sangat mendukung,” kata Tigor dalam konferensi pers Konferensi Pers RUPS Superbank 2026 di Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Meski demikian, Tigor mengakui bahwa perseroan memang tidak terlibat dalam program spesifik pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mengingat program ini bukan ranah Superbank yang fokus pada program-program digital.

“Banyak sekali program-program pemerintah yang spesifik seperti Kopdes dan itu memang bukan digital. Jadi memang bukan ranahnya kami,” ujarnya.

Kendati begitu, Superbank memiliki cara yang berbeda dalam mendukung program-program pemerintah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan memberikan akses pembiayaan kepada underbankedmarket.

Dalam hal ini, kata Tigor, Superbank memanfaatkan ekosistem yang ada di aplikasi Grab dan OVO untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM. Mengingat, kedua aplikasi ini memiliki data-data behavior analysis transaksi yang memudahkan perseroan dalam menyalurkan pembiayaan kepada para debitur.

“Jadi, program-program seperti itu, untuk upaya pemerintah untuk terus memberikan akses terhadap kredit tersebut, kita akan dukung 100%,” ungkapnya.

Dalam catatan Bisnis, OJK tengah merancang Peraturan OJK (POJK) baru mengenai RBB. Rancangan aturan tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

Dalam rancangan beleid tersebut, Kiki menuturkan bahwa OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Kantor Cabang Koordinator Pati bekerja sama dengan Bhayangkari Polresta Pati menggelar fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pembukaan rekening bagi pelaku UMKM di Kabupaten Pati.

Kegiatan yang berlangsung di kantor Bank Jateng KCK Pati tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha melalui kepemilikan NIB, sekaligus memperluas akses terhadap layanan perbankan.

Dalam pelaksanaannya, para pelaku UMKM mendapatkan pendampingan untuk registrasi NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, mereka juga difasilitasi membuka rekening guna memisahkan keuangan pribadi dan usaha.

Pramudjianto, Pemimpin Bank Jateng KCK Pati, mengatakan bahwa dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong UMKM agar semakin berkembang. Dengan adanya kemudahan perizinan dan akses perbankan tersebut, diharapkan pelaku UMKM di Kabupaten Pati semakin berkembang, tertib administrasi, serta mampu bersaing di pasar lokal hingga nasional.

“Kami menyadari kendala utama UMKM seringkali terletak pada aspek administrasi dan akses permodalan. Dengan kepemilikan NIB serta rekening Bank Jateng, para pelaku usaha kini memiliki identitas resmi yang diakui negara. Ini menjadi pintu masuk untuk mendapatkan akses kredit usaha yang lebih kompetitif maupun program bantuan pemerintah lainnya,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (14/4/2026).

Ia menambahkan, sinergi antara lembaga keuangan dan organisasi masyarakat seperti Bhayangkari menjadi faktor penting dalam mempercepat penguatan ekonomi daerah.