Sebanyak 658 tenaga kerja telah terserap di 14 SPPG yang beroperasi di Nabire, termasuk 180 tenaga kerja Orang Asli Papua

Nabire (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menyerap sebanyak 658 tenaga kerja kerja di Kabupaten Nabire, Papua Tengah sehingga memberikan geliat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire Marsel Asyerem di Nabire, Rabu, mengatakan ratusan tenaga kerja tersebut bekerja di 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani penerima manfaat program MBG di daerah itu.

"Sebanyak 658 tenaga kerja telah terserap di 14 SPPG yang beroperasi di Nabire, termasuk 180 tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP)," katanya.

Ia menjelaskan, para pekerja memperoleh penghasilan berkisar Rp120 ribu hingga Rp200 ribu per hari dengan sistem kerja lima hari dalam sepekan, yakni Senin hingga Jumat.

Dengan jumlah tenaga kerja tersebut, program MBG diperkirakan mampu menciptakan perputaran uang di Kabupaten Nabire antara Rp1,58 miliar hingga Rp2,63 miliar per bulan hanya dari pembayaran gaji pekerja SPPG.

Menurut Marsel, keberadaan program MBG tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan gizi anak sekolah dan kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui dan balita), tetapi juga membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran.

Ia mencontohkan, salah satu SPPG di Wadio Gerbang Sadu yang melibatkan enam pemuda yang sebelumnya kerap melakukan pemalakan jalan dan meminta uang kepada pengguna jalan.

"Setelah dilibatkan bekerja di SPPG, mereka memiliki pekerjaan tetap dan tidak lagi melakukan pemalakan jalan," ujarnya.

Selain membuka lapangan kerja, seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG juga telah terdaftar dan mendapat perlindungan melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Ia mengatakan, saat ini jumlah penerima manfaat MBG yang dilayani BGN Nabire mencapai 23.584 orang yang terdiri atas peserta didik dan kelompok 3B.

Pemerintah pusat mengarahkan agar program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan penggunaan bahan baku lokal.

Program tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi yang menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan pangan SPPG.

"Program ini bukan hanya soal gizi, tetapi bagaimana uang negara yang masuk bisa berputar di masyarakat sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh warga," katanya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para pekerja untuk memahami dan memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bagian dari ekosistem pelindungan sosial ketenagakerjaan, sekaligus penguatan kompetensi dan kesiapan karier tenaga kerja Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa JKP dirancang untuk memperkuat pelindungan sosial sekaligus meningkatkan kesiapan pekerja dalam menghadapi dinamika dunia kerja.

“JKP menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pelindungan sosial sekaligus mendukung peningkatan kompetensi dan kesiapan kerja pekerja,” ujar Indah dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Adapun manfaat JKP meliputi uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta bimbingan jabatan melalui konseling karier.

Indah menambahkan, salah satu fokus layanan JKP adalah bimbingan jabatan melalui konseling karier.

Layanan ini membantu peserta memahami potensi, minat, dan kompetensi kerja yang dimiliki, menyusun rencana karier baru pasca PHK, serta memperoleh arahan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.

Selain itu, konseling karier juga berperan dalam mengurangi stres dan kebingungan akibat kehilangan pekerjaan, meningkatkan kesiapan untuk kembali memasuki dunia kerja, serta memberikan rekomendasi pelatihan atau program peningkatan keterampilan (reskilling) guna memperbesar peluang memperoleh pekerjaan baru.

Adapun layanan bimbingan jabatan dan konseling karier diberikan oleh aparatur ketenagakerjaan atau pengantar kerja pada instansi yang membidangi ketenagakerjaan sesuai tugas pelayanan penempatan tenaga kerja.

Indah menambahkan, pekerja diharapkan memahami syarat kepesertaan Program JKP dan memastikan diri memenuhi ketentuan agar dapat menjadi peserta serta memanfaatkan layanan yang tersedia.

Persyaratan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, pekerja pada usaha mikro dan kecil harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar harus terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

“Kami mengajak pekerja untuk memahami syarat kepesertaan dan manfaat program JKP agar dapat memanfaatkan seluruh layanan yang telah disiapkan pemerintah secara optimal,” ujar Indah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Negara hadir untuk memastikan pekerja tidak menghadapi risiko sendirian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pentingnya pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja Penerima Upah (PU) sebagai upaya memberikan kepastian dan rasa aman dalam bekerja.

Menaker Yassierli menyampaikan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen negara untuk memastikan pekerja terlindungi dari berbagai risiko kerja sejak mulai bekerja hingga memasuki masa tidak produktif.

“Negara hadir untuk memastikan pekerja tidak menghadapi risiko sendirian. Melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, pekerja memperoleh pelindungan dari risiko kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, hingga jaminan di hari tua,” ujar Yassierli dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan, pelindungan tersebut mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Seluruh skema ini, lanjut dia, dirancang untuk memberikan kepastian pelindungan bagi pekerja dan ketenangan bagi keluarga.

Menurut Yassierli, kepesertaan sejak awal bekerja menjadi langkah penting untuk memastikan pelindungan berjalan secara berkelanjutan, mengingat risiko kerja dapat terjadi tanpa dapat diprediksi.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan kesadaran dan kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, baik di kalangan pekerja maupun pemberi kerja, agar pelindungan dapat dirasakan secara lebih luas dan merata.

“Bekerja bukan hanya tentang menerima upah, tetapi juga memastikan adanya jaring pengaman ketika risiko datang tanpa peringatan. Karena itu, pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh pekerja penerima upah,” kata Menaker.

Ia pun mengajak seluruh perusahaan dan pemangku kepentingan untuk terus memperkuat budaya sadar jaminan sosial ketenagakerjaan, guna meningkatkan kesejahteraan dan kepastian hidup pekerja Indonesia.

Sebelumnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatatkan peningkatan jumlah peserta aktif yaitu mencapai 47,2 juta pekerja per Februari 2026.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Erfan Kurniawan mengatakan jumlah peserta aktif itu meningkat 14 persen, jika dibandingkan pencapaian periode yang sama tahun sebelumnya.

Jumlah 47,26 juta pekerja tersebut terdiri dari 26,65 juta pekerja formal, 13,86 juta pekerja informal atau bukan penerima upah, 6 juta pekerja jasa konstruksi, serta 691 ribu Pekerja Migran Indonesia.

Untuk mendorong peningkatan jumlah peserta, BPJS Ketenagakerjaan akan menerapkan sejumlah strategi antara lain memperkuat pendekatan berbasis komunitas dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah menargetkan 10 juta pekerja rentan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tahun ini. Per akhir Maret 2026 baru 6,7 juta pekerja yang terlindungi jaminan sosial itu.

Pekerja rentan adalah pekerja informal yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karenanya, pekerja tersebut perlu kehadiran pemerintah untuk melindungi mereka.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja dari risiko sosial ekonomi.

"Hari ini kita akan terus konsentrasi agar target 10 juta pekerja rentan itu terwujud menjadi bagian utama dari memperluas cakupan dan kepesertaan para pekerja kita," ujar Muhaimin dalam Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5).

Muhaimin menekankan tanpa perlindungan jaminan sosial, risiko kecelakaan kerja maupun kematian dapat mendorong keluarga pekerja jatuh ke dalam kemiskinan.

Pekerja rentan ini menerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh APBD, APBDes, Program SERTAKAN dan kolaborasi stakeholder, serta dukungan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Hadirnya jaminan sosial ketenagakerjaan memastikan keluarga pekerja tetap dapat melanjutkan kehidupan secara layak," lanjutnya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menambahkan lembaganya menyiapkan berbagai langkah strategis yang dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan untuk mewujudkan target perlindungan bagi 10 juta pekerja rentan tersebut.

Upaya dilakukan melalui penguatan regulasi dan himbauan dari pemerintah daerah, sekaligus memperluas literasi dan awareness jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat komunitas melalui keterlibatan organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, RT/RW, dan berbagai simpul sosial di masyarakat.

"Untuk mendorong kepada masing-masing pekerja rentan ini kami juga membuat gerakan RT/RW Sadar Jamsos. Ini sebagai titik simpul terdepan yang akan mempermudah para pekerja rentan untuk mengakses layanan kami dan sekaligus ikut menjadi perserta kami dan ini juga akan membantu memberikan data-data kepada masing-masing pemerintah daerah," jelasnya.

Dari sisi coverage, BPJS Ketenagakerjaan dipastikan terus memperluas cakupan perlindungan melalui pendekatan berbasis komunitas dan ekosistem, terutama bagi pekerja informal dan pekerja rentan yang selama ini dekat dengan lingkungan sosial dan komunitasnya.

Saiful menuturkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat strategi badan melalui pendekatan 3C, yaitu coverage, care, dan credibility. Dari sisi coverage, BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas cakupan perlindungan melalui pendekatan berbasis komunitas dan ekosistem, terutama bagi pekerja informal dan pekerja rentan yang selama ini dekat dengan lingkungan sosial dan komunitasnya.

Pada aspek care, BPJS Ketenagakerjaan memastikan kualitas layanan dan manfaat program dapat dirasakan secara cepat dan mudah sebagai bentuk nyata kehadiran negara. Sementara itu, pada aspek credibility, penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas terus dilakukan guna menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Oleh sebab itu, Saiful berharap 'Paritrana Award 2025' yang mengusung tema 'Bergerak Bersama Wujudkan Pekerja Indonesia Sejahtera', tidak hanya menjadi bentuk apresiasi bagi para penerima penghargaan, tetapi juga mampu mendorong lahirnya gerakan kolaboratif yang berkelanjutan dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

Diselenggarakan rutin setiap tahun sejak 2017, Paritrana Award menjadi instrumen strategis pemerintah dalam mendorong sinergi lintas sektor guna mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ). Pemerintah menargetkan perlindungan mencapai 99,5 persen pekerja Indonesia, termasuk pekerja miskin, miskin ekstrem, dan rentan.

"Kami berharap Paritrana tidak hanya berhenti sebagai penghargaan, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan untuk membangun ekosistem perlindungan pekerja yang inklusif, berkeadilan, dan tepat sasaran. Karena perlindungan pekerja adalah fondasi penting bagi keluarga yang lebih sejahtera, masyarakat yang lebih tangguh, dan Indonesia yang lebih kuat," tutup Saiful.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan keringanan iuran sebesar 50 persen untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan ini merupakan langkah konkret menjaga daya beli sekaligus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan keringanan iuran agar semakin banyak pekerja BPU dapat terlindungi, tanpa mengurangi manfaat yang diterima,” kata Yassierli.

Lebih lanjut ia mengatakan, kebijakan tersebut juga merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan pekerja tetap terlindungi di tengah berbagai tantangan ekonomi, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menaker menjelaskan, keringanan iuran ini berlaku bagi peserta BPU di berbagai sektor, dengan ketentuan tertentu sesuai regulasi.

Untuk sektor transportasi, seperti pengemudi layanan berbasis aplikasi, pengemudi non-aplikasi, dan kurir, kebijakan ini berlaku mulai Januari 2026 hingga Maret 2027.

Sementara itu, bagi peserta BPU di luar sektor transportasi, keringanan iuran berlaku pada April hingga Desember 2026.

Menaker menegaskan, meskipun iuran diturunkan, manfaat perlindungan tetap diberikan secara penuh sesuai ketentuan program. Manfaat tersebut mencakup perlindungan JKK dan JKM, termasuk santunan dan beasiswa bagi peserta dan keluarganya.

“Kami ingin memastikan pekerja tidak hanya mendapatkan iuran yang lebih ringan, tetapi juga tetap memperoleh perlindungan yang optimal,” ujar dia.

Kebijakan ini, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi pekerja, khususnya di sektor BPU.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, penyesuaian iuran ini tidak berlaku bagi peserta BPU yang iurannya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan pekerja di sektor platform digital melalui penetapan standar Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online dan kurir.

Besarannya ditetapkan minimal 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir, menggantikan skema sebelumnya yang bergantung pada kebijakan masing-masing platform.

“Kebijakan ini tentunya memberikan kepastian yang lebih jelas dan terukur bagi pekerja di sektor platform digital terkait hak pendapatan tambahan mereka,” kata Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Hubungan industrial harus memberikan rasa aman bagi pekerja sekaligus kepastian bagi dunia usaha

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang menyiapkan kebijakan penguatan sistem hubungan industrial nasional 2026 guna mencegah potensi perselisihan sejak dini, melindungi pekerja, sekaligus menjaga kepastian bagi dunia usaha.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyatakan bahwa program strategis ini diarahkan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, adaptif dan transformatif dengan target yang terukur.

“Kami ingin membangun sistem hubungan industrial yang tidak reaktif terhadap konflik, tetapi mampu mencegah potensi perselisihan sejak awal. Hubungan industrial harus memberikan rasa aman bagi pekerja sekaligus kepastian bagi dunia usaha,” ujar Indah.

Pada aspek regulasi dan tata kelola perusahaan, Ditjen PHI dan Jamsos menargetkan peningkatan kapasitas penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di 1.744 perusahaan serta penerapan struktur dan skala upah di 1.459 perusahaan.

Selain itu, diseminasi pola hubungan kerja baru dilakukan kepada 1.200 orang, penerapan prinsip non-diskriminasi didorong di 700 tempat kerja, dan fasilitasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terus diperkuat.

“Penguatan regulasi di tingkat perusahaan menjadi kunci. Perusahaan harus memiliki aturan kerja yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif agar hubungan industrial berjalan sehat,” kata Indah.

Di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan, Ditjen PHI dan Jamsos menargetkan peningkatan kepesertaan 416.000 pekerja Penerima Upah (PU) dan 2.751.400 pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).

Upaya tersebut disertai pemberian fasilitas kesejahteraan bagi 830 pekerja serta sosialisasi program rumah murah bersubsidi kepada 10 ribu pekerja/buruh.

Penguatan kelembagaan hubungan industrial juga menjadi prioritas melalui pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di 5.256 perusahaan, edukasi pencatatan dan verifikasi serikat pekerja kepada 220 orang, serta pembinaan dialog sosial inovatif dan produktif bagi 300 orang.

Sebagai langkah preventif, Kemnaker melakukan pemetaan kerawanan hubungan industrial dan penguatan sistem peringatan dini di 787 perusahaan guna menekan potensi konflik sebelum berkembang menjadi perselisihan yang merugikan pekerja maupun kegiatan usaha.

Dalam aspek penyelesaian perselisihan, Ditjen PHI dan Jamsos menargetkan pembinaan teknis kepada 500 orang serta penguatan kompetensi 707 mediator hubungan industrial.

Selain itu, ditargetkan penyelesaian 140 perkara di luar pengadilan, peningkatan kompetensi bagi 920 mediator, pelaksanaan uji kompetensi sebanyak tiga kali, serta penyusunan instrumen penilaian kinerja mediator.

“Angka-angka ini menunjukkan keseriusan kami. Tahun 2026 adalah tahun penguatan sistem agar pekerja terlindungi, dialog sosial semakin kokoh, dan potensi konflik dapat ditekan. Ini adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada pekerja,” ujar Indah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

iuran normal sebesar Rp16.800 per bulan kini mendapatkan potongan 50 persen sehingga peserta cukup membayar Rp8.400 per bulan

Istanbul (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyesuaian/diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) diharapkan mampu memperluas perlindungan pekerja platform seperti pengemudi ojek dan kurir daring yang menghadapi risiko bekerja di jalan.

“Kita minta agar aturan ini disosialisasikan lebih luas, karena ini bagian dari inisiatif Pak Presiden (Prabowo Subianto),” kata Menaker dalam keterangannya yang diterima di Istanbul, Turki, Kamis.

Ia mengatakan pemerintah telah menginisiasi kebijakan pelindungan bagi pekerja platform, salah satunya melalui PP Nomor 50 Tahun 2025.

Aturan tersebut mengatur diskon iuran JKK dan JKM sebesar 50 persen bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja informal untuk sektor transportasi seperti pengemudi online/ojek online (ojol), kurir dan sopir.

Ia menyebutkan iuran normal sebesar Rp16.800 per bulan kini mendapatkan potongan 50 persen sehingga peserta cukup membayar Rp8.400 per bulan.

Dengan iuran yang lebih ringan, Menaker berharap semakin banyak pekerja platform yang terlindungi saat menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun risiko kematian.

Selain itu, Menaker Yassierli pun telah menerima aspirasi dari sejumlah perwakilan pekerja platform, yang berkaitan dengan keadilan dan transparansi dalam ekosistem kerja platform.

Aspirasi pertama adalah agar Bantuan Hari Raya (BHR) tahun ini lebih berkeadilan, berbasis pada pendapatan setahun terakhir. Para pekerja juga berharap BHR secara nominal lebih besar serta menjangkau penerima yang lebih luas.

Aspirasi kedua menyangkut transparansi terhadap formula dan potongan bagi hasil. Aspirasi ketiga menekankan agar perusahaan platform lebih memperhatikan aspek pelindungan bagi mitra kerja perempuan.

“Kita sudah berdialog dan saya mencoba menangkap aspirasi dari mereka. Kita sangat paham tantangan dan kondisi yang mereka hadapi saat ini,” kata Yassierli.

Menaker juga menyampaikan bahwa pekerja juga meminta agar payung hukum pekerja platform segera diterbitkan. Tujuannya agar ada kepastian hukum, sekaligus meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan pekerja platform.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dengan iuran yang telah terjangkau, tingkat kepesertaan seharusnya meningkat. Karena itu, kita perlu gencar melakukan sosialisasi dan membangun sistem yang lebih mudah diakses,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan, perubahan paradigma penting dalam pengelolaan jaminan sosial (jamsos), yakni dari pendekatan reaktif (membayar klaim/kompensasi) menuju ke pendekatan yang promotif dan preventif.

Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis mengatakan, pendekatan ini merupakan penekanan upaya aktif mencegah terjadinya risiko sejak awal dan mempromosikan Kesehatan serta keselamatan kerja.

“Dengan kemampuan finansial yang ada, daripada membayar kompensasi kecelakaan kerja, akan jauh lebih efektif jika kita arahkan ke upaya promotif-preventif yang mencegah kecelakaan sejak awal,” ujar Menaker.

Lebih lanjut, Yassierli juga menyoroti berbagai tantangan ke depan, salah satunya adalah partisipasi pekerja sektor informal dalam program jaminan sosial yang ia nilai masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan.

Selain itu, ia pun menilai cakupan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja informal masih perlu ditingkatkan, termasuk kesenjangan literasi jaminan sosial yang perlu terus diupayakan lebih baik lagi.

“Dengan iuran yang telah terjangkau, tingkat kepesertaan seharusnya meningkat. Karena itu, kita perlu gencar melakukan sosialisasi dan membangun sistem yang lebih mudah diakses,” kata dia.

Pria yang juga Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja, sekaligus agar pekerja dapat memperoleh perlindungan yang layak. Hal ini, lanjutnya, sesuai dengan amanat dari Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Pelaksanaan amanat konstitusi mengenai perlindungan jaminan sosial bagi semua pekerja masih menjadi prioritas utama kami,” ujar Yassierli.

Lebih jauh, Menaker juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi tidak sekadar koordinasi administratif, tetapi juga upaya atau kreasi bersama (co-creation) kebijakan dan implementasi program nyata.

“Mulai dari inovasi rekrutmen peserta di sektor informal, pengawasan bersama, hingga kemitraan dengan komunitas akar rumput (grassroots community),” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan seluruh peserta Program Pemagangan Nasional 2025 tahap I akan memperoleh perlindungan penuh, mulai dari uang saku, jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek), hingga jaminan keselamatan kerja selama mengikuti magang di berbagai perusahaan.

"Selain uang saku, peserta magang akan memperoleh Jamsostek yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pendampingan mentor dari perusahaan tempat magang, serta sertifikat bagi peserta yang menyelesaikan program secara penuh,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dikutip dari keterangan tertulis, Ahad, 19 Oktober 2025.

Ia mengatakan program magang dengan uang saku setara upah minimum disalurkan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI.

Kemnaker mencatat 156.159 orang mendaftar sebagai calon peserta magang nasional, sementara 1.668 perusahaan berpartisipasi sebagai penyelenggara. Kuota yang disediakan pada tahap pertama ini mencapai 20.000 posisi bagi lulusan baru atau fresh graduate.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menambahkan program magang nasional kali ini melibatkan berbagai sektor strategis seperti makanan dan minuman, industri kreatif dan digital, komunikasi dan informasi, sektor publik, manufaktur, pariwisata, logistik dan transportasi, pertanian, serta jasa lainnya.

“Keberagaman sektor ini menunjukkan dunia industri semakin terbuka terhadap konsep pemagangan sebagai sarana pembelajaran berbasis pengalaman kerja nyata,” ujar Afriansyah.

Afriansyah menambahkan selain bertujuan memberi pengalaman kerja, program ini bertujuan memperkuat kesiapan tenaga kerja sebelum masuk ke dunia industri. “Pemagangan adalah jembatan penting antara pendidikan dan dunia kerja. Kami ingin memastikan lulusan baru memiliki keterampilan yang relevan sekaligus terlindungi selama proses pembelajaran di tempat kerja,” katanya.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.