JAKARTA - Guru Besar Universitas Jayabaya Yuhelson menekankan pentingnya pergeseran paradigma dalam hukum kepailitan di Indonesia. Dalam orasi ilmiahnya, dia memperkenalkan konsep Summum Bonum (kebaikan tertinggi) dan Via Pacis (jalan perdamaian) sebagai solusi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Temuan saya dalam orasi ini, pilihan tertinggi dalam kepailitan mewujudkan perdamaian demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Jika semua berakhir dengan likuidasi, sistem perekonomian kita bisa hancur," ujarnya melalui keterangannya, Jumat (17/4/2026$.

Dalam konteks kontemporer, dia menuturkan bahwa tujuan utama hukum kepailitan seharusnya bukan lagi mematikan unit usaha, melainkan menjaga keberlanjutan ekonomi. Istilah Summum Bonum dan Via Pacis (jalan perdamaian) sebagai ruh baru dalam penegakan hukum kepailitan di Indonesia, likuidasi harus diposisikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).



Dia menjelaskan, salah satu contoh nyata keberhasilan konsep ini penyelamatan maskapai nasional, Garuda Indonesia. Dengan utang mendekati Rp100 triliun, jika menggunakan kacamata hukum klasik, Garuda seharusnya dilikuidasi.

"Namun, dengan konsep Summum Bonum, Garuda terselamatkan karena ada nilai historis dan keberlanjutan yang harus dipertahankan. Kita harus melihat melampaui angka utang," tuturnya.

Mengacu pada teori keadilan distributif dari John Rawls, Yuhelson menegaskan bahwa keadilan tidak hanya soal kepastian hukum semata, tetapi tentang mana kepentingan yang lebih besar untuk diutamakan.

Tantangan terbesarnya menyeimbangkan kepastian hukum bagi kreditor dengan upaya penyelamatan ekonomi negara. "Hukum kepailitan tidak berdiri sendiri, ia berkaitan erat dengan denyut nadi bisnis dan ekonomi nasional," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Talenta Indonesia memiliki potensi tinggi untuk membangun rencana pemerintah terkait kecerdasan artifisial nasional. Namun, akademisi menyoroti masih adanya kendala fasilitas.

Akademisi Binus University, Nurul Qomariah, menegaskan bahwa kualitas talenta Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan talenta asing. Menurutnya, semangat belajar generasi muda Indonesia sangat tinggi, tetapi belum sepenuhnya ditopang oleh fasilitas yang memadai.

“Kalau dari sisi talenta saya berani jamin indonesia tidak kalah ko, mereka semua sangat bersemangat, justru pemerintah harusnya menyiapkan infrastrukturnya gitu,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, Jumat (18/12/2025).

Lulusan doktoral (S3) dari Inggris tersebut juga menceritakan pengalamannya selama menempuh pendidikan di luar negeri. Nurul menyaksikan langsung kinerja mahasiswa dan peneliti dari berbagai negara, dan menilai bahwa kemampuan anak-anak Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan mereka.

Sebagai seorang pengajar, Nurul melihat mahasiswa Indonesia saat ini memiliki kemampuan kognitif yang sangat baik. Kemandirian mereka dalam belajar juga tinggi, serta memiliki kecepatan adaptasi yang baik terhadap pengetahuan baru. Namun demikian masih ada pekerjaan rumah besar bagi pemerintah agar talenta tersebut benar-benar siap mendukung pembangunan kecerdasan artifisial nasional.

“Orang-orangnya itu udah semangat banget pengen belajar, tapi kalau resourcenya tidak memadai kan kasihan, lalu kalau AI, ai nya sudah ada resourcenya semua open source kan kita tinggal pakai tapi datanya gak ada, terus bagaimana”

Nurul menambahkan bahwa semangat belajar anak-anak Indonesia sudah sangat tinggi, tetapi masih banyak yang terdampak keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Kondisi ini terutama dirasakan oleh anak-anak di daerah yang memiliki motivasi besar, namun terhambat karena belum meratanya akses internet.

Selain itu, akses terhadap jurnal-jurnal ilmiah berbayar juga masih sangat terbatas. Banyak perguruan tinggi yang belum memiliki akses memadai terhadap sumber pembelajaran berkualitas, sehingga proses pembelajaran dan riset masih bergantung pada sumber yang terbatas.

Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Peluang Baru bagi Pengembangan Talenta

Dengan adanya peta jalan kecerdasan artifisial nasional, Nurul optimistis Indonesia mampu mewujudkan cita-cita membangun teknologi digital berbasis AI.

Nurul turut terlibat dalam penyusunan road map AI yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Menurutnya, hasil penyusunan peta jalan tersebut cukup komprehensif karena telah mengakomodasi berbagai kepentingan. Dari sisi akademik, kebutuhan dan peran perguruan tinggi mulai diperhatikan, sementara dari sisi industri juga sudah dilibatkan secara aktif.

Selain itu, Komdigi telah memetakan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk menetapkan penanggung jawab utama, anggota, serta pembagian peran masing-masing institusi.

Diharapkan, peta peran ini dapat diterima oleh seluruh lembaga terkait. Komunikasi antar lembaga dinilai menjadi kunci utama agar Komdigi dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi seluruh aktivitas AI di Indonesia.

Ke depan, Komdigi juga direncanakan berperan sebagai katalisator pengembangan AI, khususnya dalam memberikan stimulus bagi industri dan akademisi. Pemerintah melalui Komdigi akan mendorong agar riset dan inovasi yang telah dinilai layak tidak berhenti pada tahap penelitian, tetapi dapat dikomersialisasikan.

Untuk mendukung hal tersebut, Komdigi menyiapkan berbagai skema dukungan, terutama dalam bentuk pendanaan tambahan bagi program-program prioritas yang memiliki potensi dampak besar. Dengan demikian, Komdigi tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai akselerator pemanfaatan hasil riset (Nur Amalina).