Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memilih bersikap realistis dalam menyusun payung hukum kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan memprioritaskan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Peta Jalan Nasional AI dibandingkan langsung merumuskan undang-undang.

Proses penyusunan peraturan presiden dinilai lebih sederhana dan cepat, di tengah adopsi teknologi yang terus meluas di dalam negeri.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkapkan kementeriannya sempat mendapatkan masukan informal dari Badan Legislatif (Baleg) DPR untuk mengkaji penyiapan Undang-Undang AI.

Aturan setingkat undang-undang dinilai parlemen dapat memberikan kedudukan hukum yang lebih kuat, batasan risiko yang tegas, serta kepastian hukum yang mumpuni bagi para pengembang maupun investor di sektor teknologi.

Meski menyambut baik usulan tersebut, Nezar menyatakan pemerintah tidak ingin tergesa-gesa masuk ke ranah undang-undang mengingat proses legislasinya memakan waktu panjang. Pemerintah memilih fokus pada instrumen hukum yang dapat segera diimplementasikan guna merespons dinamika teknologi yang bergerak sangat cepat.

“Kami mempertimbangkan, tetapi yang menjadi prioritas kita sekarang adalah perpresnya bisa meluncur lebih dahulu,” ujar Nezar di sela-sela acara Indonesian Ethics AI Summit yang diinisiasi KagamAI, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, pembuatan undang-undang membutuhkan tahapan pengkajian yang mendalam serta proses birokrasi legislasi yang memakan waktu lama.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menginginkan sebuah ruang diskusi yang luas dan interaktif dengan seluruh pemangku kepentingan, seperti halnya proses persiapan Peraturan Presiden (Perpres) untuk Peta Jalan AI yang sedang berjalan saat ini.

Nezar menginginkan regulasi yang dilahirkan bersifat deliberatif dan dialogis. Melalui pendekatan tersebut, seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di industri teknologi dapat menyampaikan langsung identifikasi masalah di lapangan, sekaligus memetakan tujuan-tujuan terbaru dari pengembangan inovasi digital ini.

Sejauh ini, Komdigi terus meningkatkan soliditas regulasi AI yang sudah diinisiasi sejak era Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Langkah awal yang sebelumnya berbentuk Surat Edaran kini dinaikkan statusnya menjadi aturan yang lebih kuat dalam bentuk Peta Jalan Nasional Artificial Intelligence.

Dokumen krusial pendukung peta jalan tersebut, yakni draf panduan mengenai etika AI, dilaporkan telah rampung. Komdigi juga sudah menyelesaikan proses harmonisasi regulasi antarlembaga.

Saat ini, berkas dokumen hukum tersebut telah berada di Sekretariat Negara (Setneg) dan sedang menunggu antrean resmi untuk ditandatangani oleh Presiden.

Melalui langkah taktis berbasis Perpres ini, pemerintah berharap akselerasi adopsi teknologi cerdas di Indonesia dapat berjalan di atas koridor yang aman tanpa harus terhambat oleh kekosongan hukum yang terlalu lama. Seluruh penyusunan regulasi ini dirancang demi menyatukan visi besar dalam memperkuat kedaulatan digital domestik.

“Jadi itu yang menjadi tujuan strategis nasional,” kata Nezar menatap target kemandirian teknologi AI bagi bangsa ke depan.

RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 menempatkan transformasi digital sebagai pilar utama meningkatkan daya saing ekonomi dan produktivitas. Fokusnya Fokusnya mencakup teknologi informasi, keamanan siber, literasi digital, dan modernisasi infrastruktur. Kecerdasan Buatan (AI) menjadi pendorong utama produktivitas, inovasi, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja.

Penggunaan AI sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SGDs). Seperti SDG 8 dengan menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, SDG 9 dengan mendorong inovasi dan ekosistem digital, serta SDG 4 tentang pendidikan berkualitas melalui literasi AI.

Untuk mengoptimalkan potensi AI, pemerintah telah meluncurkan “Peta Jalan AI Nasional” dan “Kerangka Etika AI”. Namun, keberhasilan penerapannya bergantung pada regulasi yang mendukung inovasi tanpa menghambat, terutama bagi UMKM, baik yang sudah digital maupun yang sedang bertransformasi. Dengan kolaborasi pemerintah, industri, dan masyarakat, AI dapat mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif serta berkelanjutan.

Potensi AI untuk UMKM dan Industri Kreatif

Sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB. AI mendorong pertumbuhan dan penciptaan nilai (value creation) dengan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas skala bisnis, dan meningkatkan produktivitas.

Riset INDEF menunjukkan, adopsi AI dapat meningkatkan PDB per kapita Indonesia sebesar 14% dalam lima tahun. Bagi para profesional kreatif dan wirausahawan, AI dapat membantu menyederhanakan proses seperti prototyping, sehingga waktu dapat diluangkan untuk pekerjaan yang bersifat lebih inovatif dan strategis.

Kami di SixtyTwo, misalnya, menggunakan AI untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi. Caranya dengan mengotomatisasikan pembuatan prototipe, menghasilkan variasi desain, membantu dalam penelitian. Selain itu, AI membantu mengembangkan sistem manajemen data digital terpadu yang berfungsi sebagai pusat berbagi pengetahuan, informasi seputar Sixty Two.

Tanpa AI, kami mungkin memakan waktu dan menggunakan sumber daya yang lebih banyak untuk mencapai tingkat produktivitas dan kreativitas yang sama.

UMKM digital tak asing dalam mengadopsi AI dalam menghadapi kendala terhadap akses dana, teknologi, dan keahlian. Karena itu, regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat mereka berpartisipasi dalam transformasi digital dan bersaing di era digital.

UU Hak Cipta: Tantangan Dinamika di Lapangan

Meskipun diskusi mengenai revisi Undang-Undang Hak Cipta bertujuan melindungi kekayaan intelektual dan mendorong kreativitas. Beberapa poin berpotensi menimbulkan kekhawatiran akan regulasi berlebihan.

Adanya kemungkinan persyaratan yang mengharuskan perusahaan untuk mendokumentasikan penggunaan AI secara rinci dapat berpotensi menimbulkan beban administratif yang berat dan tidak proporsional terhadap pebisnis skala kecil dan perseorangan. Hal ini mengalihkan fokus dari inovasi ke kepatuhan, termasuk contohnya kewajiban untuk menjelaskan sistem AI yang digunakan serta kontribusi manusia dalam setiap tahap proses kreatif.

Tantangan lain yang mungkin muncul adalah ketidakjelasan definisi fair use dalam pelatihan AI, khususnya pada pengolahan data dalam skala besar. Tanpa panduan yang jelas untuk penggunaan non-konsumtif, pelaku bisnis menghadapi ketidakpastian hukum, yang berpotensi menghambat inovasi, khususnya bagi pelaku usaha kecil dengan keterbatasan untuk mengelola risiko tersebut.

Kami dapat membayangkan apabila Sixty Two diwajibkan mendokumentasikan interaksi AI, melacak kontribusi manusia, dan memenuhi persyaratan pelaporan ketat. Proses pengerjaan kami berpotensi melambat dan bersandingan dengan tantangan baru lainnya.

Seandainya benar terjadi, kami tentunya akan berusaha memenuhi persyaratan hipotesis tersebut. Namun, beban administrasi ini dapat mengurangi daya saing, mengalihkan fokus dari inovasi, dan menyulitkan UMKM dengan sumber daya terbatas untuk memanfaatkan dan mengadopsi AI secara lebih luas.

Risiko yang Lebih Luas

Regulasi yang berlebihan tidak hanya berdampak pada bisnis individual, tetapi juga dapat menghambat ambisi ekonomi Indonesia. Adopsi AI yang lebih lambat dapat berdampak buruk terhadap peningkatan produktivitas, inovasi, dan persaingan bisnis di kancah lokal dan global. UMKM digital dan industri kreatif, walaupun paling berpotensi dalam konteks pemanfaatan AI, juga menjadi yang paling rentan terhadap persyaratan kepatuhan yang berlebihan.

Selain itu, ketidakpastian regulasi dapat menghalangi investasi dan inovasi. Bisnis mungkin enggan menjajaki penggunaan AI jika peraturan terkait penggunaannya ambigu atau bersifat restriktif. Hal ini dapat mengakibatkan Indonesia tertinggal dalam hal pemanfaatan AI demi potensi transformatifnya dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Rekomendasi untuk Regulasi AI yang Seimbang

Untuk mengoptimalkan potensi AI, Indonesia perlu menerapkan regulasi yang dapat mendorong inovasi dan mengantisipasi risiko serta mengatasinya di saat yang bersamaan.

Pedoman yang jelas dan terstandardisasi perlu menggantikan standar yang ambigu dengan menawarkan kepastian hukum melalui pengecualian untuk penggunaan non-konsumtif dan bagi aplikasi skala kecil. Langkah ini akan memungkinkan UMKM mengadopsi AI dengan lebih percaya diri.

Reformasi hak cipta juga perlu membedakan praktik merugikan, seperti plagiarisme, dari proses kreatif yang sah. Termasuk text dan data mining dengan mekanisme opt-out bagi pemegang hak cipta.

Persyaratan kepatuhan yang proporsional penting agar UMKM dan pengusaha individu tidak terbebani, sehingga AI dapat mendukung transformasi digital tanpa menghambat pertumbuhan. Mengingat adopsi AI merupakan kunci daya saing UMKM, kerangka hak cipta yang seimbang diperlukan untuk terus mendorong inovasi.

Indonesia perlu terus mengevaluasi dan memperkuat daya saingnya sebagai pusat inovasi digital. Salah satu caranya dengan berfokus pada hasil AI daripada input AI. Beberapa negara yang berambisi menjadi pusat AI di Asia, seperti Singapura dan Jepang, misalnya, menerapkan pengecualian Text and Data Mining (TDM exception) untuk menarik lebih banyak investasi AI.

Kesimpulan

AI mewakili peluang luar biasa bagi ekonomi Indonesia, terutama bagi UMKM dan industri kreatif. Namun, mewujudkan potensinya memerlukan regulasi yang jelas dan seimbang yang dapat mendorong inovasi sambil mengatasi risiko.

Dengan pendekatan regulasi yang seimbang untuk memprioritaskan kejelasan, proporsionalitas, dan dukungan untuk UMKM, Indonesia dapat menciptakan lingkungan di mana AI berkembang secara bertanggung jawab.

Lebih lagi, pemerintah dapat memastikan bahwa transformasi digital mampu menjadi pendorong perkembangan ekonomi dan inovasi dan memposisikan Indonesia sebagai salah satu pemimpin dalam ekonomi global yang semakin didorong AI.

Pemerintah Indonesia sedang memperkuat fondasi pengembangan kecerdasan artifisial, dengan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Artificial Intelligence (AI), sebagai kerangka tata kelola nasional.

Regulasi ini dirancang untuk memastikan inovasi AI berkembang secara etis, transparan, dan akuntabel, sekaligus menciptakan ekosistem yang terpercaya dan berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail menegaskan, langkah ini menjadi strategi penting dalam membangun ekosistem AI nasional yang bertanggung jawab.

“Ke depan, Indonesia berencana memperkenalkan Peraturan Presiden tentang Artificial Intelligence."

"Regulasi ini akan memberikan kerangka tata kelola yang jelas untuk mendorong pengembangan AI yang etis, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan inovasi dapat terus tumbuh dalam lingkungan yang tepercaya,” tuturnya, dalam forum The 2nd Hiroshima AI Process (HAIP) Friends Group di Tokyo, Jepang, Senin (16/03/2026).

Ismail menjelaskan, AI memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi digital yang inklusif, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait artificial intelligence (AI) masih dalam proses.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Hukum (Kemenkum).

“Dan nantinya dengan Setneg [Sektetariat negara] untuk bisa masuk dalam list untuk diproses di tandatangani oleh Presiden [Prabowo Subianto menjadi Perpres,” kata Nezar saat ditemui usai Peluncuran Aplikasi Sahabat AI di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Nezar belum dapat memastikan kapan tepatnya Perpres tersebut akan diresmikan. Namun demikian, dia menegaskan regulasi tersebut sudah berada dalam rentang target yang ditetapkan. Meski begitu, proses penandatanganan masih harus menyesuaikan dengan antrean Perpres lainnya.

“Jadi kami tunggu antrean,” imbuhnya.

Sebelumnya, pada Desember 2025, Komdigi mengungkapkan dua regulasi terkait kecerdasan buatan, yakni peta jalan AI dan etika AI, telah rampung dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto. Kedua regulasi tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan draf kedua regulasi tersebut telah diserahkan ke Kementerian Hukum untuk proses lanjutan.

“Karena akan dibuat Keppres-nya sendiri. Jadi, Keppresnya itu apa? Keppres untuk perpres-perpres yang akan ditandatangani di 2026,” kata Edwin usai peresmian AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

Edwin menjelaskan kedua regulasi tersebut kini telah masuk dalam antrean penandatanganan. Dia berharap aturan tersebut sudah berada di meja Presiden pada awal 2026, mengingat drafnya telah rampung sekitar dua bulan sebelumnya.

“Belum [ditandatangani]. Sudah ditanda-tangani mungkin sekitar kuartal pertama atau kedua,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah telah menyelesaikan sekitar 90% penyusunan dua Perpres terkait AI tersebut.

“Ini akan mudah-mudahan ditandatangani Presiden di awal tahun, jadi ini sudah dalam menunggu antrean. Dan menurut Mensesneg [Prasetyo Hadi] sudah masuk diprioritas untuk ditandatangani segera,” ungkapnya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Meutya menuturkan dua Perpres tersebut disiapkan sebagai payung kebijakan nasional pengembangan AI dan tidak mengatur kecerdasan buatan secara sektoral.

“Harapan kami nanti kalau payung besarnya memang sudah ditandatangani presiden. Mungkin silakan Kementerian-Kementerian pun Lembaga-Lembaga untuk membuat aturan AI per sektor masing-masing,” katanya.

Dia menegaskan kementerian dan lembaga paling memahami kebutuhan pengaturan AI di sektornya masing-masing. Terdapat 10 sektor prioritas yang telah dirumuskan dalam rancangan peta jalan AI, yakni ketahanan pangan; kesehatan; pendidikan; ekonomi dan keuangan; reformasi birokrasi; politik, hukum, dan keamanan; energi, sumber daya, dan lingkungan; perumahan; transportasi, logistik, dan infrastruktur; serta ekonomi kreatif.

Bisnis.com, JAKARTA— Pelaku usaha disebut masih menunggu kejelasan regulasi terkait kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebelum melakukan investasi secara lebih masif.

Chief Business Officer Indosat Muhammad Buldansyah mengatakan arah pengaturan AI dan kepastian etika menjadi faktor penting yang ditunggu pelaku usaha.

“Baik pelaku dan penyedia masih menunggu hal-hal seperti itu [regulasi]. Jadi investasinya juga enggak akan masif ya di situ. Selain itu, etika juga penting sekali diatur,” kata pria yang akrab disapa Dany tersebut di Kantor Indosat pada Senin (9/2/2026).

Dia menambahkan, sebagian perusahaan masih menahan diri untuk melakukan investasi AI dalam skala besar karena menunggu kejelasan regulasi.

“Beberapa enterprise terutama, wah aturannya belum ada sih saya engga berani, jangan-jangan saya investasi di AI nanti aturannya engga mengizinkan,” katanya.

Meski demikian, menurut dia, perusahaan yang telah mengadopsi AI umumnya sudah merasakan manfaat langsung pada bidang yang diterapkan. Di Indosat, penerapan AI dilakukan melalui hyper segmentation, anti-spam, dan anti-scam yang dinilai memberi nilai signifikan.

Dany mengakui belum mengetahui kapan regulasi AI di Indonesia akan terbit. Namun, dia menilai ada sejumlah pemanfaatan AI yang tidak memicu perdebatan etik karena sifatnya murni membantu proses administrasi dan efisiensi pekerjaan, salah satunya dalam pemrosesan dokumen.

Dia mencontohkan penggunaan AI di dunia pendidikan, ketika dosen tidak lagi harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memeriksa kesalahan tanda baca, ejaan, atau format tugas mahasiswa.

Dengan bantuan AI, proses pengecekan tersebut, termasuk pemeriksaan tabel statistik dan potensi plagiarisme, bisa dilakukan otomatis sehingga dosen dapat lebih fokus menilai isi atau substansi tugas.

Menurut dia, penggunaan AI untuk hal-hal semacam itu tidak menimbulkan persoalan etik karena hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif. Namun, dia mengakui perdebatan etik masih mungkin muncul pada pemanfaatan AI di ranah kreatif, seperti menciptakan lagu atau mengikuti lomba penulisan karya ilmiah, yang memunculkan pertanyaan tentang siapa yang layak mendapatkan pengakuan.

“Kalau AI ikut lomba penulisan ini penulisan karya ilmiah nah itu yang dapet hadiah itu AI atau yang bikin AI nya atau si yang bikin prompnya nah ini itu yang harus butuh lebih jelas menurut saya,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan penyusunan regulasi terkait AI masih dalam proses. Pemerintah tengah menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres), yakni Perpres tentang Peta Jalan AI dan Perpres tentang Etika AI.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria berharap kedua Perpres tersebut dapat rampung dan ditandatangani dalam dua bulan ke depan.

“Ya kami harapkan dalam waktu dua bulan ini mungkin bisa selesai,” kata Nezar usai diskusi bertajuk Infrastruktur Digital & Ketahanan Warga Pascabencana di Aceh di Perpustakaan Komdigi, Kamis (22/1/2026).

Nezar menjelaskan saat ini terdapat banyak rancangan Perpres yang masuk ke Presiden Prabowo Subianto sehingga proses penandatanganan masih menunggu antrean. “Jadi sekarang sedang diatur,” katanya.

Dia menuturkan peta jalan nasional tersebut memuat arah pengembangan dan pemanfaatan AI, sedangkan regulasi etika AI mengatur prinsip-prinsip etika penggunaan teknologi tersebut. Dalam aturan etika AI, menurut Nezar, tidak terdapat pengaturan mengenai sanksi.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah telah menyelesaikan sekitar 90% penyusunan dua Perpres tersebut.

“Ini akan mudah-mudahan ditandatangani Presiden di awal tahun, jadi ini sudah dalam menunggu antrean. Dan menurut Mensesneg [Prasetyo Hadi] sudah masuk diprioritas untuk ditandatangani segera,” ungkapnya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Meutya menuturkan kedua Perpres tersebut disiapkan sebagai payung kebijakan nasional pengembangan AI dan tidak mengatur secara sektoral. Setelah payung kebijakan terbit, kementerian dan lembaga diharapkan dapat menyusun aturan turunan sesuai kebutuhan sektor masing-masing.

“Harapan kami nanti kalau payung besarnya memang sudah ditandatangani presiden. Mungkin silakan Kementerian-Kementerian pun Lembaga-Lembaga untuk membuat aturan AI per sektor masing-masing,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penyusunan regulasi terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) masih dalam proses. Pemerintah saat ini menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait AI, yakni Peta Jalan AI dan Etika AI.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria berharap kedua Perpres tersebut dapat rampung dan ditandatangani dalam dua bulan ke depan.

“Ya kami harapkan dalam waktu dua bulan ini mungkin bisa selesai,” kata Nezar usai diskusi bertajukInfrastruktur Digital & Ketahanan Warga Pascabencana di Acehdi Perpustakaan Komdigi, Kamis (22/1/2026).

Nezar menjelaskan saat ini terdapat banyak rancangan Perpres yang masuk ke Presiden Prabowo Subianto. Kondisi tersebut membuat proses penandatanganan Perpres AI masih menunggu antrean.

“Jadi sekarang sedang diatur,” katanya.

Nezar juga menjelaskan peta jalan nasional memuat arah pengembangan dan pemanfaatan artificial intelligence. Sementara itu, regulasi etika AI mengatur prinsip-prinsip etika dalam penggunaan teknologi tersebut. Dia menegaskan dalam aturan etika AI tidak terdapat pengaturan mengenai sanksi.

Sebelumnya, pada Desember 2025, Komdigi mengungkapkan dua regulasi terkait kecerdasan buatan, yakni peta jalan AI dan etika AI, telah rampung dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto. Kedua regulasi tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan draf regulasi tersebut telah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk proses lanjutan.

“Karena akan dibuat Keppres-nya sendiri. Jadi, Keppresnya itu apa? Keppres untuk perpres-perpres yang akan ditandatangani di 2026,” kata Edwin usai peresmian AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

Edwin menjelaskan kedua regulasi tersebut kini telah masuk dalam antrean penandatanganan. Dia berharap aturan tersebut sudah berada di meja Presiden pada awal 2026, mengingat drafnya telah rampung sejak sekitar dua bulan sebelumnya.

“Belum [ditandatangani]. Sudah ditanda-tangani mungkin sekitar kuartal pertama atau kedua,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah telah menyelesaikan sekitar 90% penyusunan dua Perpres terkait AI tersebut.

“Ini akan mudah-mudahan ditandatangani Presiden di awal tahun, jadi ini sudah dalam menunggu antrean. Dan menurut Mensesneg [Prasetyo Hadi] sudah masuk diprioritas untuk ditandatangani segera,” ungkapnya dalam konferensi persDeklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjagadi Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Meutya menuturkan dua Perpres tersebut disiapkan sebagai payung kebijakan nasional pengembangan AI dan tidak mengatur kecerdasan buatan secara sektoral.

“Harapan kami nanti kalau payung besarnya memang sudah ditandatangani presiden. Mungkin silakan Kementerian-Kementerian pun Lembaga-Lembaga untuk membuat aturan AI per sektor masing-masing,” katanya.

Dia menegaskan kementerian dan lembaga paling memahami kebutuhan pengaturan AI di sektornya masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan Indonesia membutuhkan dukungan lebih banyak infrastruktur penunjang untuk mengembangkan kecerdasan buatan (AI).

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan infrastruktur penunjang pengembangan AI di Indonesia masih belum memadai, terutama dari sisi industri hulu.

Menurutnya, Indonesia hingga kini belum memiliki industri strategis yang terintegrasi, termasuk di sektor semikonduktor.

Dia mencontohkan komoditas mineral strategis seperti nikel dan pasir silika yang melimpah di dalam negeri, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal karena minimnya hilirisasi.

Akibatnya, Indonesia masih mengekspor bahan mentah ke luar negeri untuk kemudian diolah dan dijual kembali ke pasar global.

“Saya kira ini harus dihentikan, kita harus melakukan downstreaming, kita harus melakukan mineralisasi, setidaknya kita bisa masuk dalam rantai pasok global ini,” kata Nezar dalam Diskusi Publik “Menjelajahi Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional, Pijakan untuk Berdikari?” di Kantor Bisnis Indonesia, dikutip Minggu (21/12/2025).

Nezar kemudian menggambarkan pengalamannya saat berkunjung ke sebuah pabrik semikonduktor di Batam sebagai ilustrasi tantangan industri nasional.

Dari kunjungan tersebut, dia melihat seluruh proses produksi di pabrik tersebut telah sepenuhnya terotomatisasi dan berbasis mesin, dengan ribuan tenaga kerja yang sebagian besar hanya berperan sebagai pengawas proses.

Namun, meskipun pabrik tersebut beroperasi di Indonesia, hampir seluruh komponen dan bahan baku yang digunakan berasal dari luar negeri. Dia menyoroti penggunaan gold wire dalam proses moldingchip yang seluruhnya diimpor dari Jepang, meskipun Indonesia memiliki cadangan emas yang melimpah.

Hal itu terjadi karena lisensi dan teknologi pembuatan gold wire untuk industri semikonduktor masih dikuasai negara lain. Kondisi tersebut menunjukkan Indonesia belum terlibat dalam rantai pasok bernilai tambah tinggi, meskipun memiliki sumber daya alam yang sangat besar.

Menurut Nezar, situasi inilah yang mendorong pemerintah lintas kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian, Komdigi, dan Kementerian Investasi, untuk kembali memetakan potensi sumber daya nasional sekaligus membuka peluang kerja sama dengan negara-negara strategis, khususnya Jepang.

Dia menilai masih banyak peluang yang selama ini luput dimanfaatkan, termasuk pengolahan pasir silika menjadi bahan baku semikonduktor yang bernilai tinggi.

Nezar meyakini seluruh modal dasar untuk membangun kedaulatan ekosistem AI sejatinya sudah dimiliki Indonesia, asalkan diolah melalui strategi industri yang tepat.

“Saya kira dengan pembuatan peta jalan kecerdasan artificial ini, kita mungkin bisa maju satu step dibandingkan dengan negara-negara di Asia. Namun demikian, mau membangun software AI itu saya kira harus membuka pikiran. Kita belajar lebih banyak dengan negara-negara yang sudah mencoba membangun itu “ ungkapnya,

Dalam kerangka jangka menengah, pemerintah juga mendorong penguatan riset AI di sektor publik melalui penyediaan platform sandbox untuk menguji inovasi-inovasi lokal.

Dari sisi pembiayaan, peran lembaga pendanaan seperti Danantara dinilai akan sangat krusial. Komdigi mengarahkan pembentukan sovereign AI fund serta skema blended financing guna memastikan keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional.

Adapun pemerintah telah menyusun strategi pengembangan AI yang terukur dalam tiga horizon.

Pada jangka pendek 2025–2027, peta jalan AI akan difokuskan pada penguatan tata kelola ekosistem, pencetakan 100.000 talenta AI per tahun, serta pembangunan infrastruktur pusat data berdaulat.

Nezar menekankan talenta digital dan infrastruktur merupakan dua pilar utama yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan AI nasional.

“Dan yang penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana mencari strategi yang tepat apakah pengembangan talenta ini dilakukan bersama dengan pendekatan pembangunan infrastruktur atau kita fokus terlebih dahulu dalam pembangunan talenta digital,” kata Nezar.

Bisnis.com, JAKARTA – Talenta Indonesia memiliki potensi tinggi untuk membangun rencana pemerintah terkait kecerdasan artifisial nasional. Namun, akademisi menyoroti masih adanya kendala fasilitas.

Akademisi Binus University, Nurul Qomariah, menegaskan bahwa kualitas talenta Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan talenta asing. Menurutnya, semangat belajar generasi muda Indonesia sangat tinggi, tetapi belum sepenuhnya ditopang oleh fasilitas yang memadai.

“Kalau dari sisi talenta saya berani jamin indonesia tidak kalah ko, mereka semua sangat bersemangat, justru pemerintah harusnya menyiapkan infrastrukturnya gitu,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, Jumat (18/12/2025).

Lulusan doktoral (S3) dari Inggris tersebut juga menceritakan pengalamannya selama menempuh pendidikan di luar negeri. Nurul menyaksikan langsung kinerja mahasiswa dan peneliti dari berbagai negara, dan menilai bahwa kemampuan anak-anak Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan mereka.

Sebagai seorang pengajar, Nurul melihat mahasiswa Indonesia saat ini memiliki kemampuan kognitif yang sangat baik. Kemandirian mereka dalam belajar juga tinggi, serta memiliki kecepatan adaptasi yang baik terhadap pengetahuan baru. Namun demikian masih ada pekerjaan rumah besar bagi pemerintah agar talenta tersebut benar-benar siap mendukung pembangunan kecerdasan artifisial nasional.

“Orang-orangnya itu udah semangat banget pengen belajar, tapi kalau resourcenya tidak memadai kan kasihan, lalu kalau AI, ai nya sudah ada resourcenya semua open source kan kita tinggal pakai tapi datanya gak ada, terus bagaimana”

Nurul menambahkan bahwa semangat belajar anak-anak Indonesia sudah sangat tinggi, tetapi masih banyak yang terdampak keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Kondisi ini terutama dirasakan oleh anak-anak di daerah yang memiliki motivasi besar, namun terhambat karena belum meratanya akses internet.

Selain itu, akses terhadap jurnal-jurnal ilmiah berbayar juga masih sangat terbatas. Banyak perguruan tinggi yang belum memiliki akses memadai terhadap sumber pembelajaran berkualitas, sehingga proses pembelajaran dan riset masih bergantung pada sumber yang terbatas.

Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Peluang Baru bagi Pengembangan Talenta

Dengan adanya peta jalan kecerdasan artifisial nasional, Nurul optimistis Indonesia mampu mewujudkan cita-cita membangun teknologi digital berbasis AI.

Nurul turut terlibat dalam penyusunan road map AI yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Menurutnya, hasil penyusunan peta jalan tersebut cukup komprehensif karena telah mengakomodasi berbagai kepentingan. Dari sisi akademik, kebutuhan dan peran perguruan tinggi mulai diperhatikan, sementara dari sisi industri juga sudah dilibatkan secara aktif.

Selain itu, Komdigi telah memetakan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk menetapkan penanggung jawab utama, anggota, serta pembagian peran masing-masing institusi.

Diharapkan, peta peran ini dapat diterima oleh seluruh lembaga terkait. Komunikasi antar lembaga dinilai menjadi kunci utama agar Komdigi dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi seluruh aktivitas AI di Indonesia.

Ke depan, Komdigi juga direncanakan berperan sebagai katalisator pengembangan AI, khususnya dalam memberikan stimulus bagi industri dan akademisi. Pemerintah melalui Komdigi akan mendorong agar riset dan inovasi yang telah dinilai layak tidak berhenti pada tahap penelitian, tetapi dapat dikomersialisasikan.

Untuk mendukung hal tersebut, Komdigi menyiapkan berbagai skema dukungan, terutama dalam bentuk pendanaan tambahan bagi program-program prioritas yang memiliki potensi dampak besar. Dengan demikian, Komdigi tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai akselerator pemanfaatan hasil riset (Nur Amalina).

Jakarta, CNBC Indonesia -Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin pesat di dunia serta membawa banyak pengaruh ke berbagai kegiatan manusia. Pemerintah Indonesia pun mulai menyusun peta jalan AI sebagai panduan integrasi strategis menuju era digitalisasi berbasis AI.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, popularitas AI begitu tinggi di Indonesia. Namun, sejauh ini penggunaan AI di Tanah Air lebih banyak ditujukan untuk hiburan dibandingkan aktivitas produktif.

Padahal, apabila mengacu riset, AI diperkirakan akan menciptakan nilai ekonomi bagi Indonesia sebesar US$ 366 miliar pada 2030 mendatang. Tingginya potensi ekonomi tersebut membuat setiap negara berlomba-lomba mengembangkan sekaligus memaksimalkan AI.

"Setiap negara berlomba dengan menggunakan AI. Jadi mau tidak mau Indonesia juga harus melakukan adaptasi. Tidak hanya sekedar adopsi, tapi lebih kepada strategic integration menuju era baru," ujar dia dalam acara Coffee Morning Tech & Telco Edition, di Queens Head Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) sudah mulai menyusun Peta Jalan AI 2025 sebagai salah satu panduan untuk menerapkan strategi integrasi dari era kehidupan sebelumnya menjadi era baru digitalisasi berbasis AI. Melalui peta jalan ini, pemerintah juga mencoba menyusun etika dan prinsip penggunaan AI.

Tidak hanya itu, pemerintah juga sedang menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemanfaatan AI di Tanah Air. Perpres tersebut ditujukan untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial dari keberadaan AI di Indonesia.

"Nah makanya dalam, balik lagi ke perpres, dua perpres yang kita sedang rancang adalah untuk mengarahkan AI ini lebih beneficial untuk Indonesia," kata Edwin.

Sementara itu, Deputy EGM Digital Product Telkom, Fauzan Feisal menjelaskan, Telkom senantiasa mendukung adopsi AI dalam sektor telekomunikasi digital di Tanah Air. Kendati begitu, Telkom menyadari bahwa pengembangan AI pada tahap awal harus dimulai dari penataan data yang kemudian akan menjadi fondasi pertama dalam penyusunan peta jalan AI bagi perusahaan.

Dia menyebut, pada 2026 nanti Telkom bakal berfokus untuk memperkuat integrasi AI ke proyek-proyek besar sekaligus memperluas pemerataan penggunaan AI agar teknologi ini bisa diakses hingga ke level UMKM. Selain itu, seiring dengan berkembangnya adopsi AI, Telkom juga hendak mereformasi kebijakan kemitraan agar kolaborasi menjadi lebih cepat.

"Biasanya kalau mau bermitra dengan Telkom itu luar biasa panjang, lama-lama ya maklum perusahaan giant gitu ya. Jadi itu salah satu yang akan kami reformasi adalah cara berkolaborasi dan berpartnership. Prosedur itu satu critical, penting," ungkap dia.

Menurut dia, meski sangat menjanjikan, pengembangan AI bukan hal yang mudah dilakukan oleh pelaku usaha. Terlebih lagi, hampir 90% perusahaan di dunia yang mengadopsi AI belum mampu balik modal. Alhasil, keputusan untuk berinvestasi pada AI harus dilakukan secara matang dan penuh pertimbangan.

Di samping itu, adopsi AI juga bakal lebih menantang ketika terdapat gap teknologi atau kapabilitas antar wilayah. Dia mencontohkan, perkembangan solusi digital di Jawa, khususnya Jakarta, sudah sangat kompleks. Banyak korporasi kini menuntut sistem analitik big data yang kompleks. Namun, kondisi berbeda terlihat di wilayah Indonesia Timur yang masih berada pada tahap dasar pemanfaatan teknologi.

Fauzan menekankan, untuk mendorong pemerataan pemanfaatan teknologi AI di Indonesia, diperlukan aktor baru yang ia sebut sebagai "pasukan ketiga". Pasukan ini adalah startup lokal dan pelaku usaha teknologi di daerah yang mampu membawa demokratisasi teknologi.

"Kalau saya nyebutnya pasukan ketiga. Teman-teman startup pengusaha lokal yang bisa membawa demokratisasi teknologi ke seluruh Indonesia," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, General Manager Technology Roadmap and Resource Strategy Telkomsel, Hermana Yuniadi mendukung langkah Komdigi yang menyusun peta jalan sekaligus panduan etika penggunaan AI di Indonesia. Dia menegaskan bahwa AI tidak dirancang untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk membantu berbagai kegiatan manusia.

Terdapat dua pilar utama yang menjadi dasar tata kelola AI, yakni transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berkaitan erat dengan kemampuan AI dalam mengambil keputusan sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan peran manusia dalam bertanggung jawab ketika memanfaatkan AI.

"Kita nggak bisa menyerahkan suatu keputusan kepada AI, tanpa tahu algoritma dia, tahapan-tahapan dia itu apa untuk memutuskan. Kalau salah satu istilah itu, orang bilangnya computational thinking," jelas dia.

Disisi lain, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah memandang bahwa AI telah menjadi sebuah keniscayaan, dan tidak bisa dihindari lagi. Untuk itu, pelaku industri digital harus menunggu kesiapan semuanya, baik dari sisi regulasi dan kesiapan hal lainnya.

"Roadmap AI, apakah kita harus melangkah dulu? Nah ini, Ini penting sekali, tapi menurut kami di Indosat, Kita harus melangkah, kami yakin bahwa pemerintah sedang menyiapkan, kerja keras menyiapkan roadmap-nya, etikanya, regulasinya, governance-nya, bagaimana berkolaborasi, bagaimana menyiapkan semua stakeholders-nya supaya siap, tapi kami di Indosat, mencanangkan bahwa, let's start," terang dia.

Di samping itu, dia menjelaskan, tanpa kolaborasi, Indosat sebagai perusahaan tidak mungkin bisa menjalankan ini semua. Kolaborasi adalah kata kunci, tentunya dengan dukungan pemerintah.

"Bagaimana kita bisa mencapai apa yang diperlukan. Jadi, sangat mengharapkan pemerintah ini, memerankan peran aktif yang luar biasa, agar semua ini bisa dicapai," tandas dia.

Sebagai informasi, Coffee Morning Tech & Telco Edition didukung oleh Telkom Indonesia, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutschinson, dan Queens Head Jakarta. Jangan lupa, pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perkembangan AI beberapa tahun terakhir juga meyakinkan lebih banyak orang. Bahkan tercatat 80% masyarakat Indonesia yang dinilai optimistis menghadapi era AI.

"Tapi kata Stanford Research mengatakan Indonesia itu orang-orangnya adalah salah satu yang paling optimistis menghadapi era AI, 80% orang Indonesia optimistis," kata Dirjen Ekosistem Digital di Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Edwin Hidayat Abdullah, dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia: Tech & Telco Edition, Selasa (11/11/2025).

Namun, dia mengatakan penggunaan masyarakat belum untuk tujuan produktivitas melainkan untuk tujuan hiburan.

Lebih lanjut, Edwin mengingatkan bagi pihak yang tidak menggunakan AI maka akan ketinggalan. Sebab banyak negara yang berlomba menerapkannya saat ini.

"Nah ini yang kalau namanya strategic integration itu bukan sekadar adoption. Kalau adoption ya jadinya itu 80% optimistis, tapi ya dipakai-dipakai aja. Tapi kalau strategic integration that means for every aspect itu harus diselaraskan," jelasnya.

Di saat bersamaan Peta Jalan AI juga tengah disiapkan oleh pemerintah. Edwin mengatakan jadi salah satu panduan untuk mengintegrasikan kehidupan berdasarkan teknologi baru.

"Dan digandengkan dengan yang disebut namanya etika prinsip-prinsip penggunaan artificial intelligence," ungkap Edwin.

Edwin mengatakan seluruh aturan terkait AI ini disiapkan dan dirancang agar teknologi itu bisa menguntungkan bagi Indonesia.

Sementara itu, Edwin mengingatkan pentingnya melakukan kolaborasi terkait blueprint AI. Mulai dari pemerintah, industri, hingga masyarakat bisa menjalankan semua prinsipnya bersamaan.

"Jadi mulai dari prinsip-prinsip bahwa risk and innovation, investment, kemudian juga risk mitigation itu harus jalan secara bersamaan," kata Edwin.

Jakarta, CNBC Indonesia - Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) makin berkembang dan berpengaruh besar terhadap berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) pun menyatakan akan menyusun peta jalan AI sebagai panduan integrasi strategis bagi Indonesia untuk menuju era digitalisasi berbasis AI.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, pihaknya mengutip riset dari Stanford yang menyebut bahwa 80% masyarakat Indonesia optimistis terhadap keberadaan AI. Meski memiliki popularitas tinggi, sayangnya penggunaan AI di Indonesia saat ini lebih banyak ditujukan untuk hiburan ketimbang aktivitas produktif.

Jika ditelusuri lebih lanjut, gelombang AI di dunia sangat luar biasa. Berdasarkan riset, diperkirakan AI bakal menciptakan nilai ekonomi bagi Indonesia mencapai US$ 366 miliar pada 2030 mendatang. Tingginya potensi ekonomi tersebut membuat setiap negara berlomba-lomba mengembangkan sekaligus memaksimalkan AI.

"Setiap negara berlomba dengan menggunakan AI. Jadi mau tidak mau Indonesia juga harus melakukan adaptasi. Tidak hanya sekedar adopsi, tapi lebih kepada strategic integration menuju era baru," ujar dia dalam acara Coffee Morning Tech & Telco Edition, Selasa (11/11/2025).

Lantas, pemerintah melalui Komdigi sudah mulai menyusun Peta Jalan AI 2025 sebagai salah satu panduan untuk menerapkan strategi integrasi dari era kehidupan sebelumnya menjadi era baru digitalisasi berbasis AI. Melalui peta jalan ini, pemerintah juga mencoba menyusun etika dan prinsip penggunaan AI.

Tak hanya itu, pemerintah juga sedang menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemanfaatan AI di Tanah Air. Dalam hal ini, Perpres tersebut ditujukan agar keberadaan AI dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang menyeluruh bagi Indonesia.

"Nah makanya dalam, balik lagi ke perpres, dua perpres yang kita sedang rancang adalah untuk mengarahkan AI ini lebih beneficial untuk Indonesia," kata Edwin.

Edwin pun sepakat bahwa perkembangan AI tidak bisa dicegah, sehingga masyarakat perlu memanfaatkannya. Namun, pemerintah juga tetap mesti berperan melalui pembuatan kebijakan dalam memaksimalkan penggunaan AI di berbagai sektor, serta memitigasi dampak negatif dari penggunaan platform teknologi tersebut.

"Tapi memang saya sepakat bahwa kita nggak bisa cegah AI, tapi kita bisa manfaatkannya, dan bisa menjaganya, dan bisa memitigasi akses negatifnya. Nah ini yang harus kita alihkan. Saya kira demikian, semoga ini bisa membawa manfaat buat kita semua," pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan peta jalan yang dapat menjadi payung hukum terkait pengembangan akal imitasi (AI) dan pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi untuk inovasi produk keuangan di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis, mengatakan peta jalan AI didesain untuk mendukung layanan keuangan digital melalui otomasi, analitik cerdas, deteksi fraud, dan scoring credit alternatif yang membuka akses inklusif bagi masyarakat luas.

“Kami juga tengah menyiapkan peta jalan pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi baru sebagai payung hukum yang diharapkan dapat mendorong inovasi produk keuangan, seperti dompet digital, tokenisasi aset, dan smart contract,” ujar Airlangga dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) 2025 dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta.

Airlangga menjelaskan dukungan pemerintah terhadap pengembangan teknologi inovasi keuangan mempertimbangkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap produk-produk keuangan digital.

Sebagai contoh, pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjangkau pelaku usaha, termasuk warung kecil, dengan total sebanyak 56 juta pengguna. Sekitar 93 persen di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah tumbuh secara organik dari masyarakat,” katanya.

Namun, lanjut Menko, peluang besar itu memunculkan tantangan terkait keamanan sistem pembayaran. Di samping itu, tingkat literasi digital masyarakat serta kepercayaan masyarakat juga menjadi tantangan yang perlu diatasi pemerintah agar inovasi keuangan digital dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Hingga sejauh ini, pemerintah telah menerbitkan Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital yang menjadi pedoman pengembangan sektor digital ke depan dengan enam pilar utama.

Kemudian, pemerintah meluncurkan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang memperluas akses layanan keuangan formal hingga pelosok negeri.

Ke depan, selain mengembangkan peta jalan AI dan teknologi baru, pemerintah juga terus mendorong pengembangan data center agar data strategis utama yang terkait layanan publik dan transaksi keuangan digital dapat tersimpan di wilayah Indonesia.

“Tentunya ini guna menjamin kedaulatan data, namun juga transfer data yang bertanggung jawab kepada negara-negara ataupun perusahaan-perusahaan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025