Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa manufaktur elektronik global Hon Hai Technology Group atau Foxconn menjalin kolaborasi strategis dengan Schneider Electric untuk mempercepat pengembangan data center kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) generasi berikutnya.

Mereka membuat sebuah panduan atau contoh bangunan (cetak biru) pabrik AI yang bagus, sehingga nantinya contoh ini bisa langsung dicontoh dan dibangun dengan mudah di seluruh dunia.

Kerja sama ini menggabungkan keunggulan Foxconn dalam merakit komputer canggih dengan keahlian Schneider Electric dalam mengelola listrik dan sistem pendingin. Alhasil, mereka bisa menciptakan fasilitas komputer AI yang sejak awal sudah hemat energi dan mudah diperbesar kapasitasnya. Alat-alat untuk infrastruktur ini rencananya mulai diproduksi massal pada akhir tahun ini.

Business VP Data Center Schneider Electric Indonesia Ellya Cen menjelaskan ketersediaan pasokan daya yang andal kini menjadi determinan utama dalam kelangsungan operasional teknologi komputasi awan masa kini.

Peningkatan skala kapasitas komputasi memerlukan sistem konektivitas yang saling terhubung dengan dukungan kecerdasan energi guna membangun ekosistem operasional yang bertanggung jawab serta berkelanjutan.

“Permintaan terhadap AI terus meningkat, dan seiring dengan berkembangnya skala komputasi, energi di baliknya menjadi faktor pendukung yang sangat fundamental,” ujar Ellya, Jumat (19/6/2026).

Ellya menambahkan integrasi menyeluruh pada aspek kelistrikan, sistem pendinginan, dan kapabilitas digital ke dalam pusat data AI menjadi solusi nyata untuk membantu pelaku industri membangun kapasitas infrastruktur dengan mengedepankan aspek kecepatan, resiliensi, serta efisiensi riil.

Pelaku usaha membutuhkan kepastian operasional yang matang agar investasi teknologi digital ini dapat berjalan secara optimal di berbagai wilayah operasional perusahaan.

Dalam implementasi praktis kemitraan ini, Foxconn dan Schneider Electric akan mengeksplorasi berbagai terobosan teknologi baru secara berkala.

Fokus pengembangan mencakup optimalisasi energi tertutup (closed-loop energy optimisation), sistem modular siap pakai untuk kebutuhan kelistrikan dan pendinginan, serta penyusunan kerangka desain yang terstandarisasi secara global.

Inisiatif tersebut diharapkan menghasilkan panduan baku pembuatan AI factory berperforma tinggi yang mudah diimplementasikan oleh para pelaku industri di berbagai kawasan dunia.

Sinergi kedua korporasi dinilai mampu menjawab kendala keterbatasan daya dan waktu pembangunan infrastruktur fisik yang selama ini menghambat perluasan adopsi kecerdasan buatan skala besar.

Senada dengan hal tersebut, Chairman Foxconn Young Liu menilai kedinamisan perkembangan teknologi saat ini menuntut munculnya model tata cara baru dalam merancang sekaligus membangun fasilitas penunjang teknologi canggih. Kerja sama lintas sektor ini dipercaya mampu membuka akses yang lebih luas bagi pelanggan korporasi untuk memperluas kapasitas operasional digital mereka secara masif.

“Dengan menggabungkan keunggulan Foxconn dalam sistem AI dan manufaktur global dengan keahlian mendalam Schneider Electric di bidang energi dan kelistrikan, kami membuka jalan bagi pelanggan untuk menerapkan kapasitas AI dalam skala besar secara lebih cepat, cerdas, dan berkelanjutan,” kata Young Liu.

Melalui komitmen bersama ini, penyediaan infrastruktur AI kelas baru bukan lagi sekadar pemenuhan kebutuhan perangkat keras biasa, melainkan perwujudan sistem yang efisien sejak awal perancangan dan siap mengakomodasi pertumbuhan industri digital di masa depan. Kolaborasi ini meletakkan fondasi infrastruktur digital yang efisien secara bawaan serta siap menjawab percepatan tuntutan di era digitalisasi modern.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat berperan dalam membangun ekosistem AI Indonesia dengan memberikan dukungan skema insentif serta pendanaan guna memperluas pemanfaatan energi hijau pada operasional pusat data kecerdasan buatan nasional.

Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru (AIKITA) Komdigi Aju Widyasari menjelaskan pembangunan infrastruktur yang mumpuni merupakan fondasi utama dalam upaya Indonesia mewujudkan kedaulatan teknologi digital atau sovereign AI.

Langkah awal yang krusial dipersiapkan adalah penyediaan pasokan energi bersih yang berkelanjutan bagi fasilitas komputasi berkinerja tinggi.

“Untuk masuk menjadi sovereign AI, tahap pertamanya yang bisa kita siapkan untuk mendukung infrastruktur berbasis GPU ini hadir dengan pendukung yang cukup," ujar Aju, Rabu (18/6/2026)

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan energi menjadi salah satu tantangan paling utama dalam pengembangan ekosistem digital mutakhir saat ini.

Fasilitas pusat data modern yang mengintegrasikan unit pemrosesan grafis (graphics processing unit/GPU) untuk memproses kecerdasan buatan memerlukan pasokan daya listrik dalam skala yang sangat besar serta wajib berjalan tanpa henti.

Guna mengatasi tantangan tersebut, Komdigi menilai Danantara memiliki kapasitas strategis untuk menyalurkan pembiayaan hijau melalui skema kemitraan investasi yang akomodatif.

Badan pengelola investasi ini dapat menjembatani masuknya modal, baik dari investor domestik maupun mitra internasional, khusus untuk menyokong sektor energi terbarukan pada klaster teknologi.

"Di sini ada peran dari Danantara untuk bisa memberikan bentuk funding atau bentuk kerja sama investasi yang memberdayakan semua kapasitas investasi dalam negeri maupun luar untuk mendukung penyediaan energi hijau," kata Aju.

Pemerintah sendiri telah memiliki modal penting berupa peta jalan (roadmap) pengembangan energi hijau yang terstruktur. Sinergi antara kebijakan energi bersih dan ekspansi industri digital ini diperkirakan mampu menciptakan efek bola salju yang menguntungkan bagi para pelaku usaha di sektor teknologi makro.

"Kebutuhan untuk AI ini mungkin bisa mendukung kebutuhan energi hijau dan nanti arahnya bisa menjadi insentif tersendiri bagi penyedia infrastruktur berbasis AI," tambahnya.

Sebagai informasi, pemerintah tengah mematangkan konsep pembentukan dana abadi kecerdasan buatan (Sovereign AI Fund) demi menyokong seluruh ekosistem digital nasional sekaligus memosisikan Indonesia sebagai pusat inovasi regional di kawasan Asia Tenggara.

Sesuai rencana strategis, pengelolaan dana abadi ini akan diserahkan kepada Danantara dengan melibatkan pola pembiayaan campuran (blended finance) antara anggaran negara dan korporasi swasta.

Inisiasi penghimpunan Sovereign AI Fund ditargetkan mulai berjalan pada periode 2027 hingga 2029, dengan fokus alokasi pada pembiayaan superkomputer, pusat data ramah lingkungan, penyediaan layanan komputasi awan, hingga program akselerasi talenta digital lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI) tengah gencar menyiapkan infrastruktur komputasi dan meningkatkan kapabilitas aplikasi internal guna mendongkrak kualitas kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dimiliki.

Langkah penguatan ekosistem teknologi ini diharapkan mampu memberikan output sistem yang lebih bermanfaat sekaligus sesuai dengan nilai-nilai prinsip syariah, dan juga mencegah praktik shadow AI.

Strategy & Innovation Departemen Head BSI I Wayan Pulantara menjelaskan arsitektur AI sebagai sebuah aplikasi komersial ditopang oleh tiga lapisan utama, yaitu model, infrastruktur, dan tata kelola data.

Dari ketiga pilar tersebut, aspek tata kelola data (data governance) menempati posisi paling krusial dalam menentukan arah akurasi sistem digital perbankan.

Bagi emiten perbankan syariah terbesar di Tanah Air ini, pengelolaan data bukan sekadar urusan pemenuhan kontrol administrasi komputasi semata. BSI memandang pengelolaan informasi tersebut merupakan sebuah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada nasabah.

Perusahaan melakukan berbagai upaya terintegrasi untuk menjaga keselarasan informasi, termasuk memastikan data yang digunakan untuk melatih kecerdasan buatan tidak memicu gharar (ketidakpastian) atau halusinasi informasi.

“Jadi dari entri sampai analitik kami pantau, sehingga kami tahu keputusannya AI,” ujar Wayan dalam Indonesia Ethical AI Summit, Rabu (17/6/2026).

Pada lapisan kedua yang berkaitan dengan pengembangan model AI, industri teknologi domestik dinilai masih memiliki ketergantungan tinggi pada pihak eksternal.

Saat ini hampir 100% adopsi teknologi di Indonesia masih memanfaatkan platform global seperti Gemini dan sejenisnya yang dikembangkan oleh institusi Barat.

Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri karena pasokan data mentah dari luar negeri sering kali belum selaras dengan karakteristik budaya masyarakat Indonesia. Tantangan ini menjadi lebih spesifik bagi operasional BSI yang murni berbasis syariah. Di dalam sistem BSI, penggunaan istilah ekonomi konvensional seperti bunga atau riba tidak diakomodasi karena berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan nasabah secara signifikan.

Merujuk pada perbandingan budaya Indonesia dengan konsep AI versi barat tersebut, masyarakat domestik memiliki kecenderungan yang jauh lebih nasionalis dan memegang erat nilai-nilai ketimuran.

Merespons kesenjangan kultural pada model global ini, BSI menerapkan beberapa pendekatan strategis yang terukur. Perusahaan menyiapkan infrastruktur AI gateway untuk menyaring informasi serta memastikan data yang keluar dari sistem internal tetap berada dalam koridor aman.

Langkah ini sekaligus diambil untuk menjamin tidak ada ruang bagi shadow AI atau penggunaan sistem kecerdasan buatan ilegal di luar pengawasan resmi perusahaan. Aspek tata kelola operasional ini sedang digarap secara intensif guna meminimalisir risiko kebocoran data. Manajemen memperkuat pertahanan teknologi melalui sisi infrastruktur pendukung ekosistem digital tersebut.

“Dan kami usahakan tahun ini siap untuk infrastruktur itu,” kata Wayan.

Selain fokus pada pos infrastruktur, manajemen meningkatkan performa lapisan aplikasi. BSI menyiapkan sistem otomatisasi dari proses stress test guna menguji ketahanan teknologi informasi perusahaan dari berbagai tekanan operasional.

Guna mengantisipasi potensi serangan siber yang kian canggih, bank pelat merah ini juga telah menyiagakan agen digital khusus sebagai garda depan pertahanan. Melalui integrasi pencegahan berlapis pada tingkat infrastruktur dan aplikasi, BSI optimistis dapat menghadirkan layanan digital berbasis kecerdasan buatan yang aman, andal, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh nasabah.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan induk Google, Alphabet Inc., berencana menghimpun dana sebesar US$80 miliar atau sekitar Rp1.424 triliun guna mendukung pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang tengah digencarkan perusahaan.

Sebagai bagian dari aksi korporasi itu, Berkshire Hathaway telah menyepakati pembelian saham Alphabet senilai US$10 miliar atau sekitar Rp178 triliun. Berkshire Hathaway merupakan perusahaan investasi yang identik dengan investor kawakan Warren Buffett.

Mengutip TechCrunch, Selasa (2/6/2026), Alphabet akan menerbitkan saham baru senilai US$80 miliar. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk kebutuhan umum perusahaan, termasuk belanja modal guna memperluas infrastruktur AI dan kapasitas komputasi global.

“Perusahaan mengalami permintaan yang kuat untuk solusi dan layanan AI-nya dari perusahaan dan konsumen, pada tingkat yang melebihi pasokan perusahaan yang tersedia,” kata Alphabet dalam pernyataannya.

Alphabet menyebut peningkatan investasi dilakukan untuk memperluas infrastruktur dasar perusahaan guna mendukung peluang pertumbuhan pada masa mendatang. Menurut perusahaan, penerbitan saham menjadi salah satu cara untuk mendanai investasi secara seimbang sekaligus menjaga kesehatan neraca keuangan.

Seperti perusahaan teknologi besar lainnya, Google telah mengumumkan rencana investasi besar pada infrastruktur komputasi untuk mendukung pengembangan dan operasional berbagai layanan AI baru.

Dalam ajang Google I/O bulan lalu, Chief Executive Officer (CEO) Google Sundar Pichai mengatakan perusahaan memperkirakan belanja modal atau capital expenditure (capex) mencapai US$180 miliar hingga US$190 miliar atau sekitar Rp3.204 triliun hingga Rp3.382 triliun pada tahun ini.

Mengutip SiliconANGLE, Alphabet terus mempercepat pembangunan infrastruktur AI untuk bersaing dengan Amazon Web Services (AWS), Microsoft, dan Meta Platforms. Keempat perusahaan hyperscaler tersebut diperkirakan menggelontorkan lebih dari US$700 miliar atau sekitar Rp12.460 triliun untuk infrastruktur AI sepanjang tahun ini.

Pada April 2026, Alphabet menaikkan proyeksi belanja modalnya dari kisaran US$175 miliar–US$185 miliar menjadi US$180 miliar–US$190 miliar. Saat menjawab pertanyaan analis mengenai tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan, Pichai menyebut kapasitas komputasi sebagai perhatian utamanya.

“Baik itu kekuatan, tanah, kendala rantai pasokan: bagaimana Anda meningkatkan untuk memenuhi permintaan luar biasa ini untuk saat ini?” katanya.

Selama ini, perusahaan hyperscaler umumnya membiayai pembangunan infrastruktur AI melalui pasar utang. Pada April lalu, Alphabet menerbitkan obligasi global senilai lebih dari US$30 miliar. Perusahaan juga menghimpun tambahan dana sebesar US$11 miliar dalam mata uang pound sterling dan franc Swiss dari investor Eropa. Sebelumnya, pada November, Alphabet menerbitkan obligasi senilai US$25 miliar.

Untuk aksi korporasi penerbitan saham tersebut, Alphabet menunjuk Goldman Sachs, JPMorgan Chase, dan Morgan Stanley sebagai joint bookrunner. Goldman Sachs juga akan bertindak sebagai agen penempatan untuk transaksi private placement dengan Berkshire Hathaway.

Berkshire Hathaway merupakan salah satu investor terbesar Alphabet. Perusahaan itu mengungkapkan telah membeli saham Alphabet pada kuartal III/2025. Sebelum pengumuman penerbitan saham terbaru, nilai kepemilikannya di Alphabet diperkirakan mencapai sekitar US$20 miliar atau Rp356 triliun.

Berkshire pertama kali menginvestasikan sekitar US$4,3 miliar atau Rp76,5 triliun di Alphabet pada November tahun lalu, dalam salah satu investasi terbesar perusahaan tersebut di sektor teknologi dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, Apple masih menjadi investasi teknologi terbesar dalam portofolio Berkshire Hathaway.

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa investasi teknologi asal Jepang, SoftBank Group, mengumumkan rencana ambisius untuk mengucurkan dana segar hingga EUR75 miliar atau setara Rp1.558 triliun guna memperluas kapasitas pusat data (data center) di Prancis.

SoftBank menargetkan segera mengoperasikan kapasitas tambahan hingga 5 gigawatt. Proyek ini sekaligus menjadi investasi infrastruktur kecerdasan buatan (AI) terbesar yang pernah digulirkan oleh SoftBank di kawasan Eropa.

Dilansir dari Techcrunch, Senin (1/6/2026) Manajemen SoftBank menjabarkan fase pertama dari rencana besar ini akan berfokus pada pembangunan pusat data di wilayah Dunkirk (Loon-Plage), Bosquel, dan Bouchain.

Melalui proyek pengerjaan tersebut, perusahaan berkomitmen untuk menyuplai kapasitas daya sebesar 3.1 gigawatt ke wilayah Hauts-de-France dengan target penyelesaian pada 2031 mendatang. Investasi ini kian mempertegas posisi SoftBank yang saat ini bertindak sebagai investor sekaligus pelanggan aktif dari perusahaan AI global, OpenAI.

Menteri Ekonomi Prancis Roland Lescure menyambut positif komitmen investasi jumbo ini. Menurutnya, pengumuman resmi dari SoftBank menjadi bukti nyata dari ambisi Presiden Emmanuel Macron untuk memposisikan Prancis sebagai destinasi utama dan pemimpin di sepanjang rantai nilai industri kecerdasan buatan global.

Di sisi lain, ekspansi agresif SoftBank di Benua Biru berjalan di tengah dinamika global terkait pembangunan infrastruktur digital.

Di Amerika Serikat, gelombang penolakan terhadap konstruksi pusat data mulai menghangat seiring dengan meningkatnya kekhawatiran dampak lingkungan. Publik di sana mempertanyakan pengaruh operasional fasilitas komputasi awan tersebut terhadap stabilitas jaringan listrik nasional serta potensi kenaikan tarif utilitas masyarakat.

Kendati dihadapkan pada tantangan lingkungan yang ketat di pasar global, SoftBank tetap melanjutkan agenda perluasan jaringannya di berbagai belahan dunia.

Sebelum pengumuman di Prancis bergulir, perusahaan telah mengonfirmasi rencana pembangunan pusat data serupa di Ohio, Amerika Serikat, yang nantinya akan disokong oleh pasokan daya dari pembangkit listrik tenaga gas alam baru berkapasitas 9,2 gigawatt.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia mulai memasuki fase baru dalam perkembangan kecerdasan buatan melalui kemunculan Agentic AI. Namun, sejumlah ahli menyebut akselerasi teknologi ini masih berjalan di atas fondasi ekosistem digital nasional yang belum sepenuhnya merata.

Pengamat teknologi informasi dari ICT Institute, Heru Sutadi, menilai Indonesia memang mulai memasuki era Agentic AI, tetapi kesiapan infrastruktur dan sumber daya pendukungnya masih belum seimbang.

Menurut dia, infrastruktur cloud, pusat data, dan konektivitas di kota besar memang relatif siap. Namun, kapasitas komputasi, integrasi data industri, serta ketersediaan talenta AI masih terbatas.

Di sisi lain, banyak perusahaan di Indonesia disebut masih berada pada tahap digitalisasi dasar sehingga adopsi AI otonom belum berjalan optimal.

Heru menilai tantangan pengembangan AI nasional tidak hanya terletak pada teknologi, melainkan juga tata kelola data, keamanan siber, dan kesiapan sumber daya manusia.

“Tantangannya bukan hanya teknologi, tetapi kesiapan tata kelola data, keamanan siber, dan kemampuan SDM agar AI benar-benar mendukung produktivitas, bukan sekadar tren,” katanya.

Dia menilai Agentic AI berpotensi mengubah struktur tenaga kerja secara signifikan, terutama pada pekerjaan administratif rutin, layanan pelanggan dasar, analisis data sederhana, hingga operasional digital berulang.

Meski demikian, perkembangan AI juga diperkirakan memunculkan profesi baru seperti AI auditor, AI trainer, data engineer, hingga pengawas etika AI.

Menurut Heru, tantangan terbesar saat ini adalah mendorong reskilling dan upskilling tenaga kerja agar transformasi AI tidak memicu pengangguran digital di tengah dominasi angkatan kerja muda Indonesia.

“Jika SDM tidak dilakukan reskilling dan upskilling, khawatir Indonesia Emas berubah jadi Indonesia Cemas, apalagi angkatan kerja muda kita sangat besar dan dominan,” ujarnya.

Selain kesiapan SDM, Heru juga mengingatkan pemerintah perlu segera menyiapkan regulasi AI yang lebih komprehensif. Pasalnya, penggunaan AI yang semakin otonom dinilai berisiko memunculkan persoalan akuntabilitas, bias algoritma, pelanggaran privasi, hingga keamanan data apabila tidak diatur secara jelas.

“Indonesia perlu segera memiliki kerangka tata kelola AI yang adaptif, minimal terkait audit AI, perlindungan data, tanggung jawab hukum, dan etika penggunaan AI agar inovasi tetap tumbuh tetapi tidak mengorbankan keamanan publik,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — F5, perusahaan delivery dan pengamanan aplikasi serta API, memperluas layanannya untuk mempercepat dan mengoptimalkan infrastruktur inferensi AI, melalui kolaborasi berkelanjutannya dengan NVIDIA.

Untuk diketahui, inferensi AI adalah ekosistem teknologi yang memungkinkan model kecerdasan buatan (AI) menjalankan tugasnya—seperti menghasilkan teks, mengklasifikasikan gambar, atau melakukan prediksi—setelah model tersebut selesai dilatih (training).

Dalam dunia AI terdapat dua fase besar yaitu fase "sekolah" di mana model memproses data raksasa untuk belajar pola. Kemudian, fase "bekerja" di mana model yang sudah matang menerima data baru dari pengguna dan memberikan respons secara real-time.

Seiring perusahaan dan penyedia GPU-as-a-Service berlomba-lomba untuk memonetisasi AI dan beralih dari fase eksperimen AI ke fase penyediaan layanan yang menghasilkan pendapatan, efisiensi infrastruktur telah menjadi metrik yang menentukan.

Keberhasilan kini tidak lagi diukur dari kapasitas GPU yang tersedia, namun dari ‘ekonomi’ token, throughput token yang berkelanjutan, time to first token (TTFT), biaya per token, hingga pendapatan per akselerator GPU. Solusi gabungan F5 dan NVIDIA ini dirancang untuk menjawab langsung metrik-metrik tersebut.

Chief Product Officer F5 Kunal Anand mengatakan selama ini, organisasi cenderung melakukan overprovisioning atau penyediaan sumber daya berlebih untuk menutupi inefisiensi sistem. Kondisi ini membuat biaya operasional membengkak tanpa adanya peningkatan throughput yang signifikan.

Infrastruktur yang lambat memproses data tidak hanya merusak pengalaman pengguna, tetapi juga membatasi potensi pendapatan per akselerator GPU.

Merespons kendala tersebut, F5 dan NVIDIA berkolaborasi untuk menghadirkan solusi infrastruktur cerdas. Melalui integrasi F5 BIG-IP Next for Kubernetes dengan NVIDIA BlueField-3 DPU, kedua perusahaan menciptakan lapisan telemetri cerdas. Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan routing berbasis inferensi sebelum eksekusi dilakukan, sehingga beban kerja mendapatkan akselerator paling tepat secara real-time.

“Infrastruktur AI bukan hanya tentang akses ke GPU atau peningkatan skala implementasinya. Ia telah berevolusi menjadi upaya memaksimalkan output ekonomi per akselerator,” kata Kunal dikutip Senin (4/5/2026).

Dia menambahkan bersama dengan NVIDIA, F5 membuat AI factory memperlakukan produksi token sebagai metrik bisnis yang terukur. BIG-IP Next for Kubernetes menyediakan intelligence dan tata kelola yang dibutuhkan untuk meningkatkan GPU yield, mengurangi biaya per token dan mengembangkan platform AI bersama dengan lebih percaya diri.

Pendekatan ini memberikan keuntungan teknis yang terukur. Berdasarkan pengujian oleh The Tolly Group, infrastruktur yang dipercepat oleh NVIDIA BlueField-3 DPU mampu menghasilkan peningkatan token throughput hingga 40%, mempercepat time to first token (TTFT) sebesar 61%, serta menekan latensi permintaan keseluruhan hingga 34%.

Pencapaian ini terjadi dengan mengalihkan fungsi berat seperti networking, enkripsi TLS, hingga manajemen trafik ke DPU. Langkah tersebut membebaskan GPU untuk fokus pada fungsi utamanya, yakni inferensi berkelanjutan dengan skala besar.

Seluruh peningkatan performa ini tidak memerlukan modifikasi model sama sekali, sehingga solusi ini dapat langsung diterapkan pada infrastruktur yang sudah berjalan.

“Infrastruktur komputasi terakselerasi dari NVIDIA yang dipadukan dengan Application Delivery and Security Platform berbasis AI dari F5 membuka potensi ‘tokenomics’ AI factory, yakni menghadirkan inferensi yang skalabel dan hemat biaya tanpa perlu melakukan perubahan apa pun pada model,” kata Kevin Deierling, SVP, Networking, NVIDIA.

Solusi ini menjadi jawaban bagi kebutuhan arsitektur masa depan yang mendukung AI berbasis agen (agentic AI). Dengan kemampuan mengelola multi-tenancy yang aman dan kontrol trafik cerdas, organisasi kini memiliki control planestrategis untuk mengelola konsumsi token.

Pada akhirnya, inovasi ini membantu perusahaan meraih nilai ekonomi lebih besar dari setiap GPU yang ada, sekaligus menekan biaya operasional untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Dengan mata kepala sendiri, saya melihat kalau tidak segera diselesaikan, saya khawatir Karawang dan Bekasi banjir lagi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Bendungan Cijurey dan Bendungan Cibeet sebagai upaya memperkuat pengendalian banjir di wilayah hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, khususnya Kabupaten Karawang dan Bekasi.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan penyelesaian pembangunan bendungan menjadi penting untuk menekan risiko banjir di wilayah tersebut.

“Saya berharap bisa selesai paling tidak 2027–2028. Dengan mata kepala, saya sendiri melihat kalau itu tidak segera diselesaikan, saya khawatir Karawang dan Bekasi banjir lagi,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dalam tujuh tahun terakhir, kerugian akibat banjir di wilayah Citarum Hilir tercatat mencapai Rp5,6 triliun atau rata-rata sekitar Rp800 miliar per tahun.

Kondisi ini menunjukkan perlunya solusi struktural jangka panjang untuk mengurangi risiko dan dampak banjir berulang.

Penyelesaian Bendungan Cijurey dan Cibeet diproyeksikan mampu mereduksi banjir hingga 80 persen untuk periode ulang 5 tahunan, serta menekan potensi kerugian hingga Rp16 triliun dalam periode 25 tahun.

Bendungan Cijurey yang berlokasi di Kabupaten Bogor memiliki kapasitas tampung sekitar 14,37 juta m³ dengan tinggi bendungan 78 meter dan panjang 614 meter.

Bendungan ini diproyeksikan mampu mereduksi banjir sebesar 59,33 persen atau setara 172,94 m³/detik dengan luas area terdampak sekitar 72 hektare, serta mendukung layanan irigasi seluas 2.047 hektare di wilayah Kecamatan Cariu, Sukamakmur.dan Tanjungsari.

Hingga 10 April 2026, progres fisik Bendungan Cijurey telah mencapai 37,20 persen dengan realisasi keuangan sebesar 32,84 persen.

Sementara itu, Bendungan Cibeet dirancang sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir DAS Citarum Hilir yang terintegrasi bersama Bendungan Cijurey dan Bendungan Cipamingkis.

Bendungan Cibeet memiliki kapasitas tampung sekitar 83,28 juta m³ dan diproyeksikan mampu mereduksi banjir pada area terdampak seluas 5.822 hektare atau setara pengurangan debit banjir sebesar 297,97 m³/detik.

Selain fungsi pengendalian banjir, Bendungan Cibeet juga mendukung ketahanan air, energi, dan pangan melalui layanan Daerah Irigasi Tarum Barat seluas 7.800 hektare serta pengembangan irigasi baru sekitar 1.036,97 hektare di wilayah Jawa Barat.

Namun demikian, pembangunan Bendungan Cibeet masih menghadapi tantangan pembebasan lahan. Hingga April 2026, realisasi pembebasan lahan baru mencapai sekitar 7,9 persen dari total kebutuhan 1.700,26 hektare.

Kementerian PU terus mempercepat penyelesaian kedua proyek tersebut melalui penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan pembebasan lahan, serta optimalisasi pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Pembangunan Bendungan Cijurey dan Cibeet merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan solusi komprehensif terhadap persoalan banjir yang berulang di kawasan Karawang dan Bekasi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA— Eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat dan Iran, membuka peluang baru bagi kawasan Asia Tenggara (ASEAN), termasuk Indonesia, untuk menyerap investasi infrastruktur digital global, terutama data center.

Ketua Industri AI, IoT & Big Data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Teguh Prasetya, menegaskan fenomena ini bukan sekadar relokasi investasi dari Timur Tengah ke ASEAN, melainkan bagian dari strategi diversifikasi global.

Dia menjelaskan investasi di Timur Tengah tetap tumbuh. Pasar data center kolokasi di kawasan tersebut diproyeksikan mencapai sekitar US$33,79 miliar atau sekitar Rp574,4 triliun pada periode 2025–2030, dengan pertumbuhan hampir 195% dibandingkan basis 2024.

“Arab Saudi telah meluncurkan inisiatif Transcendence AI senilai US$100 miliar yang didukung Public Investment Fund, sementara UEA terus membangun fasilitas AI berkapasitas besar,” kata Teguh saat dihubungi Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Namun demikian, Teguh menilai yang berubah adalah selera risiko investor dan prioritas ekspansi. Hyperscaler global seperti Microsoft, Google, Amazon, dan Meta kini lebih berhati-hati dalam ekspansi di Timur Tengah, sekaligus mempercepat pembangunan di kawasan yang lebih stabil secara geopolitik seperti ASEAN.

Menurutnya, kawasan Asia Pasifik telah menerima komitmen investasi infrastruktur AI lebih dari US$55 miliar atau sekitar Rp935 triliun pada 2025, dengan proyeksi peningkatan kapasitas data center hingga 180% pada 2030.

Teguh menambahkan, faktor pendorong pergeseran ini tidak hanya terkait keamanan, tetapi juga faktor struktural seperti pertumbuhan ekonomi digital ASEAN, populasi muda yang melek teknologi, kebijakan pemerintah yang mendukung, serta kebutuhan kedaulatan data.

“Dengan kata lain, ASEAN sudah menarik investasi besar bahkan sebelum risiko geopolitik di Timur Tengah meningkat,” kata Teguh.

Dalam jangka pendek, percepatan pembangunan data center di ASEAN akan dipengaruhi langsung oleh ketidakpastian di Timur Tengah. Namun, dalam jangka panjang, tren ini akan berkembang menjadi strategi diversifikasi geografis permanen atau geographic redundancy.

Meski demikian, Teguh mengingatkan Indonesia perlu berhati-hati agar tidak hanya menjadi pasar bagi perusahaan global. Dia mencontohkan Malaysia yang menghadapi dilema karena sebagian besar investasi AI berasal dari hyperscaler asing, sehingga manfaat terhadap kapasitas inovasi lokal belum optimal.

Selain itu, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari ketegangan teknologi AS-Tiongkok, volatilitas nilai tukar, hingga potensi kelebihan kapasitas (stranded assets) jika terjadi koreksi pasar AI.

Teguh menilai Indonesia berada pada posisi strategis dengan pasar domestik besar. Dengan populasi sekitar 280 juta jiwa, lebih dari 200 juta pengguna internet, serta produk domestik bruto (PDB) sekitar US$1,4 triliun atau setara Rp23.800 triliun, Indonesia memiliki daya tarik yang tidak dimiliki negara lain di kawasan.

“Ini adalah daya tarik fundamental yang tidak dimiliki oleh Singapura maupun Malaysia,” katanya.

Pasar hyperscale data center Indonesia sendiri diproyeksikan tumbuh dari US$3,49 miliar atau sekitar Rp59,3 triliun pada 2025 menjadi US$7,96 miliar atau sekitar Rp135,3 triliun pada 2031.

Selain itu, Indonesia memiliki keunggulan berupa ketersediaan lahan, sumber air untuk pendinginan, serta potensi pembangunan pembangkit listrik. Kawasan seperti Greater Jakarta, Batam, hingga kota-kota lain seperti Surabaya dan Medan dinilai memiliki potensi besar.

Tantangan Energi

Teguh juga menyoroti insentif fiskal seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sistem perizinan OSS (Online Single Submission) yang mempercepat proses perizinan dari 24 minggu menjadi 10 minggu. Namun, tantangan masih besar, terutama pada sektor energi.

Indonesia masih bergantung pada batu bara sekitar 68% dan belum mencapai target energi terbarukan 23% pada 2025. Selain itu, keterbatasan talenta, birokrasi, serta konsentrasi data center di Jakarta juga menjadi kendala.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai pergeseran investasi ke ASEAN memang mungkin terjadi, tetapi tidak bersifat masif dalam jangka pendek.

“ASEAN, termasuk Indonesia, bisa menjadi tujuan alternatif karena relatif stabil secara geopolitik,” kata Heru saat dihubungi Bisnis.

Dia menjelaskan bahwa investor cenderung melakukan diversifikasi lokasi untuk mitigasi risiko, bukan menarik investasi sepenuhnya dari Timur Tengah. Dalam jangka panjang, tren multi-region deployment akan semakin menguat.

Heru menilai Indonesia memiliki keunggulan dari sisi pasar domestik, pertumbuhan ekonomi digital, dan ketersediaan lahan. Namun, sejumlah hambatan seperti ketidakpastian regulasi, proses perizinan, dan kualitas infrastruktur masih menjadi tantangan.

“Salah satunya perijinan yang super ribet, banyak pintu dan lama keluarnya, serta sering kita dengar harus kasih upeti dan bahkan hadapi preman berkedok ormas maupun mengaku aktivis di kamar dagang. Sehingga, banyak investor memilih luar Indonesia,” katanya.

Dia juga menyoroti risiko bottleneck energi yang dapat menghambat investasi, mengingat kebutuhan listrik untuk AI sangat besar. Selain itu, ketergantungan pada teknologi asing juga berpotensi menjadi risiko jangka panjang.

Sementara itu, Head of Research and Consultancy CBRE Indonesia, Anton Sitorus, menilai permintaan data center di Indonesia masih didorong kuat oleh kebutuhan domestik.

Anton menjelaskan permintaan global terhadap data center masih sangat besar dan bahkan melampaui kapasitas yang tersedia. Namun, pembangunan data center cenderung berfokus pada kedekatan dengan pengguna.

“Jadi membutuhkan data center, tapi masih tergolong baru dan kita masih di tahap awal pengembangan, ke depan akan masih terus bertambah investasinya,” kata Anton.

Berdampak Tidak Langsung

Dia menilai konflik di Timur Tengah tidak berdampak langsung terhadap investasi data center di Indonesia karena infrastruktur tersebut umumnya dibangun untuk melayani pasar lokal.

Anton juga menekankan pertimbangan utama investor lebih bersifat teknis, seperti lokasi, ketersediaan listrik, dan kesiapan infrastruktur, dibandingkan faktor geopolitik jarak jauh. Selain itu, Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia dari sisi kesiapan ekosistem.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat, mengatakan sektor properti, khususnya lahan industri dan kawasan digital, ikut terdorong oleh meningkatnya kebutuhan data center di tengah dinamika geopolitik global.

Dia menyebutkan permintaan lahan data center meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Greater Jakarta, seiring percepatan digitalisasi, adopsi AI, dan penggunaan cloud.

“Pertumbuhannya hingga belasan persen per tahunnya dan penyerapannya hingga 190 hektare,” kata Syarifah kepada Bisnis pada Selasa (7/4/2026).

Namun, pertumbuhan tersebut mulai terkoreksi pada akhir 2025. Menurutnya, Indonesia tetap memiliki daya tarik dari sisi harga lahan yang kompetitif, meskipun infrastruktur seperti jaringan fiber optik, energi, dan air masih perlu ditingkatkan.

Syarifah menambahkan bahwa lokasi data center sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur, ekosistem pendukung, harga lahan, talenta, serta kedekatan dengan pasar utama.

Dia menilai dinamika geopolitik global tetap akan memengaruhi keputusan investasi, tetapi pertumbuhan data center tidak dapat dibendung karena menjadi tulang punggung ekonomi digital.

“Namun, sebagai catatan penyediaan infrastruktur menjadi hal yang perlu ditingkatkan seiring dengan upaya meningkatkan pasar dari sektor data center,” kata Syarifah.

Bisnis.com, JAKARTA — Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran secara terang-terangan membidik pusat data (data center) kecerdasan buatan (AI) raksasa, Stargate, yang berlokasi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

Proyek ambisius senilai US$30 miliar atau setara Rp509 triliun tersebut menjadi target utama dalam daftar ancaman yang dirilis IRGC. Stargate merupakan hasil kolaborasi teknologi tingkat tinggi yang melibatkan barisan korporasi global seperti Nvidia, OpenAI, Cisco, Oracle, SoftBank, serta perusahaan AI lokal UEA, G42.

Juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Ebrahim Zolfaghari mengatakan rencana penghancuran fasilitas strategis milik Amerika Serikat dan sekutunya adalah balasan atas rangkaian serangan yang mereka lakukan selam ini.

Dalam video yang beredar, pihak Iran menampilkan citra satelit lokasi Stargate bersandingan dengan wajah-wajah pemimpin perusahaan teknologi besar asal Negeri Paman Sam.

“Stargate merupakan target sah sebagai balasan atas tindakan Amerika,” ujar Zolfaghari, dikutip Selasa (7/4/2026)

Analis dari Carnegie Endowment for International Peace, Sam Winter-Levy, menilai langkah Iran ini bertujuan meningkatkan beban biaya ekonomi bagi AS dan negara-negara Teluk. Dengan menyerang infrastruktur AI, Teheran mencoba menekan jantung kerja sama ekonomi digital yang sedang tumbuh pesat di kawasan tersebut.

Menurut Winter-Levy, pusat data merupakan "target lunak" yang sangat rentan. Infrastruktur ini memiliki ketergantungan kritis pada pasokan energi serta sistem pendinginan yang stabil. Gangguan fisik pada fasilitas semacam ini dapat berdampak sistemik terhadap sektor perbankan, logistik, hingga layanan digital global.

Ancaman terhadap Stargate muncul setelah adanya laporan kerusakan fisik pada fasilitas Amazon Web Services (AWS) di Bahrain dan UEA akibat serangan pesawat nirawak (drone) pada awal Maret lalu. Hal ini membuktikan risiko terhadap infrastruktur cloud komersial bukan lagi sekadar teori, melainkan ancaman nyata di zona konflik.

Pusat data Stargate sendiri diposisikan sebagai klaster komputasi AI terbesar di luar daratan Amerika Serikat. Pada tahap awal tahun 2026, proyek ini ditargetkan menghasilkan daya 200MW dan diproyeksikan berkembang hingga kapasitas 1GW. Pembangunan masif ini merupakan bagian dari ambisi UEA untuk memimpin sektor AI global pada 2031.

Kanal Telegram yang terafiliasi dengan IRGC turut merilis daftar 18 perusahaan yang dianggap sebagai sasaran. Nama-nama besar seperti Microsoft, Google, Meta, Apple, Intel, Tesla, hingga Boeing masuk dalam bidikan karena dituding memfasilitasi operasi militer dan intelijen melalui teknologi informasi.

Pakar keamanan teknologi independen, Lukasz Olejnik, mengingatkan para investor dan perusahaan asuransi untuk menghitung ulang premi risiko investasi di hub teknologi Timur Tengah. Jika ancaman fisik terus berlanjut, posisi negara-negara Teluk sebagai rumah data global yang aman akan sulit dipertahankan.

Secara geopolitik, Stargate merupakan simbol dominasi teknologi Barat di luar wilayah domestik mereka. Departemen Perdagangan AS sebelumnya membingkai proyek ini sebagai langkah krusial untuk memastikan kepemimpinan komputasi global. Kini, ketidakpastian keamanan tersebut berpotensi mendorong firma teknologi dunia untuk mengevaluasi kembali rencana ekspansi mereka di wilayah Teluk.

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologiOracle melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30.000 karyawan. Pemberitahuan efisiensi tersebut dikirim kepada puluhan ribu karyawan melalui emai.

Restrukturisasi ini diambil perusahaan yang dipimpin oleh Larry Ellison untuk memfokuskan sumber daya finansial pada pengembangan infrastruktur kecerdasan artifisial (AI).

Pemangkasan tersebut berdampak pada sekitar 18-19% dari total tenaga kerja global Oracle. Kebijakan ini diperkirakan bakal membebaskan arus kas hingga US$10 miliar atau setara Rp170 triliun. Dana tersebut nantinya akan dialokasikan untuk operasional dan pembangunan pusat data AI milik perusahaan.

Karyawan yang terdampak di Amerika Serikat, India, Kanada, hingga Meksiko dilaporkan menerima email pemberitahuan pada Selasa pukul 06.00 waktu setempat. Email tersebut dikirimkan oleh pihak manajemen dengan tajuk "Oracle Leadership".

"Setelah mempertimbangkan kebutuhan bisnis Oracle saat ini, kami telah mengambil keputusan untuk menghapus peran Anda sebagai bagian dari perubahan organisasi yang lebih luas," tulis email tersebut dikutip dari Business Insider, Kamis (2/4/2026).

Dalam surat itu, manajemen Oracle juga menegaskan bahwa hari pengiriman email tersebut menjadi hari kerja terakhir bagi staf yang bersangkutan. Perusahaan langsung menonaktifkan akses komputer, email, hingga dokumen kantor bagi karyawan terdampak.

Pihak manajemen menyebutkan bahwa karyawan akan mendapatkan paket pesangon sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Efisiensi ini terjadi di tengah ambisi besar Oracle untuk memperkuat infrastruktur Cloud dan AI secara global.

Meskipun melakukan PHK massal, Oracle sebenarnya mencatat performa keuangan yang cukup positif pada kuartal terakhir. Pendapatan perusahaan dilaporkan tumbuh 22% dan melampaui ekspektasi pasar.

Namun, kinerja positif tersebut tidak tercermin pada harga saham perusahaan di bursa. Sejak awal tahun, saham Oracle telah merosot hampir 25%, melampaui penurunan rata-rata perusahaan teknologi raksasa lainnya.

Analis pada Januari lalu memproyeksikan bahwa pengurangan 30.000 staf merupakan strategi efektif untuk menambah kas bebas perusahaan. Hal ini dinilai krusial untuk mendanai proyek infrastruktur yang padat modal.

Oracle Chief Clay Magouyrk mengonfirmasi bahwa permintaan terhadap infrastruktur AI saat ini sangat tinggi. Tercermin dalam sisa kewajiban kinerja (remaining performance obligations) perusahaan yang mencapai Rp9.068 triliun.

"Permintaan untuk infrastruktur AI, baik GPU maupun CPU, terus melebihi pasokan," kata Magouyrk .

Selain restrukturisasi tenaga kerja, Oracle juga mulai menguji coba program agen AI untuk menggantikan tugas administrasi basis data rutin. Pekerjaan tersebut sebelumnya memerlukan tim insinyur dalam jumlah besar.

Di sisi lain, Oracle tercatat telah menghimpun utang dan ekuitas senilai US$50 miliar pada Januari lalu. Namun, manajemen menyatakan belum memiliki rencana untuk menambah utang baru pada tahun fiskal 2026.

Boyolali, Jawa Tengah (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menginstruksikan percepatan pembangunan saluran tersier untuk mengoptimalkan distribusi air irigasi kepada petani, setelah terbangunnya infrastruktur Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

“Air ini harus kita hemat dan kelola dengan baik. Saya minta agar jaringan tersier segera dibangun, sehingga air tidak terbuang dan bisa menjangkau lebih banyak sawah secara efisien,” ujar Dody di Desa Ketintang, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu (29/3).

Dody meninjau langsung JIAT di Desa Ketintang, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian tetap terjaga, terutama di tengah menurunnya layanan irigasi dari Bendung Boyo.

Keberadaan Bendung Boyo milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya mengairi ratusan hektare sawah kini tidak lagi berfungsi optimal. Kapasitas layanan yang sebelumnya mencapai sekitar 700–800 hektare menurun menjadi kurang dari 500 hektare, sehingga petani sangat bergantung pada curah hujan untuk bercocok tanam.

Melalui pembangunan JIAT, Kementerian PU menghadirkan alternatif sumber air berbasis air tanah untuk mendukung keberlanjutan pertanian, terutama pada musim kemarau.

Menteri Dody menegaskan bahwa keberadaan sumber air perlu diiringi dengan distribusi yang efisien hingga ke lahan pertanian.

“Insya Allah ketahanan pangan kita aman. Yang penting kita siapkan airnya dari sekarang, kita kelola dengan baik, dan kita pastikan distribusinya efisien,” tambah Menteri Dody.

JIAT di Desa Ketintang merupakan sistem irigasi berbasis air tanah dengan kedalaman sumur sekitar 120 meter yang dilengkapi jaringan pipa dan rumah pompa untuk mengalirkan air ke lahan pertanian.

Secara teknis, JIAT di wilayah Boyolali ini memiliki kapasitas layanan sekitar 20 hektare, dengan jaringan pipa sepanjang kurang lebih 700 meter dan delapan unit box pembagi air.

Dengan adanya sistem ini, petani dapat memanfaatkan air secara lebih stabil sepanjang tahun dan tidak lagi hanya bergantung pada musim hujan.

Selain pembangunan jaringan tersier, Kementerian PU juga akan mempertimbangkan dukungan infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan usaha tani guna memperlancar akses distribusi hasil pertanian.

Kementerian PU terus memperluas pembangunan JIAT di berbagai wilayah sebagai bagian dari strategi menghadapi potensi kekeringan dan menjaga produksi pangan nasional melalui penyediaan infrastruktur air yang andal dan berkelanjutan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026