Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mematangkan sistem digital untuk penyaluran bantuan sosial (digitalisasi bansos). Targetnya, tahun ini uji coba dilakukan di 40 daerah sebelum diberlakukan dalam skala nasional.

"Ini uji coba dan tahun ini (digitalisasi bansos) akan dikembangkan di 40 kabupaten/kota. Yang sudah selesai ini di Kabupaten Banyuwangi, sekarang masih dalam tahap finalisasi, insyaallah tahun ini akan ditambah di 40 kabupaten/kota," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Selasa (27/1).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mengungkapkan digitalisasi bansos menjadi bagian dari upaya pembenahan basis data penerima bantuan. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan akurasi data sekaligus memastikan bansos lebih tepat sasaran.

"Kita harapkan nanti dengan digitalisasi bansos itu, kita bisa membuat data kita makin akurat," ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan digitalisasi bansos dilakukan dengan melibatkan Dewan Ekonomi Nasional. Saat ini, uji coba penyaluran bansos digital telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

"Jadi ini masih piloting, ini baru mencoba bersama-sama dengan tim besar yang dipimpin oleh Pak Luhut untuk melakukan satu proses digitalisasi bansos," katanya.

Ia mengakui sejumlah kendala teknis masih ditemukan pada uji coba tahap awal. Namun, Kemensos terus melakukan penyempurnaan sistem dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima bansos.

Menurut Gus Ipul, masyarakat bisa mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan dengan digitalisasi bansos. Namun, keputusan akhir tetap ditentukan oleh sistem berbasis DTSEN.

Jika uji coba di 40 daerah tersebut berjalan baik, Kemensos akan menerapkan digitalisasi bansos secara nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau nanti sukses di 40 kabupaten/kota ini, insyaallah sesuai arahan Presiden kita akan lakukan secara nasional digitalisasi bansos ini," pungkas Gus Ipul.

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal ketentuan bila ada sekolah yang menolak menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang memastikan tidak boleh ada pemaksaan bagi sekolah mana pun untuk menerima program MBG.

Ia menegaskan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tidak boleh memaksa pihak sekolah agar para siswanya menjadi penerima manfaat MBG.

"Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG, karena misalnya para siswa sekolah itu anak-anak orang yang mampu, ya nggak apa-apa," kata Nanik saat Koordinasi dan Evaluasi bersama Kepala SPPG se-Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (24/1).

Awalnya, seorang Kepala SPPG di Kabupaten Banyuwangi mengeluhkan kesulitannya dalam memperbanyak jumlah penerima manfaat MBG di kecamatannya. Sebab, beberapa sekolah elit dengan jumlah siswa ribuan, menolak menerima MBG. Pihak sekolah kukuh menolak meski pihak SPPG meminta bantuan Danramil maupun Kapolsek setempat.

Nanik menjelaskan pemerintah memang ingin memberikan MBG kepada seluruh anak agar tidak ada kasus gizi buruk. Namun, penerimaan MBG sifatnya sukarela.

Secara tegas, Nanik melarang ada pemaksaan apalagi intimidasi dari pihak SPPG maupun instansi mana pun dengan narasi seolah sekolah yang menolak MBG dipandang enggan menyukseskan program pemerintah.

Karena itu, Nanik mengatakan jika sekolah-sekolah elite sudah mampu mencukupi kebutuhan gizi bagi para siswanya, lalu menolak MBG maka tak masalah.

"Pokoknya, Kepala SPPG, kami dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun," ujarnya.

Nanik pun menyarankan agar para Kepala SPPG berkeliling di wilayah cakupannya, untuk mencari penerima manfaat lainnya yang lebih membutuhkan. Misalnya ke pesantren-pesantren kecil, anak-anak putus sekolah, anak-anak jalanan yang masih usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Masih banyak yang belum menerima MBG, sementara mereka sangat membutuhkan," pungkasnya.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember menjajaki rencana pembukaan rute kereta api baru Bandung-Banyuwangi.

Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan rute itu dijajaki untuk pulang pergi (PP). Ia berkata langkah ini bagian dari ikhtiar membuka akses transportasi langsung dua kawasan wisata unggulan.

"Rute baru itu diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menciptakan segmen wisata baru dari ujung timur Jawa dari Stasiun Ketapang di Banyuwangi hingga pusat wisata dan budaya Jawa Barat di Stasiun Bandung," kata Cahyo di Jember, Jawa Timur, Rabu (5/11), dilansir Antara.

Cahyo berkata Kabupaten Banyuwangi dikenal dengan Kawah Ijen, Alas Purwo, wisata pantai, dan kekayaan budaya. Adapun Bandung dikenal sebagai sentra wisata alam, kuliner, pendidikan, dan busana kreatif.

Ia mengatakan masyarakat bisa memulai hari dari Ketapang di Banyuwangi untuk melihat matahari terbit di perairan Selat Bali.

Kemudian, mereka menikmati perjalanan panjang menyusuri jalur selatan Jawa yang hijau, eksotis, dan penuh cerita. Perjalanan akan berakhir di Bandung, kota sejuk yang dipeluk pegunungan dan kreativitas.

"Pengalaman perjalanan seperti itu bukan lagi sekadar angan, kini KAI Daop 9 Jember tengah menjajaki pembukaan rute baru tersebut," ucapnya.

Saat ini, belum tersedia layanan kereta api dari Ketapang menuju Bandung. Penumpang kereta harus transit terlebih dahulu di Surabaya.

"Konektivitas langsung antara kedua destinasi itu dipandang mampu melahirkan segmen penumpang baru, terutama wisatawan domestik maupun mancanegara, komunitas traveling, dan keluarga penikmat perjalanan panoramik," ujar Cahyo.

Dalam penjajakan rute baru itu, KAI melakukan survei minat rute Ketapang-Bandung. Pihak KAI mengajak seluruh masyarakat memberikan dukungan dan masukan melalui survei melalui QR Code atau tautan bit.ly/KAKetapangBandung.