TANGERANG - Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banten Ian Pribadi mengintruksikan jajarannya melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat. Salah satunya melalui berbagai kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti yang hari ini dilakukan adalah sunatan massal.

“Saya selaku Dewan Pembina tentunya selalu menggerakkan teman-teman DPD bagaimana secara konkret berkaitan dengan politik,” ujarnya saat menghadiri kegiatan sunatan massal di Posyandu Anggur, Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Ian, para pengurus dan kader partai selalu berbaur dengan masyarakat dan tidak ada lagi sifat merasa eklusivitas agar masyarakat dapat menerima keberadaan PSI sebagai suatu bagian dari mereka. Saat ini, PSI Banten lebih memfokuskan diri pada kegiatan sosial kemasyarakatan dibanding berbicara terlalu jauh soal politik praktis.

Ian meyakini dengan kegiatan yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat akan membawa hasil positif bukan hanya untuk masyarakat, tapi untuk PSI di 2029. Ian Pribadi menghadiri kegiatan sunatan massal yang diselenggarakan DPC PSI Cipondoh, Kota Tangerang di Posyandu Anggur, Cipondoh Makmur. Sebanyak 38 anak mengikuti kegiatan sosial tersebut.

“Kegiatan sunatan massal ini memang kontekstualnya berkaitan dengan menyambut tahun ajaran baru. Semoga kegiatan ini bisa meringankan beban orang tua. Politik itu bukan hanya untuk kekuasaan, tapi betul-betul kita bisa melayani dan bersentuhan kepada masyarakat,” katanya.

Lihat video: Jokowi Beri Kode Target PSI 2029, Siap Kerja Mati-matian

JEMBER - Majelis Kehormatan DPPPartai Gerindra memberikan teguran keras dan terakhir kepada anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi lantaran merokok dan bermain gim saat rapat. Achmad Syahri menyatakan, akan menaati putusan tersebut.

"Saya taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Partai," ujar Syahri usai jalani sidang etik di DPP Partai Gerindra, Jumat (15/5/2026).

Kendati demikian, Syahri pun mengaku menyesali perbuatannya yang merokok dan bermain gim saat rapat. Ia pun meminta maaf pada publik. "Saya menyesal, mungkin ada salah saya mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Makasih," katanya.

Sebelumnya, Majelis Kehormatan Partai Gerindra memberikan teguran keras dan terakhir terhadap anggota DPRD Jember Achmad Syahri As-Siddiq. Sanksi itu diberikan atas perbuatan Syahri yang merokok dan bermain gim saat rapat berlangsung.

Keputusan itu diberikan dalam sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang digelar di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026).

Lihat video: Usai Viral Main Game & Merokok Saat Rapat, Anggota DPRD Jember Minta Maaf!



"Mengadili. Menyatakan saudara Achmad Syahri As-Siddiq selaku kader Partai Gerindra terbukti telah melanggar AD/ART Partai Gerindra," kata pimpinan sidang Fikrah Auliurrahman saat baca amar putusan.

Fikrah menyatakan, pihaknya memberi teguran keras dan terakhir terhadap Syahri. Bahkan, Gerindra tak akan segan memberi sanksi pemberhentian terhadap Syabri bila melakukan pelanggaran lagi.

"Memberikan hukuman teguran keras dan terakhir kepada saudara Achmad Syahri As-Siddiq Sarjana Ekonomi, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember," ujar Fikrah.

"Apabila di kemudian hari saudara Ahmad Syahri As-Siddiq Sarjana Ekonomi kembali melakukan pelanggaran, maka akan langsung dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember," katanya.

SEMARANG - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menggelar pendidikan jenjang tertinggi Kursus Banser Pimpinan (Susbanpim) Angkatan VIII. Kegiatan ini dilaksanakan di Pusdik Binmas Polri Semarang pada 12 – 17 Mei 2026.

Pendidikan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah se-Indonesia seperti dari Bali, Kalteng, Kepri, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, hingga DIY.

Kegiatan ini dibuka secara langsung Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin dan dihadiri Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi, perwakilan PWNU, dan pengurus PW Ansor Jateng.

Dalam sambutannya, Addin mencanangkan tahun ini sebagai momentum besar bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan transformasi total pola kaderisasi di tubuh organisasi. Menurut Addin, kemajuan sebuah organisasi maupun peradaban sangat bergantung pada kualitas manusianya.

"Tidak ada peradaban yang maju, tidak ada organisasi yang maju tanpa membangun sumber daya manusia," tegasnya, Kamis (14/5/2026).

Sebagai langkah konkret, PP GP Ansor telah merencanakan 10 agenda kaderisasi tingkat tinggi hingga Desember 2026 yang tersebar di berbagai zona wilayah Indonesia, mulai dari jenjang LI 1, PKN, hingga Susbanpim dan Sesko.

Lihat video: Jadi Lembaga Think Tank Kebijakan Prabowo-Gibran, GP Ansor Luncurkan Asta Cita Center



“Transformasi ini tidak hanya menyasar kuantitas, tetapi juga kualitas melalui pembaruan kurikulum, metodologi, narasumber, hingga pola kerja organisasi,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Addin memberikan penekanan khusus mengenai jati diri Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Addin menyebut Banser bukanlah sekadar pasukan berseragam, melainkan sebuah persaudaraan perjuangan yang diikat oleh nilai, tradisi, loyalitas, dan komando yang tertib. Addin juga menekankan pentingnya disiplin organisasi.

"Sebuah kalimat menjadi bermakna karena ada struktur, fungsi, dan posisi. Begitu pula organisasi; tidak bisa berjalan tanpa struktur, pasukan tidak bisa bergerak tanpa komando, dan gerakan tidak akan berhasil tanpa pembagian tugas," jelasnya.

Addin mengingatkan tugas utama kader adalah membangun cerita baik atau legasi yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Addin menekankan misi besar GP Ansor melampaui urusan administratif, yakni menjaga bangsa, negeri, agama, dan Nahdlatul Ulama.

“Seluruh peserta agar menjaga disiplin moral dan menjadi sumber inspirasi bagi pasukan di daerah masing-masing. Jadilah pemimpin bagi dirinya dan berikan contoh bahwa sahabat-sahabat adalah sumber inspirasi, sumber moral, dan sumber keteladanan," tegasnya.

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli menilai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar capres dan cawapres wajib berasal dari kader partai politik (parpol) keliru. Sebab, usulan KPK tersebut diyakini akan mempersempit lahirnya pemimpin di tengah krisis kepercayaan publik terhadap parpol.

Pieter Zulkifli menganggap usulan itu berbahaya bagi demokrasi Tanah Air. “Gagasan tersebut justru berpotensi mempersempit ruang lahirnya pemimpin alternatif di tengah krisis kepercayaan publik terhadap partai politik yang belum juga selesai," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Bukan tanpa alasan usulan itu dinilainya berbahaya. Bagi dia, sejarah parpol sejauh ini justru mempertontonkan maraknya praktik-praktik rasuah. “Ketika partai politik justru menjadi ladang korupsi, usulan KPK agar capres wajib kader partai terdengar ironis sekaligus berbahaya,” ujarnya.

Dia menuturkan, bila usulan KPK agar calon presiden, calon wakil presiden, hingga kepala daerah wajib berasal dari kader partai politik memunculkan pertanyaan serius tentang arah demokrasi Indonesia. Menurutnya, gagasan yang dilontarkan pada April 2026 itu memang dibungkus dengan niat memperbaiki tata kelola politik dan mencegah korupsi.

Namun, kata dia, di balik semangat tersebut, tersimpan pertanyaan mendasar, yakni apakah keanggotaan partai otomatis menjamin integritas seorang pemimpin. “Pertanyaan itu penting diajukan karena sejarah politik Indonesia justru memperlihatkan kenyataan sebaliknya. Banyak kepala daerah, menteri, anggota DPR, hingga elite partai yang tersandung kasus korupsi berasal dari proses kaderisasi partai,” katanya.

"Artinya, korupsi bukan lahir karena seseorang berada di luar partai, melainkan karena sistem politik dan pengawasan yang lemah. Dalam konteks itu, usulan KPK terasa seperti menyederhanakan persoalan besar menjadi sekadar urusan kartu anggota partai," sambungnya.

Pieter lantas mengutip filsuf politik asal Inggris, Lord Acton, yang pernah mengingatkan 'Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely'. Di mana Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut akan melahirkan korupsi absolut.

"Kutipan itu relevan untuk membaca persoalan hari ini. Problem utama demokrasi Indonesia bukan terletak pada apakah pemimpin berasal dari partai atau nonpartai, melainkan pada bagaimana kekuasaan diawasi dan dibatasi," jelasnya.

Lebih lanjut Pieter mengatakan di tengah situasi itu, demokrasi Indonesia juga sedang menghadapi persoalan lain yang tak kalah serius, yakni polarisasi sosial dan politik yang makin tajam. Masyarakat perlahan terpecah ke dalam kelompok-kelompok dengan pandangan yang saling berhadapan.

Dia menambahkan, media sosial, algoritma digital, dan retorika politik yang sengaja memainkan emosi publik ikut memperdalam jurang tersebut. Dia menyebut dalam banyak negara demokratis, polarisasi sengaja dipelihara untuk menciptakan ketegangan antar kelompok politik demi merebut dukungan massa.

"Akibatnya, kebijakan publik menjadi sulit berjalan efektif, stabilitas pemerintahan terganggu, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik terus merosot," jelasnya.

Dia mengatakan dalam kondisi seperti itu, politisi populis biasanya tampil dengan retorika anti-elite sambil menawarkan solusi sederhana bagi persoalan yang sebenarnya sangat kompleks. Pendekatan populistik semacam ini sering kali mengabaikan prinsip dasar demokrasi, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Pieter berpandangan dari rezim ke rezim, Indonesia seolah masih tersandera oleh perilaku elite yang korup, mental kekuasaan yang arogan, dan gaya hidup politik yang hedonis. Karena itu, usulan membatasi pencalonan pemimpin hanya untuk kader partai justru berisiko mempersempit ruang kritik dan memperkuat dominasi elite lama.

"Tokoh revolusioner Indonesia Tan Malaka pernah mengatakan, 'Mereka ingin rakyat patuh bukan cerdas, karena yang cerdas sulit ditipu'. Kutipan itu terasa relevan di tengah kecenderungan politik yang lebih sibuk mengatur siapa yang boleh maju dibanding memperbaiki kualitas demokrasi itu sendiri," kata dia.

Dia mengingatkan demokrasi yang sehat seharusnya melahirkan warga negara yang kritis dan bebas menentukan pilihan, bukan justru mempersempit pilihan rakyat atas nama stabilitas politik. Pieter menuturkan KPK memang memiliki argumen bahwa kaderisasi dapat memperkuat integritas politik dan mengurangi praktik mahar politik.

Dalam kajiannya, KPK bahkan mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik agar proses kaderisasi menjadi syarat formal pencalonan. Namun, logika ini problematis karena mengandaikan partai politik Indonesia sudah sehat, demokratis, dan meritokratis. Faktanya, sebagian besar partai di Indonesia masih sangat personalistik dan oligarkis.

Dia menjelaskan laporan berbagai lembaga survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik secara konsisten menjadi yang terendah dibanding institusi lain. Survei Indikator Politik Indonesia pada beberapa tahun terakhir memperlihatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai sering berada di bawah 60 persen, jauh di bawah TNI atau presiden. “Ini menunjukkan ada jarak psikologis yang besar antara rakyat dan partai politik,” imbuhnya.

Karena itu, Pieter menekankan menjadikan kaderisasi partai sebagai syarat utama pencalonan justru berpotensi mempersempit demokrasi. Demokrasi modern seharusnya membuka ruang kompetisi seluas mungkin bagi warga negara terbaik, bukan malah membatasi akses hanya kepada mereka yang berada dalam lingkaran elite partai.

Dia membeberkan dalam sejarah politik Indonesia, banyak figur lahir dari luar struktur partai tetapi memiliki legitimasi publik kuat, seperti Joko Widodo (Jokowi), pada awal kemunculannya bukan elite partai nasional. Begitu pula Anies Baswedan yang dikenal publik lebih sebagai akademisi dan teknokrat sebelum masuk gelanggang politik elektoral.

Demokrasi membutuhkan kemungkinan lahirnya figur-figur alternatif seperti itu. “Di sinilah letak paradoks usulan KPK. Lembaga yang seharusnya fokus memperkuat sistem antikorupsi justru masuk terlalu jauh ke wilayah desain politik elektoral,” ungkapnya.

“Padahal, mandat utama KPK adalah memastikan siapa pun pemimpinnya tidak dapat menyalahgunakan kekuasaan. Publik tidak membutuhkan KPK sebagai 'arsitek kaderisasi partai', melainkan sebagai penjaga integritas negara," tambahnya.

Pieter juga kemudian mengutip Filsuf Prancis Montesquieu yang pernah menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan agar demokrasi tidak berubah menjadi tirani terselubung. Dalam konteks Indonesia hari ini, prinsip itu dapat diterjemahkan sebagai kehati-hatian lembaga negara agar tidak melampaui mandat konstitusionalnya. "Ketika lembaga penegak hukum mulai masuk terlalu dalam ke wilayah politik praktis, batas-batas institusional menjadi kabur," katanya.

Di samping dari itu, Pieter menegaskan bila kritik terhadap usulan KPK bukan berarti menolak pentingnya kaderisasi partai. Justru sebaliknya, Indonesia memang membutuhkan partai politik yang sehat, transparan, dan demokratis. “Partai harus menjadi sekolah kepemimpinan, bukan sekadar kendaraan elektoral musiman. Namun, perbaikan itu seharusnya dilakukan melalui reformasi internal partai: transparansi pendanaan politik, demokrasi internal, pembatasan oligarki elite, dan pendidikan politik yang serius," kata dia.

Pieter mengatakan masalah terbesar partai politik Indonesia hari ini bukan kurangnya kaderisasi semata, melainkan mahalnya biaya politik dan kuatnya patronase kekuasaan. Data Transparency International menunjukkan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2025 masih berada di angka 37. Dia menyebut angka itu memperlihatkan korupsi masih menjadi persoalan akut dalam tata kelola politik nasional.

Solusinya tentu bukan membatasi hak politik warga negara, tetapi memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas. Pada akhirnya, kata dia, demokrasi tidak boleh direduksi menjadi monopoli partai politik. Demokrasi adalah ruang terbuka bagi kompetisi gagasan, integritas, dan kapasitas.

Dia menilai jika hanya kader partai yang boleh maju menjadi pemimpin nasional, maka demokrasi Indonesia perlahan berubah menjadi klub eksklusif elite politik. KPK patut dihargai karena memiliki kegelisahan terhadap buruknya tata kelola politik.

"Namun, kegelisahan itu tidak boleh melahirkan solusi yang justru menyempitkan demokrasi. Sebab, seperti diingatkan filsuf Yunani kuno Aristoteles, tujuan politik sejatinya adalah menciptakan kebaikan bersama, bukan menjaga privilese segelintir kelompok," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menegaskan peringatan Milad ke-24 PKS tahun ini memiliki makna yang berbeda yakni bertransformasi dari sekadar perayaan menjadi gerakan nyata untuk menjawab tantangan bangsa. Khususnya dalam menghadapi dinamika krisis global dan persoalan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Almuzzammil dalam acara 2+4 Hour Live Stream Puncak Milad PKS ke-24 yang disiarkan langsung melalui PKS TV pada Ahad (26/4/2026).

Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu menuntut semua pihak untuk bersiap dan berperan aktif membantu masyarakat, termasuk melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan ekonomi sebagai fondasi utama menghadapi potensi krisis yang berkepanjangan.

“Milad kali ini berbeda, dari sekadar perayaan menjadi sebuah gerakan. Kita menghadapi berbagai persoalan, baik dalam negeri maupun internasional. Karena itu, kita ingin membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk bersiap siaga jika krisis ini berkepanjangan,” ujar Almuzzammil, Minggu (26/4/2026).

Almuzzammil menambahkan, langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global, termasuk potensi gangguan pasokan energi dunia yang dapat berdampak pada perekonomian nasional.

“Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan ekonomi. Dengan potensi ditutupnya Selat Hormuz dan naiknya harga minyak dunia, tentu hal itu akan berdampak. Maka kita mengangkat isu tersebut sebagai bagian dari kepedulian kita,” jelasnya.

Lihat video: Lihat video: PKS Tidak Dukung saat Pilpres, Prabowo: Saya Tidak Punya Dendam Politik



Almuzzammil menegaskan, sebagai partai kader, PKS ingin hadir sebagai bagian dari solusi bagi masyarakat. Momentum Milad ke-24 dijadikan sebagai sarana untuk mendorong gerakan konkret yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam memperkuat kemandirian pangan di tingkat keluarga.

Salah satu bentuk gerakan yang didorong adalah pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber ketahanan pangan keluarga. Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat menjadi kontribusi nyata kader dalam menghadapi potensi krisis ekonomi dan pangan.

“Bagaimana para kader kita hingga di level daerah memiliki ketahanan pangan minimal di pekarangan rumahnya masing-masing. Inilah perayaan Milad kita, menjadi sebuah gerakan nyata untuk masyarakat,” katanya.

Sejak dilantik sebagai Presiden PKS pada Juni 2025, Almuzzammil juga aktif melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Hingga saat ini, ia telah mengunjungi 28 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia.

Dari berbagai kunjungan tersebut, ia menyimpulkan bahwa persoalan ekonomi menjadi tantangan utama yang dirasakan masyarakat di hampir semua daerah, sehingga diperlukan langkah kolektif dan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Inilah Milad kita hari ini. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjadi rahmatan lil ‘alamin sesuai dengan visi PKS,” tutupnya.

Acara 2+4 Hour Live Stream yang menjadi puncak peringatan Milad ke-24 PKS turut menghadirkan berbagai tokoh inspiratif yang membagikan gagasan dan pengalaman terkait penguatan ketahanan pangan, ekonomi, dan energi di tengah tantangan global saat ini.

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang kolaborasi dan berbagi praktik baik dalam membangun ketahanan masyarakat berbasis potensi lokal.

Selain itu, dalam rangkaian kegiatan tersebut juga ditampilkan beragam produk unggulan, mulai dari produk pangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga inovasi energi terbarukan yang merupakan hasil karya kader PKS untuk masyarakat.

Produk-produk tersebut mencerminkan semangat kemandirian dan kreativitas kader dalam menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.

Kehadiran berbagai inovasi dan karya nyata tersebut menjadi bukti komitmen kader PKS untuk tidak hanya berbicara tentang ketahanan nasional, tetapi juga menghadirkan solusi konkret yang bermanfaat langsung bagi masyarakat luas, sejalan dengan semangat Milad ke-24 yang mengusung transformasi dari perayaan menjadi gerakan.

JAKARTA - Dalam rangka mendukung transformasi administrasi pemerintahan berbasis digital dan data, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana bekerja sama dengan Kelurahan Meruya Selatan, Jakarta Barat, menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada Kamis, 16 April 2026.

Kegiatan ini berlangsung di Laboratorium Komputer Universitas Mercu Buana. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat, khususnya kader PKK, dalam mengelola data administrasi secara lebih efektif, sistematis, dan berbasis teknologi.

Acara dibuka dengan sambutan dari Lurah Meruya Selatan, Muhammad Maizar yang menyampaikan pentingnya peningkatan literasi digital bagi masyarakat dalam mendukung tata kelola administrasi kelurahan yang lebih modern dan efisien. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pemanfaatan data menjadi kunci utama dalam pengambilan keputusan yang tepat di tingkat kelurahan.

Selanjutnya, Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana, Bambang Jokonowo, menegaskan komitmen perguruan tinggi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang data science dan sistem informasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh ibu-ibu PKK Kelompok Kerja Kelurahan Meruya Selatan yang berperan aktif dalam kegiatan administrasi dan sosial kemasyarakatan. Antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan langsung dalam sesi praktik penggunaan teknologi.

Sebagai narasumber, Ratna Mutu Manikam menyampaikan materi bertajuk “Literasi Data & Excel Dasar untuk Administrasi PKK Berbasis Excel Mobile”. Materi ini difokuskan pada pemanfaatan aplikasi Microsoft Excel melalui perangkat handphone (mobile) sebagai solusi praktis dalam pengelolaan data administrasi.

Pelatihan mencakup berbagai topik penting, antara lain pengenalan Excel Mobile, teknik input dan format data, penggunaan rumus dasar seperti SUM dan AVERAGE, pembuatan tabel dan grafik, hingga pengelolaan data menggunakan fitur sort dan filter. Selain itu, peserta juga diberikan studi kasus berupa pengelolaan laporan keuangan sederhana yang relevan dengan kegiatan PKK.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh dalam aktivitas administrasi sehari-hari, sehingga tercipta sistem pengelolaan data yang lebih akurat, cepat, dan berbasis digital.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam mendukung transformasi digital di tingkat masyarakat, sekaligus memperkuat peran teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menilai syarat bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden (bacapres/bacawapres) atau pejabat publik harus berasal dari kader partai sulit direalisasikan. Sebenarnya publik bisa melihat rekam jejak calon pejabat publik tanpa harus berasal dari kaderisasi partai.

Pernyataan itu dilontarkan Ganjar sekaligus merespons rekomendasi Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai persyaratan untuk pejabat publik berasal dari sistem kaderisasi partai.

Menurut dia, UU Parpol telah mengatur penggunaan dana bantuan politik yakni 60% pendidikan politik dan 40% administrasi sekretariat. Ganjar menilai fungsi partai melakukan kaderisasi terhadap kader yang akan menjadi calon pejabat publik menjadi penting.

Namun, praktiknya sulit dilakukan. "Hanya saja untuk capres bisa berasal dari luar partai, maka mewajibkan kandidat ikut kaderisasi terlebih dahulu, rasanya tidak mudah," ujar Ganjar, Kamis (23/4/2026).

Sebenarnya masyarakat dapat melihat rekam jejak calon pejabat publik tanpa harus melewati kaderisasi partai. "Dilihat melalui rekam jejak, pendidikan, pengalaman, dan seterusnya," ucapnya.

Di sisi lain, syarat kaderisasi partai tak akan terlaksana bila calon pejabat publik tak mau berpartai. "Kalau dia bukan kader partai atau tidak mau berpartai, maka syarat itu tidak akan bisa terlaksana. Namun, publik cukup menilai dari pendidikan, pengalaman, dan rekam jejaknya," kata Ganjar.

PDIP sudah memiliki program kaderisasi berjenjang yang dilaksanakan badan diklat partai mulai dari level Pratama, Madya, Utama, sampai Guru kader sejak 2003. "Ketika dibikin kursus kader khusus perempuan sampai hari ini kita punya sekolah partai di Lenteng Agung," ujarnya.

JAKARTA - Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya ruang aman di lingkungan sosial maupun domestik. Ancaman tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga merambah ranah personal hingga ruang digital.

Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2025 mencatat sebanyak 337.961 kasus kekerasan terjadi dalam ranah personal. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memunculkan pola kejahatan baru, termasuk jaringan predator lintas negara yang memanfaatkan platform daring.

Situasi ini mendorong Puspadaya Perindo menghadirkan program edukasi bertajuk Sapa Ruang Aman (Saruang) yang menyasar kelompok PKK Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (22/4/2026).

Camat Kelapa Gading, Anita Permatasari, menilai program tersebut penting sebagai upaya pencegahan berbasis edukasi di tingkat komunitas.

“Program ini merupakan bentuk edukasi juga kepada Ibu PKK di Kecamatan Kelapa Gading. Meskipun kekerasan adalah hal yang kita hindari, tapi saya berharap program ini terus ada agar dapat mencegah tindakan ini terjadi di sekitar kita,” ujar Anita.

Dalam kegiatan tersebut, Bendahara Umum Puspadaya Perindo Rahmi A. Kamila memaparkan berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender di ruang digital.

“Sayangnya, pada saat ini perilaku kekerasan bukan hanya satu jenis kekerasan saja tetapi juga bisa menjadi gabungan dari kekerasan, misalnya kekerasan seksual dan juga kekerasan pada ruang digital (cyber),” ungkap Rahmi.

Dia juga menekankan pentingnya keberanian perempuan untuk mengenali dan merespons potensi kekerasan di sekitarnya. “Pada akhirnya perempuan harus berani bersuara sehingga kekerasan dapat kita sadari dan hindari. Terus berkarya tanpa rasa takut,” paparnya.

Lihat video: Puspadaya Perindo & LBH IWAPI Jamin Kesetaraan Gender Melalui SDGs



Selain itu, Rahmi juga mengingatkan langkah-langkah perlindungan diri, mulai dari menjaga kewaspadaan, menghindari situasi berisiko, hingga mencari pertolongan di tempat ramai saat dalam kondisi terdesak.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Puspadaya Perindo Amriadi Pasaribu menjelaskan alur advokasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“TPKS dalam kerangka HAM merupakan kebijakan komprehensif berbasis pengalaman korban dan pendampingan lapangan, yang menegakkan keadilan, mengisi kekosongan hukum pidana dan perdata, mendorong tatanan sosial yang setara dan beradab,” jelas Amri.

Dia menjabarkan bahwa UU TPKS mencakup berbagai aspek, mulai dari bentuk kekerasan seksual, sanksi pidana, alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga pendampingan korban dan mekanisme pelaporan.

“Perlu percepatan piloting PPT (Pelayanan Primer Terintegrasi) sebagai standar layanan bagi daerah lain, serta penguatan layanan medis melalui peningkatan kapasitas lembaga kesehatan,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Puspadaya mendorong peningkatan kesadaran kolektif masyarakat dalam menciptakan ruang aman, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan.

TERNATE - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Maluku Utara (Malut) yang berlangsung di Bella Hotel, Ternate, Minggu, 12 April 2026. Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan pentingnya soliditas internal dan tidak melakukan praktik pecat-memecat di internal partai.

Menurut dia, dinamika politik dalam Musda adalah hal yang wajar, namun harus tetap dijaga dalam koridor persatuan. Dia menekankan perbedaan pilihan dalam proses pemilihan kepemimpinan tidak boleh berujung pada perpecahan.

“Jangan sampai hanya karena perbedaan dukungan, lalu ada kader yang disingkirkan. Kita ini satu keluarga besar Golkar,” ujar Bahlil.

Pria kelahiran Banda, Maluku Tengah ini juga menyampaikan Musda bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum krusial untuk evaluasi dan konsolidasi kekuatan partai.

"Dari forum inilah akan lahir gagasan, strategi dan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan zaman, " kata Bahlil yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebagai partai besar, Golkar harus terus hadir memberikan solusi nyata bagi masyarakat, mulai dari menciptakan lapangan kerja hingga meningkatkan kesejahteraan di daerah.

“Partai Golkar dalam sejarahnya tidak dimiliki satu kelompok tertentu atau satu keluarga tertentu, tapi Partai Golkar ini milik seluruh rakyat Indonesia yang mencintai tanah ini. Karena itu, politik Partai Golkar adalah politik untuk kesejahteraan dengan doktrin karya kekaryaan,” ujarnya.

Dalam Musda tersebut, Alien Mus terpilih kembali sebagai Ketua DPD Golkar Malut secara aklamasi. Dia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dan rombongan DPP yang hadir langsung di Ternate di antaranya Sekjen Muhammad Sarmuji, Bendum Sari Yuliati dan Waketum Wihaji hingga Wabendum Dyah Roro Esti.

Menurut Alien, kehadiran Bahlil menjadi motivasi besar bagi seluruh kader di daerah. "Musda ini adalah sarana memperkuat soliditas dan merumuskan langkah strategis, terutama dalam menghadapi tantangan politik ke depan," ucapnya.

Dia mengajak seluruh kader beringin Malut meninggalkan perbedaan pilihan yang terjadi selama musyawarah sekaligus kembali bersatu demi membesarkan partai.

JAKARTA - DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) mendorong peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Untuk itu, semangat kebersamaan dalam bingkai kebangsaan harus diperkuat.

Hal itu terungkap dalam kegiatan “Ngabuburit Diskusi Kepemudaan dan Buka Puasa Bersama” yang diselenggarakan di Masjid Syajaratun Thayyibah yang berada di Kompleks DPP Partai Golkar, Jakarta Barat. Kegiatan Ramadan yang diinisiasi DPP AMPI ini selain mempererat silaturahmi dan memperkuat peran pemuda dalam kehidupan kebangsaan juga diharapkan memberikan motivasi serta pandangan strategis bagi generasi muda yang aktif dalam organisasi kepemudaan.

Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus DPP AMPI, antara lain Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga, Sekjen DPP AMPI Robi Anugrah Marpaung serta Bendahara Umum DPP AMPI Kevin Tandra bersama ratusan anak yatim.

Hadir pula Sekjen DPP Partai Golkar M Sarmuji, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, Ketua DPP Partai Golkar Fahd Arafid, Anggota DPR RI Ranny Fahd Arafiq, Ketua Balitbang Partai Golkar Yddy Chrisnandi, serta istri Ketua Umum DPP Partai Golkar Sri Suparni Bahlil yang hadir dalam sambungan video call.

Bahkan ratusan anak yatim terlihat sangat antusias dan bersemangat ketika bertemu dengan para pengurus AMPI. "Terima kasih Abang Ketum AMPI Jerry Sambuaga telah mengadakan acara bukber ini dan terima kasih banyak juga atas santunan yang telah diberikan kepada saya dan teman-teman saya. Semoga AMPI makin jaya," ujar penerima santunan Arfan, Rabu (11/3/2026).

Sekjen DPP Partai Golkar M Sarmuji menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada AMPI. "Terima kasih kepada AMPI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Jerry Sambuaga yang telah mengadakan buka puasa bersama diikuti dengan kegiatan sosial berupa santunan kepada ratusan anak yatim dan bantuan kepada Masjid Golkar. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk sesama kita, khususnya di bulan suci Ramadhan ini," ujar Sarmuji.

Lihat video: AMPI Uji Coba Makanan Bergizi Gratis Seharga Rp14.900



Istri Ketua Umum DPP Partai Golkar Sri Suparni Bahlil juga sempat menyapa ratusan anak yatim yang hadir bersama dalam acara buka puasa. Para anak yatim terlihat sangat antusias menyapa Ibu Ketum Sri Bahlil yang sempat berdiskusi singkat melalui video call.

"Terima kasih kepada AMPI yang sudah mengadakan acara buka puasa bersama dan memberikan santunan kepada ratusan anak yatim sekaligus memberikan santunan kepada Masjid Golkar. Insya Allah berkah," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga mengatakan kegiatan buka puasa bersama ini merupakan bagian dari rangkaian agenda organisasi menjelang akhir bulan Ramadan. Jerry menilai momentum Ramadan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kebersamaan sekaligus memperluas diskusi tentang peran pemuda dalam pembangunan bangsa.

Menurut Jerry, kegiatan ini tidak hanya berisi diskusi kepemudaan, tetapi juga dilengkapi dengan kegiatan sosial berupa santunan kepada anak yatim sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

“Buka puasa kali ini merupakan rangkaian kegiatan DPP AMPI menjelang akhir Ramadan. Kegiatan ini juga disertai dengan aksi sosial berupa santunan kepada ratusan anak yatim dan juga bantuan kepada Masjid Syajaratun Thayyibah di Kantor Partai Golkar sebagai simbol kepedulian sosial terhadap sesama dan keberkahan di bulan suci Ramadan. Ini juga bagian dari arahan Ketum Golkar Bapak Bahlil Lahadalia bahwa kita harus dekat dan selalu bersama rakyat,” ujar Jerry.

Melalui kegiatan tersebut, AMPI berharap dapat menghadirkan ruang dialog yang konstruktif bagi generasi muda dari berbagai latar belakang organisasi, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam bingkai kebangsaan selama bulan suci Ramadan.

Sementara itu Ustaz Ahmad Yani Panjaitan dalam tausiahnya menyampaikan pujian dan apresiasinya terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

"Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bapak Bahlil Lahadalia sangat luar biasa, karena telah memberikan komitmen menyejahterakan rakyat. Kiprah beliau sebagai ketua umum partai dan juga sebagai Menteri ESDM di pemerintah telah menunjukan track record yang jelas bahwa beliau adalah pribadi yang memberikan dedikasi dan pengabdian luar biasa kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sama seperti lambang Partai Golkar yang adalah pohon beringin, beliau memberikan pesan melindungi masyarakat dan memperjuangkan aspirasi rakyat," tambah Ahmad Yani yang juga Ketua Bidang Keagamaan Ormas MKGR

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerbitkan instruksi untuk para kader parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih tersebut di daerah, pascadampak konflik Timur Tengah. Surat ditandatangani Ketua DPP PDIP Darmadi Durianto dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristoyanto.

Surat instruksi itu pun dibenarkan oleh Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli. "Iya (benar)," ujar Guntur saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).

Dalam surat itu, DPP PDIP berpandangan ada potensi kenaikan harga mentah dunia buntut konflik Timur Tengah. Kenaikan harga minyak mentah 1 US$ dinilai akan menambah beban subsidi sebesar Rp7 triliun.

"Hal tersebut akan berimplikasi pada kenaikan harga BBM dan berdampak pula pada naiknya biaya distribusi barang, harga pangan, serta memicu inflasi yang memberatkan kehidupan rakyat kecil," tulis surat tersebut.

Kendati demikian, DPP mengeluarkan instruksi bagi para kader, baik kepala daerah maupun legislator daerah. Adapun instruksi itu sebagai berikut:

Pertama, memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD secara konstruktif, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, melakukan perhitungan dan analisis secara komprehensif terhadap potensi dampak fiskal daerah terhadap APBD, termasuk kemungkinan kenaikan belanja subsidi, belanja operasional, serta belanja pelayanan publik.

Ketiga, melaksanakan penghematan dan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan belanja yang langsung menyentuh kepentingan rakyat serta menunda kegiatan yang tidak mendesak.

Keempat, mengantisipasi kenaikan harga pangan dan biaya distribusi dengan memastikan stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga di daerah masing-masing.

Kelima, memperkuat program jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan seperti kelompok miskin, buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok rentan lainnya.

JAKARTA - Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyelenggarakan istigasah menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 di Pondok Pesantren Darul Ma'arif Rahayu, Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (15/2/2026). Acara yang diikuti ribuan kader Ansor juga untuk mendoakan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) yang merupakan kader Ansor sekaligus Ketua Dewan Penasihat PP GP Ansor.

Diketahui, Gus Yaqut yang merupakan mantan Ketua Umum PP Pusat GP Ansor periode 2016–2024 saat ini ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus kuota haji.

Ketua GP Ansor Provinsi Jawa Barat, Subhan Fahmi mengatakan, doa bersama dipanjatkan agar berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Gus Yaqut dapat terselesaikan dengan baik.

Dia berharap agar agenda prapradilan yang sedang diajukan oleh pihak Gus Yaqut berjalan lancar sehingga Gus Yaqut dapat dibebaskan dari berbagai tuduhan.

“Saya ingin mengajak seluruh kader untuk senantiasa terus menerus mendoakan sesama kader. Gus Yaqut adalah kader sekaligus ketua Dewan Penasihat PP GP Ansor, yang juga sebelumnya adalah Ketua Umum PP Ansor 2016-2024. Kita membaca 4.000 kali Yasin untuk mendoakan keselamatan Gus Yaqut. Kita berdoa agar agenda prapradilan yang sedang diajukan oleh pihak Gus Yaqut berjalan lancar dan Gus Yaqut dibebaskan dari berbagai tuduhan dan status tersangka beliau dihilangkan,” kata Subhan dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).

Adapun kegiatan Istighosah ini, kata dia, berdekatan dengan akan datangnya Bulan Suci Ramadan. “Tentunya sebagaimana kita warga NU, kita istilahnya munggahan. Sebagai ungkapan syukur dan suka cita kita akan datangnya bulan Ramadan. Saya sebagai ketua PW tentunya ingin mengucapkan Marhaban Ramadan bagi seluruh kaum muslimin se-Indonesia,” ujarnya.

Istighasah ini, kata dia, juga merupakan prakarsa dari Pimpinan Ponpes Darul Ma’arif KH Sofyan Yahya yang senantiasa memberikan nasihat kepada Ansor Jawa Barat. “Atas nama PW Ansor Jabar, saya ingin mengucapkan hatur nuhun kepada KH. Sofyan Yahya,” katanya.

Dalam ceramahnya, KH Sofyan Yahya mengajak berdoa terkhusus untuk anggota Ansor agar melakukan hal baik dan tidak mengedepankan emosional dan temperamental saat ada masalah, melainkan bermunajat kepada Allah SWT.

“Saya juga berharap sahabat-sahabat Ansor dalam menghadapi masalah jangan temperamen, jangan emosional. Lebih baik kita bemunajat kepada Allah SWT, sebab di hadapan Allah tidak ada yang mustahil,” imbau Kiai Sofyan Yahya.