JAKARTA - Analis kebijakan publik M Said Didu menilai kehadiran orang-orang yang kritis terhadap pemerintah sangat diperlukan. Menurutnya, negara ini perlu orang-orang bertipe pemikir dan bersikap kritis.

"Jangan juga semua orang kritis itu ditakut-takuti. Betapa sepinya Indonesia ini kalau Rocky Gerung nggak ada, Said Didu nggak ada, Feri Amsari nggak ada, siapa profesor, perlu juga supaya rame-rame sedikit," ujar Said Didu dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Rabu (17/6/2026).

Menurut Said, negara ini perlu pemikir. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengatakan, dirinya 32 tahun berada di pemerintahan. Jadi, dia tahu betul apa yang terjadi dalam pemerintahan.

Di bagian lain, Said Didu mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah mulai menggunakan telinganya untuk mendengarkan masukan yang muncul dari berbagai kalangan. Hal itu merupakan hasil dari tekanan rakyat.

"Pak Presiden Prabowo sekarang sudah mulai menggunakan telinganya. BGN ini kan ibarat bentengnya dia. 'Jangan ganggu saya. Ini pride saya.' Itu kan awalnya, tapi ternyata mendengar juga. Kalau (persoalan di) BGN sudah didengar, insyaallah yang lain juga didengar," ujar pria asal Sulawesi Selatan ini.

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens buka suara mengomentari langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dengan pernyataan historis: membuka ruang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menempati posisi dalam institusi kepolisian. Adapun Kapolri menyambut usulan tersebut dengan membuka konsep resiprokalitas, yakni prinsip timbal balik yang memungkinkan ASN sipil masuk ke lingkungan Polri, sekaligus memberi sinyal keterbukaan institusional yang belum pernah secara eksplisit disampaikan sebelumnya.

Boni berpendapat, langkah ini merupakan terobosan paradigmatik yang menandai adanya transformasi berpikir yang cerdas dalam mengadaptasikan institusi keamanan dengan masyarakat sipil dalam praksis demokrasi kontemporer. Boni secara khusus mengapresiasi kecerdasan Kapolri Listyo Sigit dalam menjaga keseimbangan antara dua kekuatan yang sering kali bertensi: tuntutan reformasi kepolisian dari masyarakat di satu sisi, dan proaksi Polri dalam menyatukan dirinya dengan masyarakat di sisi lain.

“Gagasan ini bukan sekadar perubahan teknis administratif, melainkan pergeseran paradigma dalam cara institusi keamanan memandang dirinya dalam relasi dengan masyarakat sipil — dari pendekatan hierarkis militeristik menuju pendekatan kolaboratif demokratis,” kata Boni dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Kapolri dinilai berhasil memposisikan Polri tidak sekadar sebagai objek tuntutan reformasi, tetapi juga sebagai subjek aktif yang secara proaktif merangkul nilai-nilai keterbukaan sipil tanpa mengorbankan integritas dan kapasitas operasional institusi.

“Dalam konteks praksis demokrasi kontemporer, keterlibatan sipil dalam struktur keamanan negara merupakan indikator kematangan demokrasi. Langkah ini menempatkan Indonesia sejajar dengan praktik terbaik negara-negara demokrasi maju yang telah mengintegrasikan keahlian sipil ke dalam lembaga kepolisian,” ujarnya.

Boni Hargens menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan sesuatu yang sangat signifikan dan fundamental dalam penguatan demokrasi ke depan. Integrasi ASN sipil ke dalam Polri membawa sejumlah implikasi struktural dan normatif yang perlu dicermati oleh semua pemangku kepentingan — mulai dari pengacara, notaris, akademisi hukum, hingga lembaga pengawas independen.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam jangka panjang, kebijakan ini meletakkan fondasi bagi demokrasi Indonesia yang lebih matang — di mana lembaga keamanan negara bukan lagi entitas tertutup, melainkan bagian integral dari ekosistem pemerintahan sipil yang terbuka dan akuntabel.

“Kebijakan pembukaan jabatan Polri bagi ASN sipil ini perlu ditindaklanjuti dengan regulasi teknis yang jelas, termasuk kriteria jabatan yang dapat diisi, mekanisme seleksi, dan jaminan independensi fungsional, guna memastikan implementasi yang efektif dan berkeadilan,” pungkasnya.

JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (TIW) memiliki kapasitas untuk dipercaya Presiden Prabowo Subianto. Teddy dianggapnya mampu menjawab keraguan dan tuduhan-tuduhan negatif terhadap dirinya dengan kerja cerdas yang berkualitas.

“Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), tentu Teddy berhak untuk dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahannya,” kata Fernando Emas, Minggu (7/6/2026).

Selain itu, kata dia, Teddy juga mampu membangun kedekatan dengan semua kalangan sehingga dapat menjadi penghubung antarberbagai pihak sehingga sangat memberikan manfaat bagi Pemerintahan Prabowo Subianto. “Sehingga Teddy sangat memiliki potensi untuk kemudian menjadi sosok yang tepat pemimpin masa depan,” ujarnya.



Fernando Emas

Menurut Fernando, pengalaman pendidikan formal dari lembaga berkualitas dari dalam dan luar negeri serta didikan dari tokoh-tokoh hebat dalam politik seperti Prabowo dan Joko Widodo (Jokowi) tentu membuat Teddy Indra Wijaya lebih siap mengemban tugas yang diamanahkan oleh Presiden Prabowo. Dia menambahkan, dengan berbekal itu dan pengalaman yang cukup tentu akan membuat Teddy semakin matang dan siap kalau Prabowo kelak memberikan kepercayaan yang lebih terhadap dirinya.

“Sangat salah kalau ada yang menganggap kalau Teddy kariernya dikarbit karena kedekatannya dengan Prabowo tetapi ia memang layak mendapatkannya karena didasarkan pada kemampuan akademis, prestasi, dedikasi yang sangat dibutuhkan dari seseorang untuk dilibatkan membangun negeri ini,” imbuhnya.

Fernando pun mengapresiasi cara Teddy Indra Wijaya (TIW) merespons dan tidak mengambil sikap berlebihan atas serangan personal yang diarahkan kepada dirinya. Pernyataan yang dilontarkan baik oleh elite politik, pengguna media sosial, atau pengamat tidak dijawab dengan reaktif tidak dijawab dengan kata-kata tetapi dengan kerja, kerja dan kerja.

“Wajar, karena ada yang tidak perlu dijawab dengan kata-kata karena dianggap mengurangi waktu untuk berkarya yang bermanfaat untuk rakyat. Begitu juga dalam menghadapi tudingan yang ditujukan kepada Pemerintahan Prabowo Subianto, Teddy menjawab dengan selektif dan mampu menjawab dengan cerdas yang berbasiskan pada data yang akurat,” kata dia.

Fernando melanjutkan, walaupun usianya masih muda, Teddy sudah mampu menjalankan tugas Sekretaris Kabinet yang dipercayakan Prabowo Subianto kepada dirinya. “Kemampuannya mempersiapkan, mengoordinasikan, dan menindaklanjuti arahan Presiden kepada para menteri sangat membantu Prabowo Subianto dan para pembantunya yang ada di Kabinet Merah Putih (KMP) agar program-program serta agenda-agenda penting dapat terlaksana dengan baik,” pungkasnya.

JAKARTA - Pengamat Sosial Politik sekaligus aktivis Gerakan Reformasi 1998 Andrianto Andri menilai pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu didukung. Menurut dia, negara ini membutuhkan banyak terobosan yang bertujuan memberikan manfaat bagi rakyat.

“Kita optimis jika DSI bekerja dengan baik dan amanah maka akan memberikan dampak yang tidak kecil bagi rakyat. Pada gilirannya cita-cita konstitusi nasional Indonesia akan terwujud,” ujar Andrianto Andri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6/2026).

Dia menilai pembentukan DSI sebagai terobosan untuk mewujudkan Pasal 33 UUD 1944, yaitu semua sumber daya alam (SDA) yang ada di Tanah Air dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Semua itu merupakan koreksi atas apa yang terjadi sejak Indonesia 81 tahun yang lalu,” ujarnya.

Diketahui, sejak 20 Mei 2026, Pemerintah membentuk DSI sebagai BUMN baru yang bertindak sebagai pintu ekspor tunggal (single entry point) untuk komoditas SDA strategis. Kebijakan itu dibuat untuk memperkuat tata kelola ekspor yang sepenuhnya dimaksudkan memperbesar devisa hasil ekspor untuk sepenuh-penuhnya kepentingan rakyat seperti yang dimaksudkan oleh pasal 33 UUD 1945 bahwa hasil bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandungnya dilakukan pengelolaan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

“Selama ini, lebih dari 30 tahun, pengelolaan sumber daya alam, baik berupa sawit, batubara, dan bahan alam lainnya tidak dilakukan mekanisme yang transparan dalam mengekspornya. Dengan demikian, semua itu tidak maksimal masuk ke negara tetapi ke tangan para eksportir tersebut. Itu yang nampaknya ingin dihentikan oleh pemerintahan sekarang,” kata Andrianto.

Mantan Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) itu mengatakan, sesungguhnya sangat luar biasa hasil dari SDA itu, tetapi yang masuk ke negara masih jomplang alias relatif kecil sekali. “Kita melihat terjadinya kondisi yang disengaja berupa tertahannya devisa di luar negeri. Transaksinya banyak dilakukan di luar terutama di Singapura, Hong Kong, Shanghai dan di tempat lain,” imbuhnya.

Dia menambahkan, para eksportir itu hanya mengirimkan sedikit saja ke Indonesia, yaitu sekadar untuk menghidupkan usahanya saja. Keuntungan terbesar mereka simpan di bank-bank luar negeri.

“Sekarang, semua itu tidak bisa lagi seperti itu. Mereka tidak bisa berbuat semaunya seperti dahulu. Dengan adanya DSI, maka setiap transaksi ekspor harus tercatat di bank-bank dalam negeri dan dananya ada di bank-bank di Indonesia,” jelasnya.

Menurut dia, DSI itu menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada devisa yang mengendap atau tertahan di bank-bank negara lain. “Jadi, apa yang dilakukan DSI hanya untuk memastikan bahwa semua hasil ekspor SDA yang dihasilkan negara ini harus 100 persen menjadi milik negara ini, bukan milik eksportir dan harus berada di dalam negara Indonesia. Tidak ada lagi pelarian devisa di mana yang diekspor adalah barang dalam negeri tetapi yang menikmati adalah orang-orang luar,” kata mantan Ketua Umum Humanika itu.

Dia juga berharap DSI akan membuka tabir tentang bagaimana praktek-praktek kecurangan yang selama ini terjadi yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar itu tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. “Apa yang dilakukan Presiden Prabowo sangat tepat dan ditunggu rakyat. Kita sangat membutuhkan devisa yang besar untuk memastikan program-program unggulan Presiden dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

“Kita tunggu pengelolaan DSI itu secara profesional, jujur dan bisa dipertanggunggjawabkan. Tentunya niat baik pemerintah itu harus kita dukung,” sambungnya.

Di samping itu, kata dia, para pengusaha besar yang sudah sangat banyak menikmati hasil bumi dan alam Indonesia itu harus menerima kebijakan baru itu dan secara bersama-sama berperan untuk mewujudkan transparasi di DSI ini.

“Negara ini membutuhkan banyak terobosan yang bertujuan memberikan manfaat bagi rakyat. Kita optimis jika DSI bekerja dengan baik dan amanah maka akan memberikan dampak yang tidak kecil bagi rakyat. Pada gilirannya cita-cita konstitusi nasional Indonesia akan terwujud,” pungkasnya.

Jika pidato berhasil diwujudkan menjadi kebijakan, Presiden Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Politik dan Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali (Denny JA) mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR RI pada 20 Mei 2026 akan menjadi arah kemandirian ekonomi bangsa.

Menurut Denny, inti pidato Prabowo sangat jelas yakni Indonesia bukan miskin karena kekurangan sumber daya alam, melainkan karena kekayaannya terlalu lama bocor keluar negeri.

"Ini paradoks terbesar Indonesia, negeri kaya, tetapi banyak rakyatnya belum menikmati kekayaan itu secara adil. Jika pidato berhasil diwujudkan menjadi kebijakan, Presiden Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa," ujar Denny di Jakarta, Jumat.

Ia menilai Presiden Prabowo sedang membawa Indonesia menuju model ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Negara, menurutnya, ingin kembali menjadi pengarah utama ekonomi strategis, bukan untuk membunuh pasar, melainkan memastikan pasar bekerja bagi kepentingan nasional.

"Ini bukan sosialisme klasik, melainkan jalan tengah. Pasar tetap hidup, tetapi negara hadir untuk menjaga agar kekayaan nasional tidak terus bocor," paparnya.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyebut selama 22 tahun Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar 436 miliar dolar AS, tetapi sekitar 343 miliar kembali mengalir ke luar negeri.

"Maka rata-rata, kebocoran itu mencapai sekitar 15,6 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp265 triliun per tahun," ucapnya

Data kebocoran tersebut, sambung Denny, merujuk pada pernyataan Presiden yang mengolah catatan BPS, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), selama dua dekade terakhir.

“Ini bukan sekadar kebocoran kecil. Ini lubang besar dalam struktur ekonomi nasional," ucap Denny.

Ia mencontohkan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, yang berhasil menjadi negara industri maju bukan semata karena pasar bebas, melainkan karena negara hadir secara aktif memilih sektor strategis, membangun industri nasional, mengarahkan investasi, melindungi industri muda, dan mendorong transfer teknologi.

"Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, tidak naik kelas hanya dengan menjual bahan mentah. Mereka maju karena negara memimpin industrialisasi dengan disiplin dan visi jangka panjang," paparnya.

Keberhasilan model Asia Timur, menurutnya, lahir karena birokrasi mereka relatif meritokratik, profesional, disiplin, dan berorientasi hasil. Oleh karena itu kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN hanya akan berhasil jika dijalankan secara transparan, berbasis teknologi digital, real-time monitoring, audit independen internasional, dan seleksi direksi yang profesional.

"Jika tidak, kebocoran lama hanya pindah rumah: dari swasta gelap ke birokrasi gelap," katanya.

Menurutnya, pidato Presiden Prabowo akan dikenang jika benar-benar berubah menjadi disiplin tata kelola, bukan sekadar retorika politik.

"Indonesia memang kaya, tetapi kekayaan tanpa institusi hanya menjadi cerita sedih. Nasionalisme tanpa kompetensi menjadi slogan, negara kuat tanpa akuntabilitas menjadi bahaya," tutur Denny JA.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli menilai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar capres dan cawapres wajib berasal dari kader partai politik (parpol) keliru. Sebab, usulan KPK tersebut diyakini akan mempersempit lahirnya pemimpin di tengah krisis kepercayaan publik terhadap parpol.

Pieter Zulkifli menganggap usulan itu berbahaya bagi demokrasi Tanah Air. “Gagasan tersebut justru berpotensi mempersempit ruang lahirnya pemimpin alternatif di tengah krisis kepercayaan publik terhadap partai politik yang belum juga selesai," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Bukan tanpa alasan usulan itu dinilainya berbahaya. Bagi dia, sejarah parpol sejauh ini justru mempertontonkan maraknya praktik-praktik rasuah. “Ketika partai politik justru menjadi ladang korupsi, usulan KPK agar capres wajib kader partai terdengar ironis sekaligus berbahaya,” ujarnya.

Dia menuturkan, bila usulan KPK agar calon presiden, calon wakil presiden, hingga kepala daerah wajib berasal dari kader partai politik memunculkan pertanyaan serius tentang arah demokrasi Indonesia. Menurutnya, gagasan yang dilontarkan pada April 2026 itu memang dibungkus dengan niat memperbaiki tata kelola politik dan mencegah korupsi.

Namun, kata dia, di balik semangat tersebut, tersimpan pertanyaan mendasar, yakni apakah keanggotaan partai otomatis menjamin integritas seorang pemimpin. “Pertanyaan itu penting diajukan karena sejarah politik Indonesia justru memperlihatkan kenyataan sebaliknya. Banyak kepala daerah, menteri, anggota DPR, hingga elite partai yang tersandung kasus korupsi berasal dari proses kaderisasi partai,” katanya.

"Artinya, korupsi bukan lahir karena seseorang berada di luar partai, melainkan karena sistem politik dan pengawasan yang lemah. Dalam konteks itu, usulan KPK terasa seperti menyederhanakan persoalan besar menjadi sekadar urusan kartu anggota partai," sambungnya.

Pieter lantas mengutip filsuf politik asal Inggris, Lord Acton, yang pernah mengingatkan 'Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely'. Di mana Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut akan melahirkan korupsi absolut.

"Kutipan itu relevan untuk membaca persoalan hari ini. Problem utama demokrasi Indonesia bukan terletak pada apakah pemimpin berasal dari partai atau nonpartai, melainkan pada bagaimana kekuasaan diawasi dan dibatasi," jelasnya.

Lebih lanjut Pieter mengatakan di tengah situasi itu, demokrasi Indonesia juga sedang menghadapi persoalan lain yang tak kalah serius, yakni polarisasi sosial dan politik yang makin tajam. Masyarakat perlahan terpecah ke dalam kelompok-kelompok dengan pandangan yang saling berhadapan.

Dia menambahkan, media sosial, algoritma digital, dan retorika politik yang sengaja memainkan emosi publik ikut memperdalam jurang tersebut. Dia menyebut dalam banyak negara demokratis, polarisasi sengaja dipelihara untuk menciptakan ketegangan antar kelompok politik demi merebut dukungan massa.

"Akibatnya, kebijakan publik menjadi sulit berjalan efektif, stabilitas pemerintahan terganggu, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik terus merosot," jelasnya.

Dia mengatakan dalam kondisi seperti itu, politisi populis biasanya tampil dengan retorika anti-elite sambil menawarkan solusi sederhana bagi persoalan yang sebenarnya sangat kompleks. Pendekatan populistik semacam ini sering kali mengabaikan prinsip dasar demokrasi, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Pieter berpandangan dari rezim ke rezim, Indonesia seolah masih tersandera oleh perilaku elite yang korup, mental kekuasaan yang arogan, dan gaya hidup politik yang hedonis. Karena itu, usulan membatasi pencalonan pemimpin hanya untuk kader partai justru berisiko mempersempit ruang kritik dan memperkuat dominasi elite lama.

"Tokoh revolusioner Indonesia Tan Malaka pernah mengatakan, 'Mereka ingin rakyat patuh bukan cerdas, karena yang cerdas sulit ditipu'. Kutipan itu terasa relevan di tengah kecenderungan politik yang lebih sibuk mengatur siapa yang boleh maju dibanding memperbaiki kualitas demokrasi itu sendiri," kata dia.

Dia mengingatkan demokrasi yang sehat seharusnya melahirkan warga negara yang kritis dan bebas menentukan pilihan, bukan justru mempersempit pilihan rakyat atas nama stabilitas politik. Pieter menuturkan KPK memang memiliki argumen bahwa kaderisasi dapat memperkuat integritas politik dan mengurangi praktik mahar politik.

Dalam kajiannya, KPK bahkan mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik agar proses kaderisasi menjadi syarat formal pencalonan. Namun, logika ini problematis karena mengandaikan partai politik Indonesia sudah sehat, demokratis, dan meritokratis. Faktanya, sebagian besar partai di Indonesia masih sangat personalistik dan oligarkis.

Dia menjelaskan laporan berbagai lembaga survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik secara konsisten menjadi yang terendah dibanding institusi lain. Survei Indikator Politik Indonesia pada beberapa tahun terakhir memperlihatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai sering berada di bawah 60 persen, jauh di bawah TNI atau presiden. “Ini menunjukkan ada jarak psikologis yang besar antara rakyat dan partai politik,” imbuhnya.

Karena itu, Pieter menekankan menjadikan kaderisasi partai sebagai syarat utama pencalonan justru berpotensi mempersempit demokrasi. Demokrasi modern seharusnya membuka ruang kompetisi seluas mungkin bagi warga negara terbaik, bukan malah membatasi akses hanya kepada mereka yang berada dalam lingkaran elite partai.

Dia membeberkan dalam sejarah politik Indonesia, banyak figur lahir dari luar struktur partai tetapi memiliki legitimasi publik kuat, seperti Joko Widodo (Jokowi), pada awal kemunculannya bukan elite partai nasional. Begitu pula Anies Baswedan yang dikenal publik lebih sebagai akademisi dan teknokrat sebelum masuk gelanggang politik elektoral.

Demokrasi membutuhkan kemungkinan lahirnya figur-figur alternatif seperti itu. “Di sinilah letak paradoks usulan KPK. Lembaga yang seharusnya fokus memperkuat sistem antikorupsi justru masuk terlalu jauh ke wilayah desain politik elektoral,” ungkapnya.

“Padahal, mandat utama KPK adalah memastikan siapa pun pemimpinnya tidak dapat menyalahgunakan kekuasaan. Publik tidak membutuhkan KPK sebagai 'arsitek kaderisasi partai', melainkan sebagai penjaga integritas negara," tambahnya.

Pieter juga kemudian mengutip Filsuf Prancis Montesquieu yang pernah menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan agar demokrasi tidak berubah menjadi tirani terselubung. Dalam konteks Indonesia hari ini, prinsip itu dapat diterjemahkan sebagai kehati-hatian lembaga negara agar tidak melampaui mandat konstitusionalnya. "Ketika lembaga penegak hukum mulai masuk terlalu dalam ke wilayah politik praktis, batas-batas institusional menjadi kabur," katanya.

Di samping dari itu, Pieter menegaskan bila kritik terhadap usulan KPK bukan berarti menolak pentingnya kaderisasi partai. Justru sebaliknya, Indonesia memang membutuhkan partai politik yang sehat, transparan, dan demokratis. “Partai harus menjadi sekolah kepemimpinan, bukan sekadar kendaraan elektoral musiman. Namun, perbaikan itu seharusnya dilakukan melalui reformasi internal partai: transparansi pendanaan politik, demokrasi internal, pembatasan oligarki elite, dan pendidikan politik yang serius," kata dia.

Pieter mengatakan masalah terbesar partai politik Indonesia hari ini bukan kurangnya kaderisasi semata, melainkan mahalnya biaya politik dan kuatnya patronase kekuasaan. Data Transparency International menunjukkan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2025 masih berada di angka 37. Dia menyebut angka itu memperlihatkan korupsi masih menjadi persoalan akut dalam tata kelola politik nasional.

Solusinya tentu bukan membatasi hak politik warga negara, tetapi memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas. Pada akhirnya, kata dia, demokrasi tidak boleh direduksi menjadi monopoli partai politik. Demokrasi adalah ruang terbuka bagi kompetisi gagasan, integritas, dan kapasitas.

Dia menilai jika hanya kader partai yang boleh maju menjadi pemimpin nasional, maka demokrasi Indonesia perlahan berubah menjadi klub eksklusif elite politik. KPK patut dihargai karena memiliki kegelisahan terhadap buruknya tata kelola politik.

"Namun, kegelisahan itu tidak boleh melahirkan solusi yang justru menyempitkan demokrasi. Sebab, seperti diingatkan filsuf Yunani kuno Aristoteles, tujuan politik sejatinya adalah menciptakan kebaikan bersama, bukan menjaga privilese segelintir kelompok," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Muhammad Qodari kembali menjadi sorotan setelah masuk dalam perombakan kabinet (reshuffle) pemerintahan Prabowo Subianto.

Qodari bergeser dari posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), menggantikan Angga Raka Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle jilid ke-6 di lingkungan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Perombakan ini ditetapkan melalui sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken pada 27 April 2026 di Jakarta.

Dalam dokumen resmi, pemerintah menerbitkan beberapa beleid, di antaranya Keppres Nomor 51/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara, Keppres Nomor 52/P Tahun 2026 terkait Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Keppres Nomor 53/P Tahun 2026 mengenai pengangkatan penasihat khusus presiden bidang komunikasi.

Selain itu, terdapat pula Keppres Nomor 50/TPA Tahun 2026 yang mengatur perubahan pimpinan tinggi utama di Badan Karantina Nasional (Barantin).

Profil Muhammad Qodari

Muhammad Qodari lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 15 Oktober 1973. Ia dikenal luas sebagai akademisi, peneliti, sekaligus pengamat politik yang kerap tampil di berbagai forum publik dan media nasional.

Pendidikan sarjananya ditempuh di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dengan fokus pada psikologi sosial. Ia kemudian melanjutkan studi S2 di University of Essex, Inggris, dengan konsentrasi political behavior, sebelum meraih gelar doktor ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada pada 2016.

Latar belakang akademik ini membentuk fondasi kuat Qodari dalam membaca perilaku pemilih dan dinamika politik elektoral di Indonesia.

Nama Qodari mulai dikenal luas oleh publik melalui kiprahnya sebagai pendiri dan Direktur Eksekutif Indo Barometer, lembaga survei politik yang aktif memotret opini publik nasional sejak 2006.

Melalui Indo Barometer, ia terlibat dalam berbagai riset perilaku pemilih, evaluasi kebijakan publik, serta tren elektoral. Hasil surveinya kerap menjadi rujukan media dan elit politik dalam membaca arah dukungan masyarakat.

Selain itu, Qodari juga dikenal sebagai konsultan politik dan analis yang sering memberikan pandangan terkait peta kekuatan politik nasional.

Masuk Lingkar Pemerintahan

Karier Qodari memasuki fase baru ketika dia dipercaya untuk masuk ke lingkaran kekuasaan. Ia awalnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan sebelum kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Penunjukan tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo pada 17 September 2025 di Istana Negara, menggantikan pejabat sebelumnya.

Sebagai KSP, Qodari berperan dalam mengoordinasikan program prioritas pemerintah, sekaligus menjadi penghubung antara Presiden dan berbagai kementerian/lembaga.

Dalam praktiknya, ia juga aktif menyampaikan komunikasi kebijakan kepada publik serta menangkal disinformasi terkait program pemerintah.

JAKARTA - Buku 'Ilmu Politik' karya analis Politik Senior Boni Hargens dinilai layak dijadikan referensi untuk memahami dinamika politik baik secara konseptual atau teoritis, penerapannya serta relevansinya politik di era digital yang terus berkembang pesat. Penilaian itu disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Politik Lili Romli.

Prof Lili Romli berpendapat, buku Boni Hargens yang berjudul lengkap 'Ilmu Politik dari Zaman Klasik hingga Era Digital' ini tidak hanya direkomendasikan dibaca oleh mahasiswa S1 sampai S3, tetapi juga layak dibaca oleh pelaku politik baik yang berada di institusi demokrasi maupun di luar institusi demokrasi.

"Profisiat kepada Boni Hargens atas terbitnya buku Ilmu Politik ini. Saya membaca buku ini serasa sudah melampaui beberapa mata kuliah karena diulas secara komprehensif soal ilmu politik baik dari sejarahnya, pendekatan ilmu politik, sistem politik hingga pengaruh teknologi terhadap ilmu politik," ujar Prof Lili Romli dalam launching dan bedah buku Boni Hargens berjudul 'Ilmu Politik dari Zaman Klasik hingga Era Digital di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Dalam acara launching tersebut, hadir sejumlah narasumber lainnya, yakni Peneliti BRIN Syafuan Rozi dan Pengamat Politik Karyono Wibowo. Prof Lili Romli mengatakan, Boni Hargens melalui bukunya itu membantah tuduhan-tuduhan negatif terhadap politik yang umumnya dianggap buruk, kotor, penuh siasat dan tipu hanya demi merebut kekuasaan.

Boni dengan berbagai referensi filsuf dan ilmuwan politik, seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles hingga para filsuf modern dan kontemporer, kata Prof Lili Romli, menunjukkan bahwa politik itu adalah kebajikan. "Dalam buku Boni Hargens ini, ditunjukkan juga bahwa politik itu merupakan ilmu yang jelas, bisa memprediksi peristiwa-peristiwa akan datang serta terkait dengan ilmu-ilmu lain bahkan seluruh aspek kehidupan kita adalah politik,” kata Prof Lili Romli.

“Karena itu, Boni juga membahas sejarah menarik soal politik di era digital dan kaitannya dengan ilmu intelijen. Bagi saya, itu sesuatu yang kekinian, bagaimana politik di era digital dan bagaimana ilmu politik kawin dengan ilmu intelijen untuk mengamankan kepentingan nasional," sambungnya.

Dia mengaku ada kekurangan dari buku Ilmu Politik Boni Hargens ini. Hanya saja, kata dia, kekurangan bukan kelemahan, tetapi sesuatu yang perlu disempurnakan. Bahkan, dia mendorong Boni Hargens segera menerjemahkan disertasi doktoralnya dari Universitas Walden, Amerika Serikat berjudul 'Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia' ke bahasa Indonesia.

Hal senada disampaikan juga oleh Pengamat publik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo. Karyono menilai buku Ilmu Politik Boni Hargens ini merupakan paket lengkap yang memuat beragam pandangan filosofis soal politik, kaya akan teori politik serta menunjukkan mazhab politik Boni Hargens, yakni politik kenegaraan.

"Ini pemikiran yang ambisius, ada 10 bab yang membahas pemikiran dari klasik, abad pertengahan dan kontemporer. Satu hal yang menarik bagi saya, Boni membahas digitalisasi, bagaiman pengaruh digital mempengaruhi politik dan demokrasi dan kedua, membahas unsur inteligen dalam ilmu politik," kata Karyono.

Salah poin yang ditekankan Karyono adalah Boni menunjukkan bahwa intelijen dan demokrasi bisa berjalan beriringan meskipun karakter keduanya berbeda, di mana demokrasi mengutamakan keterbukaan sementara intelijen mengutamakan kerahasiaan atau ketertutupan.

"Bagaimana Boni mencoba memasukkan intelijen dan demokrasi di mana intelijen bisa memperkuat demokrasi dengan titik temunya keamanan negara atau kepentingan nasional. Hanya tentu masih ada pertanyaan terbuka, apakah intelijen bisa sepenuhnya demokratis? Bisakah intelijen dijadikan instrumen penguatan demokrasi atau bisa sebaliknya, seperti kasus aktivis Kontras Andrie Yunus," kata Karyono.

Peneliti BRIN Syafuan Rozi mengajak semua stakeholder khususnya para aktor politik untuk membaca buku Ilmu Politik Boni Hargens untuk memperkaya perspektif dan ilmu politik sehingga perdebatan dan pengambilan keputusan atau kebijakan benar-benar berlandaskan pada dasar politis-filosifis yang kuat, yakni kebaikan bersama, bangsa dan negara.

Buku Ilmu Politik Boni Hargens ini terdiri dari 582 halaman yang terbagi dalam 10 bab dengan sejumlah pembahasan inti, mulai dari topik terkait teori dan pendekatan ilmu politik, kekuasaan dan negara, sistem politik, ideologi politik, partai politik dan pemilu, pengaruh teknologi digital terhadap ilmu politik serta intelijen dan demokrasi di era digital. Buku Boni Hargens ini sudah dicetak 2 kali, yakni pada Oktober 2025 dan Februari 2026.

Boni Hargens dikenal sebagai intelektual muda kelahiran Manggarai, Flores, NTT. Boni sempat mengenyam pendidikan filsafat di STF Driyarkara sebelum akhirnya menempuh studi ilmu politik di Universitas Indonesia.

Boni juga mengikuti perkuliahan pascasarjana di Program Studi Asia Tenggara di Universitas Humboldt di Berlin dengan beasiswa dari KAAD sebelum akhirnya meraih gelar doktor filsafat di bidang Kebijakan Publik dan Administrasi dari Universitas Walden, Minneapolis, Amerika Serikat.

Disertasi doktoral Boni merupakan perkawinan teori kartel dan teori oligarki dalam proporsi baru yang disebut "kartelisasi oligarkis" dengan fokus pada dinamika politik Indonesia sesudah Rezim Soeharto (1966-1998). Disertasi doktoral Boni Hargens ini terbit menjadi sebuah buku di Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 2020 dan masih dijual terbuka di situs dunia seperti Amazon dengan judul 'Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia'.

JAKARTA - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani menanggapi santai adanya sejumlah masyarakat yang ingin melaporkannya ke polisi buntut pernyataannya yang menyinggung upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Dia justru mempersilakan.

"Monggo itu sah," kata Saiful saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (9/4/2026).

Kendati demikian, Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta ini menilai, idealnya opini dibalas dengan opini, bukan melibatkan instrumen negara seperti kepolisian.

"Yang ideal, opini dan sikap dibalas dengan opini dan sikap juga. Enggak usah bawa-bawa negara," tegas Saiful.

Meski begitu, ia tak masalah dengan rencana pelaporan tersebut. Hanya saja, Saiful menilai pelaporan itu tidaklah ideal.

"Tetapi boleh aja sih. Cuma tidak ideal," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah simpul relawan Presiden Prabowo Subianto berencana melaporkan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi ke polisi. Keduanya akan dilaporkan buntut pernyataan "jatuhkan Prabowo" di sebuah acara.

Ketua Presidium Kebangsaan 08 dan Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H Kurniawan menjelaskan, pihaknya akan melayangkan laporan lantaran Saiful dan Islah berupaya mengajak, menghasut dan menyebarkan kebencian kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Karena mereka inilah mengajak banyak orang untuk turun ke jalan menggulingkan pemerintahan sah. Ya, jadi untuk sementara itu baru dua orang yang akan kita laporkan yaitu Saudara Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, ya," ujar Kurniawan di Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Baginya, sikap Saiful dan Islah merupakan tindakan yang tak elok dan tak patut terjadi di negara demokrasi. Dia menegaskan, Indonesia tak mengenal istilah kudeta atau makar.

"Saya yakin memang dari tokoh-tokoh ini ya orangnya itu-itu saja, yang tidak bisa move on, tidak bisa menerima kekalahan dari Pilpres 2024, ya," kata Kurniawan.

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dinilai berpotensi menjadi matahari baru dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2029. Akademisi Universitas Nasional (Unas) Jakarta Firdaus Syam mengungkapkan analisisnya mengenai Menhan Sjafrie secara budaya politik memiliki peluang sebagai matahari baru dalam Pilpres 2029.

“Hal tersebut disebabkan, karena ia memegang posisi strategis dan punya karakter petarung karena berasal dari Indonesia Timur,” kata Firdaus Syam dalam diskusi publik yang digelar DPP Indonesia Youth Congress, bertajuk ‘Posisi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam Pilpres 2029: Jabatan Strategis dan Modal Politik’ di Tamarin Hotel, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Firdaus melilhat sosok Sjafrie ini adalah pejuang dan petarung. Dia berpendapat bahwa orang-orang Sulawesi itu pada dasarnya berani-berani, cerdas, dan pejuang, misalnya seperti BJ Habibie, Jusuf Kalla (JK), Andi Muhammad Jusuf Amir, hingga Sjafrie Sjamsoeddin.

Peneliti Politik Milenial dan Penulis Buku Demokrasi dan Populisme Islam Gian Kasogi mengatakan bahwa Sjafrie adalah elite politik yang memiliki posisi strategis, jaringan inti Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) masuk bursa kandidat Pilpres 2029 berdasarkan hasil survei terbaru lembaga Indonesian Public Institute (IPI). Survei tersebut digelar pada 30 Januari 2026 hingga 5 Februari 2026 terhadap 1.241 responden yang merupakan masyarakat berusia 17 tahun - 65 tahun dan berasal dari 35 Provinsi di Indonesia.

Teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah Multistage Random Sampling. Metode ini adalah teknik sampling di mana pemilihan sampel dilakukan dalam beberapa tahap (stage), dari unit besar ke unit yang lebih kecil, dan setiap tahap dilakukan secara acak (random).

Berdasarkan teknik sampling tersebut, sampel berasal dari 35 provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar 2,78 % pada tingkat kepercayaan sekitar 95 %.

“Berdasarkan hasil survei terbaru kami, sejumlah wajah-wajah baru masuk dalam bursa bakal capres 2029 seperti Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa," kata Peneliti IPI Abdan Sakura dalam konferensi pers rilis hasil survei bertajuk 'Peta Elektabilitas Calon Presiden 2029' di Semanggi, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Sejumlah wajah baru tersebut masuk dalam sepuluh besar tokoh untuk menjadi bakal capres 2029. Sjafrie berada di urutan ke-7 dengan tingkat elektabilitas di angka 7,5 persen disusul Purbaya Yudhi Sadewa 4,9 persen dan Sherly Tjoanda 3,8 persen.

"Elektabilitas Sjafrie Sjamsoeddin bersaing ketat dengan sejumlah tokoh kepala daerah, seperti Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berada di urutan ke-4 dengan elektabilitas 8,5 persen, lalu Gubernur Jakarta sekarang Pramono Anung di urutan ke-5 (elektabilitas 7,8 persen) dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (7,9 persen)," kata Abdan.

Lebih lanjut Abdan menuturkan bahwa munculnya wajah-wajah baru tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor mempengaruhi elektabilitas mereka seperti kepemimpinan, ketokohan, rekam jejak, publikasi media, integritas, visi - misi dan program kerja. Dia mencontohkan 4 indikator yang memperkuat elektabilitas Sjafrie Sjamsoeddin seperti kepemimpinan dan ketokohannya di angka 44 persen, rekam jejak kepemimpinan 17 persen, rekomendasi lingkungan dan media 12 persen serta integritas 10 persen.

JAKARTA - Pengamat Politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengingatkan bahwa stabilitas nasional bukan hanya soal keamanan. Dia berpendapat, stabilitas nasional sangat ditentukan oleh kapasitas negara, arah kebijakan yang jelas, serta tingkat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Stabilitas nasional bukan hanya soal keamanan, tetapi soal kapasitas negara menjalankan kebijakan secara efektif dan menjaga legitimasi di mata publik,” kata Arya dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Dia mengungkapkan sejumlah faktor yang dapat memicu instabilitas apabila tidak dikelola secara hati-hati. Ia menyoroti kompleksitas kebijakan yang tidak diiringi peta jalan reformasi yang terstruktur, termasuk wacana perubahan mekanisme pilkada, pengurangan transfer ke daerah, hingga tata kelola dana desa.

“Ketika kebijakan besar tidak disertai roadmap reformasi yang jelas dan komunikasi publik yang memadai, maka ruang ketidakpuasan akan terbuka,” tuturnya.

Dia pun mengingatkan bahwa lambatnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi sebagaimana dijanjikan berpotensi memperbesar akumulasi kekecewaan masyarakat. Dia menambahkan, risiko semakin meningkat apabila program strategis nasional yang menyerap anggaran besar tidak menghasilkan dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.

“Jika publik melihat anggaran besar tidak berdampak nyata, sementara persepsi korupsi meningkat dan penegakan hukum melemah, maka kepercayaan bisa tergerus,” imbuhnya.

Dia menerangkan kerangka analisis risiko instabilitas berbasis empat indikator, yakni probabilitas, dampak, tingkat kerentanan, dan akselerasi informasi. Dalam konteks era digital, lanjut dia, akselerasi informasi dapat mempercepat eskalasi ketidakpuasan menjadi mobilisasi protes.

“Eskalasi akan terjadi apabila tuntutan publik tidak terakomodasi, protes massal direspons secara represif, atau ketika pemerintah kehilangan legitimasi,” ungkapnya.

Arya pun menekankan pentingnya penyusunan peta jalan reformasi yang komprehensif, kebijakan yang transparan dan konstitusional, penguatan supremasi hukum, serta komunikasi publik yang adaptif dan responsif. “Stabilitas bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia harus dikelola melalui kebijakan yang kredibel dan kepercayaan yang terus dirawat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menunjukan bahwa tingkat kepuasan atau approvalrating Gubernur Jawa Barat mencapai hampir 100%. Namun, pengamat politik menilai terdapat sejumlah kekhawatiran.

Survei tersebut dilakukan pada periode 30 Januari 2026 sampai 8 Februari 2026 terhadap 800 responden dengan margin error kurang lebih 3,5%. Survei menunjukan bahwa 95,5% responden warga Jawa Barat merasa sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja Dedi Mulyadi.

Secara rinci, 35,8% warga Jawa Barat merasa sangat puas dan 59,7% merasa cukup puas. Sementara hanya terdapat 4% warga Jawa Barat yang merasa kurang puas atas kinerja Dedi Mulyadi.

Tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap kinerja Dedi Mulyadi pada awal tahun ini meningkat dibandingkan hasil survei tahun lalu sebesar 94,7%. Dalam survei tahun lalu, terdapat 4,1% warga merasa kurang puas atas kinerja Dedi Mulyadi.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap kinerja Dedi Mulyadi sangat tinggi, bahkan meningkat. Biasanya, dalam setahun pemerintahan, tingkat kepuasan pemimpin daerah mengalami dinamika. Akan tetapi, Dedi Mulyadi bisa mempertahankan tingkat kepuasan warganya itu tetap tinggi.

Burhanuddin menilai bahwa tingkat kepuasan warga terhadap pemimpin daerah menunjukan betapa pentingnya pemimpin dalam meniupkan asa di warganya. Jika kepala daerah memiliki approval rating rendah, efektifitas untuk menjalankan program akan susah.

Akan tetapi, menurutnya terdapat pula kekhawatiran dari sangat tingginya approval rating pemimpin daerah di mata warganya.

"Kebalikannya, kalau approval tinggi juga bisa menimbulkan kultus, impact-nya nalar kritis kurang. Akibatnya adalah kita tidak bisa menilai kritis kebijakan teknokratis yang bisa dipersoalkan," ujar Burhanuddin dalam konferensi pers pada Senin (16/2/2026).

Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Padjajaran Firman Manan menilai daya dorong approval rating Dedi Mulyadi adalah kekuatan personal yang memang diinginkan oleh warga Jawa Barat dalam sosok Gubernurnya.

"Satu sisi dia [Dedi Mulyadi] terlihat sangat empati terkait rakyat kecil. Di satu sisi lain, dia bisa kemudian menjadi sangat tegas," ujar Firman.

Ditambah, kekuatan narasi di media sosial yang menurutnya turut berkontribusi terhadap tingginya approval rating Dedi Mulyadi. Narasi di media sosial membangun persepsi positif dan menjadi informasi acuan bagi warga Jawa Barat.

Akan tetapi, menurutnya perlu juga media penyeimbang dari narasi-narasi yang dibangun Dedi Mulyadi lewat media sosial. Tujuannya, menjaga nalar publik bahwa pemerintahan yang dijalankan bisa saja terjadi kekeliruan.

Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Djayadi Hanan menilai bahwa approval rating pemimpin juga seringkali partisan. Masyarakat puas atas kinerja pemimpin karena dia merupakan pendukungnya saat bertarung di Pilkada.

"KDM menang telak juga di Pilgub, itu didorong oleh partisan. Jadi faktor itu juga perlu dilihat," ujarnya.

Di samping itu, tidak terdapat sejumlah tokoh alternatif lainnya di Jawa Barat yang bisa menjadi pesaing kuat.

Sebagaimana diketahui, pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan yang saat ini menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat menang telak dalam gelaran Pilkada 2024 dengan perolehan suara sebanyak 14.130.192 suara atau 62,22% dari total suara sah.