Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendukung upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat terkait dengan ketahanan energi.

Hal itu terkait dengan penyesuaian harga BBM nonsubsidi yakni Pertamax yang naik menjadi Rp16.250. Salah satu yang didukung oleh Puteri adalah terkait dengan stimulus.

"Tentu adanya stimulus ini sangat dibutuhkan untuk memitigasi dampak lanjutan, khususnya terhadap inflasi dan perekonomian secara keseluruhan. Makanya, langkah pemerintah sudah tepat dalam menyiapkan berbagai alternatif stimulus bagi kelompok maupun sektor yang menjadi prioritas," katanya dalam keterangan tertulis pekan ini.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengkaji dan merumuskan stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat.

Menutup keterangannya, Puteri juga mendukung komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif.

"Saat ini, kita melihat sejumlah agenda prioritas yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah percepatan program peralihan penggunaan LPG ke Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional," paparnya.

Dia menegaskan langkah ini untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju kemandirian dan ketahanan jangka panjang.

JAKARTA - Jelang Musyawarah Besar (Mubes) Kosgoro 1957, nama La Ode Safiul Akbar masuk dalam daftar kandidat ketua umum periode 2026-2031. Baginya, kursi pimpinan bukanlah sekadar simbol status, melainkan garda terdepan membumikan ideologi kekaryaan organisasi yang lahir pada 10 November 1957 ini.

Pria berdarah Muna, Sulawesi Tenggara, ini memulai kariernya dari nol. Selepas pendidikan dasar di kampung halaman, La Ode memilih merantau ke Pulau Jawa, mengasah karakter di Pondok Pesantren Gontor, hingga akhirnya meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari Ateneo de Manila University, Filipina.

Perjalanan intelektual dan spiritualnya menjadi bekal utama dalam memandang sebuah organisasi sebagai ekosistem yang harus diberdayakan, bukan sekadar struktur yang dikuasai.

Kiprah La Ode dalam struktur organisasi yang berafiliasi dengan Partai Golkar ini memiliki akar pengabdian yang cukup kuat. Sebelum memantapkan diri sebagai pengusaha dan politisi, La Ode aktif di berbagai organisasi kepemudaan yang menjadi tulang punggung kaderisasi Kosgoro 1957.

Di antaranya, Barisan Muda Kosgoro (BMK) 1957, sebagai salah satu ketua yang saat itu dipimpin oleh Airlangga Hartarto, kemudian Ketua OKK DPP KNPI dan Ketua Kaderisasi DPP AMPI.

Pengalaman inilah yang membuat La Ode paham bagaimana memenangkan pertarungan di era digital. La Ode menilai, Kosgoro 1957 harus meremajakan barisannya tanpa meninggalkan nilai-nilai gotong royong.

“Saya telah memasang target besar: membawa Kosgoro 1957 kembali ke akar tujuannya sebagai organisasi serbaguna yang mensejahterakan, tanpa kehilangan ketajaman politiknya sebagai salah satu pilar pendiri Partai Golkar. Kosgoro 1957 bersiap memasuki babak baru,” tandas Laode, Sabtu (23/5/2026).

Selain itu, posisinya sebagai Ketua DPP Partai Golkar bidang Ketenagakerjaan dan Profesi juga membuatnya memiliki pemahaman lintas sektoral. Tidak hanya itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), sebuah posisi yang membuktikan kapasitasnya dalam mengelola organisasi besar dengan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, La Ode Safiul Akbar menyatakan periode kepemimpinan 2026-2031 akan menjadi era transformasi bagi Kosgoro 1957. Visi utamanya adalah menjadikan organisasi ini sebagai hub antara pemerintah, pengusaha, dan rakyat kecil.

Mengingat Kosgoro 1957 lahir dari gerakan koperasi, La Ode Safiul Akbar berencana menghidupkan kembali roh ekonomi tersebut melalui digitalisasi. La Ode ingin membangun ekosistem koperasi modern yang tidak hanya mengandalkan simpan-pinjam, tetapi juga inkubator bisnis bagi kader muda.

"Kader Kosgoro 1957 harus menjadi problem solver bagi masyarakat, bukan sekadar mesin politik saat pemilu," ujarnya La Ode Sabtu (23/5/2026).

Kesiapannya maju sebagai ketua umum bukanlah isapan jempol belaka. Dengan filosofi hidup "Man Jadda Wa Jadda" yakni Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil, La Ode menegaskan dirinya siap membawa beban amanah besar.

La Ode percaya pengalamannya meruntuhkah batas antara daerah dan pusat. Pengalaman internasionalnya, serta rekam jejaknya dalam konsolidasi partai, adalah modal untuk merangkul seluruh elemen Kosgoro 1957 dari Sabang sampai Merauke.

Dengan target periode 2026-2031, La Ode ingin melihat Kosgoro 1957 tidak hanya sebagai mitra strategis pemerintah, tetapi juga sebagai lokomotif kemandirian ekonomi di daerah-daerah. Momentum Mubes nanti menjadi ajang pembuktian apakah kader Milenial dan senior akan bersatu di bawah komando Petarung dari Tenggara.

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Ravindra Airlangga mendorong langkah mitigasi nasional segera diperkuat untuk mencegah masuknya hantavirus varian Andes ke Indonesia. Pengawasan di semua pintu masuk negara, penguatan sistem surveilans, hingga kesiapan laboratorium dan rumah sakit dinilai menjadi aspek penting yang harus dipastikan oleh pemerintah.

Menurut Ravindra, kewaspadaan perlu tetap ditingkatkan meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan risiko kesehatan masyarakat global akibat kasus hantavirus varian Andes yang ditemukan di kapal pesiar MV Hondius masih berada pada tingkat rendah. “Walaupun WHO menyebut risikonya rendah dan ini bukan awal pandemi baru, pemerintah tetap harus menyiapkan langkah mitigasi secara menyeluruh. Kita tidak boleh lengah,” kata Ravindra dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Legislator Fraksi Partai Golkar ini berpendapat, balai kekarantinaan kesehatan harus siaga di setiap pintu masuk negara, baik bandar udara internasional maupun pelabuhan laut. Dia juga meminta pemerintah melakukan skrining kesehatan secara komprehensif terhadap penumpang kapal dan pesawat, terutama mereka yang memiliki riwayat perjalanan dari negara berisiko tinggi seperti negara-negara di Amerika Selatan.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa hantavirus varian Andes merupakan satu-satunya varian hantavirus yang diketahui dapat menular antarmanusia melalui kontak erat dan berkepanjangan. Varian itu berasal dari Amerika Selatan dan dapat menyebabkan sindrom kardiopulmoner dengan tingkat kematian yang cukup tinggi.

“Varian Andes memiliki karakteristik berbeda karena dapat menular antarmanusia. Walaupun sampai saat ini belum terdeteksi di Indonesia, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan,” ujar Ravindra.

Dia menuturkan, kasus hantavirus yang ditemukan di Indonesia selama ini merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) strain Seoul Virus. Penularannya terjadi secara zoonosis melalui tikus got (Rattus norvegicus) dan tikus rumah (Rattus rattus), sehingga tidak menular antarmanusia.

Sepanjang 2024 hingga minggu ke-16 tahun 2026 berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tercatat 23 kasus terkonfirmasi HFRS strain Seoul Virus di Indonesia. Dari jumlah itu, 20 pasien dinyatakan sembuh dan tiga orang meninggal dunia.

Adapun kasus tersebar di sejumlah daerah, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur (Jatim), Banten, Sumatera Barat (Sumbar), Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Ravindra juga mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan sanitasi lingkungan, pengendalian populasi tikus, serta pengawasan kesehatan di wilayah rawan seperti pelabuhan, gudang logistik, kawasan padat penduduk, dan daerah pascabanjir.

Politikus asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V itu berpendapat bahwa Indonesia membutuhkan sistem mitigasi nasional yang terintegrasi, mulai dari surveilans epidemiologi, kapasitas laboratorium, kesiapan rumah sakit, hingga respons cepat di daerah. “Ketahanan kesehatan nasional harus menjadi bagian penting dari ketahanan negara. Dengan sistem yang kuat, kita dapat mendeteksi dan menangani ancaman penyakit menular secara cepat dan efektif,” tandasnya.

MALUKU - Polres Maluku Tenggara resmi mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, terkait kasus dugaan penusukan Ketua DPD Golkar Agrapinus Rumatora aliasNus Kei.

Pengiriman SPDP ini dilakukan untuk koordinasi resmi antara penyidik kepolisian dan pihak kejaksaan dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian penting dalam memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan transparan.

“SPDP telah kami serahkan kepada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sebagai pemberitahuan resmi bahwa penyidikan sedang berjalan. Ini merupakan mekanisme hukum yang wajib dilaksanakan dalam setiap penanganan perkara pidana,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Adapun perkara yang disidik berkaitan dengan dugaan tindak pidana terhadap nyawa, yakni pembunuhan berencana dan/atau penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 459 KUHP dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun, serta Pasal 458 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, juncto ketentuan mengenai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama.

Kasus ini bermula dari peristiwa penikaman yang terjadi pada Minggu, 19 April 2026 di Bandara Karel Sadsuitubun, Maluku Tenggara, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, hingga pengejaran pelaku.

Dalam waktu singkat, dua terduga pelaku berhasil diamankan, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah melalui pemeriksaan intensif serta prosedur administrasi, termasuk pemeriksaan kesehatan.

Selanjutnya, pada 22 April 2026, penyidik melanjutkan proses dengan mengirimkan SPDP ke kejaksaan sebagai dasar koordinasi penuntutan serta pengawalan berkas perkara hingga tahap persidangan.

Rositah menegaskan, seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selama proses pengiriman SPDP berlangsung, situasi dilaporkan dalam kondisi aman dan lancar tanpa kendala berarti.

Kepolisian juga memastikan bahwa situasi kamtibmas di wilayah Maluku Tenggara tetap kondusif, sembari terus mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi serta mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada aparat.

MALUKU - Polisi menyatakan motif pelaku penusukan Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, dilatarbelakangi balas dendam. Dendam itu diduga terkait dengan kasus tewasnya saudara dari para pelaku di 2020.

"Berdasarkan pengakuan pelaku, motif pelaku adalah balas dendam. Kedua pelaku dendam karena korban Nus Kei adalah otak di balik pembunuhan saudara kedua pelaku atas nama Fenansius Wadanubun Alias Dani Holat yang terjadi pada 2020 di Jakarta samping apartemen Metro Galaxi Kalimalang Bekasi," kata Kabid Humas Polda Maluku Rositah Umasugi, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Rositah sebelumnya membenarkan terjadinya tindak pidana penikaman yang mengakibatkan meninggalnya Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, pada Minggu, 19 April 2026.

Rositah menyatakan, Kapolda Maluku telah memerintahkan jajaran Polres Maluku Tenggara untuk menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan tuntas.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya keluarga besar korban dan simpatisan, untuk menahan diri dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada Polri. Jangan ada aksi balasan yang dapat memperkeruh situasi. Saat ini situasi di Maluku Tenggara aman dan kondusif,” ujarnya.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 11.25 WIT di area pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Saat itu korban baru tiba dengan pesawat dari Jakarta.

“Tiba-tiba korban ditikam oleh orang tidak dikenal menggunakan sebilah pisau. Terduga Pelaku langsung melarikan diri usai kejadian,” ucapnya.

Korban sempat dibawa keluarga ke RS Karel Sadsuitubun pada pukul 12.00 WIT. Namun tim medis menyatakan korban meninggal dunia karena luka yang dialami.

MALUKU - Motif penusukan terhadap Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei terungkap. Pelaku disebut ingin balas dendam.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rosita Umasugi mengungkapkan bahwa, motif itu diketahui usai dilakukannya pemeriksaan terhadap terduga pelaku. "Untuk motif berdasarkan hasil pemeriksaan adalah balas dendam," kata Rositah, Senin (20/4/2026).

Sayangnya, Rosita tidak memaparkan pangkal permasalahan yang membuat para pelaku dendam dan nekat melakukan perbuatannya tersebut. Rosita hanya menyebut pelaku penikaman tersebut kenal dengan Nus Kei. "Iya (pelaku kenal dengan Nus Kei)" ujarnya.

Rositah sebelumnya membenarkan terjadinya tindak pidana penikaman yang mengakibatkan meninggalnya Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, pada Minggu, 19 April 2026.

Rositah menyatakan, Kapolda Maluku telah memerintahkan jajaran Polres Maluku Tenggara untuk menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan tuntas.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya keluarga besar korban dan simpatisan, untuk menahan diri dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada Polri. Jangan ada aksi balasan yang dapat memperkeruh situasi. Saat ini situasi di Maluku Tenggara aman dan kondusif,” ujarnya.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 11.25 WIT di area pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Saat itu korban baru tiba dengan pesawat dari Jakarta.

“Tiba-tiba korban ditikam oleh orang tidak dikenal menggunakan sebilah pisau. Terduga Pelaku langsung melarikan diri usai kejadian,” ucapnya.

Korban sempat dibawa keluarga ke RS Karel Sadsuitubun pada pukul 12.00 WIT. Namun tim medis menyatakan korban meninggal dunia karena luka yang dialami.

JAKARTA - DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) mendorong peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Untuk itu, semangat kebersamaan dalam bingkai kebangsaan harus diperkuat.

Hal itu terungkap dalam kegiatan “Ngabuburit Diskusi Kepemudaan dan Buka Puasa Bersama” yang diselenggarakan di Masjid Syajaratun Thayyibah yang berada di Kompleks DPP Partai Golkar, Jakarta Barat. Kegiatan Ramadan yang diinisiasi DPP AMPI ini selain mempererat silaturahmi dan memperkuat peran pemuda dalam kehidupan kebangsaan juga diharapkan memberikan motivasi serta pandangan strategis bagi generasi muda yang aktif dalam organisasi kepemudaan.

Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus DPP AMPI, antara lain Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga, Sekjen DPP AMPI Robi Anugrah Marpaung serta Bendahara Umum DPP AMPI Kevin Tandra bersama ratusan anak yatim.

Hadir pula Sekjen DPP Partai Golkar M Sarmuji, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, Ketua DPP Partai Golkar Fahd Arafid, Anggota DPR RI Ranny Fahd Arafiq, Ketua Balitbang Partai Golkar Yddy Chrisnandi, serta istri Ketua Umum DPP Partai Golkar Sri Suparni Bahlil yang hadir dalam sambungan video call.

Bahkan ratusan anak yatim terlihat sangat antusias dan bersemangat ketika bertemu dengan para pengurus AMPI. "Terima kasih Abang Ketum AMPI Jerry Sambuaga telah mengadakan acara bukber ini dan terima kasih banyak juga atas santunan yang telah diberikan kepada saya dan teman-teman saya. Semoga AMPI makin jaya," ujar penerima santunan Arfan, Rabu (11/3/2026).

Sekjen DPP Partai Golkar M Sarmuji menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada AMPI. "Terima kasih kepada AMPI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Jerry Sambuaga yang telah mengadakan buka puasa bersama diikuti dengan kegiatan sosial berupa santunan kepada ratusan anak yatim dan bantuan kepada Masjid Golkar. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk sesama kita, khususnya di bulan suci Ramadhan ini," ujar Sarmuji.

Lihat video: AMPI Uji Coba Makanan Bergizi Gratis Seharga Rp14.900



Istri Ketua Umum DPP Partai Golkar Sri Suparni Bahlil juga sempat menyapa ratusan anak yatim yang hadir bersama dalam acara buka puasa. Para anak yatim terlihat sangat antusias menyapa Ibu Ketum Sri Bahlil yang sempat berdiskusi singkat melalui video call.

"Terima kasih kepada AMPI yang sudah mengadakan acara buka puasa bersama dan memberikan santunan kepada ratusan anak yatim sekaligus memberikan santunan kepada Masjid Golkar. Insya Allah berkah," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga mengatakan kegiatan buka puasa bersama ini merupakan bagian dari rangkaian agenda organisasi menjelang akhir bulan Ramadan. Jerry menilai momentum Ramadan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kebersamaan sekaligus memperluas diskusi tentang peran pemuda dalam pembangunan bangsa.

Menurut Jerry, kegiatan ini tidak hanya berisi diskusi kepemudaan, tetapi juga dilengkapi dengan kegiatan sosial berupa santunan kepada anak yatim sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

“Buka puasa kali ini merupakan rangkaian kegiatan DPP AMPI menjelang akhir Ramadan. Kegiatan ini juga disertai dengan aksi sosial berupa santunan kepada ratusan anak yatim dan juga bantuan kepada Masjid Syajaratun Thayyibah di Kantor Partai Golkar sebagai simbol kepedulian sosial terhadap sesama dan keberkahan di bulan suci Ramadan. Ini juga bagian dari arahan Ketum Golkar Bapak Bahlil Lahadalia bahwa kita harus dekat dan selalu bersama rakyat,” ujar Jerry.

Melalui kegiatan tersebut, AMPI berharap dapat menghadirkan ruang dialog yang konstruktif bagi generasi muda dari berbagai latar belakang organisasi, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam bingkai kebangsaan selama bulan suci Ramadan.

Sementara itu Ustaz Ahmad Yani Panjaitan dalam tausiahnya menyampaikan pujian dan apresiasinya terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

"Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bapak Bahlil Lahadalia sangat luar biasa, karena telah memberikan komitmen menyejahterakan rakyat. Kiprah beliau sebagai ketua umum partai dan juga sebagai Menteri ESDM di pemerintah telah menunjukan track record yang jelas bahwa beliau adalah pribadi yang memberikan dedikasi dan pengabdian luar biasa kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sama seperti lambang Partai Golkar yang adalah pohon beringin, beliau memberikan pesan melindungi masyarakat dan memperjuangkan aspirasi rakyat," tambah Ahmad Yani yang juga Ketua Bidang Keagamaan Ormas MKGR

Bisnis.com, SURABAYA – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Dri Utari Christina Rachmawati angkat suara mengenai terpilihnya mantan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai hakim konstitusi menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026 nanti.

Sebagai informasi, keputusan tersebut ditempuh dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (27/1/2026) kemarin.

Menurut Dri, kabar terpilihnya sosok mantan politikus Golkar tersebut sebagai hakim konstitusi menuai serentetan sorotan, khususnya mengenai potensi persoalan independensi. Pasalnya, konflik kepentingan hingga tidak transparannya serangkaian mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi.

Dri bahkan mengaku dirinya hanya mengetahui sosok Adies Kadir lewat baliho-baliho yang bertebaran di pinggir jalan saat dirinya mencalonkan diri sebagai calon legislator Senayan serta ucapan kontroversial mengenai tunjangan anggota DPR RI yang kemudian menyulut aksi demonstrasi pada Agustus 2025 di berbagai penjuru tanah air.

"Saya tercengang juga karena saya hanya mengetahui beliau lewat baliho-baliho, [latar belakang] dari parpol. Pernyataan beliau itu kayak menjadi penyulut demo DPR tahun 2025 walau akhirnya kan direvisi. Menurut saya, setiap pejabat, apalagi seorang hakim, itu kan yang dilihat bukan kompetensi saja ya, tapi etikanya kan juga dinilai," ungkap Dri saat dihubungi Bisnis, Selasa (27/1/2026).

Selain itu, Dri juga mempertanyakan mengenai alur pemilihan hakim konstitusi tersebut. Sebagai informasi, pada Agustus 2025 silam DPR pernah memilih eks Kepala Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul sebagai kandidat hakim Mahkamah Konstitusi untuk menggantikan Arief Hidayat.

Namun, tutur dia, keputusan itu tidak disertai penjelasan yang gamblang kepada publik, di mana Inosentius kemudian diganti dengan Adies Kadir sebagai calon hakim konstitusi usulan DPR.

Dri menilai hal tersebut bisa disebabkan karena tidak adanya tidak adanya standar seleksi yang seragam dan transparan di antara lembaga pengusul hakim konstitusi, yakni DPR, Mahkamah Agung (MA), dan Presiden.

"Jadi, kalau evaluasi ketika kita mengajar mata kuliah HTN atau hukum acara MK itu ya ketika pemilihan hakim itu tidak ada SOP yang sama. Akhirnya seperti ini, sesuatu yang misalnya salah sudah disepakati bersama ternyata karena satu dan lain hal, kita kan enggak tahu, dan enggak diberitahu ya alasannya apa. Pokoknya tiba-tiba saja begitu," tuturnya.

Lebih lanjut, ia pun menyampaikan rasa kekhawatiran mengenai naiknya Adies Kadir sebagai hakim konstitusi lewat usulan DPR tersebut. Menurutnya, bila seorang dengan latar belakang partai politik diangkat sebagai hakim konstitusi, maka berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan antara latar belakang politik sebelumnya dan fungsi yudisial.

Dri bahkan menyinggung mengenai permasalahan recalling Aswanto dari posisinya sebagai hakim konstitusi pada akhir September 2022 silam. Saat itu, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyebut alasan menohok atas pencopotan Aswanto dari jabatannya tersebut.

Menurut Bambang kala itu, kinerja hakim konstitusi tersebut dianggap pihaknya mengecewakan lantaran acap kali membatalkan hasil produk undang-undang yang ditelurkan di Senayan dengan melanggengkan proses judicial review yang diajukan. Posisi Aswanto kemudian digantikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK saat itu Guntur Hamzah.

Menurut Dri, pergantian Hakim MK Aswanto oleh DPR pada 2022, yang ditengarai berkaitan dengan putusan judicial review terhadap produk perundang-undangan, menjadi preseden buruk dan menjadi bukti nyata atas rapuhnya independensi hakim konstitusi ketika mekanisme pengusulannya berada di bawah kendali fraksi-fraksi di Senayan.

"Dalam beberapa perkara, kalau kita lihat ya, kalau dari sisi tata negara itu memang ada dalam tanda kutip seperti ada balas jasa. Ya, memang akan sedikit mengkhawatirkan, ketika ada [hakim memiliki] relasi-relasi politik ya, apalagi beliau pertamanya duduknya di legislatif ya, kemudian beliau jadi hakim seperti itu. Jadi memang pastilah ada kekhawatiran-kekhawatiran," paparnya.

Namun begitu, Dri pun menyebut dirinya tetap menantikan kiprah dan kerja Adies Kadir sebagai seorang hakim konstitusi di masa mendatang. Ia pun mengingatkan bahwa legitimasi atas putusan MK selaku penjaga konstitusi sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap independensi para hakimnya.

"Mungkin secara formalitas beliau sudah mumpuni. Sudah memenuhi lah, dan beliau kan sudah mengundurkan diri, tapi ya menurut saya sih ya sudah bagus lah. Jangan sampai dia mendua. Nah masalah ke depannya seperti apa, ya kita lihat saja," pungkasnya.

JAKARTA - Kenaikan harga sembako yang terus berulang setiap memasuki bulan Ramadan kembali menjadi persoalan serius yang membebani masyarakat. Lonjakan harga komoditas pangan seperti cabai, bawang, minyak goreng, dan daging bukan hanya menekan daya beli warga, namun juga mencerminkan lemahnya pengendalian distribusi dan pengawasan pasar yang seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh pemerintah.

Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar DPR Sarifah Suraidah menegaskan pola kenaikan harga sembako yang terjadi hampir setiap tahun menunjukkan adanya masalah struktural dalam tata niaga dan distribusi pangan nasional. Setiap jelang bulan Ramadan, pemerintah harus bisa mengantisipasi lebih dini agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat.

“Ramadan seharusnya menjadi bulan yang menenangkan bagi masyarakat, bukan justru menghadirkan kekhawatiran akibat harga kebutuhan pokok yang melonjak. Jika ini terus berulang setiap tahun, berarti ada yang belum beres dalam sistem pengendalian harga pangan kita,” kata Sarifah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2026).

Berdasarkan laporan di berbagai daerah, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan signifikan di akhir Januari ini. Harga cabai rawit tercatat melonjak hingga dua kali lipat, dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp100.000 per kilogram, sementara bawang merah naik dari Rp38.000 menjadi Rp44.000 per kilogram dan minyak goreng meningkat dari Rp15.000 menjadi Rp17.000 per liter.

Kondisi ini berdampak langsung pada rumah tangga, terutama masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Sarifah menilai bahwa kenaikan harga tersebut tidak bisa terus-menerus dibenarkan dengan alasan peningkatan permintaan musiman.

Menurutnya, pemerintah melalui kementerian perdagangan, bulog dan BUMN pangan harus lebih proaktif memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, serta pengawasan harga di tingkat pedagang. “Setiap tahun kita tahu Ramadan akan datang. Maka seharusnya antisipasi stok dan distribusi dilakukan jauh hari, bukan bersikap reaktif ketika harga sudah terlanjur melonjak,” tegasnya.

Wanita yang akrab disapa Bunda Harum ini menekankan bahwa negara harus hadir melindungi daya beli masyarakat, terutama di momen keagamaan yang seharusnya dijalani dengan tenang dan khusyuk. Ia meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di sektor perdagangan dan pangan untuk memperkuat operasi pasar, memperbaiki rantai pasok, serta menindak praktik spekulasi harga.

“Kenaikan harga sembako yang terus berulang setiap Ramadan tidak boleh dianggap sebagai hal yang wajar. Ini harus menjadi prioritas bersama agar kesejahteraan rakyat benar-benar dirasakan,” pungkas Srikandi Politik Golkar Dapil Kalimantan Timur ini.

JAKARTA - Puncak peringatan HUT ke-61 Partai Golkar menjadi ajang reafirmasi arah politik dan identitas kelembagaan partai di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Peringatan ini sekaligus menegaskan karakter Partai Golkar yang modern, rasional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Bagi Lembaga Komunikasi dan Informasi (LKI) DPP Partai Golkar, perayaan ini tidak semata seremoni, melainkan momentum strategis untuk menegaskan karakter Golkar sebagai institusi politik yang modern, rasional, dan berorientasi pelayanan publik," kata Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi (LKI) DPP Partai Golkar, Dave Laksono.

Dalam perspektif LKI, kata Dave, kepemimpinan Bahlil menghadirkan agenda besar pembaruan yang menempatkan komunikasi publik sebagai instrumen konsolidasi yang menentukan. Dalam pidatonya, Bahlil menegaskan prinsip fundamental bahwa Golkar adalah partai kader dan institusi, bukan milik keluarga atau dinasti mana pun.

"Penegasan ini, merupakan pernyataan yang mengembalikan marwah kekaryaan pada posisi aslinya bahwa Golkar sebagai rumah besar yang inklusif, meritokratik, dan terbuka bagi seluruh warga bangsa," ujarnya, Senin (8/12/2025).

Dave yang juga anggota komisi I DPR Fraksi Partai Golkar ini menilai, pesan tersebut memiliki bobot ideologis dan organisatoris yang kuat karena memperkuat basis legitimasi partai di tengah kompetisi politik yang semakin sensitif terhadap isu etika dan transparansi.

Bukan itu saja, Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada acara puncak menjadi simbol sinergi politik yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap stabilitas yang dibangun Golkar di bawah Bahlil.

"Kehadiran tersebut sebagai bentuk pengakuan atas kemampuan Golkar menjaga keseimbangan politik nasional, sekaligus mempertegas posisi strategis partai dalam arsitektur pemerintahan. Hal ini memperkokoh citra Golkar sebagai jangkar stabilitas demokratis yang relevan di tengah dinamika pasca Pilpres 2029," tuturnya.

Dave menambahkan, Presiden Prabowo menyoroti mahalnya ongkos politik yang berpotensi menjebak partai dalam praktik transaksional. "LKI menggarisbawahi pesan ini sebagai peringatan moral agar Golkar tetap berpijak pada prinsip kekaryaan yang menolak politik biaya tinggi dan mendahulukan etika publik," tegasnya.

Dave pun menekankan arahan tersebut sejalan dengan visi Bahlil untuk menata ulang pola komunikasi dan gerak politik Golkar agar lebih transparan, rasional, dan berorientasi kepentingan rakyat.

HUT ke-61 ini, dalam pandangan LKI, menjadi ruang peneguhan bahwa Golkar harus tampil sebagai partai modern yang mampu mengelola arus informasi dengan cepat, akurat, dan bertanggung jawab.

"Di era digital, tantangan utama bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi membangun ekosistem komunikasi yang menumbuhkan kepercayaan publik," ungkapnya.

Dave menilai gaya komunikasi Bahlil yang lugas, terbuka, dan grounded menjadi modal penting dalam memperluas jangkauan informasi dan memperkuat kedekatan partai dengan masyarakat, terutama generasi muda yang kritis.

Oleh karenanya, melalui penguatan infrastruktur komunikasi, peningkatan kapasitas kader, serta konsolidasi organisasi dari pusat hingga basis, tambah Dave LKI melihat bahwa Golkar tengah bergerak menuju fase baru, yakni partai yang adaptif terhadap perubahan, namun tetap teguh pada tradisi kekaryaan.

"Modernisasi komunikasi yang dibangun Bahlil bukan sekadar teknis, tetapi merupakan strategi politik jangka panjang untuk membangun narasi keberpihakan Golkar kepada pelayanan publik, pembangunan, dan persatuan nasional," tegasnya.

Puncak HUT ke-61 ini menandai transformasi Golkar menuju institusi politik yang lebih matang, profesional, dan visioner. Di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia dan dukungan struktur LKI yang dipimpin Dave Laksono, Golkar mengonsolidasikan diri sebagai partai yang tidak hanya bekerja untuk kemenangan elektoral, tetapi untuk memastikan kehadirannya bermakna di tengah masyarakat.

"Dengan arah yang semakin jelas dan fondasi komunikasi yang semakin kuat, Golkar menatap masa depan dengan keyakinan sebagai partai pembangunan yang relevan, inklusif, dan berkomitmen pada kepentingan bangsa," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambangi rumah duka mantan Gubernur Maluku Said Assagaff, Minggu (30/11/2025) malam. Gubernur Maluku periode 2014-2019, Said Assagaff meninggal dunia dalam usia ke-72 tahun pada Minggu sekitar pukul 17.50 WIB di Jakarta.

Airlangga tiba di rumah duka di Jalan Bunga Anggrek No 30 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan sekitar pukul 21.45 WIB. Setibanya di rumah duka, politikus senior Partai Golkar ini datangi rumah duka dan bertemu dengan keluarga almarhum Said Assagaff.

Airlangga menuturkan, Said Assagaff merupakan sosok yang berpendirian teguh dan berdedikasi untuk menyejahterakan masyarakat. Ia mengaku mengenal Said Assagaff sebagai orang yang baik, bekerja keras, teguh pendirian, dan pantang menyerah.

"Saya menyampaikan duka mendalam atas kepergian beliau sahabat saya mantan gubernur Maluku Said Assagaff. Beliau sosok yang baik, ikhlas berjuang untuk masyarakat khususnya Maluku, dan pekerja keras. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, dan perjuangan almarhum untuk masyarakat Maluku dilanjutkan penerusnya," tutur Menko Airlangga di rumah duka almarhum Said Assagaff, Minggu (30/11/2025) malam.

Diketahui, Said Assagaff meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. Ia meninggal sehari setelah perayaan hari ulang tahunnya ke-72 yang dirayakan pada Sabtu (29/11/2025) kemarin.

Sosok yang pernah menjabat wakil gubernur mendampingi gubernur Maluku Karel Albert Ralahu ini sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta sebelum meninggal dunia.

Sosok yang karib disapa Pak Bib ini merupakan tokoh Maluku yang berangkat dari karier di birokrat. Sebelum terjun ke politik dan menjadi kepala daerah, Pa Bib pernah menjabat sebagai sekretaris daerah Provinsi Maluku.

Di karier politik, Said Assagaff pernah menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Provinsi Maluku dan Ketua DPD Golkar Maluku.

SAMARINDA - Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Sarifah Suraidah Harum melakukan kegiatan kunjungan kerja spesifik meninjau jalan lintas Sotek-Bongan, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), Oktober kemarin. Dalam kesempatan tersebut, wanita yang akrab disapa Bunda Harum ini juga banyak menerima keluhan warga bahwa selama ini mereka sangat mendambakan adanya perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki ruas jalan-jalan rusak di Kaltim.

Jalur lintas Sotek-Bongan merupakan ruas strategis yang menghubungkan empat kabupaten yakni Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Barat. Bahkan, menjadi akses penting pendukung menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ini sangat penting, kita serap aspirasi warga Sotek-Bongan maupun warga Kubar, Mahulu, dan Kutim yang selama ini belum tersentuh pembangunan infrastruktur. Pembangunan ruas jalan antar wilayah di Kaltim harus menjadi prioritas untuk menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil Kaltim ini, Selasa (4/11/2025).



Sebelum meninjau ruas jalan Sotek-Bongan, Bunda Harum juga beberapa kali dalam kegiatan kunjungan kerja spesifiknya turun langsung melihat dari dekat jalan-jalan rusak di ruas Kutai Barat-Mahakam Ulu serta jalur poros Bontang-Kutai Timur-Berau. Ia optimistis, infastruktur jalan poros di wilayah Kaltim akan mendapat prioritas pembangunan dari APBN Pemerintah Pusat maupun APBN Pemprov Kaltim.

“Insya Allah dalam 3-5 tahun ke depan masyarakat di daerah Kaltim sudah bisa menikmati jalan mulus antar wilayah. DPR RI mendukung pembangunan infrastruktur secara merata dan berkeadilan bagi masyarakat agar bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kaltim,” kata Bunda Harum.

Diketahui, infrastruktur jalan lintas wilayah di Kalimantan Timur menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Banyak daerah di pelosok belum terhubung karena akses yang buruk sehingga menghambat pemerataan pembangunan.

Puluhan tahun masyarakat Benua Etam mendambakan sarana jalan lintas antar daerah yang mulus. Bunda Harum menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkomitmen untuk merealiasikan pembangunan infrastruktur merata dan berkeadilan agar masyarakat pedalaman juga bisa menikmati jalan yang mantap.

“Kasihan, bertahun-tahun jalan lintas yang menghubungkan wilayah di Kaltim seperti dari Kutai Barat ke Mahakam Ulu, dari Kutai Timur ke Berau, kondisi infrastrukturnya rusak, berlubang, rawan banjir dan longsor. Mobilitas warga jadi terhambat, bahkan akses ke rumah sakit sangat sulit dan penuh perjuangan. Semoga bisa kita perbaiki secara bertahap,” kata Sarifah.