Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendukung program pemerintah dalam upaya pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) pada produk pangan olahan.

Dalam upaya mendukung program tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar menandatangani Rancangan Revisi Peraturan BPOM tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan, Senin (6/4/2026).

Rancangan revisi peraturan yang ditandatangani hari ini menambahkan ketentuan mengenai pencantuman Nutri-Level pada pelabelan gizi bagian depan kemasan (front of pack nutrition labelling/FOPNL). Nutri-Level adalah sistem pelabelan gizi yang akan diterapkan di Indonesia untuk membantu masyarakat memilih produk pangan yang lebih sehat.

Nutri-Level menunjukkan level pangan olahan berdasarkan kandungan GGL. Pencantuman Nutri-Level ditandai dengan huruf A sampai D, diikuti indikator warna yang menunjukkan tingkatan kandungan GGL, yaitu A (warna hijau tua: kandungan GGL lebih rendah), B (warna hijau muda: kandungan GGL rendah), C (warna kuning: perlu dikonsumsi dengan bijak), dan D (warna merah: perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan).

”Dengan pelabelan Nutri-Level diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih produk yang lebih sehat,” kata Taruna dilansir dari laman resmi BPOM, Selasa (7/6/2026).

Kepala BPOM menegaskan bahwa pencantuman Nutri-Level bukan merupakan larangan untuk mengonsumsi suatu produk pangan olahan. Namun, merupakan panduan bagi masyarakat untuk dapat lebih mudah membandingkan dan mengenali pilihan produk pangan olahan yang lebih sehat.

Demikian pula bagi pelaku usaha, kebijakan Nutri-Level bukan untuk membatasi pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan pangan olahan.

”Harapannya, kebijakan ini dapat dimanfaatkan pelaku usaha sebagai peluang bisnis, untuk menjadi pionir dalam menciptakan tren konsumsi pangan olahan yang lebih sehat,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa penyusunan revisi peraturan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip good regulatory practices (GRP). Rancangan peraturan ini juga telah melalui tahapan konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain dengan kementerian/lembaga, organisasi profesi, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan asosiasi pelaku usaha.

Rancangan peraturan yang telah ditandatangani oleh Kepala BPOM selanjutnya akan memasuki tahap pengharmonisasian, yaitu tahapan untuk proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan.

Pencantuman Nutri-Level pada pangan olahan direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap, dengan target awal produk minuman. Kebijakan ini akan diterapkan secara sukarela dengan masa transisi sebelum diberlakukan wajib, untuk memberikan waktu adaptasi bagi pelaku usaha untuk mengimplementasikan kebijakan ini.

Taruna mengungkapkan bahwa BPOM akan mendengar masukan, mengevaluasi pelaksanaan, dan memastikan implementasi kebijakan Nutri-Level berjalan dengan proporsional dan bermanfaat bagi semua pihak.

"BPOM juga akan tetap mempertimbangkan kebutuhan dari pelaku usaha yang merupakan mitra strategis dalam mewujudkan lingkungan pangan yang lebih sehat," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemerintah akan memberi label khusus pada produk makanan dan minuman (mamin) yang mengandung kadar gula yang tinggi.

Zulhas menyebut tingginya konsumsi gula di Indonesia memicu meningkatnya penyakit gula, termasuk di kalangan generasi muda.

“Ternyata kita itu banyak yang kena, muda-muda sudah kena penyakit gula, dan kita termasuk pemakan gula yang tertinggi,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Untuk itu, Zulhas menyebut pemerintah telah membentuk tim untuk merumuskan format pelabelan agar konsumen dapat mengetahui risiko gula berlebih.

“Agar orang tahu kalau saya minum ini risikonya. Kayak rokok. Ternyata pembunuh nomor satu kan gula. Gula nomor satu,” lanjutnya.

Dia menjelaskan kebijakan pelabelan pada mamin ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 (PP 1/2026) tentang Keamanan Pangan, pengganti PP Nomor 86 Tahun 2019.

Selain itu, Zulhas menambahkan bahwa pemerintah juga memutuskan pembentukan Task Force pusat dan daerah untuk menghadapi darurat pangan, termasuk masalah pada produk perikanan, rempah-rempah, maupun makanan yang terkontaminasi residu.

Task Force ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya tengah menyusun peraturan pelabelan yang akan mengatur kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk mamin. Adapun, batas kandungan akan mengacu pada standar ilmiah dan kodeks internasional dari WHO dan FAO.

Taruna menjelaskan bahwa aturan pelabelan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan, mencegah risiko penyakit akibat konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan, yang menjadi penyebab utama berbagai penyakit degeneratif.

Nantinya, pelabelan menjadi tanggung jawab produsen mamin dengan pengawasan BPOM. “Kemasannya kan dia akan memproduksi, dia akan menyebarkan, mendistribusikan, menjual tentu. Tetapi penjualnya, produsennya, pabriknya yang melabeli itu harus ikut aturan yang kita buat,” jelas Taruna.

Lebih lanjut, Taruna menjelaskan penyusunan aturan pelabelan tidak hanya berupa sosialisasi dengan industri, melainkan melalui proses harmonisasi dengan kementerian terkait.

Dalam hal ini, draf aturan dari BPOM harus mendapat persetujuan Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta asosiasi pelaku usaha makanan, sebelum akhirnya didaftarkan ke Kementerian Hukum untuk diundangkan.

“Sekarang on progress untuk sampai itu [diundangkan]. Targetnya tahun ini selesai, secepatnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Taruna menilai kebijakan ini juga dapat menjadi peta jalan penerapan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).

“Saya kira salah satunya akan ke sana [cukai MBDK]. Karena itu bagian ada nanti namanya punishmentand reward, mungkin kalau dia lakukan pelabelan itu ada reward-nya. Kalau dia tidak lakukan ada punishment-nya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan makanan dan minuman termasuk emiten bersiap menjalankan aturan baru tentang pelabelan kandungan gula. Aksi ini seiring pemerintah menyiapkan kebijakan turunan pelabelan kandungan gula pada makanan dan minuman serta pembentukan satuan tugas keamanan pangan sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, perhatian terhadap konsumsi gula menjadi salah satu isu utama dalam rapat tersebut seiring meningkatnya kasus penyakit tidak menular di masyarakat, termasuk pada kelompok usia muda.

“Menurut laporan berbagai pihak, ternyata kita itu banyak yang muda-muda sudah kena penyakit gula,” kata Zulhas usai rapat koordinasi pembahasan implementasi PP Nomor 1 Tahun 2026, dikutip dari Antara, Senin (9/2/2026).

Dia menyebut pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan skema pelabelan pada makanan dan minuman terkait kandungan gula agar masyarakat memahami risiko sebelum mengonsumsinya. “Jadi nanti makanan dan minuman yang kandungannya gulanya tinggi itu dilabeli seperti apa, agar orang tahu kalau saya minum ini risikonya,” ujar dia.

Selain kebijakan pelabelan, rapat juga menyepakati pembentukan satuan tugas atau task force keamanan pangan di tingkat pusat dan daerah untuk merespons cepat berbagai persoalan, termasuk residu, gangguan keamanan pangan, dan kondisi darurat pangan. Satuan tugas tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, kepolisian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya tengah melakukan harmonisasi aturan turunan sebagai tindak lanjut PP Nomor 1 Tahun 2026, termasuk penyusunan regulasi pelabelan atau nutri grade untuk kandungan gula, garam, dan lemak. “BPOM sekarang dalam progres melakukan harmonisasi aturan yang akan kita buat peraturan BPOM tentang pelabelan atau nutri grade,” kata Taruna.

Menurut Taruna, regulasi tersebut mengacu pada standar internasional, seperti Codex, serta rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dengan penyesuaian kondisi nasional. Ia menegaskan penerapan kebijakan tidak dilakukan secara mendadak dan akan disertai masa transisi. “Kalau targetnya selesai, secepatnya. Tetapi tentu ada masa penyesuaian sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah,” jelasnya.