Bisnis.com, BATAM - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan masyarakat terhadap peningkatan kasus diabetes pada anak yang kini menjadi ancaman serius bagi kesehatan generasi muda.

Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi Kepulauan Riau Dewi Kumalasari Ansar mengatakan berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tahun 2023, prevalensi diabetes pada anak mengalami peningkatan signifikan.

“Kasus terbanyak ditemukan pada kelompok usia 10 sampai 14 tahun sebesar 46 persen dan didominasi anak perempuan sebesar 59,3 persen,” kata Dewi saat pengukuhan Pengurus Yayasan Kanker Indonesia Kota Batam periode 2026-2031 di Batam, belum lama ini.

Ia menjelaskan sebagian besar kasus yang ditemukan merupakan diabetes tipe 1. Namun obesitas juga menjadi faktor risiko kuat terhadap munculnya diabetes tipe 2 pada anak.

Menurut Dewi, perubahan pola hidup dan konsumsi makanan tinggi gula menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memicu meningkatnya kasus diabetes usia dini.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui pola makan sehat dan pengendalian obesitas pada anak,” ujarnya.

Ia menilai keluarga memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan hidup sehat, termasuk membatasi konsumsi makanan dan minuman manis serta meningkatkan aktivitas fisik anak.

Selain diabetes, Dewi juga menyoroti tingginya kasus kanker pada anak di Indonesia. Berdasarkan data IDAI tahun 2020, terdapat sekitar 11.156 kasus baru kanker anak setiap tahun yang didominasi leukemia, limfoma dan kanker otak.

Namun, hanya sekitar 20 persen kasus yang berhasil terdeteksi dan mendapatkan penanganan akibat keterbatasan fasilitas kesehatan serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini.

Dewi mengapresiasi langkah IDAI Kepulauan Riau yang terus melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya menekan angka diabetes dan kanker pada anak.

“Kami berharap edukasi kesehatan terus diperkuat agar masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga pola hidup sehat sejak usia dini,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan akan segera menerbitkan aturan mengenai kewajiban pelabelan Nutri Level pada produk pangan khususnya minuman manis.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kematian di Indonesia yang disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung, dan stroke akibat pola konsumsi yang tidak sehat atau berlebih gula, garam, dan lemak (GGL).

“Mengingat angka kematian yang sangat tinggi yang berhubungan dengan penyakit non-infeksi, maka sesuai undang-undang, Badan POM akan menerbitkan peraturan tentang nutri level,” kata Taruna dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa hal ini menjadi bagian dari strategi penguatan pengawasan pangan olahan yang beredar di Tanah Air.

Menurut Taruna, label nutri level ini akan menjadi panduan sederhana untuk membantu konsumen memahami kandungan GGL serta mengenali dan memilih produk yang lebih sehat.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong industri makanan dan minuman untuk menyediakan pangan lebih sehat. Mengenai implementasinya, BPOM akan melakukannya secara bertahap, yang mana pada tahap awal ini akan secara sukarela diterapkan dari produk minuman siap konsumsi (ready to drink).

“Masa transisi agar industri dapat melakukan adaptasi terhadap kebijakan,” jelas Taruna dalam presentasinya.

Lebih lanjut, ketentuan ini akan termaktub dalam Peraturan BPOM No. 6/2021 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan yang sedang dalam proses revisi. Penyusunan ulang beleid tersebut saat ini berada dalam tahap harmonisasi.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan aturan pencantuman label gizi berupa nutri level pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis, yang akan diterapkan pada usaha skala besar sebagai upaya mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan siap saji yang diterbitkan pada Selasa (14/4/2026).

“Kebijakan ini diambil sebagai upaya edukasi untuk mencegah konsumsi gula, garam dan lemak yang berlebih sehingga menimbulkan berbagai risiko penyakit tidak menular, termasuk obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, dan diabetes tipe 2,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Nutri level yang dimaksud terdiri dari empat tingkatan, yakni Level A berupa kombinasi huruf A dengan warna hijau tua; Level B berupa kombinasi huruf B dengan warna hijau muda; Level C berupa kombinasi huruf C dengan warna kuning; atau Level D berupa kombinasi huruf D dengan warna merah.

Menkes menerangkan, level A memiliki kandungan GGL yang lebih rendah dibandingkan level B, level B memiliki kandungan GGL yang lebih rendah dari pada level C, dan seterusnya. Kemenkes disebutnya bertanggung jawab untuk mengatur pangan siap saji, sedangkan pangan olahan atau produk pabrik menjadi ranah BPOM.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan jumlah penyandang diabetes diproyeksikan akan terus meningkat jika tidak ada kesadaran masyarakat atau pengendalian konsumsi gula dari regulator.

Berdasarkan data yang dirilis oleh International Diabetes Federation (IDF) dalam Diabetes Atlas edisi ke-11, jumlah penderita diabetes di Indonesia pada 2024 mencapai 20,4 juta orang. Jumlah ini membuat Indonesia menjadi negara Asean yang masuk lima besar penderita diabetes secara global.

Angka penyandang diabetes ini diproyeksikan meningkat hingga mencapai 28,6 juta pada 2050. Secara prevalensi, dari 185,217,400 penduduk sebanyak 11,4% dalam rentang usia 20-79 tahun merupakan penderita diabetes pada 2024.

Beragam upaya pemerintah untuk menekan angka diabetes dan penyakit tidak menurun (PTM) lainnya tengah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan instansi terkait.

Salah satu upaya pemerintah itu dengan meluncurkan kebijakan tentang pencantuman label gizi atau Nutri-level di kemasan makanan dan minuman pada Selasa (14/4/2026).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penerapan label gizi menjadi upaya mengedukasi masyarakat tentang konsumsi makanan dan minuman yang sehat serta mengurangi beban penyakit tidak menular karena konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih.

Menurutnya, edukasi ini dinilai sebagai langkah efektif dalam menekan angka diabetes. Dia mengklaim penurunan angka diabetes atau PTM lainnya lebih efektif dilakukan melalui pola hidup yang sehat.

"Nah, kita harapkan ini sifatnya lebih ke edukasi masyarakat. Jadi masyarakat diharapkan bisa melihat, mereka kalau mau beli minuman mendingan yang sehat atau produk makanan yang sehat," ujar Budi di Kemenkes, Selasa (14/4/2026).

Dia mengatakan bahwa konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan menjadi penyebab penyakit yang kematiannya tinggi dan juga biayanya tinggi.

Berdasarkan hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) menunjukkan angka diabetes pada anak yang cukup tinggi. Meski dia tidak mengetahui secara pasti angkanya, namun dia menilai bahwa tidak seharusnya anak-anak menderita diabetes.

Terlebih, beban pembiayaan yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan untuk masalah-masalah kesehatan terkait konsumsi GGL berlebih, seperti hipertensi dan diabetes, mencapai sekitar Rp 50 triliun.

Oleh sebab itu, harapannya kebijakan tersebut juga dapat memulai sebuah gerakan untuk hidup sehat yang memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Contohnya seperti olahraga lari yang mulai digemari masyarakat.

"Risetnya sudah banyak di seluruh dunia, standarnya juga WHO juga sudah kasih. Beban-beban penyakit ini yang besar, daripada kita mengobatinya sesudah sakit, lebih baik kita mencegah agar tetap sehat. Dan bagaimana cara mencegah? Itu tadi, kita harus mengatur konsumsi makan kita, terutama gula garam lemak," ujar Budi.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi peluncuran, nampak label nutri-level ini memiliki beberapa tingkatan "A" sampai dengan "D". Setiap produk nantinya bakal diterapkan label nutri-level sesuai dengan kandungan bahannya.

Misalnya, jumlah kandungan gula yang sesuai batas konsumsi per hari bakal diberi label "A". Label itu akan meningkat sesuai dengan kandungan gula yang dimiliki produk tersebut hingga mencapai level "D". Artinya, setiap produk yang memiliki label "A" dinyatakan sebagai produk yang sehat.

Dampak mengonsumsi garam dan gula/Harvard

Masa Transisi 1-2 Tahun

Dalam kesempatan yang sama Menteri Kesehatan Budi mengatakan, saat ini kebijakan tersebut masih bersifat imbauan dan belum wajib. Pasalnya, dia juga menyadari bahwa perlu ada upaya extra yang dilakukan pelaku industri dalam menerapkan nutri-level pada kemasan.

Artinya, pelaku usaha pun mau tidak mau harus mengatur ulang kembali kemasan eksisting. Oleh karenanya, dia memperkirakan masa transisi penerapan label gizi ini bisa mencapai satu sampai dengan dua tahun.

“Ada masa transisi sekitar 1-2 tahun”, tutur Budi Gunadi.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, pada tahap awal pencantuman label gizi atau Nutri-level diimplementasikan pada produk-produk minuman terlebih dahulu, dan secara bertahap diperluas ke produk-produk lain.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan bahwa hal itu dilakukan secara bertahap mengingat banyaknya pelaku usaha makanan di Indonesia, yakni 1,7 juta industri. Penerapan label gizi ini berlandaskan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023.

"Karena menurut data dari uji publik dan juga kita lihat, mayoritas kelebihan gula, kelebihan lemak itu ada minuman berpemanis," ujar Ikrak di Jakarta, Selasa, (16/4/2026).

Memberikan label gizi pada produk ini, kata Ikrar, menjadi upaya melindungi masyarakat Indonesia dari penyakit-penyakit dengan beban kesehatan tertinggi, seperti stroke, sakit jantung, penyakit ginjal, dan sebagainya melalui edukasi publik.

Adapun, meskipun implementasi belum mengikat, pemerintah menyatakan siap memberikan penghargaan bagi pelaku usaha yang sudah menerapkan label gizi terhadap produknya. Taruna Ikrar menyatakan bahwa penghargaan itu bisa berupa kemudahan perizinan hingga penerapan label makanan sehat bagi pelaku usaha tersebut.

“Dengan stempel ataupun approval bahwa makanannya lebih sehat, maka ending-nya kan tentu orang lebih ingin memilih," ujar Ikrar.

Pengendalian Kadar Garam, Gula, dan Lemak

Pengamat kesehatan sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama mengatakan ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk menekan diabetes dan PTM lainnya.

"Secara umum memang setidaknya ada tiga hal yang dapat dan perlu dilakukan untuk pengendalian kadar gula garam lemak [GGL] bagi masyarakat kita," ujar Tjandra saat dihubungi, Rabu (15/4/2026).

Pertama, melakukan reformasi terhadap produk makanan kemasan yang harus memiliki kandungan gula, garam dan lemak sesuai dengan standar kesehatan.

Selanjutnya, pencantuman label di kemasan yang secara jelas menjelaskan berapa kadar GGL yang terkandung di dalamnya. Ketiga, penerapan cukai bagi makanan tertentu khususnya yang kadar gula garam lemaknya dapat berpotensi mengganggu kesehatan.

Kemudian, Akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan mengemukakan penekanan angka diabetes harus dilakukan secara preventif.

Senada dengan Tjandra, Iwan menyatakan upaya penurunan angka diabetes bisa dilakukan dari hulu melalui melalui penerapan label nutri-level dan penerapan cukai MBDK.

"Penerapan cukai MBDK juga merupakan upaya yang diusulkan untuk mengurangi masyarakat mengonsumsi minuman tinggi gula karena harga yang lebih mahal. Sama seperti label nutri level, upaya ini juga akan bermanfaat untuk mencegah terjadinya diabetes," tutur Iwan saat dihubungi.

Sementara itu, Pengamat Kesehatan sekaligus Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan upaya pencegahan memang penting untuk menekan angka diabetes.

Namun demikian, Hermawan menyatakan bahwa penguatan promosi pola hidup sehat hingga mencapai seluruh lapisan masyarakat juga diperlukan.

Oleh sebab itu, dia pun mendorong agar pemerintah pusat dan daerah bisa berkoordinasi dengan ahli kesehatan untuk mengampanyekan kendali konsumsi gula, garam, dan lemak, termasuk edukasi kendali hipertensi dan diabetes.

"Selama ini, jargon sering kali hanya untuk pengobatan, lupa bahwa kesehatan itu harus dicegah dan dihindari," tutur Hermawan kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyakit ginjal kronis di Indonesia terus meningkat dan mulai menyasar kelompok usia produktif. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, pada 2023 terdapat lebih dari 42.000 kematian akibat penyakit ginjal kronis. Kenaikan ini berjalan beriringan dengan meningkatnya kasus diabetes, hipertensi, dan obesitas.

Di samping itu, pasien gagal ginjal kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak anak muda berusia 20-an tahun yang harus menjalani terapi hemodialisis atau cuci darah secara rutin.

Dokter Kelompok Staf Medis (KSM) Penyakit Dalam RSU Persahabatan, Dita Gemiana, menilai kondisi ini menjadi peringatan serius bagi kesehatan generasi produktif.

“Ini benar-benar fenomena yang sangat menghawatirkan jika dibiarkan 5-10 tahun lagi tak terbayangkan generasi muda Indonesia akan seperti apa,” katanya.

Konsumsi Minuman Manis dan Risiko Ginjal

Salah satu faktor yang mendapat perhatian adalah kebiasaan mengonsumsi minuman manis kemasan. Penelitian yang dipublikasikan dalam JAMA Network Open menunjukkan konsumsi lebih dari satu porsi minuman manis per hari dapat meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis hingga 19%.

Bahkan, minuman dengan pemanis buatan tetap menunjukkan peningkatan risiko gangguan ginjal sebesar 10% hingga 26%, tergantung jumlah konsumsinya.

Secara medis, asupan gula berlebih dapat memicu tekanan darah tinggi, obesitas, dan diabetes. Ketiga kondisi tersebut merupakan faktor utama penyebab gagal ginjal kronis.

Dita menjelaskan, banyak anak muda belum menyadari dampak jangka panjang dari kebiasaan tersebut.

“Ginjal berfungsi menyaring racun dari darah dan mengeluarkannya melalui urine serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Ketika kita mengonsumsi minuman kemasan secara terus-menerus, ginjal dipaksa bekerja ekstra keras untuk memproses kandungan di dalamnya,” jelasnya.

Batas Aman Konsumsi Gula

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah maksimal 50 gram atau sekitar empat sendok makan per orang per hari.

Namun dalam praktiknya, satu botol minuman manis kemasan kerap mengandung gula mendekati bahkan melampaui angka tersebut. Selain gula, kandungan natrium dan fosfor pada sejumlah produk juga dapat meningkatkan tekanan darah dan memperbesar risiko gangguan ginjal.

Menurut Dita, menjaga kesehatan ginjal bukan hanya soal mencegah penyakit, tetapi juga menjaga kualitas hidup jangka panjang.

“Kesehatan ginjal adalah kunci produktivitas di masa depan. Jangan sampai kenikmatan sesaat dari minuman manis merenggut kualitas hidup kita di kemudian hari,” tegasnya.

Langkah Pencegahan yang Bisa Dilakukan

Untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal, masyarakat dapat melakukan beberapa langkah sederhana:
• Membatasi konsumsi minuman manis kemasan.
• Mengutamakan air putih 1,5–2 liter per hari sesuai kebutuhan tubuh.
• Membaca label kandungan gula dan natrium sebelum membeli produk.
• Rutin memeriksa tekanan darah dan fungsi ginjal, terutama bagi yang memiliki faktor risiko.
• Menjaga berat badan ideal dan aktif bergerak.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) mewanti-wanti industri makanan dan minuman (mamin) berpotensi kolaps apabila kebijakan pelabelan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) diimplementasikan tanpa peta jalan (roadmap) yang jelas.

Ketua Umum Gapmmi, Adhi Lukman menilai tanpa perencanaan yang jelas, kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak pada penjualan, pertumbuhan industri, hingga penerimaan pajak negara. Namun, Adhi menyatakan industri siap mematuhi kebijakan pemerintah, termasuk usulan masa transisi.

“Jangan sampai kita nanti produksi less sugar, tetapi nanti konsumen nggak ada yang beli. Akhirnya industri mati seperti itu. Nah itu yang paling penting,” kata Adhi saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Dia menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat harus berjalan seiring dengan menjaga pertumbuhan industri nasional.Menurutnya, kebijakan yang terlalu memaksakan tanpa mempertimbangkan kesiapan pasar justru berisiko menghambat pembangunan ekonomi.

“Kita ingin masyarakat sehat, tetapi industri juga tumbuh. Kalau enggak, nanti pemerintah nggak bisa membangun. Pajaknya dari mana kalau nggak ada industri tumbuh, industri mati semua karena nggak laku, kan otomatis ini ya,” terangnya.

Namun, Adhi menyampaikan pembahasan mengenai label GGL sejatinya sudah berlangsung cukup lama antara industri dan pemerintah, termasuk melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta sejumlah kementerian terkait. Terlebih, kebijakan pembatasan konsumsi GGL sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan sejak 2014.

Kendati demikian, sambung dia, pembahasan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 (PP 1/2026) belum dilakukan secara mendalam dan masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah.

Di sisi lain, sambung dia, GGL juga tetap dibutuhkan oleh tubuh manusia selama dikonsumsi secara seimbang. Adapun, industri mamin juga telah melakukan berbagai upaya reformulasi produk untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kesehatan konsumen.

Meski begitu, Gapmmi tak menampik preferensi konsumen tetap beragam dan produsen harus menyesuaikan diri dengan permintaan pasar.

“Intinya produsen sangat fleksibel menyesuaikan. Kalau konsumen minta tanpa gula sama sekali, kita sudah ada produksinya juga tanpa gula, nongula itu sudah beberapa produsen sudah memproduksi itu karena ada permintaan,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan pemerintah akan memberi label khusus pada produk mamin yang mengandung kadar gula yang tinggi. Dia bahkan mengatakan tingginya konsumsi gula di Indonesia memicu meningkatnya penyakit gula, termasuk di kalangan generasi muda.

“Ternyata kita itu banyak yang kena, muda-muda sudah kena penyakit gula, dan kita termasuk pemakan gula yang tertinggi,” ujar Zulhas dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Adapun, pemerintah telah membentuk tim untuk merumuskan format pelabelan agar konsumen dapat mengetahui risiko gula berlebih. Dia menjelaskan kebijakan pelabelan pada mamin ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 (PP 1/2026) tentang Keamanan Pangan, pengganti PP Nomor 86 Tahun 2019.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya tengah menyusun peraturan pelabelan yang akan mengatur kandungan GGL dalam produk mamin. Adapun, batas kandungan akan mengacu pada standar ilmiah dan kodeks internasional dari WHO dan FAO.

Taruna menuturkan aturan pelabelan ini untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan, mencegah risiko penyakit akibat konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan, yang menjadi penyebab utama berbagai penyakit degeneratif.

Nantinya, pelabelan tersebut menjadi tanggung jawab produsen mamin dengan pengawasan BPOM. “Kemasannya kan dia akan memproduksi, dia akan menyebarkan, mendistribusikan, menjual tentu. Tetapi penjualnya, produsennya, pabriknya yang melabeli itu harus ikut aturan yang kita buat,” terang Taruna.

Dia menambahkan penyusunan aturan pelabelan tidak hanya berupa sosialisasi dengan industri, melainkan melalui proses harmonisasi dengan kementerian terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemerintah akan memberi label khusus pada produk makanan dan minuman (mamin) yang mengandung kadar gula yang tinggi.

Zulhas menyebut tingginya konsumsi gula di Indonesia memicu meningkatnya penyakit gula, termasuk di kalangan generasi muda.

“Ternyata kita itu banyak yang kena, muda-muda sudah kena penyakit gula, dan kita termasuk pemakan gula yang tertinggi,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Untuk itu, Zulhas menyebut pemerintah telah membentuk tim untuk merumuskan format pelabelan agar konsumen dapat mengetahui risiko gula berlebih.

“Agar orang tahu kalau saya minum ini risikonya. Kayak rokok. Ternyata pembunuh nomor satu kan gula. Gula nomor satu,” lanjutnya.

Dia menjelaskan kebijakan pelabelan pada mamin ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 (PP 1/2026) tentang Keamanan Pangan, pengganti PP Nomor 86 Tahun 2019.

Selain itu, Zulhas menambahkan bahwa pemerintah juga memutuskan pembentukan Task Force pusat dan daerah untuk menghadapi darurat pangan, termasuk masalah pada produk perikanan, rempah-rempah, maupun makanan yang terkontaminasi residu.

Task Force ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya tengah menyusun peraturan pelabelan yang akan mengatur kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk mamin. Adapun, batas kandungan akan mengacu pada standar ilmiah dan kodeks internasional dari WHO dan FAO.

Taruna menjelaskan bahwa aturan pelabelan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan, mencegah risiko penyakit akibat konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan, yang menjadi penyebab utama berbagai penyakit degeneratif.

Nantinya, pelabelan menjadi tanggung jawab produsen mamin dengan pengawasan BPOM. “Kemasannya kan dia akan memproduksi, dia akan menyebarkan, mendistribusikan, menjual tentu. Tetapi penjualnya, produsennya, pabriknya yang melabeli itu harus ikut aturan yang kita buat,” jelas Taruna.

Lebih lanjut, Taruna menjelaskan penyusunan aturan pelabelan tidak hanya berupa sosialisasi dengan industri, melainkan melalui proses harmonisasi dengan kementerian terkait.

Dalam hal ini, draf aturan dari BPOM harus mendapat persetujuan Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta asosiasi pelaku usaha makanan, sebelum akhirnya didaftarkan ke Kementerian Hukum untuk diundangkan.

“Sekarang on progress untuk sampai itu [diundangkan]. Targetnya tahun ini selesai, secepatnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Taruna menilai kebijakan ini juga dapat menjadi peta jalan penerapan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).

“Saya kira salah satunya akan ke sana [cukai MBDK]. Karena itu bagian ada nanti namanya punishmentand reward, mungkin kalau dia lakukan pelabelan itu ada reward-nya. Kalau dia tidak lakukan ada punishment-nya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan makanan dan minuman termasuk emiten bersiap menjalankan aturan baru tentang pelabelan kandungan gula. Aksi ini seiring pemerintah menyiapkan kebijakan turunan pelabelan kandungan gula pada makanan dan minuman serta pembentukan satuan tugas keamanan pangan sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, perhatian terhadap konsumsi gula menjadi salah satu isu utama dalam rapat tersebut seiring meningkatnya kasus penyakit tidak menular di masyarakat, termasuk pada kelompok usia muda.

“Menurut laporan berbagai pihak, ternyata kita itu banyak yang muda-muda sudah kena penyakit gula,” kata Zulhas usai rapat koordinasi pembahasan implementasi PP Nomor 1 Tahun 2026, dikutip dari Antara, Senin (9/2/2026).

Dia menyebut pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan skema pelabelan pada makanan dan minuman terkait kandungan gula agar masyarakat memahami risiko sebelum mengonsumsinya. “Jadi nanti makanan dan minuman yang kandungannya gulanya tinggi itu dilabeli seperti apa, agar orang tahu kalau saya minum ini risikonya,” ujar dia.

Selain kebijakan pelabelan, rapat juga menyepakati pembentukan satuan tugas atau task force keamanan pangan di tingkat pusat dan daerah untuk merespons cepat berbagai persoalan, termasuk residu, gangguan keamanan pangan, dan kondisi darurat pangan. Satuan tugas tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, kepolisian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya tengah melakukan harmonisasi aturan turunan sebagai tindak lanjut PP Nomor 1 Tahun 2026, termasuk penyusunan regulasi pelabelan atau nutri grade untuk kandungan gula, garam, dan lemak. “BPOM sekarang dalam progres melakukan harmonisasi aturan yang akan kita buat peraturan BPOM tentang pelabelan atau nutri grade,” kata Taruna.

Menurut Taruna, regulasi tersebut mengacu pada standar internasional, seperti Codex, serta rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dengan penyesuaian kondisi nasional. Ia menegaskan penerapan kebijakan tidak dilakukan secara mendadak dan akan disertai masa transisi. “Kalau targetnya selesai, secepatnya. Tetapi tentu ada masa penyesuaian sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyakit tidak menular (PTM) masih menjadi tantangan utama kesehatan masyarakat di Indonesia. Berbeda dengan penyakit infeksi, PTM berkembang perlahan dan erat kaitannya dengan perilaku konsumsi serta gaya hidup sehari-hari yang berlangsung dalam jangka panjang.

Kementerian Kesehatan mencatat bahwa sebagian besar faktor risiko penyakit tidak menular dapat dicegah karena penyakit seperti jantung, stroke, diabetes, dan kanker berkembang akibat akumulasi perilaku tidak sehat, mulai dari tekanan darah tinggi, kebiasaan merokok, kadar gula darah yang tidak terkontrol, hingga konsumsi lemak berlebih yang berlangsung dalam jangka panjang.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, mengatakan penyakit tidak menular bukanlah kondisi yang muncul secara tiba-tiba.

Menurutnya, faktor perilaku menjadi pemicu utama yang berperan besar dalam terbentuknya penyakit tersebut dan sebenarnya dapat dikendalikan sejak dini melalui perubahan gaya hidup.

“Penyakit tidak menular itu bukan penyakit yang datang mendadak. Faktor perilaku menjadi penyebab terbesar dan sebenarnya bisa kita kendalikan sejak awal,” ujar dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, dalam webinar perayaan Hari Gizi Nasional ke-66 tahun 2026, Kamis (5/2/2026).

Sselain itu, data pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menunjukkan bahwa PTM masuk dalam kategori penyakit katastrofik dengan beban biaya yang signifikan. Sepanjang 2019 hingga 2021, proporsi klaim PTM berada di kisaran 59–61 persen dari total pembiayaan, dengan jumlah kasus mencapai belasan juta setiap tahun.

Situasi tersebut menjadikan penyakit tidak menular sebagai beban ganda, tidak hanya bagi sistem kesehatan, tetapi juga terhadap produktivitas nasional.

Di sisi lain, permasalahan gizi di Indonesia menunjukkan pola yang semakin kompleks. Jika di satu sisi masih ditemukan kasus gizi kurang dan stunting, di sisi lain gizi lebih dan obesitas justru meningkat, terutama di wilayah perkotaan.

Perubahan pola konsumsi akibat urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, serta kemudahan akses makanan siap saji dan ultra-proses menjadi faktor pendorong utama.

Hasil survei nasional memperlihatkan adanya peningkatan konsumsi makanan dan minuman manis, berlemak, serta tinggi garam dalam beberapa tahun terakhir. Pola ini lebih dominan pada kelompok masyarakat perkotaan dan ekonomi menengah ke atas, meski tidak sepenuhnya terikat pada status sosial ekonomi.

Siti Nadia menyebut, konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan secara langsung meningkatkan risiko hipertensi, diabetes, dan obesitas jika tidak dikendalikan.

“Konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan berkontribusi langsung terhadap hipertensi, diabetes, dan obesitas. Jika tidak dikendalikan, risikonya akan terus meningkat,” jelasnya.

Kondisi tersebut diperparah oleh perubahan perilaku akibat teknologi digital, seperti kebiasaan memesan makanan secara daring yang mengurangi aktivitas fisik sekaligus menyulitkan kontrol asupan gizi. Dalam jangka panjang, pola ini menciptakan lingkungan yang mendorong obesitas dan meningkatkan risiko PTM sejak usia muda.

Pemerintah menilai pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak sebagai langkah preventif yang krusial. Upaya ini mencakup edukasi masyarakat, pelabelan kandungan gizi, pembatasan iklan pangan berisiko, hingga kebijakan fiskal seperti rencana cukai minuman berpemanis.

“Pengendalian faktor risiko PTM tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan peran bersama pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kesadaran masyarakat terhadap konsumsi gula kembali menjadi perhatian di tengah tingginya angka penyakit tidak menular di Indonesia.

Salah satu pemicunya adalah kebiasaan mengonsumsi minuman kemasan manis yang kerap dianggap praktis dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin menilai konsumsi minuman kemasan bergula masih menjadi kebiasaan umum di masyarakat. Padahal, kandungan gula dalam satu botol minuman tersebut kerap mendekati batas maksimal konsumsi gula harian orang dewasa.

“Minuman kemasan manis rata-rata mengandung 20 sampai 35 gram gula,” ujar Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Kamis (22/1/2026).

Dia mengingatkan bahwa batas konsumsi gula harian orang dewasa hanya sekitar 50 gram.

Menurut Budi, satu botol minuman manis saja sudah hampir memenuhi separuh batas konsumsi gula harian. Kondisi itu menjadi semakin berisiko ketika masih ditambah asupan gula dari makanan dan minuman lain sepanjang hari.

Menteri Kesehatan menilai masih banyak masyarakat keliru memandang jus kemasan sebagai minuman sehat, padahal kandungan gulanya kerap lebih tinggi dibandingkan porsi buah yang digunakan.

“Akibatnya, terlalu banyak gula di dalam tubuh bisa memicu diabetes, yang kerap menjadi pintu masuk berbagai masalah kesehatan serius lainnya,” kata Budi.

Budi menjelaskan bahwa diabetes sering kali menjadi awal gangguan ginjal yang berujung pada tindakan cuci darah. Tak hanya itu, komplikasi penyakit ginjal disebutnya sebagai salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Untuk mencegah risiko tersebut, Kementerian Kesehatan mendorong masyarakat lebih proaktif memeriksa kondisi kesehatannya. Salah satunya melalui layanan cek kesehatan gratis yang tersedia di puskesmas.

“Jangan tunggu sampai masalah ginjal muncul,” ujarnya.

Pemeriksaan dini, menurut Budi, penting untuk mengetahui kondisi gula darah sebelum muncul komplikasi lanjutan.

Dia juga menambahkan, masyarakat berusia 40 tahun ke atas perlu lebih waspada terhadap risiko penyakit metabolik. Jika hasil pemeriksaan gula darah menunjukkan risiko tinggi, pemeriksaan lanjutan dianjurkan untuk memastikan kondisi ginjal.

“Kalau sudah usia 40 tahun ke atas dan hasil cek gula darah berisiko, bisa langsung lanjut cek kesehatan kedua untuk mengetahui kondisi ginjal lebih jauh,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Saat ini, diabetes melitus menjadi masalah utama di kesehatan dunia karena dampaknya meluas, tidak hanya terhadap kualitas hidup individu, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, dengan jumlah penderita mencapai sekitar 537 juta orang pada 2021 dan diproyeksikan meningkat hingga 783 juta pada tahun 2045.

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah penderita diabetes yang besar, dengan kasus yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Lonjakan ini terutama terlihat di kawasan perkotaan, seiring pola hidup tidak sehat, meningkatnya obesitas, serta berbagai faktor risiko lain yang turut mendorong tingginya angka diabetes.

Dilansir dari Kementerian Kesehatan, Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat hampir setengah penduduk Indonesia berusia di atas 3 tahun mengonsumsi minuman manis lebih dari satu kali per hari. Selain itu, sekitar 43,3 persen lainnya mengonsumsinya satu hingga enam kali dalam seminggu.

Kementerian Kesehatan juga menyebut Indonesia sebagai negara dengan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Padahal, satu kemasan 250 ml rata-rata mengandung 22,8 gram gula atau hampir setengah dari batas konsumsi gula harian yang dianjurkan.

Tingginya konsumsi gula tersebut memperberat upaya pengendalian diabetes, sehingga pemantauan kadar gula darah secara rutin menjadi langkah penting untuk mencegah komplikasi. Oleh karena itu, penderita diabetes dianjurkan menjaga kadar gula darah tetap dalam rentang target yang direkomendasikan.

Kadar gula darah yang dianjurkan:
- Sebelum makan: 80–130 mg/dL.
- Dua jam setelah mulai makan: kurang dari 180 mg/dL.
Namun, sasaran kadar gula darah tidak bersifat sama untuk semua orang. Usia, kondisi kesehatan penyerta, serta arahan dokter atau tenaga medis perlu dijadikan pertimbangan utama dalam menentukan target yang paling aman.

Selain pola makan, berbagai kondisi sehari-hari juga berperan dalam meningkatnya kadar gula darah. Karena itu, penderita diabetes perlu mengenali pemicunya agar bisa lebih waspada dan segera melakukan pencegahan.

Penyebab kadar gula darah tinggi (hiperglikemia):
- Sedang sakit atau mengalami infeksi.
- Mengalami stres fisik maupun emosional.
- Mengonsumsi makanan lebih banyak dari biasanya.
- Kekurangan insulin atau obat diabetes.
Apabila sedang sakit dan kadar gula darah mencapai 240 mg/dL atau lebih, pemeriksaan keton sangat dianjurkan. Kadar keton yang tinggi dapat menjadi tanda awal ketoasidosis diabetik, yaitu kondisi gawat darurat yang membutuhkan penanganan medis segera.

Cara Mencegah Diabetes

Untuk mencegah diabetes perlu memahami batas aman asupan gula dan risiko kesehatan yang ditimbulkannya, penerapan kebiasaan sehari-hari untuk menekan konsumsi gula menjadi hal yang perlu segera dilakukan.

Berikut cara pencegahannya:

1. Membaca Label Makanan

Biasakan memeriksa label nilai gizi pada kemasan makanan dan minuman, terutama informasi kandungan gula per sajian. Dengan membaca label, Anda bisa mengetahui apakah produk tersebut mengandung gula tambahan yang sering ditulis dengan berbagai nama, sehingga lebih mudah memilih makanan yang lebih aman.

2. Memilih Pemanis Alami

Saat membeli makanan atau minuman, pilih produk yang tidak mengandung pemanis buatan atau tambahan. Beberapa pilihan dengan rasa manis alami antara lain buah segar, oatmeal, dan susu kedelai tanpa gula.

3. Mengombinasikan Gula dengan Makanan Lain

Mengonsumsi gula secara berlebihan dapat membuat kadar gula darah naik dan turun dengan cepat sehingga mudah lapar. Untuk menghindarinya, kombinasikan makanan manis dengan protein, serat, atau lemak sehat agar rasa kenyang bertahan lebih lama.

4. Membiasakan Pola Makan Rendah Gula

Terapkan pola makan rendah gula dengan mengurangi makanan tinggi karbohidrat sederhana dan memperbanyak asupan serat serta protein. Sayur, buah, dan produk susu rendah lemak dapat menjadi pilihan untuk membantu menjaga kestabilan gula darah.

Selain menjaga pola makan, rutin beraktivitas fisik dan menerapkan gaya hidup sehat juga berperan penting dalam mengontrol kadar gula darah. Semua upaya ini sebaiknya dimulai dari diri sendiri agar kesehatan tetap terjaga dalam jangka panjang. (Angel Rinella)

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha menyambut baik keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang batal menerapkan cukai minuman manis dalam kemasan (MBDK) pada tahun depan atau 2026.

Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo ) Adhi Lukman mengapresiasi keputusan Purbaya, karena menyadari hal tersebut akan berdampak terhadap ekonomi.

Meski demikian, Adhi tetap mendukung langkah pemerintah dalam mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak. Namun, dirinya meyakini bahwa cukai MBDK bukan solusi dari mengurangi penyakit tidak menular (PTM).

"Kami sangat sepakat bahwa MBDK itu bukan cara untuk mengurangi PTM tersebut," tuturnya dalam Konferensi Pers Apindo Economic Outlook 2026, Senin (8/12/2025).

Dari sisi dunia usaha, Adhi menegaskan dukungannya untuk terus melakukan upaya pengurangan PTM, baik dari sisi formulasi produk hingga edukasi kepada konsumen. Namun, Adhi tidak memerinci terkait upaya edukasi apa yang dilakukan untuk menjaga kesehatan konsumen yang terdampak minuman manis.

Dilansir dari situs resmi Kemenkeu, cukai bertujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat, khususnya terhadap barang-barang yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya belum akan menerapkan cukai MBDK, meski sudah masuk dalam asumsi penerimaan APBN tahun depan.

Hal tersebut dirinya sampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025). Purbaya mengaku cukai MBDK belum akan dijalankan lantaran kondisi ekonomi belum membaik.

"Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat," tuturnya di hadapan anggota Komisi XI DPR.

Adapun untuk menambal kurangnya penerimaan dari cukai MBDK, Purbaya akan mengenakan bea keluar untuk ekspor emas dan batu bara. Keduanya direncanakan mulai berlaku 2026.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menerangkan, pihaknya memasukkan target penerimaan total Rp23 triliun dari setoran tarif ekspor emas dan batu bara.

"[Bea keluar emas] Rp3 triliun setahun, batu bara Rp20 triliun. Yang emas sudah [masuk target APBN], yang batu bara belum karena tarifnya masih didiskusikan," ungkapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah tengah mengkaji penerapan label peringatan "Tinggi Gula" pada setiap kemasan minuman manis. Wacana ini bertujuan melindungi generasi muda Indonesia dari ancaman diabetes dan gagal ginjal dini akibat konsumsi gula berlebih.

"Minuman manis ini yang buat anak muda cuci darah dan obesitas, sehingga produktivitasnya terganggu. Pemerintah ingin masyarakat tahu kandungan gulanya sebelum membeli," ungkap Zulhas dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).

Menurut data International Diabetes Federation (IDF) 2024, jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 20,4 juta jiwa, menempatkan Indonesia di peringkat ke-5 dunia. Prevalensi diabetes pada usia dewasa (20-79 tahun) tercatat sebesar 11,3%, meningkat signifikan dibanding satu dekade lalu.

Di sisi lain, konsumsi gula nasional pada periode 2024/2025 mencapai 7,6 juta ton, termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Studi juga menunjukkan lebih dari 75% remaja perkotaan di Indonesia mengonsumsi minuman berpemanis minimal tiga kali per minggu.

Zulhas menjelaskan, kebijakan label "Tinggi Gula" akan mendorong transparansi informasi pangan dan menjadi peringatan visual agar masyarakat lebih bijak memilih. Model serupa sudah diterapkan di Thailand, Chile, dan Singapura, yang berhasil mengedukasi masyarakat dan mendorong industri berinovasi dengan produk yang lebih sehat.

"Kita tidak melarang orang minum manis, tapi masyarakat harus tahu risikonya. Kalau anak muda sehat, Indonesia produktif," tutup Zulhas.