Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akhirnya angkat bicara merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kantor pusat instansi kepabeanan tersebut, Rawamangun, Jakarta Timur.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetyo membenarkan bahwa saat ini tim dari lembaga antirasuah tengah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di lingkungan Bea Cukai.

“Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat BC [Bea Cukai],” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Budi belum memerinci siapa sosok pejabat yang tengah diperiksa maupun kaitan kasus yang menjeratnya. Kendati demikian, dia menegaskan komitmen institusinya untuk bersikap transparan dan mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Dia menyatakan DJBC akan kooperatif dalam membantu KPK menuntaskan perkara ini. “BC berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi adanya kegiatan tangkap tangan di dua lokasi berbeda hari ini.

“Jadi hari ini ada dua OTT, satu Banjarmasin, yang kedua Bea Cukai Jakarta,” kata Fitroh.

Kendati demikian, Fitroh belum membeberkan detail konstruksi perkara maupun identitas para pihak yang diamankan dalam operasi senyap di Rawamangun tersebut. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak setuju baju ilegal sitaan diberikan kepada korban bencana Sumatra.

Kemenkeu melalui DJBC bulan ini menyita tiga kontainer dan dua truk garmen selundupan. Ia menegaskan barang impor sitaan tersebut tetap berstatus ilegal.

"Kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru, saya kirim ke sana (daerah terdampak bencana)," ujar Purbaya usai Peresmian Alat Pemindai Peti Kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Sari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12).

"Biar saja, itu kan ilegal. Paling enggak, secara formal enggak ada kebijakan ke arah sana. Even dari Presiden (Prabowo Subianto) pun saya pernah diskusi, dia bilang jangan dulu," sambung Purbaya membantah rencana penyaluran baju impor ilegal ke korban bencana.

Purbaya tidak menutup kemungkinan ada perubahan aturan. Akan tetapi, dirinya menegaskan sampai saat ini belum ada arahan khusus dari Prabowo untuk menyalurkan baju-baju ilegal tersebut.

Sang Bendahara Negara kemudian menanyakan siapa pihak yang mengeluarkan pernyataan tak sejalan dengan dirinya. Sosok itu ternyata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto.

"Siapa yang ngomong (baju ilegal disumbangkan ke korban bencana)? Menterinya gue, dia (Nirwala) bukan menteri! Jangan sampai nanti gara-gara itu banyak lagi balpres masuk dengan alasan bagus buat bencana," tegas Purbaya.

Menurut Purbaya, lebih baik membeli barang-barang dalam negeri, terutama produk UMKM, untuk dikirim ke korban bencana.

"Saya lebih baik mengeluarkan uang ke situ kalau terpaksa dibanding pakai barang-barang balpres itu," sambungnya.

Senada, Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama menegaskan sejauh ini memang belum ada aturan yang memungkinkan pemerintah menyalurkan pakaian ilegal kepada korban bencana.

Sedangkan Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto sempat mengatakan tindak lanjut penindakan pakaian impor ilegal terbagi menjadi tiga opsi. Ketiganya adalah memusnahkan barang, menghibahkan barang dengan tujuan tertentu, atau melelang barang ilegal tersebut.

Adapun keputusan tindak lanjut itu berada di tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu.

"Itu (diberi ke korban bencana Sumatra) yang nanti bisa salah satunya. Karena kan kalau sesuai ketentuan, barang hasil penindakan itu akan menjadi barang milik negara," kata Nirwala usai Konferensi Pers di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Kamis (11/12) kemarin.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka peluang untuk menyalurkan baju impor ilegal kepada para korban bencana.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto soal opsi penindakan terhadap pakaian impor ilegal yang disita hari ini, Kamis (11/12).

"Itu yang nanti bisa salah satunya. Karena kan kalau sesuai ketentuan, barang hasil penindakan itu akan menjadi barang milik negara," jawab Nirwala usai konferensi pers di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta Timur.

Ia lalu menyampaikan ketentuan tindak lanjut penindakan pakaian impor ilegal terbagi menjadi tiga opsi, yaitu memusnahkan barang, menghibahkan barang dengan tujuan tertentu atau melelang barang ilegal itu.

Meski begitu, ia menegaskan keputusan opsi tersebut ditentukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu.

"Tinggal nanti pemerintah putuskannya yang mana. Nanti dari teman-teman dari Dirjen Kekayaan Negara yang akan memutuskan," jelasnya.

Hari ini, DJBC menggagalkan masuknya barang impor ilegal melalui tiga kontainer dan dua truk. Nirwala mengatakan penindakan tersebut dilakukan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta dan di ruas Tol Palembang-Lampung.

"Penindakan ini menyasar tiga kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta pada hari Rabu 10 Desember 2025 serta dua truk bermuatan balpres di ruas Tol Palembang-Lampung pada hari Rabu 3 Desember 2025," ujar Nirwala dalam konferensi pers.