Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang hingga emas dengan total nilai mencapai Rp40,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Penyitaan dilakukan saat peristiwa tertangkap tangan yang berlangsung pada Rabu (4/2/2026).

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Orlando memerintahkan Filar selaku pegawai Ditjen Bea dan Cukai untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%. Sebab, barang yang melewati jalur merah harus diperiksa secara fisik oleh petugas.

"Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan & Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesin pemeriksa barang)," jelas Asep.

Pengkondisian tersebut membuat barang-barang PT BR diduga masuk tanpa pemeriksaan fisik sehingga barang ilegal berpotensi masuk ke Indonesia.

Asep menyebutkan bahwa pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai selama Desember 2025-Februari 2026 di sejumlah lokasi.

Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai.

Berikut rincian barang bukti uang dalam OTT Bea dan Cukai sebagai berikut:

1. Uang tunai dalam bentuk Rupiah sejumlah Rp1,89 miliar

2. Uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sejumlah USD3.900.

4. Uang tunai dalam bentuk Dollar Singapura sejumlah SGD1,48 juta.

5. Uang tunai dalam bentuk Yen Jepang sejumlah JPY 550.000.

6. Logam mulia seberat 2,5 Kg atau setara Rp7,4 miliar.

7. Logam mulia seberat 2,8 Kg atau setara Rp8,3 miliar.

8. 1 jam tangan mewah senilai Rp138 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan rasuah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait importasi barang.

Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Ditjen Bea Cukai pada Rabu (4/2/2026).

"KPK telah melakukan ekspose dan menetapkan status hukum kepada para pihak yang diamankan dalam satu kali dua puluh empat jam," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (5/2/2026).

Budi menjelaskan tim penyidik telah mengamankan 17 orang yang terdiri dari 12 pegawai Ditjen Bea Cukai dan 15 dari PT BR. Hanya saja Budi belum menjelaskan berapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, KPK menyita mata uang asing dari tiga negara dan emas batangan.

"Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai dalam mata uang rupiah, dan beberapa mata uang asing seperti dolar AS, dolar Singapura, dan yen Jepang. Serta dalam bentuk logam mulia," sambung Budi.

Sebelumnya, pada Rabu (4/2/2026), Penyidik KPK melakukan operasi senyap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam peristiwa tertangkap tangan itu, KPK menangkap sejumlah pihak, salah satunya bekas Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea dan Cukai yang saat ini masih menjabat sebagai Eselon II di Bea dan Cukai.

"Yang bersangkutan pejabat eselon II di Bea dan Cukai. Sebenarnya sudah mantan ya, mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung," kata Budi kepada jurnalis, Rabu (4/2/2026).

Selain itu, tim penyidik lembaga antirasuah mengamankan uang tunai dalam mata uang asing, dan uang rupiah bernilai miliaran.

"Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 Kg," jelasnya.

OTT KPP Pajak Banjarmasin

Selanjutnya pada kasus dugaan korupsi pengurusan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, KPK mengamankan tiga orang; Dua orang petugas pajak, salah satunya kepala KPP Madya Banjarmasin; dan pihak PT BKB selaku wajib pajak di sektor Perkebunan kelapa sawit, yang mengurus restitusi.

Dari kedua perkara tersebut, Budi belum menyampaikan berapa pihak yang ditetapkan tersangka dan rencananya hari ini akan disampaikan kontruksi perkara secara rinci.

"Kami akan sampaikan secara lengkap konstruksi, kronologi, dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam konpers sore nanti," tandas Budi.

Sebagai informasi, kedua perkara tersebut terungkap dalam kegiatan tertangkap tangan yang berlangsung selama satu hari yakni pada Rabu (4/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi senyap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rabu (4/2/2026).

Dalam peristiwa tertangkap tangan itu, KPK menangkap sejumlah pihak, salah satunya bekas Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea dan Cukai yang saat ini masih menjabat sebagai Eselon II di Bea dan Cukai. Sedangkan lainnya diamankan di Jakarta

"Yang bersangkutan pejabat eselon II di Bea dan Cukai. Sebenarnya sudah mantan ya, mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung," kata Budi kepada jurnalis, Rabu (4/2/2026).

Selain itu, tim penyidik lembaga antirasuah mengamankan uang tunai dalam mata uang asing, dan uang rupiah bernilai miliaran.

"Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 Kg," jelasnya.

Budi menjelaskan perkara yang ditangani dalam kasus ini adalah dugaan rasuah importasi barang.

Namun Budi belum merincikan detail konstruksi perkara, termasuk jumlah pihak yang diamankan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons dua operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan pada hari yang sama, Rabu (4/2/2026).

Purbaya mengatakan tidak akan mengintervensi proses hukum yang dilakukan penegak hukum kepada anak buahnya di dua unit di bawah Kemenkeu itu. Namun, dia mengatakan kementeriannya bakal tetap memberikan pendampingan hukum.

Bendahara Negara mengatakan pegawai pajak dan bea cukai yang bersalah harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

"Tetapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tetapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira kami temenin aja sampai prosesnya selesai," terangnya kepada wartawan usai rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (4/2/2026).

Purbaya tak memandang proses hukum yang bergulir menjadi pukulan bagi dua institusi di bawahnya yang fokus mendorong penerimaan negara. Akan tetapi, itu justru menjadi titik masuk untuk memperbaiki dua institusi tersebut.

"Kemarin kan bea cukai sudah saya obrak abrik. Kan yang dapet yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya. Emang ada sesuatu yang aneh di situ," tutur mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Menurut Purbaya, pegawai pajak maupun bea cukai yang nantinya dinyatakan bersalah pada masing-masing perkara berpeluang diberhentikan.

Adapun, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto turut menyatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan KPK terkait dengan OTT yang dilakukan.

"Sudah. Kami kerja sama kok," ujarnya singkat usai ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan kantor Bea Cukai pusat di Rawamangun, Jakarta.

Dua kegiatan tangkap tangan terpisah di dua unit berbeda di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu berkaitan dengan masing-masing dugaan korupsi pengembalian pajak (restitusi) serta proses impor.

Dugaan korupsi terkait restitusi diusut pada OTT KPK di lingkungan KPP Banjarmasin, serta dugaan proses impor di Bea Cukai Pusat.

"Restitusi pajak [di KPP Banjarmasin]. Dugaan proses impor [Bea Cukai]," ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Adapun KPK diketahui belum menentukan status hukum para pihak yang terjaring operasi senyap tersebut. OTT ini belum lama dilakukan setelah yang digelar di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara, Januari 2025 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan kantor Bea Cukai pusat di Rawamangun, Jakarta.

Dua kegiatan tangkap tangan terpisah di dua unit berbeda di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu berkaitan dengan masing-masing dugaan korupsi pengembalian pajak (restitusi) serta proses impor.

Dugaan korupsi terkait restitusi diusut pada OTT KPK di lingkungan KPP Banjarmasin, serta dugaan proses impor di Bea Cukai Pusat.

"Restitusi pajak [di KPP Banjarmasin]. Dugaan proses impor [Bea Cukai]," ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Adapun, KPK diketahui belum menentukan status hukum para pihak yang terjaring operasi senyap tersebut.

OTT ini belum lama dilakukan setelah yang digelar di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara, Januari 2025 lalu.

Mengenai OTT di KPP Banjarmasin, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Kemenkeu Rosmauli mengatakan bahwa pihaknya menghormati dan mendukung sepenuhnya langkah dan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Dia mengimbau semua pihak untuk menunggu keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pihak yang berwenang menangani perkara tersebut.

"Direktorat Jenderal Pajak bersikap sangat kooperatif dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk detail kami kejadian dan penjelasan lebih lanjut, kami menyerahkan sepenuhnya kepada kepada KPK," terang Rosmauli kepada Bisnis.

Selain itu, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetyo membenarkan bahwa saat ini tim dari lembaga antirasuah tengah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di lingkungan Bea Cukai.

“Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat BC [Bea Cukai],” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Budi belum memerinci siapa sosok pejabat yang tengah diperiksa maupun kaitan kasus yang menjeratnya. Kendati demikian, dia menegaskan komitmen institusinya untuk bersikap transparan dan mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Dia menyatakan DJBC akan kooperatif dalam membantu KPK menuntaskan perkara ini.

"BC berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar tertangkap tangan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Jadi hari ini ada dua OTT, satu Banjarmasin, yang kedua Bea Cukai Jakarta," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

Namun Fitroh belum menjelaskan perkara yang tengah diusut. Selain itu, KPK juga melakukan operasi senyap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Banjarmasin.

Fitroh menyebut perkara yang ditangani terkait restitusi pajak. Di kedua kasus tersebut, Fitroh belum merincikan siapa saja pihak yang diamankan dan detail konstruksi perkara.

Hanya saja, lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum pihak yang diamankan.

Terkait tertangkap tangan di kantor pelayanan pajak, sebelumnya KPK lebih dulu menyasar KPP Jakarta Utara. Perkaranya mengenai suap pengurangan nilai pajak dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar.

Ada lima orang yang ditetapkan dalam kasus di KPP Jakarta Utara, yakni Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara; Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara; Askob Bahtiar selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara; Abdul Kadim Sahbudin selaku Konsultan Pajak; dan Edy Yulianto selaku Staf PT WP.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akhirnya angkat bicara merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kantor pusat instansi kepabeanan tersebut, Rawamangun, Jakarta Timur.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetyo membenarkan bahwa saat ini tim dari lembaga antirasuah tengah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di lingkungan Bea Cukai.

“Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat BC [Bea Cukai],” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Budi belum memerinci siapa sosok pejabat yang tengah diperiksa maupun kaitan kasus yang menjeratnya. Kendati demikian, dia menegaskan komitmen institusinya untuk bersikap transparan dan mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Dia menyatakan DJBC akan kooperatif dalam membantu KPK menuntaskan perkara ini. “BC berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi adanya kegiatan tangkap tangan di dua lokasi berbeda hari ini.

“Jadi hari ini ada dua OTT, satu Banjarmasin, yang kedua Bea Cukai Jakarta,” kata Fitroh.

Kendati demikian, Fitroh belum membeberkan detail konstruksi perkara maupun identitas para pihak yang diamankan dalam operasi senyap di Rawamangun tersebut. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT.