Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap setidaknya terdapat empat ruas jalan tol yang konstruksinya dipercetan dan ditargetkan rampung atau tersambung penuh pada 2027.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU, Dedy Gunawan menjelaskan bahwa 4 ruas tol tersebut berada di jaringan Jalan Tol Trans Jawa maupun Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

“Yang rampung 2027 mungkin ada Tol Akses Patimban, kemudian juga Ciawi - Sukabumi [bagian dari Tol Bogor - Ciawi - Sukabumi/Bocimi],” kata Dedy saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (1/7/2026).

Selain itu, Dedy juga menyebut Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan (Japek II Selatan) yang saat ini dalam tahap konstruksi turut ditargetkan rampung dan tersambung penuh pada tahun depan.

Sementara itu, khusus pada koridor Trans Sumatra, ruas Tol Betung - Tempino - Jambi (Betajam) dibidik dapat turut rampung tahun depan.

“Di Sumatra ada Betung - Jambi, kemudian di Aceh ada sebenarnya tinggal ULF saja beberapa,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah memang membidik target peningkatan konektivitas yang ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 - 2029.

Dalam dokumen itu pemerintah menargetkan konstruksi jalan tol baru beroperasi hingga 5.134 kilometer.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU, Roy Rozali Anwar menjelaskan bahwa target tersebut dibidik dalam rangka meningkatkan konektivitas jalani khususnya pada sejumlah jalur utama.

Roy melanjutkan, konstruksi jalan tol akan mengandalkan dukungan investasi yang dikucurkan badan usaha sembari tetap didukung oleh suntikan modal negara.

“Target waktu tempuh dan jalan tol beroperasi dicapai melalui pembangunan jalan tol yang dilaksanakan melalui investasi serta dukungan jalan tol melalui APBN,” tambahnya.

Dalam paparan RPJMN 2025 - 2029 yang disampaikan, pemerintah menargetkan total jalan tol baru yang dapat beroperasi pada tahun ini diharapkan mencapai 1.459 Km.

Kemudian, panjang jalan tol yang beroperasi dibidik meningkat hingga 2.383 Km pada 2027 serta terus meningkat mencapai 3.558 km pada 2028.

Sementara itu, bila mengacu pada laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), total panjang jalan tol yang telah beroperasi hingga periode 1 Juli 2026 telah mencapai 3.128,3 kilometer.

Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengucurkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk memulihkan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat di akhir November 2025.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi di Padang, Rabu.

Untuk tahap awal, pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik kritis pengendali banjir.

Pekerjaan teknis ini meliputi pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing dan pembangunan cekdam untuk mengendalikan sedimen di sepanjang aliran Batang Kuranji maupun Air Dingin.

Namun, kata dia, meskipun pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun, pengerjaan atau pemulihan infrastruktur hanya bisa dilakukan dengan maksimal setelah Pemerintah Kota Padang menyelesaikan persoalan lahan.

"Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat prosesnya sehingga target pelaksanaan di Agustus dapat terealisasi," harap dia.

Dalam skemanya, Kementerian PU melalui BWS V Padang memperkirakan dan menargetkan pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Padang dapat dituntaskan selama tiga tahun ke depan.

Sementara itu Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pemulihan infrastruktur pascabencana dilakukan secara komprehensif, mulai dari penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi jangka panjang mengurangi risiko bencana di masa datang.

"Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh penyelesaian persoalan lahan," ujarnya.

Bahkan, opsi relokasi warga siap dilakukan jika hal tersebut menjadi jalan terbaik untuk menyelamatkan masyarakat yang berada di kawasan berisiko tinggi, kata eks Wali Kota Padang Panjang tersebut.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan lima bank perkreditan rakyat (BPR) di wilayah Sumatra ke dalam PT BPR Mangatur Ganda yang berkedudukan di Sumatra Utara (Sumut).

Penggabungan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026.

Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito mengatakan peleburan kelima BPR merupakan langkah konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan guna memperkuat permodalan dan meningkatkan skala usaha. Ini sejalan dengan salah satu pilar roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah tahun 2024—2027 yaitu penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi BPR dan BPR Syariah.

Penggabungan inipun disebutnya menjadi salah satu pelaksanaan penggabungan BPR dengan perluasan wilayah kerja yang mencakup 5 (lima) provinsi di Pulau Sumatra.

“Penggabungan ini menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan kegiatan usaha BPR karena memperluas pangsa pasar dan wilayah kerja hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatra,” ujar Triyoga dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Adapun kelima BPR yang kini melebur ke dalam PT BPR Mangatur Ganda Sumatra Utara yakni PT BPR Mindosari di Bengkulu, PT BPR Rap Ganda di Jambi, PT BPR Tiurganda di Sumatra Selatan, serta PT BPR Lipatganda dan PT BPR Tahuan Ganda di Lampung.

Triyoga menyampaikan dari penggabungan tersebut total aset BPR Mangatur Ganda hasil penggabungan diproyeksikan akan melebihi Rp400 miliar. Sedangkan Modal Inti berada di atas Rp135 miliar, serta rasio permodalan (KPMM) di atas 50%.

Triyoga menyebut hal itu akan menjadi salah satu keunggulan BPR dalam melakukan inovasi produk, optimalisasi teknologi informasi, serta penguatan sumber daya manusia dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung kebutuhan layanan jasa keuangan masyarakat khususnya pelaku UMKM.

Dengan demikian, lanjutnya, BPR hasil penggabungan ini diharapkan dapat berkontribusi maksimal dalam mendorong perekonomian masyarakat, khususnya dalam penyaluran pembiayaan pada sektor riil UMKM.

Mengingat majemuknya BPR Mangatur Ganda kini, Triyoga menekankan terkait penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan aspek kepatuhan yang kuat serta strategi bisnis yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Hal itu menjadi faktor penting agar BPR tetap adaptif, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan lembaga jasa keuangan lainnya,” jelasnya.

Dia pun mengimbau masyarakat dan seluruh nasabah untuk tetap tenang dan mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

“Ke depan, OJK akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR dan BPR Syariah yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu berkontribusi maksimal bagi perekonomian daerah maupun nasional,” tandasnya.

Sebagai informasi, penyerahan surat keputusan penggabungan dari OJK pusat kepada pengurus dan calon pengurus PT BPR Mangatur Ganda hasil penggabungan diwakili oleh Kepala OJK Sumut di Kantor OJK Sumut pada Senin (29/6/2026).
(240)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan lima bank perekonomian rakyat (BPR) di Pulau Sumatra ke dalam PT BPR Mangatur Ganda sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur industri BPR melalui konsolidasi.

Aksi korporasi tersebut diproyeksikan menghasilkan BPR dengan total aset lebih dari Rp400 miliar dan modal inti di atas Rp135 miliar.

Persetujuan penggabungan itu mencakup PT BPR Mindosari (Bengkulu), PT BPR Rap Ganda (Jambi), PT BPR Tiurganda (Sumatra Selatan), PT BPR Lipatganda (Lampung), dan PT BPR Tahuan Ganda (Lampung) ke dalam PT BPR Mangatur Ganda yang berkedudukan di Sumatra Utara.

Langkah tersebut merupakan bagian dari konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan guna memperkuat permodalan dan meningkatkan skala usaha BPR, khususnya dalam mendukung pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Persetujuan itu tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tertanggal 19 Juni 2026.

Kepala OJK Provinsi Sumatra Utara Triyoga Laksito menyerahkan langsung surat keputusan tersebut kepada jajaran pengurus PT BPR Mangatur Ganda hasil penggabungan pada Senin (29/6/2026).

Triyoga mengatakan penggabungan mulai berlaku sejak perubahan anggaran dasar BPR hasil merger memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum. Menurutnya, aksi korporasi ini menjadi salah satu penggabungan BPR dengan cakupan wilayah kerja yang meluas hingga lima provinsi di Pulau Sumatra.

"Penggabungan ini menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan kegiatan usaha BPR karena memperluas pangsa pasar dan wilayah kerja hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatra," ujar Triyoga dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Dia menambahkan penerapan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, serta strategi bisnis yang adaptif menjadi faktor penting agar BPR tetap kompetitif di tengah persaingan industri jasa keuangan.

OJK menilai aksi merger tersebut sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024—2027, khususnya pilar penguatan struktur dan daya saing melalui percepatan konsolidasi.

Selain itu, penggabungan juga menjadi bagian dari pemenuhan ketentuan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Setelah penggabungan rampung, BPR Mangatur Ganda diproyeksikan memiliki total aset lebih dari Rp400 miliar, modal inti di atas Rp135 miliar, serta rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) melampaui 50%.

Kondisi tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas perseroan dalam mengembangkan inovasi produk, memperkuat teknologi informasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga layanan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, menjadi lebih optimal.

OJK juga mengimbau masyarakat dan nasabah tetap tenang serta terus mempercayakan layanan kepada industri BPR yang tengah diperkuat melalui kebijakan konsolidasi.

Regulator juga menegaskan akan terus mendorong transformasi dan penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah agar menjadi industri yang lebih efisien, kompetitif, tangguh, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

IDXChannel - PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) membagikan dividen tunai sebesar Rp566 miliar untuk tahun buku 2025.

Di mana pemegang saham LSIP berhak mendapatkan dividen Rp83 per saham sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 25 Juni 2026.

Dividen tersebut setara 30 persen dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Rp1,88 triliun.

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp12,16 triliun dengan total ekuitas Rp13,99 triliun.

Dividen ini akan mengalir ke rekening pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date pada 7 Juli 2026.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai LSIP:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 3 Juli 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 6 Juli 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 7 Juli 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 8 Juli 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 7 Juli 2026
• Pembayaran Dividen: 24 Juli 2026

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) akan segera memberlakukan tarif di Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Kutepat) Seksi 4 Segmen Sinaksak–Simpang Panei sepanjang 12,55 kilometer.

Direktur Utama Hamawas Dindin Solakhuddin mengatakan pemberlakuan tarif tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6938/KPTS/Mn/2026 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif.

“Ruas tol ini memberikan dampak signifikan, terutama dalam memperlancar akses dari dan menuju kawasan wisata Danau Toba,” ujar Dindin dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Sebelum beroperasi secara komersial, ruas tol tersebut telah difungsikan untuk mendukung kelancaran arus kendaraan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 serta arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Selama periode Nataru, ruas tersebut dilalui sebanyak 599.514 kendaraan. Sementara pada masa Lebaran 2026, volume lalu lintas tercatat mencapai 77.098 kendaraan.

Hamawas memastikan ruas tol tersebut telah memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebelum diberlakukan tarif. Perseroan juga menyiapkan berbagai fasilitas operasional, antara lain 16 armada layanan, 32 personel, 30 kamera pengawas (CCTV), dan empat papan informasi digital atau Variable Message Sign (VMS).

Sebelumnya, ruas Sinaksak–Simpang Panei juga telah dinyatakan lulus Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) serta memperoleh Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi (SLFO) dengan predikat bintang lima untuk aspek pelayanan dan keselamatan.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keselamatan dan etika berkendara di jalan tol, pentingnya kecukupan saldo kartu Uang Elektronik, serta memberikan informasi mengenai manfaat jalan tol dan rencana pemberlakuan tarif Ruas Tol Sinaksak–Simpang Panei,” pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM — Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat pertumbuhan sebesar 7,04% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I/2026. Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61% sekaligus menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatra.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi daerah yang tetap kuat di tengah dinamika dan tantangan ekonomi global.

Menurut BI, pertumbuhan ekonomi Kepri masih ditopang oleh sektor-sektor utama, yakni industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, serta perdagangan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama didorong oleh meningkatnya investasi, kinerja ekspor neto, dan konsumsi rumah tangga.

“Pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi menunjukkan aktivitas usaha dan permintaan domestik di Kepri masih terjaga,” kata Rony saat bertemu awak media, Kamis (25/6/2026).

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan Kepri juga tetap terjaga dan terus mendukung pembiayaan sektor produktif. Hingga April 2026, penyaluran kredit perbankan di Kepri mencapai Rp105,42 triliun atau tumbuh 23,86% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat mencapai Rp107,08 triliun atau meningkat 15,54% (yoy). Fungsi intermediasi perbankan juga dinilai tetap kuat dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang terkendali di level 1,14%.

Kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 8,37% dan rasio NPL yang terjaga di angka 2,62%.

Dari sisi harga, inflasi Kepri pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,92% secara tahunan, meningkat dibandingkan April yang sebesar 3,06%. BI menilai perkembangan tersebut tetap perlu diantisipasi, terutama terkait pergerakan harga pangan, biaya transportasi, serta potensi kenaikan harga energi.

Untuk menjaga stabilitas harga, BI Kepri bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian melalui berbagai program, di antaranya Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), edukasi belanja bijak, Gerakan Menanam Cabai Kepri (GEMARI), hingga penguatan ketahanan pangan daerah.

Dorong Mesin Pertumbuhan

Memasuki kuartal II/2026, BI memperkirakan ekonomi Kepri tetap tumbuh kuat meski dengan laju yang lebih moderat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Perlambatan dipengaruhi normalisasi aktivitas pertambangan setelah mencatat kinerja tinggi pada tahun sebelumnya.

Meski demikian, sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, investasi, dan konsumsi rumah tangga diproyeksikan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, ekonomi Kepri sepanjang 2026 diprakirakan tumbuh pada kisaran 6,0–6,8%. Namun, prospek tersebut tetap dibayangi sejumlah risiko eksternal seperti ketidakpastian global, gangguan rantai perdagangan, perubahan kebijakan negara mitra dagang, serta fluktuasi harga energi dan komoditas dunia.

Ke depan, BI Kepri menilai penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu terus dipercepat, terutama melalui pengembangan pariwisata dan peningkatan nilai tambah UMKM agar dampak pertumbuhan semakin merata hingga wilayah kepulauan dan hinterland.

Untuk mendukung hal itu, BI Kepri menyiapkan berbagai program penguatan UMKM dan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain Road to Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026, QRIS Jelajah Indonesia 2026, hingga Creative and Innovative Riau Island Carnival (CERNIVAL).

“Digitalisasi dan penguatan UMKM diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Rony.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendorong swasta untuk ikut ambil bagian dalam menggarap kereta Trans Sumatra sepanjang 478 kilometer (km).

Sebagaimana diketahui, proyek untuk menyambungkan jalur rel dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Dudy memastikan bahwa proyek ini tidak akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Harapannya tidak akan membebani APBN, tetapi lebih ke dunia usaha. Harapan juga swasta ikut terlibat, ” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko bidan Perekonomian, dikutip pada Selasa (23/6/2026).

Saat ini, jalur rel aktif di Sumatra berada wilayah Sumatra Selatan yang digunakan untuk mengangkut batu bara. PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk mengangkut komoditas tersebut.

Adapun, pengembangan kereta yang fokus pada angkutan barang ini menjadi penting untuk menunjang logistik wilayah Sumatra.

Untuk wilayah Sumatra, rencananya juga akan fokus pada jalur pengangkut batu bara di Sumatra Selatan dan pengembangan jalur kereta api yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pelabuhan.

Dudy pun sebelumnya telah menyebutkan bahwa China, Rusia, hingga Amerika Serikat (AS) melirik pengembangan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa.

Dari peluang kerja sama tersebut, Dudy menyebutkan, baru China dan Rusia yang telah menyatakan minatnya untuk terlibat dalam pengembangan proyek kereta api, sebagaimana permintaan Presiden Prabowo Subianto.

Terpisah, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa jaringan kereta api di Sumatra saat ini masih terpisah-pisah dan belum saling terhubung secara menyeluruh. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem transportasi berbasis rel yang terintegrasi di pulau tersebut.

Dia menyebut, panjang jalur yang akan dikembangkan pada tahap awal itu mencapai sekitar 478 kilometer. Saat ini, KAI tengah menyiapkan detail engineering design (DED) sebagai bagian dari tahapan perencanaan proyek.

Lebih lanjut, Bobby mengungkapkan kebutuhan investasi untuk membangun jaringan rel yang terhubung dari ujung ke ujung Pulau Sumatra diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar AS.

“Kalau totalnya itu [pembangunan jaringan rel] Sumatra, itu bisa sekitar US$20 miliar sampai dengan US$25 miliar atau sekitar Rp350 triliun dari ujung ke ujung,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (3/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggara fintech P2P lending, PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) mencatat total pembiayaan selama empat bulan pertama pada 2026 mencapai Rp1,5 triliun, atau sudah mencapai 50% dari total pembiayaan sepanjang 2025.

Direktur Utama Samir mengatakan kinerja positif itu didorong oleh pertubuhan portofolio penyaluran pembiayaan di luar Pulau Jawa, yakni Pulau Sumatra yang mencapai sekitar 17%.

“Kemudian disusul berikutnya dari Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Papua, Pulau Maluku, dan yang terbesar masih dari Pulau Jawa sebesar 69%,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

Dia menegaskan tumbuhnya penyaluran pembiayaan di luar Pulau Jawa sejalan dengan komitmennya untuk memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat dan para pelaku UMKM di Indonesia.

Kendati demikian, Handy menekankan bahwa akselerasi pembiayaan tetap diimbangi dengan pengelolaan risiko kredit yang lebih ketat, melalui penguatan manajemen risiko demi penguatan tata kelola yang semakin baik, dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga kualitas aset tetap terjaga.

“Kami berharap Samir mampu menjadi alat bantu ekonomi yang efektif, membantu kebutuhan darurat hingga menjaga arus kas di masa yang sulit bagi masyarakat dan para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengakses pembiayaan yang transparan,” ucapnya.

Lebih jauh, dia turut mengungkapkan sepanjang 2025 total pembiayaan Samir mencapai Rp2,9 triliun, tumbuh 176% secara tahunan. Sementara itu, untuk total kumulatif, pembiayaan Samir menyentuh Rp7 triliun hingga 31 Mei 2026 yang disalurkan kepada sekitar 2 juta peminjam unik (unique borrower).

“Dengan persentase 53% merupakan peminjam pria dan selebihnya adalah peminjam wanita untuk berbagai macam tujuan peminjaman termasuk juga diperuntukkan kepada sektor produktif,” beber Handy.

Adapun, saat ini pembiayaan Samir berasal dari 11 lender institusi dan tiga diantaranya dari industri perbankan yakni PT Bank Neo Commerce Tbk, PT Super Bank Indonesia Tbk, dan PT Bank Sahabat Sampoerna.

“Kami selalu ingin membangun kolaborasi lintas lembaga keuangan agar tercipta pembiayaan yang inklusif, hadirnya ekosistem pembiayaan yang lebih stabil dan efisien, serta menumbuhkan tingkat ekonomi bagi masyarakat maupun UMKM secara berkelanjutan,” pungkas Handy.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan akan mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia pada Selasa (23/6/2026).

Prakirawan BMKG Ina Indah dalam tayangan YouTube yang dipantau dari Jakarta mengatakan, untuk wilayah Sumatra, cuaca di Padang, Bengkulu, dan Jambi diprakirakan berawan tebal. Sementara itu, Palembang berpotensi mengalami kondisi udara kabur.

"Hujan ringan diprakirakan mengguyur Kota Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung," katanya.

Di Pulau Jawa, cuaca di Yogyakarta diprakirakan berawan, sedangkan Jakarta berawan tebal. Adapun hujan ringan berpotensi terjadi di Serang, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Untuk wilayah Kalimantan, cuaca di Samarinda diprakirakan berawan tebal. Sementara itu, Pontianak, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin diprediksi mengalami hujan dengan intensitas ringan.

Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Mataram berpotensi mengalami udara kabur, Kupang diprakirakan cerah berawan, sedangkan Denpasar berpotensi diguyur hujan ringan.

Sementara itu, di Sulawesi, cuaca di Gorontalo dan Manado diprakirakan berawan, sedangkan Makassar dan Kendari berawan tebal.

"Hujan petir berpotensi melanda Palu dan Mamuju," ujar Ina.

Untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara, Ternate diprakirakan berawan tebal. Adapun Ambon dan Sorong berpotensi mengalami hujan ringan.

Di Papua, cuaca di Manokwari diprakirakan berawan. Sementara itu, hujan ringan berpotensi mengguyur Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat terjadi di wilayah Jawa Barat.

Kota Padang (ANTARA) - Hutama Karya Infrastruktur (HKI) mengatakan pengerjaan Jalur Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar), yang sempat terputus akibat dihantam banjir bandang pada November 2025 sudah mencapai 73 persen.

"Per akhir Mei 2026 pengerjaan kawasan Lembah Anai mencapai 73 persen, dan kami targetkan seluruh pekerjaan rampung pada Juli 2026," kata Sekretaris Perusahaan HKI Resnu Aditya Wuladarman di Padang, Senin.

Saat ini ia mengatakan akses Lembah Anai yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi dan sekitarnya sudah dibuka penuh selama 24 jam untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.

Percepatan penyelesaian dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan keselamatan para pekerja hingga mempertimbangkan kelancaran mobilitas masyarakat termasuk arus logistik dari berbagai daerah, termasuk distribusi bahan bakar minyak (BBM), lanjutnya.

Untuk diketahui, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar di akhir November 2025 menyebabkan jalur Lembah Anai putus total. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Hutama Karya langsung bergerak cepat untuk memulihkan akses vital tersebut.

Dengan telah selesainya sejumlah pekerjaan utama, kini HKI fokus melanjutkan penyelesaian 20 titik pengerjaan seperti struktur pendukung, penanganan lereng, pengerasan jalan, saluran, pekerjaan pengaman jalan serta pengerjaan aspal hotmix.

Ia menyampaikan ruas jalan tersebut memiliki peran penting sebagai jalur penghubung strategis di Sumbar, sehingga perusahaan pelat merah tersebut berkomitmen untuk menyelesaikan penanganannya pada Juli 2026.

Dengan kembali tersambungnya jalur Lembah Anai, ia mengatakan arus lalu lintas dari Kota Padang menuju Kota Bukittinggi maupun sebaliknya diharapkan pulih sepenuhnya, dan membawa dampak positif bagi masyarakat baik dari sisi perekonomian maupun sosial.

Sementara itu, Ica salah seorang warga dari Kota Bukittinggi tujuan Padang mengatakan percepatan perbaikan Jalur Lembah Anai sangat membantu masyarakat. Sebab, sebelumnya kawasan itu tidak bisa dilalui masyarakat.

"Dengan dibukanya akses jalan Lembah Anai kami sangat terbantu. Sebab, kalau tidak kendaraan harus berputar ke Sitinjau Lauik dan jaraknya lumayan jauh," ujar dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) mencatat progres penanganan pascabencana di kawasan Lembah Anai yang menjadi jalan Lintas Sumatra telah mencapai 73% per akhir Mei 2026.

Sekretaris Perusahaan HKI, Resnu Aditya Wuladarman mengatakan mengingat sisa pengerjaan yang masih ada, maka ditargetkan seluruh pekerjaan rampung pada Juli 2026.

"Saat ini akses Lembah Anai telah dibuka penuh selama 24 jam untuk kendaraan roda dua maupun roda empat, memulihkan jalur penghubung strategis Padang–Bukittinggi," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Dia menjelaskan untuk sejumlah pekerjaan utama telah diselesaikan, meliputi pengalihan aliran air, normalisasi sungai, proteksi badan jalan, pekerjaan borepile di beberapa titik terdampak, penimbunan badan jalan, perkuatan lereng, pekerjaan saluran, serta proteksi pondasi Jembatan Margayasa.

Dengan rampungnya pekerjaan-pekerjaan tersebut, ujar dia, HKI kini memfokuskan upaya pada penyelesaian struktur pendukung, penanganan lereng, perkerasan jalan, saluran, serta pekerjaan pengaman jalan.

Dia menyatakan percepatan penyelesaian dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan keselamatan. HKI terus berupaya mempercepat penyelesaian penanganan Lembah Anai dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, kualitas pekerjaan, serta kelancaran mobilitas masyarakat.

Menurutnya dengan telah selesainya sejumlah pekerjaan utama, HKI kini fokus melanjutkan penyelesaian 20 titik pengerjaan dengan scope pengerjaan seperti, struktur pendukung, penanganan lereng, perkerasan jalan, saluran, pekerjaan pengaman jalan serta pekerjaan aspal hotmix.

Resnu menambahkan, akses Lembah Anai saat ini telah dibuka penuh selama 24 jam untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Kondisi tersebut turut mendorong peningkatan volume lalu lintas yang melintasi kawasan tersebut, terutama pada periode libur panjang.

Dia mengatakan dengan tersambungnya kembali akses Lembah Anai secara penuh, mobilitas masyarakat di Sumatra Barat dapat berjalan lebih lancar. Ruas ini memiliki peran penting sebagai jalur penghubung strategis, sehingga HKI berkomitmen untuk menyelesaikan penanganan ini pada Juli 2026, agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Dia bilang untuk pembukaan akses secara penuh turut mendorong peningkatan volume lalu lintas di kawasan tersebut, terutama pada periode libur panjang. Oleh karena itu, dengan tersambungnya kembali Lembah Anai, arus lalu lintas dari Padang menuju Bukittinggi maupun sebaliknya diharapkan pulih sepenuhnya dan membawa dampak positif bagi masyarakat, baik dari sisi perekonomian maupun sosial.