Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Plt. Wali Kota Madiun Bagus Panuntun sebagai saksi pada Senin (11/5/2026), untuk didalami terkait permintaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.

Selain Bagus, KPK juga memeriksa Agus Mursidi (AM) selaku Plt. kadis Hub Kota Madiun dan Agus Tri Tjahjanto (ATT) selaku Sekdin PUPR Kota Madiun sebagai saksi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk pemeriksaan terhadap Bagus didalami perihal permintaan dana CSR yang dilakukan oleh Maidi.

"Saksi didalami pengetahuannya berkaitan dengan proses-proses perencanaan dan permintaan dana CSR yang dilakukan oleh tersangka Walikota Madiun kepada pihak-pihak swasta," kata Budi kepada awak media Senin (11/5/2026).

Kemudian untuk kedua saksi lainnya didalami mengenai tidak diterbitkannya izin kepada pihak swasta karena tidak memberikan dana CSR sesuai permintaan dari Maidi.

Budi menyebut dengan dilakukan pemeriksaan akan memperkuat kontruksi perkara atas dugaan penerimaan haram dari pihak swasta ke sejumlah dinas.

"Sehingga unsur ancaman atau unsur pemerasannya menjadi kuat ya dalam konstruksi perkara ini, termasuk juga dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan di sejumlah dinas dari para pihak swasta yang kemudian itu juga diduga untuk kebutuhan dari Wali Kota Madiun," ucap Budi.

Perlu diketahui, Maidi memerintah Sumarno selaku Kepala Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun dan Sudandi selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun untuk meminta pengurus Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun menyerahkan uang sebesar Rp350 juta.

Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu menjelaskan uang itu dimaksudkan pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang “sewa” selama 14 tahun, dengan dalih keperluan dana CSR Kota Madiun, di tengah peralihan STIKES Madiun menjadi Universitas.

Tak hanya itu, Asep menyampaikan bahwa Maidi meminta Rp600 juta ke pihak developer PT Hermas Buana (PT HB) pada Juni 2025. Kemudian, Maidi meminta fee 6% dari proyek jalan paket II dengan nilai proyek sebesar Rp5,1 miliar melalui Thariq. Namun kontraktor hanya menyanggupi fee 4% atau sekitar Rp200 juta.

"Bahwa KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya (gratifikasi) oleh MD dalam periode 2019 - 2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp1,1 miliar," jelas Asep.

Adapun tersangka dalam kasus ini:

1. Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi

2. Rochim Rusdiyanto (RR) selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Maidi

3. Thariq Megah (TM) selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun.

Bisnis.com, JAKARTA - Khalid Basalamah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dugaan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Dari pantauan Bisnis di lokasi, Khalid tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pukul 15.46 WIB. Dia tampak didampingi lima orang.

Kepada wartawan, Khalid mengatakan tidak mengetahui orang-orang yang terkait dengan kasus kuota haji.

"Dipanggil jadi saksi. Terkait orang-orang saya tidak tahu, saya tidak terlalu mengenal," katanya, Kamis (23/4/2026).

Adapun tujuan pemeriksaan akan disampaikan setelah proses pemeriksaan. Sebelumnya Khalid pernah diperiksa pada Selasa (9/9/2025). Kala itu, mengaku menjadi korban dari PT Muhibbah dalam kasus kuota haji ini.

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan empat tersangka. Pertama, KPK menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz.

Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Tak hanya itu, lembaga antirasuah menduga adanya pengumpulan uang mencapai Rp42,2 juta hingga Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantre.

Dua lainnya adalah Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Keduanya bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktour, sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0).

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Staf Khusus Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa mengenai kasus korupsi kuota haji 2023-2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Gus Alex berlangsung di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026) dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

"Sdr. IAA pagi ini sudah tiba di gedung KPK Merah Putih untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Ybs. tiba sekitar pukul 08.20 WIB," kata Budi dalam keterangannya.

Hanya saja Budi belum dapat menyampaikan terkait apakah Gus Alex segera ditahan usai diperiksa. Namun, jika berkaca dari penahanan Yaqut pada Kamis (12/3/2026), dia langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan.

KPK mengungkapkan keduanya diduga kuat mengubah ketentuan pembagian kuota haji tambahan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan Gus Alex maupun Yaqut diduga mengubah ketentuan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 8.000 yang pada dasarnya dialokasikan untuk haji reguler.

Namun, justru dibagi untuk kuota haji khusus. Bahkan ada pembagian jatah kuota haji khusus kepada para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang diduga diinisiasi oleh Fuad Hasan Masyhur.

Sedangkan di tahun 2024, keduanya diduga membagi 20.000 kuota haji tambahan menjadi 50%-50%, karena pembagian seharusnya 92% haji reguler dan 8% haji khusus. KPK menduga ada penarikan fee dan aliran uang ke Yaqut.

Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian negara pada perkara ini mencapai Rp622 miliar.

"Sebagian uang fee masih disimpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi YCQ. Permintaan uang fee atau komitmen fee atau biaya lain kepada PIHK pada penyelenggaraan haji tahun 2023 dan 2024 tersebut dilakukan atas perintah dari IAA. Uang hasil pengumpulan fee tersebut juga diduga digunakan untuk mengondisikan Pansus Haji yang diketahui oleh YCQ," jelas Asep.

Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa TengahAhmad Luthfi secara resmi merespons terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Insiden hukum ini menjadi sorotan tajam lantaran merupakan bagian dari rentetan kejatuhan tujuh pejabat publik dalam kurun waktu tiga bulan pertama di tahun 2026.

Luthfi menegaskan bahwa integritas birokrasi merupakan fondasi utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik di wilayah Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Selasa (03/03/2026)
“Kita menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan good governance,” ujar Luthfi.

Dia menambahkan setiap kepala daerah wajib memegang teguh sumpah jabatan serta menjauhi segala bentuk praktik melanggar hukum yang dapat menghambat akselerasi pembangunan daerah.
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebelumnya diamankan oleh tim penindak KPK di Semarang bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penangkapan tersebut berkaitan erat dengan dugaan suap pada berbagai proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Saat ini, para pihak terkait telah dibawa ke Gedung Merah Putih di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif sesuai prosedur KUHAP.
Kasus ini menambah daftar panjang intervensi hukum yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Hingga awal Maret 2026, lembaga tersebut tercatat telah melakukan tujuh kali OTT yang menyasar berbagai sektor strategis, mulai dari pemeriksaan pajak, dana Corporate Social Responsibility (CSR), hingga pengisian jabatan perangkat desa di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini memicu diskusi mendalam mengenai efisiensi birokrasi dan risiko terhadap iklim investasi di tingkat daerah.

Menanggapi situasi yang berkembang, Gubernur Jawa Tengah mengaku telah berulang kali memberikan peringatan keras kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah agar tetap berada di jalur hukum. Fokus utama Pemerintah Provinsi saat ini adalah memastikan bahwa insiden hukum tersebut tidak mengganggu jalannya program-program strategis nasional, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum,” tegas Luthfi. Transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kunci utama untuk menghindari jerat tindak pidana korupsi yang selama ini kerap melibatkan pimpinan daerah.

Sosok Fadia Arafiq sendiri memiliki rekam jejak yang cukup dikenal publik, bertransformasi dari dunia hiburan menjadi politisi yang menjabat sebagai Wakil Bupati (2011–2016) hingga terpilih sebagai Bupati Pekalongan untuk periode 2021–2026 dan terpilih kembali untuk 2025–2030.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait untuk memastikan pelayanan publik di Pekalongan tetap berjalan normal. Langkah-langkah administratif segera disiapkan guna mengisi kekosongan kepemimpinan sementara sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Bisnis.com, SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan memeriksa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Indah Wahyuni. Indah diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus jual-beli jabatan yang menyeret mantan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

"Saya tegaskan, saya diperiksa sebagai saksi, bahkan bisa dikatakan sebagai saksi ahli karena yang ditanyakan kepada saya terkait aturan. Tidak ada kaitannya dengan jual-beli jabatan," tegas Indah, Selasa (24/2/2026).

Dirinya membeberkan giat pemeriksaan terhadapnya dilakukan dua kali oleh penyidik komisi anti-rasuah, yakni di Jakarta serta di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun.

Menurut Indah, pertanyaan yang dilontarkan tim penyidik KPK berkaitan dengan ketentuan pengangkatan direktur rumah sakit daerah yang berasal dari unsur pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Selain Sugiri Sancoko, tiga orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, dan Sucipto selaku rekanan RSUD dr Harjono Ponorogo.

Indah memaparkan penjelasan yang disampaikannya berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2024 yang memperbolehkan pengangkatan tenaga profesional selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, KPK juga menanyakan surat evaluasi dari Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait peraturan bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja rumah sakit daerah, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Indah mengatakan surat tersebut mengacu pada ketentuan mengenai perangkat daerah dan struktur organisasi rumah sakit. Ia menegaskan dokumen tersebut hanya berkaitan dengan regulasi, bukan rekomendasi mengenai pemberhentian pejabat tertentu.

Selain itu, Indah menyatakan segenap berkas dokumen yang dibawanya saat menjalani pemeriksaan di Jakarta dan Madiun telah disita oleh penyidik sebagai barang bukti untuk kepentingan persidangan.

“Semua berkas yang saya bawa terkait aturan itu disita sebagai barang bukti. Jadi tidak benar kalau dikaitkan dengan tuduhan jual-beli jabatan,” ucapnya.

Indah juga menyayangkan beredarnya informasi di media sosial yang menyebut dirinya terlibat praktik jual beli jabatan hingga diperiksa KPK. Menurutnya, informasi tersebut tidak sesuai fakta dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Ia pun menyatakan jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Dia menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

“Bagi saya jabatan adalah amanah. Tidak ada jabatan yang kekal. Saya tidak akan mencederai kepercayaan yang diberikan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akhirnya angkat bicara merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kantor pusat instansi kepabeanan tersebut, Rawamangun, Jakarta Timur.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetyo membenarkan bahwa saat ini tim dari lembaga antirasuah tengah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di lingkungan Bea Cukai.

“Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat BC [Bea Cukai],” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Budi belum memerinci siapa sosok pejabat yang tengah diperiksa maupun kaitan kasus yang menjeratnya. Kendati demikian, dia menegaskan komitmen institusinya untuk bersikap transparan dan mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Dia menyatakan DJBC akan kooperatif dalam membantu KPK menuntaskan perkara ini. “BC berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi adanya kegiatan tangkap tangan di dua lokasi berbeda hari ini.

“Jadi hari ini ada dua OTT, satu Banjarmasin, yang kedua Bea Cukai Jakarta,” kata Fitroh.

Kendati demikian, Fitroh belum membeberkan detail konstruksi perkara maupun identitas para pihak yang diamankan dalam operasi senyap di Rawamangun tersebut. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil QoumasYaqut Cholil Qoumas telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji untuk 2024.

Pemeriksaan pada Jumat (30/1/2026) ini berlangsung mulai pukul 13.15 WIB hingga 17.38 WIB di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Meski telah ditetapkan tersangka, dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk Ishfah Abidal Azis selaku stafsusnya saat menjabat sebagai Menag.

Dia mengatakan bahwa telah menyampaikan informasi sesuai kebutuhan yang diperlukan kepada tim lembaga antirasuah.

"Saya menyampaikan apa yang saya tahu secara utuh, ya, kepada pemeriksa," katanya.

Ketika ditanya wartawan mengenai dugaan aliran kuota haji tambahan ke Maktour travel, dia mengatakan informasi tersebut tidak benar dan tidak masuk materi pemeriksaan.

"Tidak pertanyaan soal itu. Saya tidak tahu itu," ujarnya.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen - 50 persen. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2028).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk 2024, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, Jumat (30/1/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan Gus Yaqut dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait penghitungan kerugian negara.

"Termasuk hari ini KPK bersama BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara YCQ dengan materi yang memang masih fokus untuk penghitungan kerugian keuangan negara sehingga pemeriksaan full dilakukan oleh kawan-kawan dari BPK," ujar Budi.

Budi mengatakan pemeriksaan Yaqut sekaligus untuk melengkapi informasi penyidikan dalam kasus ini. Dia turut menguraikan alasan Yaqut belum ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurutnya, penahanan tergantung pada kebutuhan penyidik dan masih membutuhkan keterangan perihal kerugian negara.

"Karena memang hari ini pemeriksaannya masih fokus dilakukan oleh BPK, yaitu untuk menghitung kerugian keuangan negara. Karena memang pasal yang digunakan dalam tugas tindak pidana korupsi ini adalah pasal 2, pasal 3, yaitu kerugian keuangan negara," ujarnya.

Pada pekan ini, KPK juga telah memeriksa Gus Alex sebanyak dua kali pada Senin (26/1/2026) dan Kamis (29/1/2026). Pada pemeriksaan pertama tim lembaga antirasuah memeriksa terkait aliran dana dari pihak travel ke Kementerian Agama.

Pada pemeriksaan kedua, tim KPK melakukan penghitungan kerugian negara bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yaqut dan Gus Alex ditetapkan tersangka pada 9 Januari 2026.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen - 50 persen. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2028).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan karena antrean jemaah haji telah menumpuk.

Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Bisnis.com, JAKARTA — Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024, Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi, Jumat (30/1/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Yaqut tiba pukul 13.15 WIB dengan mengenakan kemeja berwarna putih dan membawa buku catatan.

Dia mengatakan kedatangannya untuk memberikan keterangan bagi mantan staf khusunya, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Ya saya dipanggil sebagai saksi, untuk memberikan kesaksian atas saudara Ishfah," katanya kepada jurnalis.

Tidak banyak tanggapan dari Gus Yaqut saat dicecar oleh awak media. Dia mengatakan akan menyampaikan pernyataan setelah pemeriksaan rampung dilakukan.

Pada pekan ini, KPK juga telah memeriksa Gus Alex sebanyak dua kali pada Senin (26/1/2026) dan Kamis (29/1/2026). Pada pemeriksaan pertama tim lembaga antirasuah memeriksa terkait aliran dana dari pihak travel ke Kementerian Agama.

Pada pemeriksaan kedua, tim KPK melakukan penghitungan kerugian negara bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keduanya belum ditahan, meski telah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2026,

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50%-50%. 10.000-10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000-10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2028).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 7 saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) pada Kamis (29/1/2026).

Salah satunya adalah personal asisten mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Randy Kusumaatmadja.

Kemudian enam saksi lainnya adalah Pimpinan SKAI, Joko Hartoto; Direktur Golden Money Changer, Djunianto Lemuel; Golden Money Changer, Arti; Kasubag Rumah Tangga Gubernur, Ervin Yanuardi Efendi; dan Ibu Rumah Tangga, Wena Natasha Olivia.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan para saksi berlangsung di Polda Jawa Barat. Tim penyidik mendalami mengenai pengadaan agensi di BJB.

"Dalam rangkaian pemeriksaan ini, penyidik melakukan pendalaman terhadap saksi terkait pengadaan jasa agensi di BJB," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).

Budi menuturkan para saksi juga dimintai keterangan terkait penukaran-penukaran uang asing-rupiah, yang dilakukan atas nama pihak terkait.

Tak hanya itu, tim penyidik menelusuri kegiatan Ridwan Kamil, khususnya mengenai proses pembiayaan.

"Kemudian saksi juga dimintai keterangan perihal aktivitas Gubernur Jabar saat itu, termasuk pembiayaannya," jelasnya.

Dalam kasus BJB ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku eks Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH) yang menjabat Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB; serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (RSJK) selaku pihak swasta.

Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp222 miliar. KPK menduga duit tersebut masuk sebagai dana pemenuhan kebutuhan nonbujeter.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa staf khusus Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex guna membongkar kasus kuota haji tambahan 2023-2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Gus Alex berlangsung pada hari ini Kamis (29/1/2026). Ini merupakan pemeriksaan kedua kalinya saat dirinya telah ditetapkan menjadi tersangka pada 9 Januari 2026 bersama Yaqut.

"Saksi hadir, pemeriksaan fokus dalam rangka penghitungan keuangan negara oleh auditor negara," kata Budi.

Pada pemeriksaan sebelumnya yakni Senin (26/1/2026), dia didalami mengenai aliran dana dari pihak travel ke pihak di Kementerian Agama.

Sebab, tim lembaga antirasuah menduga sejumlah pihak di Kementerian Agama mendapatkan dana korupsi kuota haji tambahan.

"Pemeriksaan terhadap saksi saudara IAA, ini juga didalami berkaitan dengan aliran uang dari para biro travel kepada pihak-pihak di Kementerian Agama," jelas Budi, Senin (26/1/2026).

Budi menjelaskan pemeriksaan menjadi keterangan kunci dalam pemeriksaan untuk mengetahui proses, alur, dan pihak-pihak mana saja yang diduga mendapatkan aliran uang dari para biro travel berkaitan dengan kuota tambahan tersebut.

Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan karena antrean jemaah haji telah menumpuk.

Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus dari yang seharusnya 92% haji reguler dan 8% haji khusus.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana. Setelah melakukan serangkaian penyeledikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur mengaku sulit mendapatkan kuota haji tambahan 2023-2024. Bahkan dia mengatakan kuota yang didapat tidak lebih dari 300.

Hal itu dia sampaikan saat memenuhi jadwal pemeriksaan KPK di Jakarta Selatan, Senin (26/1/2026) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Ini merupakan kedua kalinya Fuad diperiksa dalam kasus kuota haji.

Dia membantah tour travel yang dimilikinya memperoleh kuota tambahan hingga ribuan. Padahal, katanya, saat 2024 kuota yang diterima Maktour dipangkas.

"Tidak sampai 300 [kuota], tidak sampai 300 [kuota]. Tahun sebelumnya Itu Maktour hampir 600 [kuota] Tahun 2024 Itu kami dipangkas. Nah ini saya bawa untuk memperlihatkan begitu susahnya hanya memperoleh satu waktu detik terakhir kami sangat membutuhkan apalaginya untuk bisa memberangkatkan lagi jemaah tidak mendapatkan, hanya diizinkan hanya mendapatkan satu ini saya memperlihatkan fakta kenyataan," jelasnya kepada wartawan.

Dia mengatakan hingga menggunakan kuota furoda agar jemaahnya dapat diberangkatkan karena kuota haji tambahan dinyatakan habis.

Terkait usulan pembagian kuota haji menjadi 50%-50%, dirinya mengaku tidak dapat melakukannya karena ketersediaan kuota untuk travel miliknya sangat minim.

"Kalau saya bisa usulkan bagaimana? Saya saja sulit bagaimana bisa mengusulkan ya. Jadi tidak ada usulan itu dari sangat tidak ada," katanya.

Dia menyayangkan banyak pihak yang menyebut bahwa travel miliknya memperoleh kuota haji tambahan cukup besar.

Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan karena antrean jemaah haji telah menumpuk.

Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025.

Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan Yaqut dan Gus Alex menjadi tersangka dalam kasus ini.