Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I membekukan 275 rekening milik penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp224,60 miliar.

Langkah itu dilakukan secara serentak melalui 16 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerja DJP Jawa Barat I.

Aksi pemblokiran rekening tersebut dipusatkan di Aula Lantai 3 Kanwil DJP Jawa Barat I, Bandung, Rabu (6/5). Sebanyak 174 wajib pajak tercatat menjadi target dalam penegakan hukum tersebut.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Jawa Barat I Nandang Hidayat mengatakan pemblokiran dilakukan sebagai bagian dari proses penagihan aktif terhadap wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya.

"Kami berkomitmen untuk memperlakukan seluruh wajib pajak dengan setara, wajib pajak yang telah patuh harus dilindungi, sementara yang masih memiliki tunggakan harus diingatkan melalui mekanisme hukum yang berlaku," kata Nandang dalam keterangan resmi, Kamis (7/5).

Menurut dia, pemblokiran rekening dilakukan setelah DJP menempuh berbagai langkah persuasif dan edukatif kepada wajib pajak. Namun, sejumlah wajib pajak disebut tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajaknya.

"Sebelumnya kami telah melakukan berbagai upaya persuasif dan memberikan edukasi, namun wajib pajak tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utang pajaknya, sehingga terpaksa dilakukan pemblokiran rekening," ujarnya.

Nandang menegaskan seluruh proses penagihan telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan, mulai dari penyampaian Surat Teguran hingga Surat Paksa sebelum pemblokiran rekening dilakukan.

Ia menjelaskan tindakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dalam aturan itu, pemblokiran rekening menjadi salah satu tahapan sebelum penyitaan saldo rekening untuk melunasi utang pajak.

Kanwil DJP Jawa Barat I juga mengingatkan wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan agar tidak terkena tindakan penagihan lanjutan yang lebih berat.

Selain pemblokiran rekening, DJP menyebut penunggak pajak berpotensi dikenai penyitaan aset hingga pencegahan bepergian ke luar negeri apabila kewajiban pajaknya tetap tidak diselesaikan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, BANDUNG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I mengambil langkah tegas terhadap para penunggak pajak.

Melalui 16 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah naungannya, Kanwil DJP Jawa Barat I secara serentak memblokir rekening 174 wajib pajak yang tercatat memiliki total tunggakan pajak mencapai Rp224,6 miliar.

Aksi penegakan hukum ini dipusatkan di Aula Lantai 3 Kanwil DJP Jawa Barat I, Bandung, pada Rabu (6/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, tercatat sebanyak 275 rekening aktif diajukan untuk dibekukan guna mengamankan aset negara. Tindakan ini merupakan bagian dari prosedur penagihan aktif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Jawa Barat I Nandang Hidayat menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim perpajakan yang adil.

“Kami berkomitmen untuk memperlakukan seluruh wajib pajak dengan setara, wajib pajak yang telah patuh harus dilindungi, sementara yang masih memiliki tunggakan harus diingatkan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Nandang.

Lebih lanjut, Nandang memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sebelumnya kami telah melakukan berbagai upaya persuasif dan memberikan edukasi, namun wajib pajak tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utang pajaknya, sehingga terpaksa dilakukan pemblokiran rekening. Kami juga memastikan prosedur sudah berjalan dengan benar. Tahapan-tahapan penagihan telah dilakukan sesuai aturan, mulai dari penyampaian Surat Teguran hingga penyampaian surat paksa kepada wajib pajak sebelum langkah blokir ini diambil,” ungkapnya

Tindakan pemblokiran ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pemblokiran merupakan salah satu tahapan dalam proses penagihan aktif sebelum dilakukan penyitaan saldo rekening untuk melunasi utang pajak.

Kanwil DJP Jawa Barat I senantiasa mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan pajaknya agar terhindar dari tindakan penagihan yang lebih berat, seperti penyitaan aset, pemblokiran rekening, hingga pencegahan bepergian ke luar negeri.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan efek jera (deterrent effect) sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya demi pembangunan nasional yang berkelanjutan.