Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I membekukan 275 rekening milik penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp224,60 miliar.

Langkah itu dilakukan secara serentak melalui 16 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerja DJP Jawa Barat I.

Aksi pemblokiran rekening tersebut dipusatkan di Aula Lantai 3 Kanwil DJP Jawa Barat I, Bandung, Rabu (6/5). Sebanyak 174 wajib pajak tercatat menjadi target dalam penegakan hukum tersebut.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Jawa Barat I Nandang Hidayat mengatakan pemblokiran dilakukan sebagai bagian dari proses penagihan aktif terhadap wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya.

"Kami berkomitmen untuk memperlakukan seluruh wajib pajak dengan setara, wajib pajak yang telah patuh harus dilindungi, sementara yang masih memiliki tunggakan harus diingatkan melalui mekanisme hukum yang berlaku," kata Nandang dalam keterangan resmi, Kamis (7/5).

Menurut dia, pemblokiran rekening dilakukan setelah DJP menempuh berbagai langkah persuasif dan edukatif kepada wajib pajak. Namun, sejumlah wajib pajak disebut tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajaknya.

"Sebelumnya kami telah melakukan berbagai upaya persuasif dan memberikan edukasi, namun wajib pajak tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utang pajaknya, sehingga terpaksa dilakukan pemblokiran rekening," ujarnya.

Nandang menegaskan seluruh proses penagihan telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan, mulai dari penyampaian Surat Teguran hingga Surat Paksa sebelum pemblokiran rekening dilakukan.

Ia menjelaskan tindakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dalam aturan itu, pemblokiran rekening menjadi salah satu tahapan sebelum penyitaan saldo rekening untuk melunasi utang pajak.

Kanwil DJP Jawa Barat I juga mengingatkan wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan agar tidak terkena tindakan penagihan lanjutan yang lebih berat.

Selain pemblokiran rekening, DJP menyebut penunggak pajak berpotensi dikenai penyitaan aset hingga pencegahan bepergian ke luar negeri apabila kewajiban pajaknya tetap tidak diselesaikan.

[Gambas:Youtube]

Wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tidak hanya terancam denda administrasi, tetapi juga bisa mendapat surat teguran, ditelusuri kantor pajak, hingga dikenai sanksi bunga apabila ditemukan ada pajak terutang yang belum dibayar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Inge Diana Rismawanti menegaskan setiap pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan status aktif tetap wajib menyampaikan laporan SPT sesuai ketentuan.

"Setiap orang yang memiliki NPWP dan statusnya aktif harus melakukan pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan," ujar Inge kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/3).

Artinya, meskipun wajib pajak merasa tidak punya aktivitas usaha besar atau tidak ada perubahan penghasilan, kewajiban melapor tetap harus dilakukan selama NPWP masih aktif.

Jika wajib pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT hingga melewati batas waktu, maka sanksi pertama yang dikenakan adalah denda administrasi.

"Apabila SPT tidak disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100 ribu untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi," kata Inge.

Mengacu ketentuan perpajakan, besaran dendanya adalah Rp100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta untuk wajib pajak badan.

Untuk tahun pajak 2025, batas akhir pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi jatuh pada 31 Maret 2026, sedangkan wajib pajak badan paling lambat 30 April 2026. Jika lewat dari tenggat tersebut, denda otomatis menanti saat SPT tetap diajukan.

Namun, sanksinya tidak berhenti di situ jika wajib pajak sama sekali tidak pernah melapor. Inge menjelaskan DJP akan melakukan klarifikasi berdasarkan data yang dimiliki dari berbagai sumber, mulai dari data perbankan, pekerjaan, transaksi, hingga informasi pihak ketiga lainnya.

"Apabila SPT tidak pernah dilaporkan, kantor pajak akan melakukan klarifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai pihak. Apabila data yang diperoleh berkaitan dengan penghasilan yang tidak dilaporkan dan menyebabkan adanya pajak yang terutang, maka sanksi yang akan dikenakan berupa bunga," ujarnya.

Dengan kata lain, jika kantor pajak menemukan ada penghasilan yang seharusnya dikenai pajak tetapi tidak pernah dilaporkan karena wajib pajak absen menyampaikan SPT, maka wajib pajak bisa ditagih pokok pajaknya sekaligus bunga.

Besaran bunga ini tidak sama untuk setiap orang karena dihitung berdasarkan jumlah pajak yang belum dibayar serta berapa lama kewajiban itu tertunggak.

Sebelum masuk ke tahap penagihan, biasanya DJP lebih dulu mengirimkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum melapor setelah tenggat berakhir. Surat ini bisa dikirim melalui email maupun alamat rumah dan kerap disebut wajib pajak sebagai 'surat cinta' dari kantor pajak.

Setelah itu, Kantor Pelayanan Pajak akan meneliti data wajib pajak. Jika ditemukan ada kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, kantor pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai tindak lanjut resmi.

Karena itu, jawaban dari pertanyaan apa sanksi kalau tidak lapor SPT adalah minimal kena denda Rp100 ribu atau Rp1 juta, lalu berpotensi ditegur, ditelusuri, hingga ditagih bunga bila ternyata ada pajak yang belum dibayarkan.

Pelaporan SPT Tahunan sendiri saat ini dapat dilakukan secara daring melalui sistem DJP Online maupun langsung ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai tempat wajib pajak terdaftar.

[Gambas:Youtube]

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mengecam tindakan penumpang yang menahan pintu Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Padalarang pada Selasa (7/4).

Penumpang rute Padalarang-Halim itu menahan pintu kereta yang sudah mulai menutup karena menyadari ada barang miliknya yang tertinggal di peron. Tindakan tersebut menyebabkan sensor pada sistem buka tutup pintu otomatis di kereta terganggu.

Kejadian tersebut memicu keterlambatan perjalanan Whoosh, jadwal pemberangkatan yang seharusnya pada pukul 07.23 WIB baru dapat dilakukan pada pukul 07.25 WIB.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

"Kami mengecam tindakan penumpang yang menahan pintu kereta, karena selain melanggar aturan, tindakan tersebut juga sangat berpotensi merusak sarana serta berdampak merugikan ratusan penumpang lain akibat keterlambatan keberangkatan," ujar Eva.

Eva menerangkan Setiap rangkaian Whoosh dilengkapi dengan sistem pintu otomatis yang menjadi bagian penting dalam keamanan perjalanan.

[Gambas:Youtube]

Tindakan menahan pintu secara paksa menyebabkan sistem penutupan otomatis tidak berfungsi dan berpotensi menimbulkan risiko kerusakan sarana secara jangka panjang.

Perusahaan telah menyiagakan petugas di peron dan di dalam kereta untuk memastikan seluruh penumpang telah berada di dalam Whoosh dengan aman sebelum pintu ditutup. Penumpang diharuskan selalu mematuhi arahan dari petugas untuk keselamatan perjalanan.

Seluruh penumpang wajib memperhatikan dan memeriksa kembali barang bawaan nya sebelum memasuki kereta karena seluruh bawang bawaan penumpang menjadi tanggung jawab pribadi.

Apabila terdapat barang yang tertinggal, penumpang dapat berkoordinasi dengan petugas di dalam kereta untuk dilakukan penanganan lebih lanjut melalui sistem Lost and Found milik KCIC.

Lebih lanjut, Eva memastikan, penumpang yang bersangkutan telah diberikan teguran agar tidak mengulangi tindakan tersebut.

"KCIC berharap seluruh penumpang dapat mengikuti aturan dan arahan petugas serta tidak melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri, mengganggu operasional, maupun merusak sarana Whoosh," pungkas Eva.

Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025 berbeda antara wajib pajak orang pribadi dan badan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan tenggat 31 Maret 2026 bagi wajib pajak orang pribadi, sementara untuk wajib pajak badan hingga 30 April 2026.

Jika melewati batas waktu tersebut, wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Besaran dendanya berbeda tergantung jenis wajib pajak. Untuk wajib pajak orang pribadi, denda keterlambatan pelaporan SPT sebesar Rp100 ribu, sedangkan wajib pajak badan dikenai denda Rp1 juta.

Sebelum sanksi tersebut dijatuhkan, DJP biasanya terlebih dahulu mengirimkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT setelah batas waktu berakhir. Surat ini dapat dikirim melalui email atau alamat tempat tinggal wajib pajak.

Dalam praktiknya, surat teguran tersebut sering disebut sebagai 'surat cinta' dari Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan.

Setelah teguran dikirim, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap data wajib pajak. Apabila ditemukan kewajiban yang belum dipenuhi, KPP dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai tindak lanjut.

Pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara daring (online) melalui sistem DJP maupun secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Jenis-jenis azab yang diturunkan Allah SWT, penting diketahui umat Muslim. Apa saja azab Allah SWTtersebut? Berikut ulasan dan penjelasannya.

Dalam literatur Islam, azab Allah SWTtersebut terbagi dua jenis. Pertama, azab yang ditimpakan kepada penduduk suatu negeri yang berakibat musnahnya penduduk kota tersebut (isti’shâl). Kedua, azab yang sangat keras, tetapi tidak sampai memusnahkan penduduk negeri tersebut.

Azab jenis pertama dijatuhkan Allah SWT kepada umat terdahulu, seperti kaumnya Nabi Nuh, kaum Tsamud, dan lain sebagainya. Kaum-kaum tersebut telah dimusnahkan Allah SWT akibat pengingkaran mereka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Swt. Sebab, jika tanda-tanda kebesaran Allah SWTtelah ditunjukkan kepada suatu kaum, tetapi kaum tersebut tetap saja ingkar dan mendustakan Allah dan Rasul-Nya, Allah SWT pasti akan memusnahkan kaum tersebut.

Allah SWT berfirman,

“Tak ada suatu negeri pun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu tertulis di dalam kitab (lauhulmahfuz). Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan tanda-tanda kekuasaan Kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu.” (QS al-Isrâ’ : 58-59)

Allah Swt. telah menetapkan bahwa orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan-Nya akan dimusnahkan Allah Swt. Tanda kebesaran Allah ini pernah diberikan kepada rasul-rasul terdahulu; misalnya, unta betinanya Nabi Shaleh bagi kaum Tsamud. Sayangnya, kaum Tsamud mengingkari tanda kebesaran Allah ini. Akhirnya kaum Tsamud dimusnahkan dari muka bumi.

Mayoritas ahli tafsir menyatakan, bahwa ayat ini berhubungan dengan permintaan orang-orang Quraisy kepada Nabi saw. agar beliau saw. menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah sebagai bukti kebenaran kenabian dan risalahnya. Akan tetapi, Allah Swt. memberitahu Nabi saw., bahwa jika Allah mengabulkan permintaan mereka, tetapi mereka tetap saja ingkar dan mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah tersebut, niscaya mereka akan dimusnahkan, sebagaimana kaum-kaum terdahulu (Ali ash-Shabuni, Shafwât at-Tafâsîr, juz 2, hal. 165). Oleh karena itu, Allah Swt. tidak mengiyakan permintaan kaum Quraisy tersebut, dikarenakan Ia tidak ingin memusnahkan kaum Quraisy.

Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa azab isti’shâl (pemusnahan) tidak akan menimpa umat Muhammad SAW. Namun, umat Muhammad saw. tidak luput dari azab yang keras, jika mereka melakukan kezaliman, kefasikan, dan kekufuran.

Azab Akibat Penguasa Zalim

Jika penguasa atau pembesar-pembesar suatu negeri atau kota melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, dan kezaliman, niscaya Allah akan mengirimkan azab kepada penduduk negeri tersebut. Al-Qur’an telah menyatakan hal ini dengan sangat jelas,

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah Swt.), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” (QS Al-isrâ’ [17]: 16).

Ibnu Abbas tatkala menafsirkan ayat ini menyatakan, “Maksud ayat ini adalah, jika Kami (Allah) telah memberikan kekuasaan kepada pembesar-pembesar di sebuah kota, kemudian mereka berbuat maksiat di dalamnya, maka Allah Swt. akan menghancurkan penduduk di negeri tersebut dengan azab.” (Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir, juz 2, hal. 371).

Di ayat lain, Allah Swt. telah mendiskripsikan kerusakan di darat dan laut akibat perbuatan manusia. Allah Swt. berfirman,

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS ar-Rûm [30]: 41).

Imam Baidhawi berkata, “Yang dimaksud dengan kerusakan (pada ayat tersebut) adalah paceklik al-jadb), kebakaran yang merajalela, ketenggelaman, hilangnya keberkahan, dan banyaknya kelaparan, akibat kemaksiatan dan ulah perbuatan manusia.” (Imam al-Baidhawi, Tafsir al-Baidhawi, juz 2, hal. 106).

Menurut Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud kerusakan adalah berkurangnya hasil-hasil pertanian dan buah-buahan karena kemaksiatan manusia. Sebab, baiknya bumi dan langit tergantung dengan ketaatan (Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, hal. 57).

Kezaliman penguasa dan keengganan rakyat melakukan koreksi dan muhasabah terhadap penguasa merupakan pemicu datangnya azab dari Allah Swt.. Sebaliknya, ketaatan kepada Allah Swt. merupakan kunci bagi perbaikan bumi dan seisinya.

PT Pupuk Indonesia terlibat secara langsung dalam penguatan pengawasan distribusi pupuk oleh Kementerian Pertanian (Kementan), menyusul kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk sebesar 29 persen mulai 22 Oktober lalu.

Sebelumnya, Menteri Pertanian/Kepala Bapanas Amran Sulaiman menyampaikan salah satu strategi pengawasan dilakukan dengan menyampaikan laporan terbaru yang berisi pengaduan masyarakat di setiap pekan.

"Setiap hari Jumat kami mengumumkan atau menyampaikan, menindaklanjuti laporan seluruh masyarakat tani Indonesia, tentang pupuk, alat mesin pertanian dan lain-lain," kata Amran di Jakarta, Jumat (21/11).

Pengawasan ini secara khusus berfokus terhadap kepatuhan pada HET pupuk subsidi. Amran menjelaskan, pada pekan ini tercatat ada 115 distributor yang menjual pupuk subsidi di atas HET. Ia pun meminta kepada Pupuk Indonesia untuk mencabut penetapan izin jual.

"Tetapi kami prioritas masalah HET, harga eceran tertinggi pupuk. Sekarang ini masih ada, satu minggu ini ada 115 itu harga di atas HET. Dan hari ini juga kita tindaklanjuti meminta kepada Pupuk Indonesia untuk izinnya dicabut," ujar Amran.

Selain temuan harga di atas HET, pengawasan juga menemukan 136 pihak yang mempersulit petani menebus pupuk hanya dengan menggunakan KTP.

"Kemudian yang kedua adalah masih ada saudara kita dari seluruh Indonesia, 136 yang melarang atau mempersulit untuk menebus pupuk dengan menggunakan KTP. Kalau ini 136 kami minta ditegur. Jadi teguran, tapi kalau minggu depan masih terjadi, izinnya juga kita cabut," tambahnya.

Sejak kebijakan dijalankan, tren pengaduan pun dilaporkan menurun signifikan, dari sekitar 2 ribu pengaduan kini hanya tersisa sekitar 115.

"Jadi ini sudah menurun tinggal 5 persen dari total laporan. Yang dulunya 2 ribu sekarang tinggal 115, berarti 5 persen. Ini alhamdulillah sudah membaik," tutur Amran.

Amran memastikan pemerintah tidak akan memberi toleransi bagi pelanggar. Ia menegaskan, izin langsung dicabut saat pelanggaran terverifikasi.

"Itu nanti semua yang diverifikasi. Ini kan ribuan. Semua yang diverifikasi, sudah terbukti, langsung dicabut. Itu enggak ada ampun," katanya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengancam akan mencabut izin 136 kios pupuk yang dilaporkan mempersulit petani saat menebus pupuk subsidi menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Masih ada saudara kita dari seluruh Indonesia, 136 (kios) yang melarang atau mempersulit untuk menebus pupuk dengan menggunakan KTP. Kalau ini 136 kami minta ditegur. Jadi teguran, tapi kalau minggu depan masih terjadi, izinnya juga kita cabut," ujar Amran saat ditemui di kediamannya, Jakarta Selatan, Jumat (21/11).

Amran menjelaskan laporan dari masyarakat terus masuk setiap pekan, termasuk mengenai pelanggaran harga eceran tertinggi (HET). Ia mengungkapkan masih ada 115 kios yang menjual pupuk di atas HET.

"Sekarang ini masih ada, satu minggu ini ada 115 (kios) itu harga di atas HET. Dan hari ini juga kita tindaklanjuti meminta kepada Pupuk Indonesia untuk izinnya dicabut," kata Amran.

Ia memastikan setiap pelanggaran yang telah diverifikasi akan langsung dijatuhi sanksi.

"Semua yang diverifikasi, sudah terbukti, langsung dicabut. Itu enggak ada ampun," tegasnya.

Selain soal pupuk, Amran juga menyoroti 31 laporan terkait alat mesin pertanian (alsintan), termasuk dugaan pungutan sebelum bantuan diserahkan kepada petani.

"Di antaranya ada pungutan fee, atau bayar baru traktornya diterima. Padahal ini adalah gratis," ujarnya.

Seluruh kasus tersebut telah diserahkan kepada aparat penegak hukum daerah untuk diproses.

"Ini yang 31 (laporan) kami langsung kirim ke penegak hukum setempat agar ditindaklanjuti diproses. Kalau ada pidana, dipidanakan," tutur dia.

Ia kembali mengingatkan penggunaan kartu tani tidak lagi menjadi syarat pembelian pupuk subsidi.

"Masih ada yang melaporkan 136 wajib masih menggunakan kartu tani. Ini kami wajibkan KTP saja cukup, tidak diwajibkan lagi kartu tani," tegasnya.

Amran memastikan stok pupuk berada dalam kondisi aman menjelang musim tanam. Ia meminta seluruh pihak di lapangan tidak mempersulit akses petani dalam memperoleh pupuk subsidi, terutama ketika kebutuhan meningkat pada periode tanam.

Ia juga menjelaskan jumlah laporan pelanggaran yang diterima kementerian telah menurun drastis. Dari sekitar 2.000 laporan yang pernah masuk, kini hanya tersisa 115 laporan atau sekitar 5 persen dari total sebelumnya.

Kementerian Pertanian sebelumnya mencabut izin 190 pengecer dan distributor pupuk yang terbukti melanggar HET setelah rangkaian sidak di berbagai daerah. Pemerintah juga resmi menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20 persen mulai 22 Oktober sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang sistem pupuk nasional.

Kementan membuka kanal pengaduan "Lapor Pak Amran" bagi masyarakat serta menyiapkan peran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk mendukung distribusi pupuk bersubsidi.

Beragam cara Allah SWT menegurhamba-hamba-Nya penting diketahui kaum Muslim. Karena,teguran itu berarti bahwa Allah menunjukkan cinta dan kasih sayang-Nya.

Seorang hamba yang berbuat salah kepada Allah, kemudian ditegur dari perbuatan salahnya (Allah tunjukkan kesalahannya), agar hamba bertobatdan kembali pada jalan kebenaran.

Teguran ada beberapa arti. Bisa berupa sapaan, mencela, atau menasehati dan memperingatkan. Kalau arti teguran dari Allah, sudah jelas itu berarti ada nasehat dari langit yang disampaikan kepada hamba-Nya. Teguran juga merupakan peringatan dari Allah agar seorang hamba jangan makin jauh terjerumus dalam dosa, harus cepat kembali ke jalur taubat lalu hidup dalam ketaatan.

Dari Anas bin Malik, Nabishallallahu ‘alaihi wa sallambersabda :

“Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak.” (HR. Tirmidzi).

Menurut ustad dari kajian Manhaj Salaf Muhammad Abduh Tuasikal dalam kajiannya menyebutkan, jadi teguran dari Allah adalah tanda cinta dari-Nya. Dengan cara Dia memberikan ujian dan musibah. Jika bukan karena musibah atau ujian, tentulah akan banyak mata yang enggan menangis, hati yang enggan rendah hati, tangan yang enggan menengadah ke atas, bibir yang enggan Istighfar, kening yang enggan bersujud dan hidup yang terus lalai.

Sari hadits Anas bin Malik, beliaushallallahu ‘alaihi wa sallambersabda :

“Sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barangsiapa yang ridho, maka ia yang akan meraih ridho Allah. Barangsiapa siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka.” (HR. Ibnu Majah).

Terkadang perut yang lapar, dompet yang kosong, tubuh yang terbaring sakit, masalah yang menimpa, musibah yang datang, seringkali dapat memberi pelajaran bermakna dalam hidup kita yang lalai. Itulah cara Allah Ta'ala menegur hamba-Nya.

Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia dengan diberikan musibah yang ia tidak suka sehingga ia keluar dari dunia dalam keadaan bersih dari dosa.

Musibah dan ujian yang berat (dari segi kualitas dan kuantitas, dalam pandangan manusia.) akan mendapat balasan pahala yang besar. Tanda Allah cinta dari Allah maka Dia akan menguji hamba-Nya. Dan Allah yang lebih mengetahui keadaan hamba-Nya.

Kata Lukman -seorang shalih- pada anaknya, “Wahai anakku, ketahuilah bahwa emas dan perak diuji keampuhannya dengan api sedangkan seorang mukmin diuji dengan ditimpakan musibah.”

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:



"Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman" dan mereka tidak diuji?". "Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta." (QS. Al-'Ankabut 2-3).

Karena mungkin saat kita berada dalam kesenangan, kemudahan, kecukupan, kita seringkali lalai dari mengingat Allah. Sehingga Allah pun menegur kita dengan musibah atau ujian.

Ketika kita berada di puncak kesenangan atau kebahagiaan, maka Allah menyapa kita dengan masalah, agar kita tidak melampui batas, tidak terlalu foya-foya, tidak lalai beribadah, tidak pamer dan berlebihan.

Ketika kita dalam kondisi sehat, maka Allah menegur kita dengan sakit, agar kita bersyukur dengan nikmat sehat, banyak memohon kesembuhan kepada Allah, belajar bersabar, tidak mudah menyia-nyiakan waktu, agar lebih menjaga pola makan dan hidup sehat.

Ketika kita dalam kemudahan, kenyamanan, kecukupan, maka Allah menegur kita dengan kesusahan, agar kita tidak merasa hebat, tidak berbangga diri, agar rendah hati, banyak bersyukur dan tidak bersikap sombong.

Ketika kita sibuk mengejar dunia hingga lalai untuk beribadah, maka Allah menegur kita dengan kegagalan dan kehilangan, agar kita sadar jangan berambisi dengan dunia, bahwa harta hanya titipan, bahwa dunia hanya sementara.

Begitulah terkadang cara Allah menegur kita, agar kita tidak melampaui batas, agar kita tidak merasa hebat, agar kita banyak bersyukur, agar kita dapat merenung, tidak sombong dan kembali kepada-Nya.

Sebab dengan ujian dan musibah menjadikan kita sadar bahwa kita ini lemah dan kita bukan siapa-siapa jika tanpa Allah. Tanpa teguran dari Allah Ta'ala Yang Maha Baik maka kita akan jadi sombong dan melakukan syariat.Wallahu'alam

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah melakukan komunikasi dengan media sosial X terkait Surat Teguran yang dikirimkan beberapa waktu lalu.

"Lagi proses dan komunikasi sedang dibangun ya. Ini sudah surat ketiga kalau enggak salah dan yang terakhir mereka harus membayar setiap denda. Jadi kita tunggu," kata Nezar ditemui di kantor Komdigi, Jumat (17/10/2025).

Terkait tenggat waktu, dia mengatakan ingin secepatnya. Jika tidak ada jawaban, sanksinya bisa teguran hingga izin Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dievaluasi oleh kementerian.

"Sudah diatur ya di Permen, yaitu sanksinya bisa teguran tertulis, sampai dengan juga karena ada ketidakpatuhan, mungkin juga izin PSE-nya bisa dievaluasi kembali," jelasnya.

Sebelumnya, Komdigi melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital menerbitkan Surat Teguran Ketiga pada media sosial X. Surat itu dikirimkan pada 8 Oktober 2025.

Alasannya karena belum memenuhi kewajiban pembayaran denda. Nilai denda juga diperbarui Rp 78.125.000 yang menjadi akumulasi denda surat kedua dan ketiga.

Eskalasi dan akumulasi denda sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).

Pembayaran pada surat teguran kedua tetap harus dilakukan dengan ketentuan peraturan berlaku. Ini tetap harus dipenuhi X melaksanakan perintah pemutusan akses pada konten dua hari setelah Surat Teguran Kedua diterbitkan 20 September 2025.

Nezar juga ditanya soal X yang tidak punya kantor di Indonesia. Sebab sejauh ini hanya media sosial milik Elon Musk yang tidak memiliki kantor cabang di tanah air.

Dia mengatakan pihak kementerian memang menganjurkan untuk memiliki kantor. Tujuannya agar koordinasi juga lebih mudah.

"Ya kita menganjurkan mereka buka kantor, supaya koordinasinya akan jadi lebih mudah untuk moderasi konten," tuturnya.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital kembali mengirimkan Surat Teguran Ketiga kepada Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User-Generated Content (PSE UGC) X Corp (Platform X) pada 8 Oktober 2025.

Teguran ini dilayangkan lantaran perusahaan belum melunasi denda administratif yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun sanksi denda administratif pertama kali dijatuhkan pada saat Surat Teguran Kedua diterbitkan pada 20 September 2025, namun hingga batas waktu yang ditentukan, pihak X belum melakukan pembayaran maupun memberikan tanggapan resmi.

“Melalui Surat Teguran Ketiga ini, nilai denda diperbarui menjadi Rp78.125.000, hasil akumulasi denda dari Surat Teguran Kedua dan Ketiga sebagai bentuk eskalasi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar dalam keterangan resmi pada Senin (13/10/2025).

Alexander menjelaskan peningkatan dan penggabungan denda administratif tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kominfo, serta Keputusan Menteri Kominfo No. 522 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN). Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut dari temuan pelanggaran terhadap kewajiban moderasi konten bermuatan pornografi dalam hasil pengawasan ruang digital oleh Komdigi pada 12 September 2025.

Alexander mengatakan meskipun platform X telah melakukan pemutusan akses (take down) terhadap konten bermasalah dua hari setelah diterbitkannya Surat Teguran Kedua, kewajiban untuk membayar denda administratif tetap berlaku sesuai regulasi.

Pihaknya menambahkan, hingga kini X belum memberikan respons terhadap dua surat teguran sebelumnya, baik dalam bentuk pembayaran maupun klarifikasi resmi.

“Hingga saat ini, Platform X belum memiliki kantor perwakilan maupun pejabat penghubung (narahubung) di Indonesia, padahal kedua hal tersebut merupakan kewajiban dasar bagi setiap PSE Privat Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat,” katanya.

Menurutnya, setiap PSE UGC wajib menunjuk narahubung resmi yang bertugas menjadi kontak utama dalam menindaklanjuti permintaan moderasi konten, proses take down, hingga pelaporan rutin terkait konten negatif atau berisiko.

Langkah Komdigi sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ruang digital nasional tetap aman, sehat, dan produktif, serta memastikan pertumbuhan industri digital berlangsung dengan menjunjung tanggung jawab dan kepatuhan hukum.

Seluruh denda administratif terhadap X akan diproses melalui mekanisme resmi dan disetorkan langsung ke kas negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

“Pengawasan ruang digital dan penegakan aturan berlaku secara menyeluruh. Kewajiban administratif seperti pembayaran denda dan penunjukan narahubung bukan formalitas, melainkan bagian penting dari tata kelola ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab,” kata Alexander.

Dia menambahkan, pemerintah akan terus memastikan seluruh platform digital baik lokal maupun global untuk mematuhi regulasi nasional untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, dari paparan konten berbahaya.

“Kami akan terus memastikan bahwa semua platform digital tunduk pada regulasi Indonesia dan menjalankan tanggung jawab sosial dalam menjaga ekosistem digital yang aman dan beretika,” tutupnya.