Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menekankan bahwa percepatan penyaluran dana desa ini dirancang untuk memberikan efek ganda secara langsung pada sektor riil di masyarakat Bengkulu

Kota Bengkulu (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyebut sebanyak 1.334 desa di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu telah memanfaatkan anggaran dana desa tahap pertama yang mencapai Rp160,39 miliar.

"Hingga per 12 Juni 2026, penyaluran dana desa tahap I di Provinsi Bengkulu telah mencapai Rp160,39 miliar yang disalurkan ke rekening 1.334 desa dari total 1.341 desa yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu Mohamad Irfan Surya Wardhana di Kota Bengkulu, Minggu.

Dengan realisasi penyaluran anggaran dana desa tahap pertama yang mencapai 99,47 persen tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan dari total jumlah desa dari total pagu Dana Desa (DIPA) Provinsi Bengkulu tahun 2026 yang berjumlah Rp377,08 miliar.

Irfan menerangkan terdapat tujuh wilayah yang penyaluran dana desa tahap pertama mencapai 100 persen yaitu Kabupaten Bengkulu Utara 215 desa dengan Rp26,22 miliar, Kabupaten Bengkulu Selatan 142 desa dengan Rp17,05 miliar.

Selanjutnya, Kabupaten Seluma sebanyak 182 desa dengan realisasi Rp21,55 miliar, Kabupaten Kaur 192 desa dengan Rp21,06 miliar, Kabupaten Mukomuko 148 desa dengan Rp18,71 miliar, Kabupaten Kepahiang yaitu 105 desa dengan realisasi Rp13,34 miliar, dan Kabupaten Bengkulu Tengah 142 desa dengan Rp16,94 miliar.

Di sisi lain, terdapat tujuh desa yang belum menyalurkan alokasi dana desa yaitu satu desa di Kabupaten Rejang Lebong dan enam desa di Kabupaten Lebong.

Untuk itu, lanjut Irfan, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu terus mendorong dan berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah terkait guna menggerakkan sektor rill dan menjaga daya beli masyarakat khususnya di desa.

"Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menekankan bahwa percepatan penyaluran dana desa ini dirancang untuk memberikan efek ganda secara langsung pada sektor riil di masyarakat Bengkulu, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi saat ini," terang dia.

Sebab, banyak desa yang telah memanfaatkan dana desa tahap pertama seperti menjaga daya beli melalui bantuan langsung tunai (BLT) desa, menciptakan lapangan kerja lokal, pembangunan infrastruktur desa seperti jalan usaha tani, irigasi, dan jembatan difokuskan menggunakan skema swakelola dan lainnya.

"Dana Desa adalah instrumen fiskal APBN yang fungsinya menjadi penggerak perekonomian desa. Dengan tersalurnya Rp160,39 miliar di pertengahan tahun ini, kita memastikan bahwa denyut nadi ekonomi, mulai dari petani, kuli bangunan desa, hingga pedagang kecil, terus berdetak kuat. Kami mengapresiasi sinergi seluruh Pemerintah Kabupaten yang telah bekerja keras mempercepat proses penyaluran ini," jelas Irfan.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Imigrasi Papua Barat, melalui Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari, memanfaatkan lahan tidur seluas enam hektare untuk pertanian dengan komoditas padi sawah.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat Asrul di Manokwari, Sabtu, mengatakan pemanfaatan lahan tersebut bertujuan mendukung Program Astacita Presiden Prabowo yang diterjemahkan melalui 15 aksi akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.​​​​​​

"Lahannya milik masyarakat di Kampung Macuan, Distrik Masni. Sudah tidak digunakan hampir lima tahun," kata Asrul.

Ia menjelaskan konsep pengelolaan lahan tidur menjadi lahan pertanian melibatkan peran kelompok masyarakat setempat dengan dukungan pembiayaan selama proses produksi berasal dari Kantor Imigrasi Manokwari.

Program pemberdayaan itu diharapkan dapat mendorong petani lokal lainnya untuk mengoptimalkan lahan sekitar sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan yang kemudian berdampak terhadap peningkatan perekonomian keluarga petani.

"Sistemnya kami sewa lahan, tapi kami berikan modal. Nanti hasilnya dibagi dua. Kalau enam hektar ini berhasil, kemungkinan kami akan sasar lahan tidur lainnya," ucap Asrul.

Sebelumnya, kata dia, Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan Papua Barat telah merealisasikan penanaman 1.500 bibit pohon kelapa yang memanfaatkan lahan produktif di setiap lembaga pemasyarakatan di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.

Kelapa merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki nilai manfaat sangat tinggi, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun aspek lingkungan, dan hampir seluruh bagian tanaman kelapa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

komitmen kami untuk terus hadir di tengah petani, memastikan hasil panen terserap secara optimal

Surabaya (ANTARA) - Realisasi serapan gabah petani oleh Perum Bulog Jatim hingga tanggal 3 Juni mencapai 787.800 ton atau 89,13 persen dari target yang ditetapkan sebesar 883.912 ton setara beras.

Pimpinan Perum Bulog Kanwil Jawa Timur Langgeng Wisnu dalam keterangannya di Surabaya, Rabu mengatakan capaian serapan gabah-beras petani oleh Perum Bulog tersebut merupakan bagian dari kontribusi Kanwil Jawa Timur sebesar 26 persen dalam mendukung keberhasilan pengadaan gabah dan beras nasional serta penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Realisasi serapan sebesar787.800 ton setara beras di wilayah kerja Jawa Timur menunjukkan komitmen kami untuk terus hadir di tengah petani, memastikan hasil panen terserap secara optimal, serta mendukung penguatan ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Ia mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah kering petani melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram berjalan efektif dan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan, keberhasilan serapan ini juga berdampak langsung terhadap penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini berada pada level tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional.

Ia menjelaskan, capaian ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin kokoh menuju kemandirian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Di tengah berbagai tantangan global, kata dia, Bulog hadir sebagai instrumen negara yang memastikan hasil kerja keras petani terserap secara optimal, kesejahteraan petani meningkat, dan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin.

“Keberhasilan serapan ini bukan hanya angka, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada petani dan komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujarnya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

penyaluran dana dari Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPb dan KPPN sama sekali tidak dipungut biaya apa pun

Kota Bengkulu (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Bengkulu untuk waspada dan berhati-hati terhadap penyebaran informasi terkait penyaluran dana bagi hasil (DBH).

"Kami meminta agar seluruh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di wilayah Provinsi Bengkulu untuk waspada terkait adanya penyebaran informasi dan dokumen fiktif terkait penyaluran DBH yang diduga kuat dilakukan oleh pihak di luar Kementerian Keuangan," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu Muhammad Irfan Surya Wardhana di Kota Bengkulu, Rabu.

Ia menyebut, Kemenkeu telah melakukan identifikasi modus penipuan lama yang kembali berulang seperti beredarnya dokumen palsu terkait penyaluran kurang bayar dana bagi hasil (KB DBH) yang menyasar pemerintah daerah.

Sebab, pihaknya menemukan adanya spesimen dokumen palsu berupa cetakan "monitoring SP2D-bank" atas nama penerima rekening kas umum daerah (RKUD) Kabupaten Kotabaru.

Berdasarkan dokumen fiktif tersebut terdapat 11 rincian klaim pencairan KB DBH dengan total nominal mencapai Rp409,84 miliar yang meliputi berbagai sektor seperti DBH pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB), cukai hasil tembakau, serta sumber daya alam (SDA).

Oleh karena itu, Irfan menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan secara resmi terkait penyaluran KB DBH, kecuali untuk alokasi khusus bagi daerah bencana di Sumatera.

Untuk mekanisme ketetapan mengenai penyaluran KB DBH akan tertuang secara resmi melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK), kemudian proses penyaluran dana tersebut akan dilakukan secara cepat oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui sistem informasi terpadu Kementerian Keuangan.

Lanjut Irfan, Kepala BPKAD beserta seluruh jajaran pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kewaspadaan dengan tidak mudah percaya terhadap informasi, janji, atau tawaran dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menjanjikan percepatan pencairan dana pusat.

Melakukan konfirmasi jika pihak pemerintah daerah menerima pesan, informasi, maupun dokumen yang mencurigakan terkait penyaluran Transfer ke Daerah, dan melakukan koordinasi dan konfirmasi langsung kepada Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu atau KPPN mitra kerja.

"Dipastikan seluruh layanan penyaluran dana dari Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPb dan KPPN sama sekali tidak dipungut biaya apa pun, sebab Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu memegang teguh komitmen layanan bersih dari korupsi dan gratifikasi dalam rangka menjaga Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," jelas Irfan.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mendistribusikan uang kartal layak edar senilai Rp8,34 miliar ke lima pulau terdepan, terluar, dan terpencil melalui program Ekspedisi Rupiah Berdaulat di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kami membawa modal kerja penukaran sebesar Rp8,34 miliar dalam ekspedisi tahun ini," kata Analis Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Raden Aga Nugraha dalam keterangan di Mataram, Selasa.

Aga mengatakan nilai modal kerja meningkat 3,15 persen dibandingkan pelaksanaan ekspedisi tahun lalu. Peningkatan itu dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan uang kartal masyarakat di wilayah kepulauan.

Ekspedisi Rupiah Berdaulat menggunakan kapal perang KRI Pulau Rimau-724 milik TNI Angkatan Laut dan berlangsung selama sepekan dari tanggal 18 sampai 24 Mei 2026 mendatang.

Sebanyak lima wilayah kepulauan di NTB yang menjadi sasaran distribusi uang layak edar meliputi Pulau Moyo, Pusu Langgudu, Pulau Medang, Maringkik, dan Gili Gede.

Menurut Aga, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan utama dalam distribusi uang kartal terkhusus ke wilayah terpencil yang sulit dijangkau layanan perbankan.

Ekspedisi Rupiah Berdaulat menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kedaulatan mata uang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tinggi.

Sejak 2012 hingga 2025, Bank Indonesia bersama TNI AL telah melaksanakan 150 kegiatan kas keliling ke daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) yang menjangkau sebanyak 766 pulau di seluruh Indonesia.

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram, Asep Tri Prabowo mengatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat sebagai bentuk sinergi menjaga kedaulatan ekonomi hingga wilayah terpencil.

Bank Indonesia mencatat pelaksanaan ekspedisi tersebut di NTB merupakan rangkaian ke-6 dari total 18 kegiatan nasional pada tahun 2026.

Program itu diharapkan memperkuat sistem keuangan inklusif sekaligus mendukung sektor strategis daerah, seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM melalui dukungan distribusi uang kartal yang merata serta edukasi keuangan yang berkelanjutan.

Asisten II Sekretariat Daerah NTB Lalu Muhamad Faozal mengapresiasi konsistensi Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut dalam mendistribusikan uang kartal layak edar.

"Program itu membuktikan bahwa pelayanan negara hadir secara adil hingga ke wilayah terpencil," pungkas Faozal.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pengurus perusahaan tidak melakukan upaya pembetulan laporan keuangan meskipun mengetahui data tersebut tidak sesuai keadaan sebenarnya. Perbuatan ini juga dilakukan secara berulang untuk memperoleh keuntungan pribadi,

Serang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perpajakan yang melibatkan tiga perusahaan baja, dengan total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp580 miliar.

Kepala Kanwil DJP Banten, Aim Nursalim Saleh, di Kota Serang, Rabu, menyatakan bahwa para tersangka tersebut berinisial RS, CX, HG, GM, dan LCH.

"Penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah setelah tim penyidik PNS (PPNS) berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Banten dan Korwas PPNS Polda Metro Jaya," ujar Aim saat Konferensi Pers penetapan tersangka tindak pindana perpajakan.

Ia merinci para tersangka terdiri atas satu warga negara Indonesia (WNI) dan empat warga negara asing (WNA). Saat ini, pihak DJP telah bekerja sama dengan kantor wilayah imigrasi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap kelimanya.

Kasus ini bermula dari informasi intelijen keuangan mengenai adanya transaksi yang tidak mencerminkan profil wajib pajak selama periode Januari 2016 hingga Desember 2019.

Adapun tiga perusahaan yang terlibat adalah PT Putra Steel Indonesia (PSI) dan PT Putra Steel Merdeka (PSM) yang berlokasi di Kawasan Industri Milenium, Tangerang, serta PT BPN yang berlokasi di kawasan industri wilayah Serang.

Aim menjelaskan, modus operandi yang digunakan para tersangka adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Selain itu, mereka melakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) tanpa memungut PPN serta menggunakan rekening pihak lain (nominee) untuk menampung hasil penjualan.

"Pengurus perusahaan tidak melakukan upaya pembetulan laporan keuangan meskipun mengetahui data tersebut tidak sesuai keadaan sebenarnya. Perbuatan ini juga dilakukan secara berulang untuk memperoleh keuntungan pribadi," tegasnya.

Dalam proses penyidikan, tim PPNS telah melakukan penggeledahan di lokasi pabrik pada 5 Februari 2026 yang turut dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Dirjen Pajak.

Dari penggeledahan tersebut, petugas menyita sejumlah dokumen, alat bukti digital, serta meminta keterangan dari para pegawai.

Hingga saat ini, wajib pajak tercatat baru membayar kerugian pendapatan negara sebesar Rp45,2 miliar dari total potensi kerugian sebesar Rp580 miliar.

"Kami meminta para tersangka bersikap kooperatif dan segera melunasi kerugian negara. Tim ahli nantinya akan menghitung kembali nilai kerugian secara pasti berdasarkan proporsi beban penerimaan manfaat dari masing-masing tersangka," pungkas Aim.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

dengan adanya pendaftaran hak merk, sangat membantu untuk pengembangan bisnis

Tanjungpinang (ANTARA) - Sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah merasakan manfaat dengan mendaftarkan hak merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) RI.

Salah satunya, Brand Owner Kedai Kopi Abu Dafi Tanjungpinang Nasrul Caniago yang menceritakan pengalamannya mulai menekuni usaha kedai kopi pada tahun 2018, lalu mendaftarkan hak merek "Abu Dafi" ke DJKI pada 2022.

"Alhamdulillah, pendaftaran hal merk disetujui DJKI. Abu Dafi ini bisnis kemitraan atau franchise," kata Nasrul di Tanjungpinang, Rabu.

Ia menyampaikan beberapa manfaat pendaftaran hak merk usaha, pertama sebagai bentuk perlindungan hukum agar khusus merk Abu Dafi tidak bisa digunakan/diklaim orang lain.

Menurut dia, banyak ditemukan kejadian merk usaha sama, sementara pihak pertama yang punya merk itu tidak mendaftarkannya ke Kemenkum, padahal usahanya maju.

"Kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh oknum lain untuk mendaftarkan hak merk tersebut, sehingga orang yang punya merk pertama terpaksa mengubah nama usahanya," ujar Nasrul.

Manfaat lainnya, kata dia, pendaftaran hak merk menjadi suatu selling point atau nilai jual saat presentasi dengan mitra bisnis.

Dengan menampilkan merk Abu Dafi sudah terdaftar di DJKI, tentu dapat membangun kepercayaan mitra untuk bergabung dengan bisnis kedai kopi yang telah memiliki belasan cabang usaha tersebut.

Berikutnya, manfaat pendaftaran hak merk termasuk ke dalam aset tidak berwujud, yang sewaktu-waktu bisa diperjualbelikan ketika ada tawaran atau pelaku usaha tidak mau berbisnis lagi.

"Jadi, dengan adanya pendaftaran hak merk, sangat membantu untuk pengembangan bisnis," ucapnya.

Makanya, Nasrul mengajak pelaku usaha terutama.para pelaku UMKM, segera mendaftarkan hak merk mereka agar punya payung hukum sekaligus membangun tingkat kepercayaan konsumen.

Menurut dia, biaya pendaftaran hak merek di DJKI cukup terjangkau, yakni sebesar Rp1,8 juta untuk jangka waktu sepuluh tahun.

Ia pun mengapresiasi jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Kepri, karena aktif jemput bola dan melakukan pendampingan dari awal proses pendaftaran hingga selesai, dengan cepat dan mudah.

"Prosesnya selesai sekitar enam bulan," sebutnya.

Sementara, Analis Kekayaan Intelektual Muda Kanwil Hukum Kepri Amry Novaldy menyebutkan proses pendaftaran hak kekayaan intelektual (HAKI) untuk hak merk sangat mudah, murah dan transparan.

Seluruh tahapan pendaftaran itu bahkan bisa dipantau secara online melalui website https://merek.dgip.go.id.

Amry memaparkan tahapan pendaftaran hak merk, meliputi pemeriksaan administrasi, lalu pengumuman merk yang didaftarkan di berita acara permohonan merk selama dua bulan.

Apabila setelah dua bulan tak ada pihak keberatan terhadap pendaftaran merk itu, maka akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substantif.

"Dari awal daftar sampai terbitnya sertifikat hak merk, kurang lebih enam bulan," ungkap Amry.

Ia menambahkan biaya pendaftaran hak merk terdiri dua kategori, yaitu pemohon menggunakan kategori umum dengan biaya sebesar Rp1,8 juta.

Sedangkan bagi pemohon menggunakan kategori UMKM biayanya sebesar Rp500 ribu, setelah dapat dispensasi atau pemotongan dari pemerintah.

"Kami terus menyebarkan informasi HAKI melalui media massa, media sosial serta penerima manfaat guna mendorong lebih banyak lagi pelaku usaha mendaftarkan hak merk, khususnya di Kepri," demikian Amry.

Pewarta: Ogen
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU - Sampai April 2026, PT Pegadaian Kantor Wilayah Pekanbaru menorehkan pencapaian kinerja yang positif, di mana Outstanding Loan (OSL) Gross tercatat mencapai Rp6,85 triliun, atau meningkat dibandingkan dengan akhir 2025 yang senilai Rp5,52 triliun.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil Pekanbaru, Agus Riyadi mengatakan bahwa secara tahun berjalan atau year to date (YtD) pertumbuhan OSL mencapai 24,10% atau bertambah Rp1,33 triliun.

"Kinerja positif ini ditopang oleh kantor area, cabang, dan outlet Pegadaian di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, serta Sumatera Barat dengan lonjakan kinerja terbesar berasal dari produk berbasis emas," ungkapnya, Kamis (30/4/2026).

Peningkatan kinerja terbesar diraih dari outstanding produk emas sampai April 2026 dengan nilai Rp1,04 triliun, di mana besaran pertumbuhan tahun berjalan sebesar 36,27% atau bertambah senilai Rp298,54 miliar.

KEGIATAN SOSIAL

Sebagai bentuk rasa syukur atas kinerja positif tersebut, PT Pegadaian Kantor Wilayah II Pekanbaru menggelar kegiatan sosial dan spiritual bertajuk Mengetuk Pintu Langit dengan aksi berbagi makanan siap santap kepada masyarakat dan nasabah.

Kegiatan ini dilaksanakan serentak di 28 cabang Pegadaian yang berada di bawah naungan Kanwil II Pekanbaru, meliputi wilayah Riau Daratan, Riau Kepulauan, hingga Sumatera Barat.

Agus Riyadi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kegiatan Mengetuk Pintu Langit yang diwujudkan melalui aksi berbagi makanan ini adalah bentuk kepedulian dan empati kami kepada masyarakat dan nasabah di sekitar lingkungan Pegadaian. Kami ingin memastikan bahwa keberadaan Pegadaian tidak hanya memberikan solusi finansial, tetapi juga membawa manfaat sosial yang nyata,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat berbagi serta mempererat hubungan antara Pegadaian dengan masyarakat.

Aksi sosial ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan nasabah yang merasakan langsung manfaat dari pembagian makanan siap santap tersebut.

Pemerintah berencana mengimpor hingga 100 ribu sapi bakalan dari Brasil untuk mendukung pengembangan peternakan sapi nasional. Langkah ini dilakukan seiring dimulainya pembangunan 5 kawasan peternakan sapi di berbagai daerah.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan sebagian sapi bakalan yang akan digunakan untuk pengembangan peternakan berasal dari Brasil. Ia menyebut sejumlah sapi bahkan sudah mulai didatangkan dari negara tersebut.

"Ada yang dari Brasil. Ada yang macam-macam, tapi yang jelas Brasil. Sudah ada yang datang dari Brasil untuk sapi," kata Amran di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Jakarta Utara, Rabu (4/3).

Ia menambahkan jumlah sapi bakalan yang direncanakan masuk ke Indonesia berkisar antara 50 ribu hingga 100 ribu ekor untuk memperkuat populasi ternak nasional.

"Rencananya 50 ribu sampai 100 ribu ekor," ujarnya.

Amran menjelaskan pembangunan peternakan sapi nasional saat ini sudah mulai berjalan. Pemerintah bahkan telah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking di sejumlah lokasi pengembangan peternakan.

"Sudah bergerak, sudah groundbreaking. Sudah (ada di) lima tempat," kata Amran saat ditanya mengenai perkembangan proyek tersebut.

Menurutnya, peningkatan produksi menjadi strategi utama pemerintah dalam memperkuat sektor peternakan nasional, termasuk untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri di masa mendatang.

Program pengembangan peternakan sapi ini merupakan bagian dari proyek peternakan terintegrasi yang juga melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Nilai investasi yang disiapkan untuk satu paket pembangunan peternakan sapi diperkirakan mencapai sekitar Rp2,4 triliun.

Amran menjelaskan proyek tersebut dirancang dalam sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pembangunannya tidak hanya mencakup kawasan peternakan sapi, tetapi juga fasilitas pabrik pakan serta pengelolaan lahan rumput sebagai sumber pakan utama.

Model ini diharapkan dapat menjaga stabilitas produksi, mulai dari ketersediaan pakan, kesehatan hewan, hingga pasokan daging dan susu.

Selain pengembangan peternakan sapi, pemerintah juga tengah memperluas pembangunan peternakan ayam untuk mendukung ketahanan pangan nasional, termasuk untuk memasok kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tahap pertama pembangunan peternakan ayam mencakup 12 lokasi, sementara tahap kedua direncanakan di 18 titik di berbagai daerah seperti Jawa Timur, Lampung, dan Kalimantan. Pemerintah juga menyiapkan produksi bibit ayam atau day old chick (DOC) guna menjaga pasokan bagi peternak kecil.

Di sektor pangan lainnya, pemerintah juga menargetkan perluasan penanaman kedelai hingga 1 juta hektare secara bertahap. Lahan baru, termasuk lahan sitaan yang belum dimanfaatkan untuk perkebunan sawit, direncanakan akan dialihkan untuk pengembangan kedelai nasional.

plafon dana KUR untuk tahun 2026 di Provinsi Bengkulu hampir sama seperti tahun sebelumnya sekitar Rp3,83 triliun

Kota Bengkulu (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memastikan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Bengkulu untuk tahun 2026 mencapai sebesar Rp3,83 triliun.

"Kami telah menerima plafon dana KUR untuk tahun 2026 di Provinsi Bengkulu hampir sama seperti tahun sebelumnya sekitar Rp3,83 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Kemenkeu Bengkulu Muhammad Irfan Surya Wardhana di Kota Bengkulu, Sabtu.

Plafon KUR untuk Provinsi Bengkulu Rp3,83 triliun tersebut ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 28.981 debitur atau pelaku usaha yang mencakup target debitur baru maupun debitur yang diharapkan naik kelas (graduasi).

Irfan menjelaskan, melalui penyaluran skema konvensional tersebut ditargetkan sebanyak 27.015 debitur yang memanfaatkan program KUR yang terbagi cukup berimbang antara mencari debitur baru 14.667 dan mendorong debitur lama untuk naik kelas atau graduasi sebesar 12.348 pelaku usaha.

Sedangkan untuk skema syariah ditargetkan mencapai 1.966 debitur, dengan mayoritas target difokuskan pada debitur baru sebanyak 1.625 debitur dibandingkan target graduasi 341 debitur.

Menurut dia, dengan target itu, Provinsi Bengkulu menunjukkan strategi penyaluran yang kuat pada sektor usaha mikro melalui jalur konvensional dan sektor usaha kecil melalui jalur Syariah.

"Dengan total target hampir 29 ribu debitur, terdapat upaya yang seimbang antara memperluas akses keuangan bagi wirausaha baru dan mendorong wirausaha yang sudah ada untuk berkembang ke level yang lebih tinggi," terangnya.

Sementara itu, Irfan menegaskan bahwa bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Provinsi Bengkulu tidak membatasi kuota penyaluran dana KUR.

"Jadi tidak ada pembatasan penyaluran KUR. Mungkin yang dibatasi itu adalah nasabah yang bermasalah seperti kredit macet dan lainnya, kalau mereka mengajukan yang baru maka ada sistem layanan informasi keuangan (SLIK) OJK. Tapi secara ketentuan kami (Kemenkeu) tidak pernah membatasi dana KUR," jelas dia.

Diketahui, sejak Januari hingga Desember 2025 sebanyak 46.248 masyarakat di Provinsi Bengkulu memanfaatkan program KUR dari pemerintah pusat dengan total penyaluran mencapai Rp3,44 triliun.

Irfan menyebutkan banyaknya penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu karenak masyarakat yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM telah naik kelas seperti sebelumnya memanfaatkan program kredit usaha ultra mikro (UMi) berubah ke KUR.

Meskipun demikian, ia mengimbau kepada pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Bengkulu dapat melakukan pemetaan atau mendata jumlah pelaku UMKM di daerahnya masing-masing agar para perbankan dapat memberikan bantuan modal melalui program KUR dengan maksimal.

Sebab, dengan adanya Program KUR tersebut dapat meningkatkan perekonomian di daerah khususnya di Provinsi Bengkulu.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Realisasi transfer pemerintah pusat berupa transfer ke daerah (TKD) sampai dengan 30 November 2025 ke Provinsi Kalimantan Timur mencapai Rp37,43 triliun, didominasi oleh penyaluran dana bagi hasil (DBH) yang mencapai sebesar Rp29,1 triliun.

"Sisanya yang senilai Rp8,33 triliun berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), dan dana desa," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kaltim Edih Mulyadi di Samarinda, Kaltim, Kamis.

Ia menjelaskan, rinciannya adalah besaran DAU mencapai Rp5,25 triliun, DAK sebesar Rp2,39 triliun, DID senilai Rp59,48 miliar, dan dana desa sebesar Rp626,55 miliar.

Dana desa sebesar Rp626,55 miliar ini untuk 841 desa yang tersebar pada tujuh kabupaten di Kaltim. Sedangkan total dana desa untuk Kaltim tahun ini mencapai Rp809,7 miliar, sehingga sisanya diharapkan tuntas tahun ini.

Rincian dana desa per kabupaten adalah untuk 193 desa di Kutai Kartanegara dengan total senilai Rp200,5 miliar, untuk 139 desa di Kabupaten Paser dengan total senilai Rp124,5 miliar, Kabupaten Berau terdapat 100 desa dengan total anggaran Rp101,5 miliar.

Berikutnya untuk 190 desa di Kabupaten Kutai Barat dengan total senilai Rp151,3 miliar, di Kabupaten Kutai Timur terdapat 139 desa dengan total Rp150,3 miliar, Kabupaten Penajam Paser Utara ada 30 desa dengan anggaran Rp29,4 miliar, dan Kabupaten Mahakam Ulu ada 50 desa dengan nilai Rp52,2 miliar.

"Dana desa untuk tujuh kabupaten di Kaltim dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, seperti pada 2023 senilai Rp777,27 miliar, pada 2024 naik menjadi Rp787,18 miliar atau naik Rp9,9 miliar, dan pada 2025 kembali naik menjadi Rp809,7 miliar," kata Edih.

Menurutnya, penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai (BLT) desa paling tinggi 15 persen, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk konvergensi stunting.

Kemudian untuk program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa, percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal, dan operasional pemerintah desa paling tinggi 3 persen.

Ia juga mengatakan, sebagai upaya meningkatkan peran dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kaltim, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sedangkan realisasi penyaluran UMi di Kaltim sejak 1 Januari hingga 30 November 2025 mencapai Rp73,96 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 13.649 penerima manfaat.

Sementara untuk realisasi penyaluran KUR sejak 1 Januari hingga 30 November 2025 senilai Rp3,78 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 49.046 penerima manfaat.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Muaro Jambi (ANTARA) - Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh mengembangkan ekosistem ekonomi di asrama haji sebagai ruang pertumbuhan perekonomian baru daerah.

"Ekosistem ekonomi haji harus hidup, asrama haji jadi pusat ekonomi, lahan asrama haji besar, bisa di kembangkan untuk UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah)," katanya usai meresmikan pusat layanan haji dan umroh terpadu (PLHUT) di Muaro Jambi, Jambi, Rabu.

Ia menjelaskan, Kementerian Haji dan Umroh memiliki Direktorat Jenderal (Ditjen) Ekosistem Ekonomi. Melalui Ditjen tersebut kementerian menginginkan geliat ekonomi bisa bertumbuh dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.

Seperti asrama haji yang ada di Provinsi Jambi, dengan luas lahan sekitar 2,9 hektare diharapkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengingat ribuan orang setiap tahun memanfaatkan fasilitas tersebut.

Dahnil menegaskan, kementerian yang baru terbentuk ini memiliki tugas mensukseskan pelaksanaan ibadah, termasuk membangun peradaban dan keadaban. Tugas itu harus melibatkan peran masyarakat sebagai motor penggerak dan simbol ekonomi, selain ritual keagamaan.

Dalam kesempatan yang sama, politikus Gerinda itu turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi atas dukungan anggaran kepada jamaah haji melalui untuk kegiatan penerbangan lokal (domestic flight).

"Jambi termasuk salah satu daerah yang komitmen dengan memberi sumbangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan haji dengan alokasi Rp32 miliar untuk membantu domestic flight kepada jamaah haji," ungkapnya.

Gubernur Jambi, Al Haris di hadapan wakil menteri berjanji akan selalu mendukung program Kementerian Haji dan Umroh, dalam prinsip kolaborasi.

Ia juga berencana untuk melengkapi fasilitas asrama haji melalui anggaran daerah, demi meningkatkan pelayanan dan kenyamanan jemaah di Provinsi Jambi.

"Prinsipnya untuk mengurangi keluhan masyarakat. Memberikan pelayanan untuk kebahagiaan jemaah," katanya.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025