Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyinggung Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Dia mengatakan OTT oleh KPK adalah "Operasi Tipu-Tipu" yang dibuat oleh para konten kreator di lembaga antirasuah.

"Operasi tipu-tipu yang dilakukan oleh para konten kreatif yang ada di gedung Merah Putih," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Dia menceritakan saat dirinya ditangkap dalam aktivitas tertangkap tangan. Kala itu dia diminta datang ke gedung KPK untuk dimintai klarifikasi. Namun ketika datang dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

Dia juga menyinggung pernyataan KPK yang menganggap 32 mobil yang disita merupakan hasil pemerasan. Dia menilai KPK, memberikan informasi tidak sesuai dengan fakta.

"Karena mereka selalu berbohong framing-nya. Yang dibohongi itu presiden, yang mereka bohongi itu rakyat. Enggak malu, kasus ASDP. Mereka berpolitik," jelasnya.

Dia turut menyindir posisi KPK yang dianggap sebagai lembaga konten kreator. Setelahnya, dia menyatakan bahwa siap dihukum mati jika terbukti bersalah.

"Kalau saya sih sudah berharap satu. Harapan saya hukum mati saya karena saya komit terhadap isu ini terkait hukuman mati," ucapnya.

Namun dia tetap menghormati hukum yang berlaku dan siap menjalani proses sidang.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad memamerkan surat rehabilitasi yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto untuk mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry.

Kepastian itu disampaikan Dasco usai menghadap Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Dasco menjelaskan bahwa rehabilitasi tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai aspirasi masyarakat yang masuk ke DPR sejak kasus yang menjerat jajaran direksi ASDP mulai diselidiki pada Juli 2024.

Dalam kesempatan itu, Dasco turut menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani Presiden, menandai berakhirnya status hukum terhadap tiga mantan pejabat ASDP yang sebelumnya tersangkut perkara Putusan nomor 68 Pid.sus-TPK/2025/PN.Jakarta Pusat Pusat.

“Berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada DPR, setelah DPR RI menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kami kemudian meminta kepada komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024,” ujar Dasco.

Hasil kajian hukum itu kemudian diteruskan kepada pemerintah dalam perkara yang menyeret tiga mantan direksi ASDP yakni Ira Puspadewi, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (2017–2024), Muhammad Yusuf Hadi, Direktur Komersial dan Pelayaran (2019–2024), dan Harry Muhammad Adhi Caksono, Direktur Perencanaan dan Pengembangan (2020–2024).

“Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara Putusan nomor 68 Pid.sus-TPK/2025/PN.Jakarta Pusat, Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono dari hasil komunikasi dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah. Alhamdullilah,” kata Ketua Harian Partai Gerindra tersebut.

Dasco kemudian menyampaikan kabar penting Presiden Prabowo telah menandatangani surat rehabilitasi bagi ketiga nama tersebut.

“Presiden RI, Bapak Presiden RI telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut, untuk itu lebih jelas proses kronologi di pemerintah saya minta Mensesneg untuk menjelaskan,” tandas Dasco.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Ira Puspadewi dijatuhi hukuman pidana 4,5 tahun penjara dengan denda Rp500 juta atas kasus akuisisi PT JN oleh PT ASDP beberapa tahun silam.

Sementara itu, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi masing-masing dijatuhi pidana bui 4 tahun beserta denda Rp250 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi polemik perhitungan kerugian negara di kasus dugaan korupsi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang dianggap janggal karena tidak melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kejanggalan itu disampaikan oleh terdakwa sekaligus mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dalam pledoinya beberapa waktu lalu sebelum divonis 4,5 tahun penjara.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo perhitungan kerugian negara dilakukan oleh accounting forensik (AF) KPK yang sebelumnya sudah sering terlibat dalam menghitung kerugian negara dan diterima oleh hakim

"Artinya ini memang sudah firm bahwa AF di KPK ini punya kewenangan dalam menghitung kerugian negara. Dalam proses persidangannya juga KPK sudah menghadirkan ahli dari BPK yang juga menyatakan bahwa hitungan yang dilakukan oleh accounting forensik KPK ini sudah sesuai," kata Budi kepada jurnalis, Senin (24/11/2025).

Budi menegaskan proses perhitungan kerugian negara telah melibatkan sejumlah ahli seperti ahli perkapalan.

Menurutnya, akuisisi kapal PT JN oleh PT ASDP berisiko terhadap faktor keselamatan karena kapal yang diakuisisi berusia tua sehingga memengaruhi kualitas kapal.

Pihaknya turut membandingkan kapal milik PT JN dengan PT ASDP mulai dari usia hingga volume kapal. Termasuk valuasi kapal-kapal tersebut.

"Ya mungkin ASDP secara keseluruhan itu laba atau untuk tapi kan itu ekosistem besarnya. Sedangkan akuisisi atas PT JN sampai dengan hari ini ekosistem bisnisnya masih merugi," ujar Budi.

Budi menyebutkan jika PT ASDP tidak melakukan akuisisi, maka berpeluang untung lebih besar. Sebab, PT JN memiliki permasalahan keuangan yang salah satunya adalah utang.

Dalam hal ini, selain mengakuisisi kapal, PT ASDP harus membayar utang yang ditanggung PT JN. Selain itu, Budi menegaskan penetapan tersangka terhadap Ira telah memenuhi kecukupan alat bukti.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi menuding adanya upaya kriminalisasi terhadap profesional BUMN di kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN).

Hal tersebut disampaikan oleh Ira dalam sidang agenda pembacaan pleidoi atau nota pembelaan terdakwa kasus ASDP di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

"Kami ingin menggarisbawahi bahwa kriminalisasi dan framing korupsi pada profesional BUMN sedang kami alami," ujar Ira.

Dia menambahkan penetapan tersangka dirinya merupakan ujian yang berat terhadap dirinya. Ira menyatakan nama baik, mental, kehidupan sosial hingga perekonomian telah rusak akibat diseret dalam kasus ini.

"Kemerdekaan serta kebersamaan saya dengan keluarga dirampas, nama baik saya dihancurkan. Kehidupan sosial, ekonomi, bahkan mental saya pun dirusak. Ironisnya ini semua terjadi di tahun 2025," imbuhnya.

Dia terus menekankan bahwa dirinya tidak bersalah dalam perkara rasuah ini. Bahkan, Ira mengklaim tidak mendapatkan sepeser pun keuntungan.

Selain itu, Ira juga mengaku heran atas akuisisi PT Jembatan Nusantara yang dinilai berpolemik. Padahal, ASDP mendapatkan keuntungan karena mencaplok perusahaan dengan valuasi Rp2,09 triliun, dengan dana Rp1,27 triliun.

Berdasarkan klaimnya, perusahaan pelat merah perkapalan itu telah mendapatkan untung Rp2,1 triliun usai mengakuisisi PT Jembatan Nusantara selama 3,5 tahun.

"Kerugian negara juga tidak masuk akal karena PT Jembatan Nusantara yang diakuisisi masih utuh, beroperasi, dan telah memberi kontribusi sebesar 2,1 triliun pada ASDP selama 3,5 tahun setelah diakuisisi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Ira bersama eks Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP Yusuf Hadi, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono telah didakwa merugikan negara Rp1,25 triliun dalam proses akuisisi PT JN itu.

Adapun, ketiganya telah dituntut dalam perkara ini. Ira telah dituntut 8,5 tahun penjara. Sementara itu, Yusuf Hadi dan Harry Adhi Caksono dituntut 8 tahun penjara.