Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengungkapkan keresahan akibat banyaknya kapal yang tenggelam di Gilimanuk usai kerap mengangkut kendaraan lebih muatan alias ODOL.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menyampaikan dalam forum yang dihadiri Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Kementerian Perhubungan, bahwa kapal milik anggotanya sering kali rusak karena terus menerus mengangkut truk yang tergolong over dimension over load (ODOL).

Bagian kapal yang kerap rusak, yakni bagian engsel ramp door dan las sambungan di geladak kapal (deck).

“Sangat banyak di Ketapang Gilimanuk itu sudah ada 7 kapal tenggelam dan tidak terhitung ramp door kapal yang patah dan akhirnya truknya juga ikut tenggelam,” keluhnya, dikutip pada Kamis (21/5/2026).

Mengingat, setiap hari Gapasdap melayani anggota Aptrindo yang hilir mudik mengangkut dan mengantarkan barang antarpulau, utamaya di wilayah Timur Indonesia.

Khoiri menegaskan bahwa truk ODOL sangat berbahaya bagi keberlangsungan kapal maupun keselamatan penumpang.

Dirinya mendorong agar pelaku usaha maupun pengusaha truk dapat mematuhi aturan muatan standar demi keselamatan dan transportasi yang berkelanjutan.

Tak tanggung-tanggung, Khoiri sering kali menemukan truk di kapalnya yang membawa muatan 60 ton padahal muatan standarnya hanya 40 ton.

Khoiri sejatinya memahami alasan truk membawa barang yang melebihi kapasitas karena untuk meraup keuntungan di tengah persaingan yang ketat. Namun, alahkah baiknya apabila ukuran truk disesuaikan agar mampu mengangkut muatan lebih banyak.

“Truk-truk ini untuk bisa ditambah sumbunya sehingga apabila luas penampangnya dia lebih rata, jadi berapapun yang dimuat mestinya itu bisa lebih berkeselamatan,” tegasnya.

Adapun, pemerintah telah mencanangkan target Zero ODOL pada 1 Januari 2027. Sementara uji coba terbatas telah dilakukan sejak 27 Januari 2026 dan berlangsung hingga 31 Mei 2026.

Uji coba lanjutan akan dilakukan mulai 1 Juni 2026 melalui penguatan sistem pengawasan, prasarana, dan regulasi.

Sampai dengan 3 Mei, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat terdapat 90.960 pelanggaran dan didominasi di wilayah Sumatra Selatan yang mencakup 72% atau sebanyak 65.313 pelanggaran.

Adapun dari pelanggaran yang dipantau melalui jembatan timbang modern atau Weight in Motion (WIM), daya angkut mendominasi jenis pelanggaran dengan 51.844 kasus (57%).

Terdapat sepuluh perusahaan yang tercatat melakukan pelanggaran dengan jumlah yang tinggi di antaranya PT SIL, PT SB, CV GJ, PT ML, PT SA, PT GJE, S, PT BPT, PT SS dan PT MKA.

Bisnis.com,JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat koordinasi guna mendukung proses pelintasan kapal Indonesia yang berada di kawasan Teluk Persia agar dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak-pihak terkait untuk mendukung kelancaran proses tersebut. Di samping itu, Kementerian ESDM juga tetap menjaga ketahanan pasokan energi nasional.
"Dalam proses tersebut, tidak hanya soal muatan, tapi keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama pemerintah," ujar Anggia melalui keterangan resmi, Minggu (29/3/2026).
Untuk menjaga ketahanan pasokan BBM dalam negeri, Anggia mengatakan bahwa pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber energi dengan membuka opsi pasokan minyak mentah dan BBM dari kawasan selain Timur Tengah.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memperluas sumber impor minyak dari berbagai negara guna menjaga kesinambungan pasokan dalam negeri.
Sebagai informasi, sepanjang 2025 Pertamina mengimpor 135,33 juta barel minyak mentah. Dari jumlah tersebut, sekitar 19% atau 25,36 juta barel di berasal dari Arab Saudi.
Selebihnya, pasokan minyak mentah Indonesia berasal dari berbagai sumber, antara lain Afrika, Amerika Latin, Amerika Serikat (AS), Malaysia, dan sejumlah negara lainnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki kerja sama jangka panjang dengan Singapura dan Malaysia untuk pasokan produk BBM.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl A. Mulachela menuturkan, pihaknya bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran sejak awal telah melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait di Iran guna memastikan keselamatan kapal dan awak kapal Indonesia.
"Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran. Saat ini, hal tersebut tengah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait pada aspek teknis dan operasional," kata Nabyl.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Indonesia dalam penanganan situasi ini.
Saat ini, Pertamina melalui Pertamina International Shipping (PIS) tengah mempersiapkan aspek teknis dan administratif agar kedua kapal, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman.
"Prioritas kami tetap pada keselamatan seluruh awak kapal, serta keamanan kapal dan muatannya. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ini dapat berjalan dengan baik," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron.

Kementerian Luar Negeri bersama PT Pertamina International Shipping (PIS) mulai membahas teknis pembebasan dua kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz, setelah upaya negosiasi Indonesia mendapatkan respons positif dari Iran.

"PIS bersama Kemlu tengah membahas teknis agar kedua kapal, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman," ujar Pjs Corporate Secretary Pertamina International Shipping Vega Pita, Sabtu (28/3) seperti dikutip dari Antara.

Sebagai informasi Pertamina Pride dioperasikan untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional. Sedangkan Gamsunoro melayani distribusi energi untuk pihak ketiga.

Vega menyampaikan bahwa untuk saat ini, kedua kapal tersebut masih berada di Teluk Arab/Teluk Persia. Adapun yang menjadi prioritas bagi Pertamina adalah keselamatan seluruh awak kapal, serta keamanan kapal dan muatannya.

"Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ini dapat terselesaikan dengan baik," ucap Vega.

Ia pun menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas dukungan penuh dalam menangani situasi tersebut.

Sejak ditutupnya Selat Hormuz imbas peperangan antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran, PIS telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kemlu. Selain itu, pihak Kemlu juga secara aktif menjalin komunikasi diplomatik dengan otoritas terkait.

"Hingga saat ini, upaya diplomasi tersebut terus berjalan," kata Vega.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa pemerintah Iran telah merespons positif permintaan pemerintah Indonesia supaya dua kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz dapat melintas dengan aman.

Menurut Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela, pihaknya bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran sejak awal telah melakukan koordinasi intensif dengan semua pihak terkait di Iran untuk keselamatan kapal tanker tersebut.

"Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran," kata Nabyl.

Menyusul respons positif yang disampaikan Teheran, langkah tindak lanjut telah dijalankan oleh pihak-pihak terkait pada aspek teknis dan operasional, kata Nabyl, meski belum memberi waktu pasti kapan kapal tanker tersebut bisa keluar dari Selat Hormuz.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) dan perusahaan peti kemas asal Prancis, CMA CGM, terpantau tak menyetop operasional pengiriman logistik meski akses di Selat Hormuz lumpuh.

Corporate Communications SMDR Zidni Auliya menyampaikan, Samudera tidak akan melewati jalur yang berisiko tinggi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah untuk sementara waktu.

“Seluruh layanan operasional yang sebelumnya melintasi kawasantersebut telah dialihkan rute alternatif [rerouting],” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (5/3/2026).

Langkah tersebut guna menjaga keselamatan kru, kargo, dan armada kapal yang merupakan prioritas utama perusahaan.

Serupa, Compagnie Maritime d'Affrètement—Compagnie Générale Maritime (CMA-CGM), raksasa pelayaran asal Prancis, tidak menutup operasional secara keseluruhan.

Berdasarkan halaman resminya, pembaruan terakhir tercatat pada Selasa (3/3/2026). Tertulis bahwa perusahaan menerapkan langkah darurat untuk pengiriman dari dan ke sejumlah negara, Irak (Pelabuhan Umm Qasr), Bahrain, Kuwait, Yaman, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

“Tindakan-tindakan ini meliputi, namun tidak terbatas pada, pengalihan kapal ke pelabuhan darurat/alternatif,” tulisnya, dikutip pada Kamis (5/3/2026).

Sebelumnya, CMA CGM telah memutuskan untuk menangguhkan semua pemesanan dengan segera hingga pemberitahuan lebih lanjut untuk pelabuhan muat/pelabuhan bongkar yang berlokasi di negara Timur Tengah.

Meliputi semua pelabuhan di Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Sementara semua pelabuhan di Uni Emirat Arab ditutup, kecuali Fujairah dan Khor Fakkan. Begitu pula di Arab Saudi (kecuali Jeddah, Pelabuhan King Abdallah, Yanbu, NEOM), dan Irak (pelabuhan Umm Qasr).

Keputusan ini diambil sebagai langkah pencegahan untuk memastikan keselamatan awak kapal, kapal, dan muatan pelanggan dalam situasi saat ini.

Untuk kontainer yang sudah berada di kapal atau siap dimuat di pelabuhan asal, informasi khusus akan dikomunikasikan oleh kantor lokal perusahaan, kepada masing-masing pelanggan secara individual.

Akibat kondisi ini pun, timbul biaya-biaya tambahan bagi para pengguna jasa pelayaran. Terlebih perusahan menggunakan rute alternatif, karena pemilik kapal turut menghindari Terusan Suez dan memilih memutar melewati Tanjung Harapan (Cape of Good Hope) di Afrika Selatan.

“Semua biaya yang timbul akibat penerapan ketentuan-ketentuan pada Bill of Lading di atas menjadi tanggung jawab pemilik muatan,” lanjutnya.

Sebelumnya, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet melihat ketika kapal harus memutar melalui Tanjung Harapan, waktu pelayaran bertambah 10–14 hari sehingga biaya freight berpotensi melonjak 80%–100%.

“Dalam perhitungan kasar, margin eksportir berpotensi terpangkas hingga lebih dari 80% dari proyeksi laba awal,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).

PT Pertamina (Persero) fokus untuk memantau dan memastikan keselamatan awal kapal perusahaan yang terjebak di Selat Hormuz. Saat ini, diketahui terdapat empat kapal perusahaan yang berada di kawasan Timur Tengah, terjebak dalam memanasnya situasi geopolitik wilayah tersebut.

Dua kapal Pertamina terpantau saat ini masih berada di sekitar Selat Hormuz.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan posisi seluruh kapal terus dipantau secara intensif oleh perseroan. 

"Untuk di Selat Hormuz memang benar ada dua kapal Pertamina yang masih berada di sana. Totalnya ada empat kapal, dua lainnya berada di luar Selat Hormuz," ujar Baron usai kegiatan buka puasa bersama media di Grha Pertamina, Selasa (3/3).

Ia menegaskan prioritas utama perusahaan saat ini adalah memastikan keselamatan awak kapal serta keamanan aset yang berada di kawasan tersebut.

"Jadi saat ini kami terus memantau dan memastikan yang pertama adalah keselamatan dari para awak kapal, kemudian juga terkait dengan aset kapal yang berada di sana," tegasnya.

Ia menegaskan hingga kini kondisi kapal dan seluruh awak dalam keadaan aman. Pertamina juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengantisipasi potensi risiko akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

"Kami berkoordinasi dan berterima kasih kepada seluruh stakeholder, baik dari Kementerian Luar Negeri maupun pihak-pihak terkait yang membantu mengamankan aset dan para awak kapal di sana," katanya.

Pertamina memastikan akan terus memonitor perkembangan situasi guna menjaga keselamatan kru serta kelangsungan operasional distribusi energi nasional.

Sebelumnya, perseroan mengidentifikasi tiga unit bisnis strategis yang bersinggungan langsung dengan dinamika di kawasan tersebut, yakni PT Pertamina International Shipping (PIS) Non Captive terkait aktivitas pengangkutan energi global, Pertamina Internasional EP (PIEP) yang menjalankan operasi hulu di Basra, Irak, serta Pertamina Patra Niaga dalam pengadaan minyak mentah dan produk energi dari kawasan Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Compagnie Maritime d'Affrètement - Compagnie Générale Maritime (CMA-CGM), raksasa pelayaran asal Prancis, menginstruksikan seluruh kapalnya untuk berlindung usai konflik di Timur Tengah memanas serta adanya pembatasan lalu lintas maritim di Selat Hormuz.

Berdasarkan keterangan resminya, Minggu (1/3/2026), manajemen CMA CGM menegaskan kembali bahwa keselamatan dan keamanan kru tetap menjadi prioritas utama perusahaan di tengah perang Amerika Serikat (AS) dan Iran.

"CMA CGM terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keselamatan kapal serta melindungi kargo pelanggan," tulis manajemen CMA CGM.

CMA CGM menyampaikan sejumlah langkah-langkah darurat. Pertama, instruksi perlindungan, seluruh kapal yang berada di dalam maupun yang menuju Teluk Persia telah diinstruksikan untuk segera menuju tempat perlindungan (shelter) secepatnya.

Kedua, penangguhan Jalur Suez, pelayaran melalui Terusan Suez ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Seluruh kapal akan dialihkan rutenya melalui Tanjung Harapan (Cape of Good Hope).

"Pelanggan akan segera dihubungi setelah kami mendapatkan rincian lebih lanjut mengenai kemungkinan pelabuhan alternatif untuk pembongkaran kargo," tulisnya.

Adapun, keputusan ini diambil murni demi pertimbangan keselamatan dan dilakukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Bill of Lading perusahaan.

Mengutip laporan Bloomberg, sejumlah kapal melaporkan mendengar siaran radio yang diklaim berasal dari Angkatan Laut Iran, yang mengumumkan bahwa transit melalui Selat Hormuz dilarang.

Sejauh ini belum ada pengumuman resmi dari Teheran mengenai status selat yang sangat krusial bagi aliran minyak dan gas tersebut. Namun, beberapa kapal tanker yang berencana menuju Hormuz terpantau berputar balik dalam beberapa jam terakhir.

Sejumlah besar kapal lainnya sudah lebih dulu berhenti untuk menunggu di dekat pintu masuk jalur air sesaat setelah pemboman dimulai.

Gangguan ini memiliki dampak masif, mulai dari kapal tanker minyak mentah hingga kapal kontainer yang mengangkut furnitur. Selat Hormuz adalah titik nadi (chokepoint) penting bagi pasar energi, karena seperlima dari minyak dan gas alam cair (LNG) dunia biasanya melintasi jalur ini setiap hari.

Belum jelas berapa lama gangguan ini akan berlangsung. Meskipun ada beberapa kapal yang tetap nekat melintas, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan kondisi normal.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi polemik perhitungan kerugian negara di kasus dugaan korupsi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang dianggap janggal karena tidak melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kejanggalan itu disampaikan oleh terdakwa sekaligus mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dalam pledoinya beberapa waktu lalu sebelum divonis 4,5 tahun penjara.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo perhitungan kerugian negara dilakukan oleh accounting forensik (AF) KPK yang sebelumnya sudah sering terlibat dalam menghitung kerugian negara dan diterima oleh hakim

"Artinya ini memang sudah firm bahwa AF di KPK ini punya kewenangan dalam menghitung kerugian negara. Dalam proses persidangannya juga KPK sudah menghadirkan ahli dari BPK yang juga menyatakan bahwa hitungan yang dilakukan oleh accounting forensik KPK ini sudah sesuai," kata Budi kepada jurnalis, Senin (24/11/2025).

Budi menegaskan proses perhitungan kerugian negara telah melibatkan sejumlah ahli seperti ahli perkapalan.

Menurutnya, akuisisi kapal PT JN oleh PT ASDP berisiko terhadap faktor keselamatan karena kapal yang diakuisisi berusia tua sehingga memengaruhi kualitas kapal.

Pihaknya turut membandingkan kapal milik PT JN dengan PT ASDP mulai dari usia hingga volume kapal. Termasuk valuasi kapal-kapal tersebut.

"Ya mungkin ASDP secara keseluruhan itu laba atau untuk tapi kan itu ekosistem besarnya. Sedangkan akuisisi atas PT JN sampai dengan hari ini ekosistem bisnisnya masih merugi," ujar Budi.

Budi menyebutkan jika PT ASDP tidak melakukan akuisisi, maka berpeluang untung lebih besar. Sebab, PT JN memiliki permasalahan keuangan yang salah satunya adalah utang.

Dalam hal ini, selain mengakuisisi kapal, PT ASDP harus membayar utang yang ditanggung PT JN. Selain itu, Budi menegaskan penetapan tersangka terhadap Ira telah memenuhi kecukupan alat bukti.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengingatkan para pemilik kapal untuk segera melakukan pemeriksaan rutin kapal, demi menghindari insiden yang tak diinginkan saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Suntana berharap para pemilik kapal—dalam sisa waktu dua bulan ini—dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atau ramp check.

“Mumpung masih ada waktu, yang punya kapal, ojo lali [jangan lupa] untuk segera dilakukan ramp check dan pemeriksan rutin, sehingga hari H bisa berjalan dengan bagus,” ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gabungan Angkutan Nasional Sungai, Danau, dan Penyebrangan (Gadasdap) di Hotel Fairmont, Rabu (22/10/2025).

Dirinya bersama pemangku kepentingan lainnya akan turun ke lapangan, mengecek fasilitas transportasi angkutan sungai, danau, dan penyebrangan di seluruh wilayah di Indonesia pada momen Nataru mendatang.

Mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat tersebut menuturkan, keberlangsungan angkutan maritim tersebut juga tidak terlepas dari peran nahkoda dan anak buah kapal (ABK), bahkan penumpang itu sendiri.

Suntana meminta agar para pemilik kapal menaruh perhatian dan memotivasi para pekerja, agar kejadian sebelumnya—kapal tenggelam maupun terbakar—tak terjadi lagi.

Berdasarkan dugaan sementara, lanjut Suntana, kejadian tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali yang mengangkut puluhan penumpang dan kendaraan pada 2 Juli 2025 lalu, terjadi akibat kelalaian.

“Konon katanya, lupa nutup bagian bawah mesin, karena kapalnya LCT [Landing Craft Tank], mungkin air masuk dan lain-lain,” tutur Suntana.

Sementara terhadap kejadian terbakarnya KM Barcelona VA di perairan Talise, Minahasa Utara pada 20 Juli lalu, dugaan sementara akibat kebakaran di kamar penumpang.

“Dugaan sementara adanya kebakaran di kamar penumpang. Untuk itu kita masih punya waktu dan kita beroda bersama supaya ini tidak terjadi kembali,” tambahnya.

Imbasnya, berdasarkan data Basarnas Manado, terdata ada sebanyak 571 orang, yang dinyatakan selamat sebanyak 568 orang dan dinyatakan meninggal dunia sebanyak tiga orang.

Adapun menjelang Nataru, PT Pelni menyediakan potongan 20% bagi 405.000 penumpang kapal laut pada 17 Desember 2025—10 Januari 2026. Kemudian ASDP menargetkan 227.000 penumpang dan 491.000 kendaraan mendapat keringanan tarif jasa pelabuhan pada 22 Desember 2025—10 Januari 2026.