Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah mengajukan banding atas vonis terhadap sembilan terdakwa kasus tata kelola minyak mentah periode 2018-2023, termasuk anak pengusaha minyak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan terkait putusan atas kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan banding pada Jumat (27/2/2026).

"Namun demikian kami tetap menghormati dan mengapresiasi putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Tipikor," kata Anang dalam konferensi pers pada Senin (2/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa alasan mengajukan banding di antaranya adalah terdapat sejumlah poin dari tuntutan yang belum terakomodir atau belum dipertimbangkan.

"Di antaranya adalah terkait dengan kerugian perekonomian negara dan ada juga pembebanan uang pengganti yang tidak dikenakan pada beberapa terdakwa. Itu salah satu nanti poin-poin yang akan dimasukkan ke dalam memori banding kita," ujar Anang.

Adapun, jika pihak terdakwa kemudian turut menyatakan banding, Kejagung akan mempersiapkan kontra memori banding.

Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim telah memvonis sembilan terdakwa atas kasus tata kelola minyak mentah periode 2018-2023. Di antara terdakwa adalah anak pengusaha minyak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza yang divonis 15 tahun penjara.

Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji mengatakan Kerry telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kerry Andrianto dengan pidana penjara selama 15 tahun," ujar Fajar di PN Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Kemudian, Kerry juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Selain pidana badan, beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp2,9 triliun. Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang denda, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Adapun, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT OTM telah divonis.

Keduanya, baik Dimas dan Gading divonis 13 tahun. Selain itu, keduanya juga didenda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari. Putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Kerry Cs selama 16-18 tahun dengan denda Rp1 miliar.

Selain itu, pembebanan uang pengganti khusus Kerry jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Sebab, jaksa meminta agar Kerry dibebankan uang pengganti Rp13,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis terhadap para tersangka pada kasus tata kelolaminyak mentah dan produk kilang yang dimulai sejak Kamis (26/2/2026) hingga Jumat (27/2/2026) dini hari.

Dalam kasus ini total ada sembilan terdakwa yang dijerat pidana korupsi mulai dari Eks Dirut PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan, Eks Dirut PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi hingga Anak Pengusaha Minyak Riza Chalid sekaligus Pemilik Manfaat PT Orbit Terminal Merak (OTM), Muhammad Kerry Andrianto Riza.

Ketua Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis terhadap seluruh tersangka tersebut, mulai dari vonis kurungan penjara 9 tahun hingga yang terberat vonis penjara 9 tahun.

Vonis Eks Dirut PIS Yoki Firnandi

Mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi telah divonis 9 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji memutuskan Yoki telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoki dengan pidana penjara selama 9 tahun," ujar Fajar di PN Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Yoki juga diwajibkan untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Yoki tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Selain Yoki, Sani Dinar Saifuddin selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan Agus Purwono selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional telah dituntut dalam kesempatan ini.

Sani divonis 9 tahun, sementara Agus selama 10 tahun. Selain itu, keduanya juga didenda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Adapun, putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Yoki Cs selama 14 tahun dengan denda Rp1 miliar.

Vonis Riva Siahaan

Sementara itu, Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan telah divonis 9 tahun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji menilai bahwa Riva telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam rasuah tata kelola minyak itu.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riva Siahaan dengan pidana penjara selama sembilan tahun," ujar jaksa di PN Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Riva juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Riva tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Adapun, hal yang memberatkan vonis ini lantaran Riva tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan korupsi.

"Hal meringankan, sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih punya tanggungan keluarga," pungkasnya.

Selain Riva, Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga juga telah divonis dalam sidang kali ini.

Maya divonis 9 tahun, sementara Edward selama 10 tahun. Selain itu, keduanya juga didenda untuk membayar uang pengganti Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Adapun, putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Riva Cs selama 14 tahun dengan denda Rp1 miliar.

Vonis Anak Riza Chalid, Kerry Andrianto

Anak Pengusaha Minyak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza telah divonis 15 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji mengatakan Kerry telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kerry Andrianto dengan pidana penjara selama 15 tahun," ujar Fajar di PN Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Kemudian, Kerry juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Selain pidana badan, beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp2,9 triliun. Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang denda, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 2,9 triliun," pungkasnya.

Adapun, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT OTM telah divonis.

Keduanya, baik Dimas dan Gading divonis 13 tahun. Selain itu, keduanya juga didenda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Adapun, putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Kerry Cs selama 16-18 tahun dengan denda Rp1 miliar.

Selain itu, pembebanan uang pengganti khusus Kerry jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Sebab, jaksa meminta agar Kerry dibebankan uang pengganti Rp13,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Satu dari lima majelis hakim menyatakan dissenting opinion saat musyawarah dalam menjatuhkan vonis terhadap sembilan terdakwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang 2018-2023.

Hakim yang menyatakan perbedaan pendapat itu adalah Hakim anggota Mulyono. Dia menilai bahwa unsur merugikan negara dalam perkara ini patut diragukan dan tidak meyakinkan.

"Anggota majelis empat meragukan prosedur dan jumlah dan kualitas hasil penghitungan keuangan negara atau perekonomian negara yang terjadi dalam kasus tata kelola perminyakan," ujar Mulyono di ruang sidang PN Tipikor, Jakarta, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Menurutnya, kerugian yang dialami BUMN tidak serta merta harus dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum.

Sebab, dia berpandangan bahwa penegak hukum harus menilai terlebih dahulu kebenaran yang menyakinkan kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.

"Kalau adanya kerugian negara itu bagai buah yang busuk, apakah pohon yang menghasikan juga mengandung kebusukan juga? apakah adanya kerugian bumn atau kerugian keuangan negara itu akibat dari perbuatan melawan hukum? tidak selalu begitu," imbuhnya.

Lebih jauh, Mulyono menekankan kerugian bisnis karena keputusan perusahaan tidak seharusnya langsung dinyatakan perbuatan pidana. Namun, apabila penyimpangan dalam keputusan bisnis itu maka harus ditindak.

Dia pun menyarankan agar pemerintah dapat merumuskan peraturan terkait indikator fiskal dan pengukuran kerugian sebagai standar operasional untuk penguatan ekonomi hukum, bagi penuntut, penyidik maupun hakim.

"Bila ada kerugian bisnis yang wajar atau bahkan tidak ada kerugian bisnis yang nyata, tapi ada kerugian perusahaan menurut penegak hukum, keputusan bisnis tersebut tidak dikriminalisasi atau dipidanakan, tapi kalau memang ada penyimpangan penting, beritikad buruk, tetap ditindak," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam kasus ini total ada sembilan terdakwa yang dijerat pidana korupsi mulai dari Eks Dirut PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan, Eks Dirut PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi hingga Anak Pengusaha Minyak Riza Chalid sekaligus Pemilik Manfaat PT Orbit Terminal Merak (OTM), Muhammad Kerry Andrianto Riza.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi telah divonis 9 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji memutuskan Yoki telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoki dengan pidana penjara selama 9 tahun," ujar Fajar di PN Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Yoki juga diwajibkan untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Yoki tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Selain Yoki, Sani Dinar Saifuddin selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan Agus Purwono selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional telah dituntut dalam kesempatan ini.

Sani divonis 9 tahun, sementara Agus selama 10 tahun. Selain itu, keduanya juga didenda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Adapun, putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Yoki Cs selama 14 tahun dengan denda Rp1 miliar.

Sekadar informasi, Yoki dan delapan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan keuangan negara Rp285 triliun. Perinciannya, komponen kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK sebesar US$2,7 miliar dolar dan Rp25,4 triliun. Kerugian itu ditambah dengan perhitungan kerugian perekonomian negara.

Adapun, temuan BPK ini didasarkan pada tujuh klaster penyimpangan utama, yang mencakup sektor ekspor dan impor minyak mentah, impor produk kilang, penyewaan kapal, penyewaan terminal BBM, pembayaran kompensasi pemerintah yang tidak seharusnya, hingga penyimpangan pada penjualan solar subsidi.

Namun demikian, majelis hakim telah sepakat untuk mengesampingkan kerugian perekonomian negara dalam perkara ini senilai Rp171 triliun. Sebab, hakim menilai kerugian perekonomian negara bersifat asumsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan 14 tahun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Jaksa menilai Riva telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap secara bersama-sama dalam perkara itu.

"Menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riva Siahaan dengan pidana penjara selama 14 tahun," ujar jaksa di PN Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Riva juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Selain pidana badan, dia juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp5 miliar.

Namun, apabila Riva tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama tujuh tahun pidana.

Selain Riva, Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga juga telah dituntut dalam sidang kali ini.

Keduanya sama-sama dituntut untuk menjalani pidana 14 tahun dengan denda Rp1 miliar. Selain itu, keduanya juga didenda untuk membayar uang pengganti Rp5 miliar dengan subsider tujuh tahun.

Sekadar informasi, Riva Siahaan dan delapan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan keuangan negara Rp285 triliun. Perinciannya, komponen kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK sebesar US$2,7 miliar dolar dan Rp25,4 triliun. Kerugian itu ditambah dengan perhitungan kerugian perekonomian negara.

Temuan BPK ini didasarkan pada tujuh klaster penyimpangan utama, yang mencakup sektor ekspor dan impor minyak mentah, impor produk kilang, penyewaan kapal, penyewaan terminal BBM, pembayaran kompensasi pemerintah yang tidak seharusnya, hingga penyimpangan pada penjualan solar subsidi.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan tidak ada tindakan oplosan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak.

Hal tersebut disampaikan Ahok di sela persidangan kasus tata kelola minyak di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat pada Selasa (27/1/2025).

"Kan terbukti enggak ada [BBM] oplosan, [tapi] blending," tutur Ahok.

Kemudian, Ahok enggan membahas hal ini lebih lanjut terkait dengan isu oplosan ini. Dia pun meminta awak media mengutip pernyataannya dalam persidangan.

"Apa yang saya sampaikan di sidang terbuka, boleh saudara atau saudari kutip. Sudah, itu saja," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Sekadar informasi, Arcandra dihadirkan sebagai saksi untuk sembilan terdakwa dalam perkara ini mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga; dan Yoki Firnandi (YF) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Selanjutnya, Agus Purwono (AP) selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Muhamad Kerry Adrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkap temuan penyimpangan kuota impor minyak mentah dan produk kilang.

Hal tersebut disampaikan Ahok saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Mulanya, jaksa menanyakan soal berita acara pemeriksaan alias BAP Ahok yang menyatakan adanya temuan peningkatan kuota impor saat menjabat sebagai Komut Pertamina 2019-2024

Kemudian, Ahok menyatakan penyimpanan itu berupa laporan tender aditif di anak usaha Pertamina yakni PT Pertamina Patra Niaga (PPN).

"Jadi yang disebut penyimpangan itu, ketika ada laporan tender aditif untuk branding di kilang itu bermasalah untuk Patra Niaga. Saya lupa waktu itu untuk Pertamax Turbo atau apa gitu loh," ujar Ahok.

Selanjutnya, Ahok juga menyampaikan adanya temuan soal penyimpangan soal pengadaan minyak mentah dan produk kilang dengan modus penggantian nama dari beberapa perusahaan.

Selain itu, penyimpangan lainnya yang ditemukan yaitu berkaitan dengan pengadaan barang yang sama. Namun ketika diganti nama harga barang itu menjadi berbeda.

"Makanya saya sampaikan kalau sistem procurement kita perbaiki di RKAP 2024 direksi tanda tangan semua, itu kita ada penghematan 46%. Itu yang saya maksud penyimpangan di sini adalah yang mengganggu optimalisasi biaya kami. Nah jadi mahal pengadaannya," imbuhnya.

Setelah itu, Ahok juga telah memberikan rekomendasi berupa pemecatan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Namun demikian, keputusan soal perombakan jabatan tidak dimiliki dewan komisaris.

"Sayangnya dua tahun terakhir keputusan mengangkat direksi atau bukan itu tidak melalui Dekom sama sekali, langsung di-bypass oleh Menteri BUMN," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum Muhammad Kerry Adrianto Riza, Hamdan Zoelva merasa bahwa tuduhan jaksa kepada kliennya belum menemukan bukti yang cukup kuat terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

Menurut mantan ketua MK itu, selama proses persidangan tidak ada bukti berkaitan dengan dugaan pengkondisian tata kelola minyak yang menyeret perusahaan pelat merah.

"Ternyata setelah mendengar dakwaan dari jaksa, dan juga proses persidangan yang sudah sampai kepada pembuktian saksi-saksi ini, itu sama sekali tidak ada. Jadi tidak ada yang berkaitan dengan oplosan minyak yang disampaikan dalam konferensi pers yang awal itu," ucapnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Termasuk, katanya, pembuktian terkait penyewaan tangki Bahan Bakar Minyak di Merak dan kapal milik PT Jenggala Maritim Muda Nusantara (PT JMN). Menurutnya, hal itu didasari setelah pihaknya membaca seluruh dokumen persidangan.

"Kami yakin dengan membaca seluruh dokumen-dokumen persidangan dan juga apa yang sudah fakta-fakta persidangan sudah ada, kami yakin untuk sampai ke sana karena saksi-saksi utama ini sudah maju. Kami tidak yakin untuk sampai bisa membutuhkan hal itu," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati dan mengikuti seluruh rangkaian persidangan sesuai prosedur yang belaku.

Dalam kesempatan yang sama, Kerry menyampaikan sejumlah terminal BBM swasta yang disewa oleh Pertamina telah sesuai mekanisme. Dia menilai kesaksian dari Hanung dan Alfian dalam persidangan telah menyatakan bahwa pengadaan langsung itu sudah sesuai dengan peraturan dan hasil evaluasi.

"Jadi faktanya OTM ini sangat bermanfaat, masih dipakai sampai sekarang, menghilangkan ketergantungan impor dari Singapura selama berpuluhan tahun dan memberikan untung pada Pertamina yang luar biasa besarnya," tandasnya.

Dalam perkara ini, terdakwa lainnya adalah Agus Purwono selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; serta Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan delapan tersangka dan barang bukti atau tahap II terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna delapan tersangka itu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.

"Kasus Pertamina hari ini telah diserahkan, tersangka dan berkas juga barang bukti dari penyidik ke penutut umum di Kejari Jakarta Pusat," ujar Anang di Kejagung, Rabu (5/11/2025).

Dia menambahkan, klaster kedua tersangka yang dilimpahkan ini terdiri dari mantan SVP Integrated Supply Chain atau Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho (TN).

Kemudian, tersangka yang dilimpahkan adalah eks VP Supply dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina atau eks Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution (AN); Eks Direktur Pemasaran & Niaga PT Pertamina Hanung Budya Yuktyanta (HB); dan Direktur Gas, Petrochemical & New Business, PT Pertamina International Shipping, Arif Sukmara (AS).

Selain itu, mantan VP Crude & Product Trading ISC - Kantor Pusat PT Pertamina, Dwi Sudarsono (DS); Mantan SVP Integrated Supply Chain, Hasto Wibowo (HW); mantan Business Development Manager PT Trafigura Pte. Ltd dan Senior Manager PT Trafigura Martin Haendra Nata (MHN); dan Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi, Indra Putra (IP).

Setelah dilakukan Tahap II, tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan Surat Dakwaan untuk pelimpahan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Nanti setelah diserahkan ke penutut umum, penuntut umum akan melakukan untuk pelimpahan ke pengadilan," imbuh Anang.

Adapun, pelimpahan ini dilakukan tanpa adanya tersangka Riza Chalid. Sebab, Beneficial Owner (BO) PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak itu masih belum kembali ke Indonesia.

Dalam hal ini, Anang menyatakan pihaknya belum merencanakan Riza Chalid disidangkan secara in absentia.

"Belum, sementara tetap. Itu kan terpisah. Berkasnya kan terpisah. Sementara kita masih minta, masih minta menunggu red notice dari Interpol," pungkasnya.