Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meyakini bahwa perombakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% bagi UMKM murni dilakukan demi asas keadilan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/2026, pemerintah membatasi cakupan penerima fasilitas tarif PPh final 0,5% hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), PT perorangan, dan koperasi.

Imbasnya, entitas berbadan hukum seperti persekutuan komanditer (CV), firma, dan perseroan terbatas (PT) umum tidak lagi bisa memanfaatkan dari skema insentif tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa beleid teranyar ini pada prinsipnya merupakan upaya penajaman kebijakan agar lebih tepat sasaran.

"Penyesuaian cakupan wajib pajak dilakukan agar fasilitas ini benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang membutuhkan kemudahan dan kesederhanaan administrasi perpajakan. Kebijakan ini juga bertujuan menjaga keadilan antarpelaku usaha serta mendorong kepatuhan yang lebih sehat," ungkap Inge kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Kendati ada pengetatan kriteria penerima, Inge mengingatkan bahwa pemerintah tetap mempertahankan besaran tarif sebesar 0,5% dan batas omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun bagi kelompok usaha yang memenuhi kriteria baru.

Pendampingan Masa Transisi

Merespons kekhawatiran kalangan asosiasi pengusaha terkait potensi lonjakan beban kepatuhan (cost of compliance) bagi CV dan PT skala kecil yang tengah bertumbuh, otoritas pajak memastikan tidak akan lepas tangan.

DJP mengakui bahwa transisi dari pencatatan sederhana menuju pembukuan standar yang diwajibkan bagi badan usaha bukanlah perkara mudah bagi pelaku usaha di level bawah.

"DJP memahami bahwa pelaku usaha yang sedang bertumbuh membutuhkan proses transisi yang baik. Karena itu, DJP akan memperkuat edukasi, sosialisasi, dan pendampingan, termasuk terkait pencatatan, pembukuan, dan tata cara pemenuhan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku," kata Inge.

Dia pun mengklaim bahwa esensi dari penerbitan PP 20/2026 bukanlah untuk mencekik atau menambah beban operasional sektor riil.

"Melainkan memastikan fasilitas pajak diberikan lebih tepat sasaran sambil tetap mendampingi pelaku usaha agar dapat naik kelas secara tertib dan berkelanjutan," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada layanan jalan tol masih sebatas tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan resmi.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur pemungutan PPN atas jasa jalan tol. “Perlu kami sampaikan bahwa terkait isu pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, hal tersebut saat ini masih berada pada tahap perencanaan kebijakan dan belum menjadi ketentuan yang berlaku,” ujarnya kepada Republika, Selasa (21/4/2026).

Ia menegaskan, belum ada perubahan perlakuan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat terkait layanan jalan tol. Menurut Bimo, arah kebijakan perluasan basis pajak memang tengah disiapkan pemerintah dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam perencanaan strategis DJP ke depan.

“Direktorat Jenderal Pajak menyusun perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan perluasan basis pajak dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan setiap kebijakan baru akan melalui proses yang panjang dan berhati-hati. Pemerintah akan melakukan kajian mendalam serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebelum menetapkan aturan.

“Apabila kebijakan ini akan diformalkan, tentu akan melalui proses yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sektor transportasi secara luas,” jelas Bimo.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak mau menanggapi fatwa baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pajak berkeadilan, yang menegaskan bahwa bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak layak dikenakan pajak.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dikritisi MUI itu merupakan PBB-P2. Sementara itu, PBB-P2 merupakan kebijakan pemerintah daerah.

"PBB kan sebenarnya undang-undangnya udah diserahkan ke daerah. Jadi, kebijakan, tarif, kenaikan dasar, pengenaan, semuanya di daerah," kata Bimo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Pemerintah pusat, sambungnya, hanya mengurusi PBB yang berkaitan dengan kelautan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Kendati demikian, dia mengaku akan tetap berkomunikasi lebih lanjut dengan MUI.

"Nanti coba kita tabayun dengan MUI, karena sebenarnya yang ditanyakan itu PBB-P2, itu di daerah," ucap anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini.

Sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI menetapkan fatwa baru tentang Pajak Berkeadilan yang menegaskan bahwa bumi dan bangunan yang dihuni (nonkomersial) tidak layak dikenakan pajak secara berulang. Fatwa ini lahir sebagai respons atas kenaikan PBB yang dinilai tidak mencerminkan keadilan dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Ketua Komisi Fatwa SC Munas XI MUI KH Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan bahwa fatwa tersebut menjadi pedoman hukum Islam terhadap permasalahan sosial yang muncul akibat beban pajak yang dianggap tidak proporsional.

Ni’am menegaskan bahwa objek pajak seharusnya dikenakan hanya pada harta yang produktif atau kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat). Sebaliknya, barang atau kebutuhan primer seperti sembako maupun rumah tinggal tidak boleh dipajaki berulang.

“Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak," ujarnya di sela-sela Munas XI MUI di Jakarta Utara, Minggu (23/11/2025) malam, dikutip dari laman resmi MUI.

Rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR:

1. Meninjau ulang beban pajak, terutama pajak progresif yang dinilai terlalu tinggi

2. Memberantas mafia pajak dan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara

3. Mengevaluasi aturan perpajakan yang dianggap tidak berkeadilan, termasuk PBB, PPN, PPh, PKB, dan pajak waris

4. Menjadikan fatwa ini sebagai pedoman penyusunan regulasi perpajakan.

Jakarta, CNBC Indonesia-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Kejaksaan Agung RI menyita harta kekayaan terpidana perpajakan S. Terpidana diwajibkan membayar denda sebesar dua kali pajak terutang senilai Rp16,69 miliar.

Langkah hukum ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025 tanggal 10 April 2025 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana S.

"Setiap rupiah yang berhasil diamankan adalah bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keuangan negara dan keadilan bagi masyarakat yang taat pajak," kata Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP D.I Yogyakarta, Dwi Hariyadi dalam siaran pers, dikutip Senin (27/10/2025)

Denda sebesar dua kali pajak terutang tersebut dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran denda dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaan terpidana disita dan akan dilelang untuk menutup kerugian negara.

Pelaksanaan sita eksekusi atas tanah dan bangunan yang dimiliki terpidana S dilakukan oleh Kejaksaan. Perwakilan dari Direktorat Penegakan Hukum DJP dan PPNS Kanwil DJP D.I. Yogyakarta turut mendampingi tim dari Kejaksaan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Adapun aset yang disita terdiri dari beberapa unit kendaraan bermotor di Kabupaten Kulonprogo, lima bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan Sembilan bidang tanah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sita eksekusi dilakukan dengan pemasangan papan penyitaan pada lokasi aset sebagian tanda resmi status hukum barang sitaan negara. Sebelumnya, terpidana telah divonis bersalah oleh PN Wates karena telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui PT VAI yang dilakukan di tahun pajak 2017.

Melalui kegiatan ini, DJP mengingatkan seluruh wajib pajak agar menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lengkap, jelas, dan benar, serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan.

Pengakuan hukum ini diharapkan menjadi efek jera bagi pelanggar dan dorongan kepatuhan bagi wajib pajak lainnya. Selain itu, eksekusi juga bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan, muncul gelombang penolakan atas pungutan pajak atas pesangon buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan uang pensiun, yang diatur dalam UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) juncto UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Di Mahkamah Konstitusi (MK), terdaftar dua permohonan uji materi atas aturan pungutan pajak tersebut: Perkara Nomor 170/PUU-XXIII/2025 dan 186/PUU-XXIII/2025. Para penggugat merasa pungutan pajak atas pesangon dan uang pensiun tidak mencerminkan keadilan.