Bisnis.com, JAKARTA — Wajib pajak tetap harus melaporkan penghasilan dari portofolio saham luar negeri seperti dari Amerika Serikat (AS) dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, terutama apabila tidak diinvestasikan lagi di dalam negeri.

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Bab III UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), ditegaskan bahwa dividen termasuk objek pajak penghasilan (PPh). Dengan demikian, objek pajak itu harus dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Berdasarkan laman Coretaxpedia milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, ditegaskan bahwa dividen luar negeri yang tidak memenuhi syarat investasi harus dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan.

"Dividen luar negeri tersebut harus dilaporkan pada Lampiran 2 Bagian C Penghasilan Luar Negeri," jelas penjelasan DJP, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Adapun dalam Lampiran 2 Bagian C Penghasilan Luar Negeri itu diisi total penghasilan dividen yang diterima selama setahun. Data tersebut dapat dilihat di Stock Dividend Listing yang diterbitkan perusahaan sekuritas.

Di samping itu, Pasal 4 ayat (3) huruf f UU HPP menyatakan dividen dikecualikan dari objek PPh asalkan kembali diinvestasikan kembali di Indonesia. Pemerintah mengatur jenis instrumen investasinya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/2021, tepat dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

Investasi yang dimaksud bisa di instrumen pasar keuangan seperti efek bersifat utang (termasuk medium term notes); sukuk; saham; unit penyertaan reksa dana; efek beragun aset; unit penyertaan dana investasi real estat; deposito; tabungan; giro; kontrak berjangka yang di perdagangkan di bursa berjangka di Indonesia.

Instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura yang mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, investasi bisa dilakukan di luar pasar keuangan seperti investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha; investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah; investasi pada properti dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya; investasi langsung pada perusahaan di Indonesia.

Kemudian investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan atau lantakan; kerja sama dengan lembaga pengelola investasi; penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam Indonesia; dan bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 36 ayat (1) PMK 18/2021 ditegaskan investasi tersebut harus dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga untuk wajib pajak (WP) orang pribadi atau akhir bulan keempat untuk WP badan setelah tahun pajak berakhir.

Catatannya, meskipun penghasilan dari dividen luar negeri yang diinvestasikan kembali di Indonesia itu tidak dikenakan pajak, Wajib Pajak tetap wajib melaporkan Penghasilan Brutonya dalam SPT Tahunan pada Lampiran 2 Bagian B.

Bisnis.com, PALEMBANG — Peluang peningkatan pendapatan daerah dari pajak kendaraan listrik di Sumatra Selatan (Sumsel) dinilai masih terbatas. Hal ini lantaran jumlah kendaraan listrik di wilayah tersebut yang masih minim.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026, pemerintah menetapkan kendaraan listrik berbasis baterai (KBL) sebagai objek pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Achmad Rizwan menyampaikan bahwa kebijakan terbaru tersebut memang membuka peluang tambahan penerimaan daerah.

Namun demikian, menurutnya, potensi itu masih relatif rendah sejalan dengan jumlah kendaraan listrik yang masih terbatas.

“Secara teoritis memang ada peluang tambahan penerimaan. Tapi potensinya relatif masih terbatas, mengingat populasi kendaraan listrik Sumsel masih sedikit dibandingkan kendaraan konvensional,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Rizwan menyebutkan jumlah kendaraan listrik di Sumsel saat ini mencapai 4.747 unit, terdiri dari 3.482 kendaraan roda dua dan 1.265 kendaraan roda empat.

Dia menjelaskan, meskipun KBL telah ditetapkan sebagai objek pajak, pemerintah daerah tetap diberikan kewenangan untuk memberikan insentif.

Dengan demikian, kebijakan ini dinilai memberi fleksibilitas bagi daerah dalam menyesuaikan dengan kondisi fiskal masing-masing.

“Kita sudah terima (Permendagri) itu, dan akan menindaklanjuti melalui penyusunan Peraturan Gubernur. Jadi masih dibahas dan menunggu arahan Gubernur,” jelasnya.

Di sisi lain, lanjut Rizwan, Sumsel telah menerapkan insentif fiskal kepada masyarakat sejak 2025, antara lain pembebasan BBNKB ke-II, penghapusan pajak progresif, serta penyesuaian tarif PKB.

“Ini bagian dari upaya meringankan beban masyarakat, sekaligus menjaga daya beli dengan tetap meningkatkan kepatuhan pajak,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) terus menghadirkan kemudahan layanan bagi para pensiunan, khususnya dalam mengakses dokumen perpajakan yang dibutuhkan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Melalui kanal layanan digital resmi TASPEN, peserta dapat mengunduh Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atas manfaat pensiun secara mandiri, cepat, dan aman tanpa perlu datang ke kantor cabang, sehingga proses pelaporan melalui e-Filing DJP Online dapat berjalan lebih efisien. Fasilitas ini disediakan untuk memastikan proses administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan lebih praktis dan efisien.

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyampaikan, "TASPEN berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi para pensiunan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kami mengingatkan bahwa manfaat pensiun merupakan objek pajak yang sah menurut undang-undang. Oleh karena itu, bagi peserta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan SPT Tahunan adalah wujud kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa."

Akses dan Pencetakan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

Guna memudahkan peserta dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan, Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dapat diakses melalui beberapa kanal layanan sebagai berikut:

1. Melalui TOOS (TASPEN One Hour Online Service)

Peserta dapat mengakses dan mengunduh Bukti Potong PPh Pasal 21 secara mandiri melalui layanan TOOS dengan login menggunakan Nomor Peserta/NIP dan kata sandi yang telah terdaftar.

2. Melalui Kantor Cabang TASPEN

Peserta yang membutuhkan bantuan dapat mengunjungi Kantor Cabang TASPEN terdekat dengan membawa identitas diri untuk mendapatkan layanan pencetakan Bukti Potong PPh Pasal 21.

3. Melalui Sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 juga dapat diakses melalui sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketersediaan data pada sistem tersebut, menggunakan akun perpajakan masing-masing peserta.

Petunjuk Teknis Pencetakan Mandiri Bukti Potong PPh Pasal 21 melalui TOOS

Sebagai pedoman bagi peserta dalam mengakses dan mencetak E-SPT Pajak Pensiun secara mandiri, berikut langkah-langkah resmi yang dapat diikuti:

1. Buka pada website TOOS melalui tos.taspen.co.id
2. Masuk/login dengan akun terdaftar, atau daftar/sign up jika belum memiliki akun.
3. Klik pada menu Bukti Potong Pajak Pensiun.
4. Pilih Tahun SPT selanjutnya klik cek Bukti Potong.
5. Lalu klik cetak untuk mencetak Bukti Potong dalam bentuk pdf.
6. Cetak Bukti Potong selesai dan akan muncul dalam bentuk PDF.

Sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara, TASPEN terus memastikan setiap kanal layanan berjalan optimal, responsif, dan mudah diakses oleh seluruh peserta, termasuk dalam mendukung kebutuhan administrasi perpajakan.

Apabila peserta mengalami kendala dalam proses login, registrasi, maupun pencetakan E-SPT, peserta pensiunan dapat menghubungi Call Center resmi TASPEN di 1500919 atau mendatangi Kantor Cabang PT TASPEN (Persero) terdekat untuk memperoleh bantuan layanan secara langsung. Untuk menghindari informasi yang tidak akurat, peserta diimbau memastikan seluruh informasi diperoleh melalui situs resmi perusahaan serta kanal media sosial resmi TASPEN.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Tunjangan hari raya (THR) yang dikenakan pajak karena tambahan penghasilan bagi karyawan sehingga masuk dalam objek Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pemerintah menetapkan pengenaan pajak THR melalui mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja. Perhitungan pajak tersebut dilakukan menggunakan tarif efektif bulanan (TER) yang diatur dalam PP No.58 Tahun 2023 dan PMK No.168 Tahun 2023.

“Itu proses perhitungan pajak yang cukup fair. Pemerintah untuk ASN ditanggung [pemerintah] sendiri sebagai bosnya. Jadi kalau swasta protes, [silakan] protes ke bosnya juga,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dikutip Kamis (12/3/2026).

Dia menambahkan bahwa aturan pajak THR diterapkan secara adil baik untuk pegawai swasta maupun aparatur sipil negara (ASN). Pajak THR ASN selama ini ditanggung oleh pemerintah karena mereka merupakan pegawai negara, sedangkan pada sektor swasta bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto juga menjelaskan bahwa perusahaan swasta sebenarnya memiliki opsi untuk menanggung pajak penghasilan karyawan mereka.

“Di sektor swasta juga ada fasilitas tunjangan pajak, pajak ditanggung pemberi kerja yang juga biayanya bisa dikurangkan sebagai deductible expenses,” ujar Bimo.

Kenapa THR Dikenakan Pajak?

THR dikenakan pajak karena dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomi bagi wajib pajak.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan:

- THR merupakan tambahan penghasilan yang diterima pegawai.

- Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak dapat menjadi objek pajak.

- Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan dilakukan melalui PPh Pasal 21.

Ketentuan tersebut mengacu pada UU PPh No.7 Tahun 1983 dan UU HPP No.7 Tahun 2021.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penghasilan mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomi yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak.

Cara Menghitung Pajak THR

Perhitungan pajak THR dilakukan menggunakan Tarif Efektif Bulanan (TER). Rumus sederhananya: THR Bruto × TER Bulanan. Tarif TER ditentukan berdasarkan kategori penghasilan dan dapat dilihat dalam aturan PP No.58 Tahun 2023 dan PMK No.168 Tahun 2023.

Untuk mempermudah perhitungan, Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan kalkulator pajak yang dapat diakses melalui kalkulator.pajak.go.id.

Contoh Perhitungan Pajak THR

Pak Arief merupakan karyawan tetap PT ABM dengan penghasilan: Gaji bulanan Rp5.800.000, status K/0, dan bekerja selama satu tahun penuh.

Tambahan penghasilan yang diterima:

- THR 1 kali gaji pada Maret.

- Uang lembur pada Februari, Mei, dan November.

- Bonus 2 kali gaji pada Oktober.

- Premi JKK dan JKM Rp80.000 per bulan.

Pada bulan Maret, penghasilan bruto Pak Arief terdiri dari:

- Gaji: Rp5.800.000.

- THR: Rp5.800.000.

- Premi JKK dan JKM: Rp80.000.

Total penghasilan bruto menjadi Rp11.680.000. Jika tarif TER kategori A sebesar 4%, maka perhitungan pajaknya Rp11.680.000 × 4% = Rp467.200. Jumlah tersebut merupakan PPh Pasal 21 terutang pada bulan Maret.

Perhitungan Pajak Tahunan

Dalam simulasi tersebut, total penghasilan Pak Arief selama setahun mencapai Rp93.960.000.

Perhitungan pajak tahunan dilakukan dengan tahapan berikut:

Pengurangan penghasilan bruto: Biaya jabatan (5%) Rp4.698.000 dan Iuran pensiun Rp2.400.000.

Penghasilan neto setahun menjadi Rp86.862.000. Setelah dikurangi PTKP K/0 sebesar Rp58.500.000, maka penghasilan kena pajak adalah Rp28.362.000. Dengan tarif pajak lapisan pertama 5%, maka PPh Pasal 21 setahun adalah Rp1.418.100.

Kelebihan Pemotongan Pajak

Dalam contoh tersebut, total pajak yang telah dipotong perusahaan sepanjang Januari hingga November mencapai Rp2.381.900. Sementara itu, pajak terutang sebenarnya hanya Rp1.418.100, sehingga terjadi kelebihan potongan pajak sebesar Rp963.800.

Dengan demikian PT ABM wajib mengembalikan kelebihan pemotongan pajak tersebut kepada Pak Arief.

Kelebihan ini terjadi karena sistem perhitungan pajak menggunakan tarif efektif bulanan yang kemudian disesuaikan kembali dalam perhitungan pajak tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya IdulFitri 2026, Tunjangan Hari Raya (THR) kembali menjadi salah satu hal yang paling ditunggu oleh para pekerja. Namun, banyak yang masih bertanya-tanya mengapa THR tetap dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemotongan pajak pada THR bukanlah kebijakan baru yang menambah beban wajib pajak, melainkan bagian dari sistem perpajakan yang telah berlaku sejak 2025.

Alasan Pajak THR Tetap Dipotong

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan bahwa pemotongan pajak atas THR bertujuan agar pembayaran pajak tidak menumpuk pada akhir tahun.

“Yang terpenting, pada tahun lalu kan sebenarnya tidak ada beban pajak tambahan buat wajib pajak. Yang terjadi adalah perubahan perilaku, yang tadinya beban pajak itu ditumpuknya di bulan Desember, sekarang merata hampir setiap bulan,” kata Yon.

Menurutnya, sistem ini membuat potongan pajak pada bulan Desember tidak lagi terlalu besar karena sebagian kewajiban pajak telah dipotong secara bertahap sepanjang tahun, termasuk saat pembayaran THR.

Pemotongan tersebut menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang mulai diterapkan sejak 2025. Sistem ini dirancang untuk mendistribusikan pembayaran pajak secara lebih merata setiap bulan.

Secara aturan, THR merupakan bagian dari penghasilan tidak tetap yang tetap menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yang mengatur tata cara pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan terkait pekerjaan, jasa, maupun kegiatan orang pribadi.

Dengan adanya regulasi terbaru seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, mekanisme pemotongan pajak kini menggunakan pendekatan tarif efektif rata-rata agar perhitungan menjadi lebih sederhana dan proporsional.

Mengapa Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER)?

Sebelum sistem TER diterapkan, pajak atas THR dihitung dengan metode penggabungan penghasilan dalam satu bulan. Cara ini sering membuat penghasilan pada bulan tertentu terlihat jauh lebih tinggi, sehingga tarif pajak yang dikenakan juga meningkat.

Dengan skema TER, tarif pajak disesuaikan dengan estimasi penghasilan tahunan pekerja. Hasilnya, potongan pajak menjadi lebih stabil dan tidak melonjak hanya karena adanya tambahan penghasilan seperti THR.

Pendekatan ini juga bertujuan memberikan keadilan bagi wajib pajak, terutama bagi pekerja dengan pendapatan menengah ke bawah agar tidak terkena potongan pajak yang terlalu besar dalam satu bulan.

Contoh Cara Menghitung Pajak THR

Sebagai ilustrasi, seorang pekerja dengan gaji Rp5 juta per bulan menerima THR sebesar satu kali gaji. Artinya, pada bulan pembayaran THR ia memperoleh penghasilan Rp10 juta.

Jika pekerja tersebut termasuk kategori tarif efektif bulanan dengan tarif 2 persen, maka perhitungannya adalah:

• 2% × Rp10.000.000 = Rp200.000

Dengan demikian, pajak sebesar Rp200.000 akan dipotong langsung oleh perusahaan dari total gaji dan THR yang diterima pada bulan tersebut. Setelah dipotong pajak, pekerja akan menerima penghasilan bersih sekitar Rp9.800.000.

Di akhir tahun pajak, seluruh penghasilan tetap akan dihitung kembali menggunakan tarif progresif sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Apakah THR Perlu Dilaporkan di SPT?

Meski pajaknya telah dipotong oleh perusahaan melalui mekanisme PPh 21, THR tetap menjadi bagian dari penghasilan yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Pegawai dapat mencocokkan data tersebut melalui Bukti Potong 1721-A1 yang diberikan oleh perusahaan, atau Bukti Potong 1721-A2 bagi aparatur sipil negara, TNI, dan Polri.

Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa hingga 5 Maret 2026 pukul 08.00 WIB, sekitar 6 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025.

Laporan tersebut terdiri dari:

• 5.872.158 wajib pajak orang pribadi
• 129.231 wajib pajak badan dengan mata uang rupiah
• 113 wajib pajak badan dengan mata uang dolar AS

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan masih ada sekitar 9 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT. Dengan rata-rata pelaporan sekitar 250 ribu wajib pajak per hari dan sisa waktu sekitar 10 hari kerja di bulan Maret, jumlah pelaporan diperkirakan bisa mencapai sekitar 8,5 juta pada akhir bulan.

Pemotongan pajak pada THR merupakan bagian dari sistem perpajakan yang telah disederhanakan melalui skema tarif efektif rata-rata. Kebijakan ini tidak menambah beban pajak baru, melainkan mengatur agar pembayaran pajak lebih merata sepanjang tahun.

Dengan memahami mekanisme tersebut, pekerja dapat memperkirakan besaran potongan pajak yang dikenakan saat THR cair serta memastikan pelaporan pajak tahunan tetap sesuai aturan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR yang dibayarkan itu juga akan dipotong pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Secara umum, pembayaran THR untuk 2026 tertuang pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) No.M/3/HK.04.00//III/2026 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

“THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih,” terang Menaker Yassierli saat membacakan poin pertama SE tersebut di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

THR diberikan kepada pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) alias karyawan tetap, serta perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak.

Selain harus dibayarkan tujuh hari paling lambat sebelum hari raya keagamaan, THR senilai satu bulan upah diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih.

Sementara itu, pekerja dengan masa kerja kurang dari itu diberikan secara proporsional, yakni masa kerja dibagi 12 bulan lalu dikali nilai upah satu bulan.

THR Tetap Dipotong Pajak

Adapun THR menjadi bagian dari penghasilan pegawai yang termasuk objek pajak penghasilan (PPh) 21. Tata cara dan ketentuan pemungutan pajak itu tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.58/2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.168/2023.

Pemotongan pajak berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER). Pada pasal 2 ayat (4) PP No.58/2023, diatur bahwa terdapat tiga kategori tarif efektif dimaksud, yakni:

Kategori A

Kategori ini diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP):

1. Tidak kawan tanpa tanggungan

2. Tidak kawan dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang; atau

3. Kawin tanpa tanggungan

Kategori B

Kategori ini diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP:

1. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang;

2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang;

3. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang; atau

4. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang

Kategori C

Kategori ini diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP kawan dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang.

Masing-masing dari kategori tersebut memiliki tarif dengan rentang sampai dengan 0% sampai dengan 34%.

Bagaimana Simulasinya?

Sebagai contoh saja, Budi merupakan PKWTT atau karyawan tetap di PT BS. Dia belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Dia menerima gaji 15 juta per bulannya. Budi sudah menikah tanpa tanggungan, dan dia menerima THR jelang Lebaran sebesar Rp3 juta.

Untuk itu, berdasarkan PP No.58/2023, Budi masuk ke dalam penghitungan tarif efektif (TER) bulanan kategori A. PPh yang dipotong selain masa pajak Maret (tanpa THR) yakni: Rp15 juta x tarif efektif (6%) = Rp900.000

Kemudian, PPh dipotong untuk masa pajak Maret (dengan THR) yakni: Rp18 juta x tarif efektif (8%) = Rp1,44 juta. Dengan demikian, terdapat selisih Rp540.000 di antara potongan pajak tanpa THR dan potongan pajak dengan THR.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat ketenagakerjaan memandang bahwa tunjangan hari raya (THR) semestinya tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21, kecuali jika memiliki nominal tinggi di atas upah minimum baik provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK).

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan bahwa PPh 21 selama ini didasarkan pada besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang berkisar Rp4,5 juta per bulan.

Menurutnya, pengenaan PPh 21 terhadap penghasilan bulanan seharusnya mengikuti besaran upah minimum, agar THR tak turut dikenakan pajak. Hal ini mengingat sejumlah daerah seperti DKI Jakarta yang memiliki besaran UMP jauh di atas ambang PTKP.

“Masa upah minimum Rp5,8 juta seperti di Jakarta masih juga dikenakan pajak. Sebaiknya THR itu memang bukan objek pajak,” kata Timboel saat dihubungi, Kamis (26/2/2026).

Kendati demikian, dia memahami bahwa pajak tetap perlu dikenakan kepada wajib pajak (WP) dengan pendapatan tinggi, demikian pula atas besaran THR yang diterima.

Oleh karenanya, Timboel mendorong agar pungutan pajak THR terhadap individu dengan pendapatan pada rentang upah minimum tersebut dapat diterapkan dengan lebih adil.

“Untuk THR, menurut saya yang [pendapatan] upah minimum atau kira-kira di bawah Rp10 juta tidak perlu dikenakan PPh 21. Kalau Rp30 juta apa boleh buat,” ujarnya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut agar pemberian tunjangan hari raya atau THR tidak dikenakan pajak penghasilan alias PPh pasal 21.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa pemberian THR untuk pekerja kerap kali dilakukan bersamaan dengan gaji bulanan, sehingga pendapatan penghasilan bruto melonjak. Hal ini memungkinkan THR dikenakan pajak progresif.

“Pajaknya melambung tinggi karena kan progresif. Yang misalnya seharusnya tidak kena pendapatan tidak kena pajak atau PTKP senilai Rp4,5 juta, gara-gara digabungkan antara uang THR dan uang gaji, maka dia akan terkena pajak,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (24/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak mau menanggapi fatwa baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pajak berkeadilan, yang menegaskan bahwa bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak layak dikenakan pajak.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dikritisi MUI itu merupakan PBB-P2. Sementara itu, PBB-P2 merupakan kebijakan pemerintah daerah.

"PBB kan sebenarnya undang-undangnya udah diserahkan ke daerah. Jadi, kebijakan, tarif, kenaikan dasar, pengenaan, semuanya di daerah," kata Bimo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Pemerintah pusat, sambungnya, hanya mengurusi PBB yang berkaitan dengan kelautan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Kendati demikian, dia mengaku akan tetap berkomunikasi lebih lanjut dengan MUI.

"Nanti coba kita tabayun dengan MUI, karena sebenarnya yang ditanyakan itu PBB-P2, itu di daerah," ucap anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini.

Sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI menetapkan fatwa baru tentang Pajak Berkeadilan yang menegaskan bahwa bumi dan bangunan yang dihuni (nonkomersial) tidak layak dikenakan pajak secara berulang. Fatwa ini lahir sebagai respons atas kenaikan PBB yang dinilai tidak mencerminkan keadilan dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Ketua Komisi Fatwa SC Munas XI MUI KH Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan bahwa fatwa tersebut menjadi pedoman hukum Islam terhadap permasalahan sosial yang muncul akibat beban pajak yang dianggap tidak proporsional.

Ni’am menegaskan bahwa objek pajak seharusnya dikenakan hanya pada harta yang produktif atau kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat). Sebaliknya, barang atau kebutuhan primer seperti sembako maupun rumah tinggal tidak boleh dipajaki berulang.

“Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak," ujarnya di sela-sela Munas XI MUI di Jakarta Utara, Minggu (23/11/2025) malam, dikutip dari laman resmi MUI.

Rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR:

1. Meninjau ulang beban pajak, terutama pajak progresif yang dinilai terlalu tinggi

2. Memberantas mafia pajak dan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara

3. Mengevaluasi aturan perpajakan yang dianggap tidak berkeadilan, termasuk PBB, PPN, PPh, PKB, dan pajak waris

4. Menjadikan fatwa ini sebagai pedoman penyusunan regulasi perpajakan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menghadirkan kebijakan perpajakan yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dalam pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang memberikan keringanan bagi warga saat membeli rumah pertama.

Sektor properti memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kenaikan harga tanah dan bangunan membuat sebagian warga kesulitan untuk memiliki rumah sendiri.

"Melalui kebijakan NPOPTKP, Pemprov DKI Jakarta berupaya memberikan ruang bagi masyarakat agar lebih mudah mewujudkan kepemilikan hunian pertama yang layak dan terjangkau," bunyi keterangan tertulis, Jumat (14/11).

Sebagai informasi, NPOPTKP adalah batas nilai perolehan objek pajak yang tidak dikenai pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) digunakan sebagai dasar perhitungan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Jika nilai NPOP melebihi batas NPOPTKP, maka selisihnya menjadi dasar perhitungan BPHTB yang wajib dibayarkan.

Besaran NPOPTKP di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Perolehan hak pertama (selain hibah wasiat/waris):

Wajib pajak yang membeli rumah atau tanah untuk pertama kali mendapat NPOPTKP sebesar Rp250 juta.

2. Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris:

Penerapan kebijakan NPOPTKP menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menciptakan pemerataan akses kepemilikan properti.

Di samping membantu warga mewujudkan kepemilikan rumah pertama, kebijakan ini juga diharapkan mendorong aktivitas sektor properti dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui kepemilikan aset produktif.

Guna memudahkan masyarakat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menyediakan layanan BPHTB secara daring.

"Seluruh proses mulai dari pengecekan, pendaftaran, hingga pembayaran dapat dilakukan secara daring melalui platform resmi Bapenda tanpa perlu antre di kantor pelayanan," jelas keterangan resmi.

Layanan digital ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkeadilan.