Bisnis.com, SURABAYA — Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta beserta Konsulat Jenderal (Konjen) AS di Surabaya secara resmi telah mengeluarkan peringatan demonstrasi (Demonstration Alert) bagi segenap warga negaranya yang berada di wilayah Jawa Timur.

Hal tersebut dilakukan menyusul adanya potensi aksi massa sebagai respons atas eskalasi konflik geopolitik yang saat ini tengah memanas di kawasan Timur Tengah.

“Demonstration Alert. Mengimbau adanya kemungkinan demonstrasi spontan terkait perkembangan situasi di Timur Tengah yang dapat terjadi di Surabaya pada 13 Maret 2026, pukul 12.00-18.00 WIB,” tulis Kedubes AS, Jumat (13/3/2026).

Dalam unggahan akun Instagram resmi Kedubes AS di Jakarta serta Konjen AS di Surabaya, yakni @usembassyjkt dan @uscongensby, mereka mengimbau warga AS untuk untuk menghindari beberapa titik vital di pusat Kota Surabaya.

Pihak AS secara spesifik mengidentifikasi tiga area utama yang perlu dihindari warga negaranya guna meminimalisir risiko keamanan, yakni Jalan Sedap Malam, Jalan Gubernur Suryo depan Gedung Negara Grahadi, serta area pusat kota atau downtown Surabaya.

Otoritas keamanan setempat juga diprediksi akan melakukan penebalan personel serta rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi tersebut.

Lebih lanjut, warga negara asing, khususnya warga AS, disarankan untuk tetap menjaga profil rendah atau low profile serta terus memantau perkembangan melalui media lokal.

Selain itu, mereka juga diminta untuk bersiap menyesuaikan rencana perjalanan apabila terjadi penutupan jalan atau pembatasan akses oleh aparat kepolisian di lapangan.

Menanggapi situasi keamanan global yang tak menentu, perwakilan Konjen AS di Surabaya Arieshadela menyatakan pihaknya telah melakukan langkah-langkah sosialisasi secara berkala.

“Kami membagikan Peringatan Global (Worldwide Caution) dari Departemen Luar Negeri pada akun media sosial kami sejak 28 Februari,” beber Arieshadela.

Dia menyebut peringatan ini merupakan bagian dari protokol keamanan yang telah dikoordinasikan sebelumnya melalui berbagai platform komunikasi resmi.

“Kami juga telah mempromosikan Smart Traveler Enrollment Program (STEP) dari Departemen Luar Negeri melalui akun media sosial kami agar warga negara Amerika dapat menerima pemberitahuan email secara tepat waktu, peringatan perjalanan, serta pembaruan keamanan yang spesifik sesuai lokasi mereka,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan menyampaikan pesan menohok dalam rangka memberantas aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang semakin meresahkan masyarakat di wiIayah kerjanya.

Luthfie menginstruksikan kepada segenap jajarannya untuk melancarkan tindakan tembak di tempat bagi para pelaku curanmor.

“Saya sudah perintahkan ke Sat Reskrim. Sudahlah, tidak usah ragu-ragu. Pada para Kapolsek, enggak usah ragu-ragu. Pelaku curanmor yang membahayakan keselamatan petugas, membahayakan masyarakat. Tembak saja,” ucap Luthfie di Mapolrestabes Surabaya, Jalan Sikatan, Rabu (21/1/2026).

Tak hanya itu, dirinya juga memberikan ancaman kepada segenap pelaku curanmor yang masih berani beroperasi di Surabaya. Luthfie memberikan agar mereka dapat sesegera mungkin berhenti. Bila tidak, maka hukuman tembak di tempat akan menghantui sewaktu-waktu.

“Para pelaku curanmor, saya ingatkan sekali lagi ya. Polrestabes Surabaya akan melakukan tindakan keras karena para pelaku yang masih melakukan aksi curanmor ini. Hentikan. Berhenti atau kami yang menghentikan kalian,” tegasnya.

Tindakan tegas ini, lanjut Luthfie, semata-mata diambil guna memberikan perlindungan kepada warga yang sudah terlalu resah terhadap aksi curanmor yang terjadi hampir setiap hari di Kota Pahlawan.

“Sekali lagi, ini untuk menjamin pada warga masyarakat yang sudah begitu resah dengan adanya curanmor ya. Rasanya tidak pernah berhenti dari hari ke hari,” tuturnya.

Lebih lanjut, Luthfie menyebut bahwa dalam setahun terakhir, pihaknya memprioritaskan pemberantasan sindikat curanmor. Upaya tersebut diklaimnya membuahkan hasil signifikan dengan ratusan kasus dan pelaku curanmor yang berhasil diungkap serta diringkus.

"Ya, ini adalah dalam kurun waktu satu tahun ini memang saya prioritaskan dalam satu tahun ini, terutama sama untuk curanmor, saya perintahkan seluruh jajaran untuk terus menjadi prioritas pengungkapannya dan alhamdulillah, sampai dengan saat ini 540 kasus yang kita tangani terkait curanmor, dan untuk pelakunya total ada 470 yang sudah kita proses, dan kendaraan secara keseluruhan ini ada 1.050 unit,” kata dia.

Tak hanya tindakan tegas, Luthfie juga memerintahkan kepada segenap Kapolsek untuk lebih aktif melakukan langkah preventif lewat patroli rutin setiap malam guna mengedukasi warga terkait keamanan parkir kendaraan.

“Saya perintahkan Kapolsek untuk setiap malam keliling, mengingatkan warga yang parkir motor di luar dan tidak kunci ganda, untuk parkir di tempat yang lebih aman,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak 2.500 orang dari 76 organisasi kemasyarakatan (ormas) kelompok masyarakat, serta organisasi mahasiswa mendeklarasikan Surabaya Bersatu di Balai Kota Surabaya, Rabu (31/12/2025). Hal tersebut adalah bentuk penegasan terhadap segala aktivitas premanisme.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, deklarasi tersebut digelar bukan hanya sekadar seremoni belaka. Namun, sebagai komitmen bersama untuk menjaga Kota Surabaya dari praktik premanisme.

Eri juga menegaskan bahwa dirinya tidak lagi menoleransi terhadap segenap tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami menegaskan komitmen bersama untuk menjaga Kota Surabaya dari segala bentuk premanisme. Tidak ada lagi toleransi terhadap tindakan premanisme. Setiap pelanggaran akan diproses secara hukum, dan kami akan bergerak bersama Forkopimda Kota Surabaya,” ucap Eri.

Dirinya juga menyebut bahwa Pemkot Surabaya dalam waktu dekat segera menggelar apel Satgas Anti Premanisme, yang akan dibagi dalam lima wilayah kerja berbeda, yakni Surabaya Pusat, Timur, Barat, Utara, dan Selatan.

Untuk itu, ia pun mengimbau kepada segenap warga untuk berani melaporkan setiap praktik premanisme yang ada. Namun, tetap mengedepankan proses hukum dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

“Surabaya harus bersikap tegas, tetapi tetap taat hukum. Laporkan setiap kejadian karena di setiap wilayah telah disiapkan Satgas Anti Premanisme yang akan bertugas menjaga keamanan, ketenangan, dan kenyamanan Kota Surabaya,” tuturnya.

Eri memaparkan bahwa pihaknya telah mendirikan Posko Satgas Anti Premanisme yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Ia menjelaskan, satgas nantinya akan rutin berpatroli secara bergilir di seluruh wilayah dengan penanggung jawab masing-masing.

Dirinya pun menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung kepada partisipasi aktif masyarakat yang berani untuk melaporkan setiap gangguan keamanan di wilayahnya masing-masing.

“Yang terpenting, warga Surabaya segera melaporkan setiap gangguan keamanan agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Dalam bentuk apa pun, setiap pihak yang melanggar aturan dan menggunakan cara-cara premanisme akan ditindak tanpa kompromi,” jelasnya.

Segala bentuk premanisme yang disertai kekerasan, pemaksaan, maupun intimidasi akan ditindak tegas tanpa kompromi. Bahkan, lanjut Eri, jika dalam proses hukum terbukti ada keterlibatan organisasi kemasyarakatan, maka Pemkot Surabaya akan merekomendasikan untuk dibubarkan.

“Indonesia adalah negara hukum. Jika terbukti ada keterlibatan lembaga atau organisasi dalam tindak pidana premanisme, kami akan merekomendasikan pembubaran. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum,” pungkasnya.

Berikut enam poin isi Deklarasi Surabaya Bersatu yang dibacakan dalam kegiatan tersebut:

1. Menolak segala bentuk premanisme, kekerasan, pemerasan, dan tindakan melanggar hukum yang meresahkan masyarakat.

2. Menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, ketertiban, keadilan, dan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Berperan aktif secara gotong royong menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan Kota Surabaya.

4. Tidak melakukan, tidak terlibat, tidak mendukung, dan tidak melindungi praktik premanisme dalam bentuk apa pun.

5. Berani melaporkan setiap tindakan premanisme kepada pihak berwenang dan mendukung seluruh proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Surabaya aman, damai, tertib, dan bebas dari premanisme.