Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah bertujuan untuk menyelesaikan segenap permasalahan premanisme dan sengketa tanah secara hukum di Kota Pahlawan.

Eri menyebut bahwa segenap jajaran Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah tersebut akan bergerak di seluruh wilayah tanpa terkecuali.

“Kita siapkan posko di masing-masing wilayah, Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat,” ucap Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (6/1/2026).

Eri menyatakan pihaknya tidak ingin, bila tiap-tiap permasalahan terdapat oknum yang menggunakan pihak lain untuk mengintimidasi seseorang. Oleh sebab itu, kehadiran Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah yang berisi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) itu disebutnya dapat menindaklanjuti permasalahan premanisme dan sengketa tanah berdasarkan koridor hukum yang adil.

“Negara kita ini negara hukum. Jangan menggunakan kekuatan lainnya, jangan menggunakan pihak-pihak lainnya. Sehingga tidak ada premanisme di Kota Surabaya,” tegasnya.

Oleh sebab itu, dirinya pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan untuk melapor setiap permasalahan yang dialami ke Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah. Dengan begitu, maka ia berharap, tidak ada lagi permasalahan sengketa tanah yang sampai merugikan pihak tertentu ke depannya.

“Siapa yang membuat suasana Surabaya tidak tenang dengan kekerasan, dengan pemaksaan, maka satgas penanganan premanisme ini akan turun, tapi saya mohon kepada warga Surabaya untuk melapor, harus berani melapor,” tegasnya.

Masyarakat dapat menghubungi layanan hotline untuk pengaduan masyarakat melalui nomor +62 817-0013-010 dan Call Center (CC) 112. Selain itu, warga juga dapat menyampaikan masalahnya kepada jajaran kelurahan berkaitan dengan aksi premanisme dan sengketa tanah.

“Bisa langsung ke kelurahan untuk menyampaikan ke kelurahan. Kelurahan punya waktu 2x24 jam untuk menyelesaikan langsung dengan Satgas Mafia Tanah. Maka ayo kita jaga kota ini, Surabaya ini adalah kota berdasarkan hukum, negara kita negara hukum,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pembentukan Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah tersebut merupakan respons pemerintah kota atas kasus pengusiran dan pembongkaran paksa kediaman milik wanita lanjut usia (lansia), Elina Widjajanti (80), yang terletak di Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep.

Aparat kepolisian telah menetapkan empat orang tersangka atas kasus pengusiran dan pembongkaran paksa rumah milik Elina tersebut.

Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak 2.500 orang dari 76 organisasi kemasyarakatan (ormas) kelompok masyarakat, serta organisasi mahasiswa mendeklarasikan Surabaya Bersatu di Balai Kota Surabaya, Rabu (31/12/2025). Hal tersebut adalah bentuk penegasan terhadap segala aktivitas premanisme.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, deklarasi tersebut digelar bukan hanya sekadar seremoni belaka. Namun, sebagai komitmen bersama untuk menjaga Kota Surabaya dari praktik premanisme.

Eri juga menegaskan bahwa dirinya tidak lagi menoleransi terhadap segenap tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami menegaskan komitmen bersama untuk menjaga Kota Surabaya dari segala bentuk premanisme. Tidak ada lagi toleransi terhadap tindakan premanisme. Setiap pelanggaran akan diproses secara hukum, dan kami akan bergerak bersama Forkopimda Kota Surabaya,” ucap Eri.

Dirinya juga menyebut bahwa Pemkot Surabaya dalam waktu dekat segera menggelar apel Satgas Anti Premanisme, yang akan dibagi dalam lima wilayah kerja berbeda, yakni Surabaya Pusat, Timur, Barat, Utara, dan Selatan.

Untuk itu, ia pun mengimbau kepada segenap warga untuk berani melaporkan setiap praktik premanisme yang ada. Namun, tetap mengedepankan proses hukum dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

“Surabaya harus bersikap tegas, tetapi tetap taat hukum. Laporkan setiap kejadian karena di setiap wilayah telah disiapkan Satgas Anti Premanisme yang akan bertugas menjaga keamanan, ketenangan, dan kenyamanan Kota Surabaya,” tuturnya.

Eri memaparkan bahwa pihaknya telah mendirikan Posko Satgas Anti Premanisme yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Ia menjelaskan, satgas nantinya akan rutin berpatroli secara bergilir di seluruh wilayah dengan penanggung jawab masing-masing.

Dirinya pun menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung kepada partisipasi aktif masyarakat yang berani untuk melaporkan setiap gangguan keamanan di wilayahnya masing-masing.

“Yang terpenting, warga Surabaya segera melaporkan setiap gangguan keamanan agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Dalam bentuk apa pun, setiap pihak yang melanggar aturan dan menggunakan cara-cara premanisme akan ditindak tanpa kompromi,” jelasnya.

Segala bentuk premanisme yang disertai kekerasan, pemaksaan, maupun intimidasi akan ditindak tegas tanpa kompromi. Bahkan, lanjut Eri, jika dalam proses hukum terbukti ada keterlibatan organisasi kemasyarakatan, maka Pemkot Surabaya akan merekomendasikan untuk dibubarkan.

“Indonesia adalah negara hukum. Jika terbukti ada keterlibatan lembaga atau organisasi dalam tindak pidana premanisme, kami akan merekomendasikan pembubaran. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum,” pungkasnya.

Berikut enam poin isi Deklarasi Surabaya Bersatu yang dibacakan dalam kegiatan tersebut:

1. Menolak segala bentuk premanisme, kekerasan, pemerasan, dan tindakan melanggar hukum yang meresahkan masyarakat.

2. Menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, ketertiban, keadilan, dan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Berperan aktif secara gotong royong menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan Kota Surabaya.

4. Tidak melakukan, tidak terlibat, tidak mendukung, dan tidak melindungi praktik premanisme dalam bentuk apa pun.

5. Berani melaporkan setiap tindakan premanisme kepada pihak berwenang dan mendukung seluruh proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Surabaya aman, damai, tertib, dan bebas dari premanisme.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Preman, buntut kasus pembongkaran rumah dan pengusiran seorang wanita lanjut usia, Elina Widjajanti (80) oleh oknum yang diduga anggota organisasi masyarakat (ormas).

"Insya Allah kita buatkan tempat di Pemkot Surabaya untuk Satgas Anti-Preman. Surabaya harus aman," tegas Eri dalam keterangan resminya, Senin (29/12/2025).

Eri mengungkapkan, Satgas Anti Preman tersebut melibatkan jajaran kepolisian, TNI, hingga unsur Forkompinda. Selain itu, ia juga akan merangkul tokoh-tokoh dari berbagai suku yang ada di Kota Pahlawan untuk bergabung dalam satgas itu.

"TNI, Polri, dan seluruh elemen suku akan bergabung. Siapa pun yang melakukan premanisme akan ditindak dan dihilangkan dari kota ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Eri membeberkan bahwa pihaknya akan menggelar pertemuan dengan semua suku dan organisasi masyarakat (ormas) di Surabaya pada Januari 2026.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kondusivitas, menumbuhkan kesadaran kolektif serta memastikan warga memahami bahwa penyelesaian konflik harus berlandaskan hukum.

“Surabaya terdiri dari beragam suku dan agama. Kita harus menjaga persatuan dan kerukunan. Jangan biarkan perbedaan dijadikan alasan untuk memecah belah masyarakat,” ajak Eri.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini turut menyampaikan bahwa partisipasi aktif warga merupakan pilar utama dalam merawat keamanan serta keharmonisan kota. Melalui serangkaian kebijakan ini, dirinya optimis setiap sengketa dapat diputus secara adil dan transparan sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Warga yang mencintai Surabaya pasti akan membantu menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah,” pungkasnya.

Terkait kondisi nenek Elina yang rumahnya dibongkar dan dirobohkan, Pemkot Surabaya tengah melakukan asesmen mengenai kebutuhan mendesak korban. Selain bantuan fisik atau tempat tinggal, ia juga menekankan pentingnya pemulihan kondisi psikis korban.

"Yang paling penting adalah psikisnya. Kami juga menguatkan warga dan tetangga di sekitar lokasi. Surabaya boleh jadi kota besar, tapi jangan pernah kehilangan empati terhadap sesama. Harus saling menjaga dan menguatkan,” jelas Eri.

Ia pun mengimbau, agar warga tidak melakukan aksi-aksi anarkis atau benturan antarwarga sebagai reaksi atas kejadian ini. Eri memohon masyarakat mempercayakan penyelesaian kasus sepenuhnya kepada pihak kepolisian sambil terus mengawal prosesnya hingga tuntas.

“Ayo warga Surabaya, kita saling menjaga dan mengawal proses hukumnya hingga tuntas dan Nenek Elina mendapatkan keadilan,” pungkasnya.