Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak 2.500 orang dari 76 organisasi kemasyarakatan (ormas) kelompok masyarakat, serta organisasi mahasiswa mendeklarasikan Surabaya Bersatu di Balai Kota Surabaya, Rabu (31/12/2025). Hal tersebut adalah bentuk penegasan terhadap segala aktivitas premanisme.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, deklarasi tersebut digelar bukan hanya sekadar seremoni belaka. Namun, sebagai komitmen bersama untuk menjaga Kota Surabaya dari praktik premanisme.

Eri juga menegaskan bahwa dirinya tidak lagi menoleransi terhadap segenap tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami menegaskan komitmen bersama untuk menjaga Kota Surabaya dari segala bentuk premanisme. Tidak ada lagi toleransi terhadap tindakan premanisme. Setiap pelanggaran akan diproses secara hukum, dan kami akan bergerak bersama Forkopimda Kota Surabaya,” ucap Eri.

Dirinya juga menyebut bahwa Pemkot Surabaya dalam waktu dekat segera menggelar apel Satgas Anti Premanisme, yang akan dibagi dalam lima wilayah kerja berbeda, yakni Surabaya Pusat, Timur, Barat, Utara, dan Selatan.

Untuk itu, ia pun mengimbau kepada segenap warga untuk berani melaporkan setiap praktik premanisme yang ada. Namun, tetap mengedepankan proses hukum dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

“Surabaya harus bersikap tegas, tetapi tetap taat hukum. Laporkan setiap kejadian karena di setiap wilayah telah disiapkan Satgas Anti Premanisme yang akan bertugas menjaga keamanan, ketenangan, dan kenyamanan Kota Surabaya,” tuturnya.

Eri memaparkan bahwa pihaknya telah mendirikan Posko Satgas Anti Premanisme yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Ia menjelaskan, satgas nantinya akan rutin berpatroli secara bergilir di seluruh wilayah dengan penanggung jawab masing-masing.

Dirinya pun menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung kepada partisipasi aktif masyarakat yang berani untuk melaporkan setiap gangguan keamanan di wilayahnya masing-masing.

“Yang terpenting, warga Surabaya segera melaporkan setiap gangguan keamanan agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Dalam bentuk apa pun, setiap pihak yang melanggar aturan dan menggunakan cara-cara premanisme akan ditindak tanpa kompromi,” jelasnya.

Segala bentuk premanisme yang disertai kekerasan, pemaksaan, maupun intimidasi akan ditindak tegas tanpa kompromi. Bahkan, lanjut Eri, jika dalam proses hukum terbukti ada keterlibatan organisasi kemasyarakatan, maka Pemkot Surabaya akan merekomendasikan untuk dibubarkan.

“Indonesia adalah negara hukum. Jika terbukti ada keterlibatan lembaga atau organisasi dalam tindak pidana premanisme, kami akan merekomendasikan pembubaran. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum,” pungkasnya.

Berikut enam poin isi Deklarasi Surabaya Bersatu yang dibacakan dalam kegiatan tersebut:

1. Menolak segala bentuk premanisme, kekerasan, pemerasan, dan tindakan melanggar hukum yang meresahkan masyarakat.

2. Menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, ketertiban, keadilan, dan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Berperan aktif secara gotong royong menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan Kota Surabaya.

4. Tidak melakukan, tidak terlibat, tidak mendukung, dan tidak melindungi praktik premanisme dalam bentuk apa pun.

5. Berani melaporkan setiap tindakan premanisme kepada pihak berwenang dan mendukung seluruh proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Surabaya aman, damai, tertib, dan bebas dari premanisme.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa dirinya siap sedia untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terbukti terlibat dalam tindakan premanisme, termasuk berbagai bentuk kekerasan dan pemaksaan terhadap warga.

Pernyataan tersebut adalah responsnya atas tindakan anggota ormas yang diduga kuat terlibat dalam kasus pengusiran dan pembongkaran paksa rumah milik wanita lanjut usia (lansia), Elina Widjajanti (80).

“Jadi, ketika itu yang melakukan atas nama organisasi masyarakat, maka proses hukum harus berjalan, dan kita juga akan merekomendasikan untuk dibubarkan ormas itu ketika melakukan premanisme di Kota Surabaya,” ucap Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (30/12/2025).

Dia juga memastikan bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang.

Salah satunya adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme.

"Jadi kita tidak ingin ada premanisme dan kegiatan apapun yang meresahkan masyarakat. Kita akan lakukan sosialisasi terkait SK [Satgas] Anti-Premanisme yang ada di Kota Surabaya," ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini menyebut bahwa pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari seluruh ormas dan tokoh masyarakat dari berbagai suku pada penghujung tahun 2025 mendatang.

"Tanggal 31 Desember, kita akan mengumpulkan semua ormas dan semua suku yang ada di Kota Surabaya untuk memastikan bahwa telah ada Satgas Anti-Premanisme," sebutnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Surabaya dibangun atas nilai agama dan Pancasila sehingga berbagai tindakan kekerasan dalam wujud apapun, termasuk premanisme, tidak dapat ditoleransi.

"Maka [kalau] ada yang melakukan ini [premanisme], hukumnya haram di Kota Surabaya,” tegasnya.

Selain itu, Eri juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan untuk melapor kepada pihak berwajib apabila mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

"Kami bisa tindaklanjuti dan kita hilangkan yang namanya premanisme di Kota Surabaya," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengaku siap memecat para pegawainya yang terbukti melakukan penipuan.

Pernyataan Bimo diungkapkan usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima laporan bahwa ada oknum pegawai pajak berinisial AR di Kantor Pelayanan Pajak Tigaraksa yang diduga melakukan premanisme.

Bimo berharap pelapor oknum fiskus berinisial AR itu juga memasukkan laporan ke Whistleblowing System (WISE) di https://www.wise.kemenkeu.go.id. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak bisa mengecek bukti-bukti bahwa AR terindikasi melakukan tindakan premanisme.

"Tentu kita, seperti komitmen saya juga sejak awal gitu ya, fraud [penipuan] sedikit pun akan saya tindak, bahkan akan saya pecat," ujar Bimo dalam media briefing di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Sebelumnya, Purbaya menerima laporan perihal AR lewat saluran WhatsApp (WA) 'Lapor Pak Purbaya' yang dirilis pada pekan lalu. Lewat saluran WA di nomor 082240406600 itu, masyarakat bisa melaporkan terkait pelayanan pajak dan bea cukai.

Purbaya pun meminta agar AR diperiksa. Dia ingin agar kasus itu selesai pekan ini.

"Kalau itu minggu depan [pekan ini] saya cek, harus sudah rapi nih. Enggak ada premanisme, dia minta duit pasti maksa ya," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Dia mengaku ingin mendobrak mental birokrasi para pegawai negeri sipil terutama di lingkungan Kementerian Keuangan. Menurutnya, mereka tidak terlalu peduli imbauan para menteri karena jabatannya hanya lima tahun—tidak seperti mereka yang menjabat sebagai pegawai negeri sipil hingga pensiun.

"Itu adalah behavior [kebiasaan] dari para birokrat, ganti menteri bodo amat. Kalau dimarahin diem aja, dia pikir nanti lima tahun lagi ganti menteri. Ini sekarang gak akan saya biarkan. Ya empat tahun gue diganti, tapi lu duluan yang diganti sama saya," kata Purbaya.